Kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah itu merupakan tindak lanjut dari Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke 75 tahun 2023 yang bertempat di Lapangan Banteng Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Pada kesempatan itu, Menteri Hukum dan HAM menyerahkan penghargaan kepada 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai kabupaten/kota Peduli HAM secara simbolis.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Pj. Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, kepada Bupati dan Walikota (perwakilan) penerima.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto juga menyerahkan piagam penghargaan.

Tejo mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah KKPHAM, indikator penilaian KKPHAM meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme.

Termasuk juga hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan perumahan yang layak.

“Satu kabupaten masuk kategori 5 kabupaten/kota terbaik nasional, yaitu Kabupaten Purworejo. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masuk kategori 5 provinsi terbaik dalam pembinaan dan pembangunan, serta Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah masuk kategori 5 terbaik dalam mendorong kabupaten/kota Peduli HAM,” ungkapnya.

Pj Gubernur memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan. “Ini membanggakan bagi kita. Tapi dengan penghargaan ini jangan langsung kita berpuas diri, karena masih banyak pekerjaan rumah ke depannya,” katanya.

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang kita rasakan juga masih belum optimal,” sambungnya.

Ia berharap pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait HAM semakin ditingkatkan. Pj Gubernur berharap penghargaan ini mampu menjadi motivasi bagi semua kabupaten/kota untuk lebih baik dalam berkinerja.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jateng juga mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai sekretaris.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Penganugerahan Penghargaan KKPHAM appeared first on SuaraBaru.id.

Di tengah tantangan era digital yang kian mengglobal dan arus informasi tanpa batas ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil peran untuk menjadi yang terdepan dalam membumikan ajaran Pancasila di sekolah-sekolah, sebagai proses mewariskan nilai-nilai luhur bangsa.

Muaranya, melahirkan generasi unggul secara intelektual, memelihara kepribadian dan identitasnya untuk merawat kebhinekaan serta paham kebangsaaan.

BACA JUGA: Sifana Dwi Maharani, Siswa SMK 3 Jepara yang Berhasil Sabet Juara 1 Ajang LKS Tingkat Jateng

Berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Jateng khususnya Kota Semarang, menjadi pilot project dalam penerapan buku pendidikan Pancasila untuk SD hingga perguruan tinggi. Atau mereka yang masuk generasi Gen Z (usia 8-23 tahun).

Pencanangan itu dilakukan saat Dialog Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Raya, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada 22 Mei 2023 lalu.

”Dari BPIP sudah menyiapkan buku (Buku Pendidikan Pancasila). Bukunya sudah diberikan kepada kita. Kota Semarang sudah siap untuk mengimplementasikan, dan Jawa Tengah akan support penuh,” ujar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: TKL Ecopark Kota Magelang Masuk 7 Besar Kompetensi Investment Challenge 2023

Komitmen Ganjar membumikan Pancasila juga diimplementasikan melalui kurikulum pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran di 367 sekolah se-Jateng. Kemudian, Ganjar juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindakan menyimpang dari ajaran Pancasila, yaitu suap dan korupsi.

Ganjar menekankan lima poin utama dalam membentuk karakter generasi muda berlandaskan Pancasila. Yaitu bangga terhadap NKRI, tidak mudah terpengaruh hoaks, menanamkan sikap toleransi, bijak bermedia sosial untuk menyebar konten positif dan kembangkan kreativitas dibarengi dengan inovasi.

Sebenarnya, seberapa penting dan mendesaknya pendidikan Pancasila masuk di ruang kelas? Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMKN Jateng di Semarang, Umiyati Khasanah SPd MSi percaya, pendidikan Pancasila punya implikasi sangat besar bagi anak didik.

BACA JUGA: DPRD Kudus Usulkan Pembangunan Talud Sungai Pendo di Perubahan APBD

Menurut dia, alasan Pancasila diajarkan di sekolah, pertama sebagai menanamkan Identitas Nasional.

”Melalui pendidikan Pancasila, anak didik dapat memahami nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Mereka akan menjadi bagian yang aktif dan berkontribusi dalam membangun negeri ini,” katanya saat dihubungi suarabaru.id, Senin (5/6/2023).

Alasan kedua, ujar dia, bisa memaknai Kebhinekaan, karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila mendorong keberagaman ini diterima dan dihargai sebagai kekayaan bangsa. Dalam pendidikan Pancasila, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, dan bekerja sama dengan sesama warga negara Indonesia.

BACA JUGA: Grebeg Besar Demak Bupati Minta Restu Kasepuhan Kadilangu untuk Penjamasan Pusaka

Ketiga, adalah Penguatan Etika dan Moral, karena Pancasila memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat, seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan semangat persatuan. Dengan demikian, siswa akan belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Keempat, Pembentukan Karakter karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti integritas, rasa hormat, keadilan, dan cinta tanah air dapat menjadi landasan moral yang kuat bagi mereka. Dengan pemahaman ini, anak didik akan menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap bangsa dan negara.

Kelima adalah penguatan demokrasi, yang mengantarkan mereka menjadi pibadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara.

BACA JUGA: Mendeteksi Penyakit Tidak Menular Melalui Posbindu

Pendidikan Pancasila memang ditanamkan siswa SMKN Jateng, sekolah yang dibangun untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng melalui jalur pendidikan. SMKN Jateng menggunakan pola boarding atau asrama, dan siswa harus dari keluarga tidak mampu, dengan biaya pendidikan dibebankan dari APBD Jateng.

Bagaimana dengan pelajaran PPKn yang sudah ada? Menurut Umi, PPKn dengan materi ajar Pancasila saat ini, merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait.

Dia sendiri mengapresiasi adanya buku Pendidikan Pancasila yang bakal menjadi materi ajar. Adanya pelajaran PPKn dengan Pancasila sebagai bahan ajar tentunya saling mendukung.

BACA JUGA: Suami-Istri Lansia di Gubug Perbaiki Rumah Tertimpa Blandar, Seorang Meninggal

Dijelaskan Umi, panggilan akrabnya, pelajaran PPKn adalah mata pelajaran yang khusus membahas tentang nilai-nilai, prinsip, dan filosofi Pancasila sebagai ideologi negara. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kebangsaan serta mengajarkan peserta didik tentang persatuan, keragaman, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

”Sedangkan Pancasila sebagai materi ajar mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Hal ini meliputi pengenalan terhadap sila-sila Pancasila, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Di bagian lain, Kepala SD Islam Al Azhar 25 Semarang, Ruswanto MPd menjelaskan, Pendidikan Pancasila sangat penting untuk membekali murid agar memiliki karakter yang unggul, sehingga dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA: Kapolresta Surakarta Terima Penghargaan Junior Chamber International

”Harapannya dengan belajar Pendidikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan oleh murid-murid dalam berperilaku dan berkehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Sejauh ini pihaknya belum menerima distribusi buku Pendidikan Pancasila. Namun sekolah sudah memasilitasi murid dengan buku mata pelajaran PPKn yang dibeli dengan dana BOS dan ada buku pendukung lainnya.

”Kami berharap dengan pendidikan Pancasila ini, murid memiliki adab dan akhlak yang baik serta mempunyai karakter yang unggul sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” bebernya.

BACA JUGA: Lima Calon Haji Asal Jateng Meninggal di Tanah Suci

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Dr Uswatun Hasanah SPd MPd menjelaskan, pendidikan Pancasila sangat penting karena merupakan fondasi dan ideologi. Di ruang kelas, kata Uswatun, guru PPKn akan menjadi ujung tombak dalam pendidikan Pancasila melalui bahan ajar ini.

Tentang distribusi buku Pendidikan Pancasila dari BPIP, menurut Uswatun sudah masuk dalam platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), yang merupakan buku referensi, buku yang harus menjadi rujukan bagi sekolah untuk mengajarkan pendidikan Pancasila, atau menyusun bahan ajar sehingga siapa saja bisa mengakses.

”Pendidikan Pancasila hendaknya lebih kuat lagi, sehingga bukan hanya mata pelajaran semata, tapi benar-benar terintegrasi antara pelajaran, pemikiran, dan perilaku,” kata mantan kepala sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kepala SMA Inovatif, Dedikatif dan Inspiratif Tahun 2021, dari sebuah perguruan tinggi ini.

BACA JUGA: Tambah Kesiapan Masuk Dunia Kerja, Mahasiswa UKSW Dibekali Keahlian Oracle

Sedangkan Kepala BPIP, Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD menjelaskan, Pendidikan Pancasila secara resmi masuk pada kurikulum pendidikan Nasional mulai tahun ajar 2022/2023. Hal ini setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dengan sejumlah instansi terkait.

Dijelaskan dia, dimasukkannya pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan Nasional merupakan tindak lanjut atas lahirnya PP No 4 tahun 2022, yang menyatakan Pancasila adalah mata pelajaran wajib dalam pendidikan Nasional. Dia mengapresiasi langkah Jateng mengawali penerapan buku pendidikan Pancasila.

”Selaku Kepala BPIP, saya mengapresiasi langkah Jawa Tengah, karena pembangunan karakter bangsa dapat dimulai, di antaranya melalui pendidikan,” ujarnya.

BACA JUGA: Satlantas Bersama Dinrumkimhub Blora Sosialisasi Penghargaan Abdi Yasa Teladan 2023

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, dalam berbagai kesempatan menyatakan, hendaknya kita selalu menjadikan Pancasila sebagai habitus bangsa, yang mengatur cara berpikir, bernalar dan bertindak serta kembali menempatkan Pancasila menjadi living dan working ideologi, yang bukan hanya sekadar wacana, namun dibatinkan dalam hati dan pikiran.

Dia lalu menyampaikan hasil survei Setara Institute for Democracy and Peace, yang dilakukan kepada 947 pelajar SMA sejak Januari-Maret 2023, yang datanya mengejutkan terkait pengamalan ajaran Pancasila.

Survei ini, ungkap dia, menyatakan, sebanyak 83,3 persen siswa SMA yang menjadi responden survei menyebutkan, keberadaan Pancasila tidak permanen dan posisinya sebagai dasar negara sesungguhnya dapat digantikan ideologi lain.

BACA JUGA: PT Alba Tridi Recycling Plastics Bangun Pabrik Pengolahan Sampah di KIK

Yang mencemaskan, perilaku pelajar yang intoleran aktif itu berada di angka 5,6 persen. Sementara yang terpapar 0,6 persen.

”Hasil survei ini membuktikan, persepsi masyarakat khususnya generasi muda terhadap Pancasila dan penghormatan kepada keberagaman, berada pada titik yang memprihatinkan,” tandasnya.

Dia berharap, melalui buku pendidikan Pancasila yang diajarkan di sekolah, akan mampu mengembalikan Pancasila sebagai habitus. Artinya, hidup berbangsa dan dasar negara tidak semata-mata secara teori dan seremonial, namun benar-benar menjadi kebiasaan, dan merasuk kembali dalam kehidupan masyarakat.

BACA JUGA: Dinporapar dan Fakultas Teknologi Pertanian SCU Kembangkan Kewirausahaan

Benny menjelaskan, materi bahan ajar pendidikan Pancasila bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan, dengan menggunakan sarana yang mudah dipahami anak-anak dan remaja.

”Materinya 30 persen pengetahuan, 70 persen itu praktik. Jadi pembelajarannya menarik, sesuai dengan kondisi kekinian, menggunakan sarana-sarana yang ada, seperti film atau animasi,” jelasnya.

Tim SB

The post Membumikan Pancasila di Sekolah, Ganjar Ajak Gen Z Merawat Kebhinekaan dan Spirit Kebangsaan appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan dilaksanakan usai Shalat Isya dan Tarawih berjamaah, yang diimami Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (18/4/2023) malam. Selain pejabat struktural, Ganjar juga melantik satu pejabat fungsional.

”Kami terus lakukan refreshment. Kemudian memang beberapa sudah pensiun, jadi mesti diisi. Nanti kami akan siapkan yang tahap kedua, agar ada regenerasi yang bawah bisa naik,” ujarnya.

BACA JUGA: Brida Jateng Punya Banyak Pekerjaan Rumah

Ganjar mengatakan, pelantikan ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang berprestasi. Serta memberikan ruang kompetisi yang sehat, dalam konteks jabatan.

Musababnya, tantangan global berubah dengan cepat. Sehingga Ganjar menginginkan, birokrasi di Jateng tak hanya mampu menjadi anchor dan intermediator, namun juga inovator dan fasilitator.

”PR-nya banyak sekali, agar beberapa pekerjaan besar ini bisa kami selesaikan. Tantangan globalnya berubah, dunia makin multipolar, nggak bisa gitu-gitu saja, teknologi informasi dunia digital sekarang wajib diketahui dan dipahami, maka perlu upgrade up skill dari seluruh ASN-nya,” ucapnya.

BACA JUGA: MUI Jateng Imbau Umat Muslim Tunggu Hasil Sidang Isbat

Ganjar berharap, dengan refreshment atau penyegaran ini, mampu memunculkan inovasi baru. Sehingga bisa mengejar ketertinggalan pada sisa masa jabatan Ganjar-Yasin, pada September mendatang.

”Saya dengan Pak Wagub Gus Yasin tinggal sampai September, kini kita akan lari kencang. Kemiskinan ekstrem-lah, stunting-lah, yang sudah kami kejar infrastruktur, termasuk menyiapkan SDM ke depan,” tegasnya.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Ganjar, yakni Emma Rachmawati sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM diangkat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra.

BACA JUGA: Hanura Didukung Penuh Guru-guru NU

Lalu ada juga, Sujarwanto Dwiatmoko sebelumnya Kepala Dinas ESDM diangkat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Arif Sambodo sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diangkat sebagai Asisten Administrasi.

Sementara Kadis Koperasi dan UMKM kini dijabat Eddy Sulistyo Bramiyanto yang sebelumnya menjabat Kabiro Perekonomian. Kepala Dinas Sosial Harso Susilo diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikutnya Yasip Khasani diangkat sebagai Kabiro Pengadaan Barang/Jasa.

Selanjutnya Ganjar juga melantik Ratna Kawuri yang sebelumnya Kepala Dinas PM-PTSMP menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan jabatannya digantikan Sakina Rosellasari yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BACA JUGA: Wali Kota Lantik 23 PNS sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas

Ganjar juga melantik Mohammad Arief Irwanto yang sebelumnya Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia, menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jateng.

Selain itu, Ganjar juga melantik Sinoeng N Rachmadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Edy Supriyanta diangkat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, serta Wisnu Zaroh sebelumnya Kepala BKD Jateng, menjadi Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama.

Riyan

The post Penyegaran Posisi Kepala Dinas Agar Ada Regenerasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya, setelah mendengarkan usulan dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jateng, saat Musrenbang Provinsi, dalam rangkaian penyusunan RKPD 2024, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (13/4/2023).

IPPI merupakan organisasi yang menaungi dan mendampingi para perempuan penyandang dan yang terdampak HIV/AIDS.

BACA JUGA: 800 Warga Jawa Tengah di Sumatera Utara Mudik Gratis

”Kami mendampingi anak-anak dengan HIV/AIDS, dan perempuan yang saat ini mengalami masalah. Salah satunya, kekerasan terhadap perempuan dan stunting,” ucap Ririn Hanjar Susilowati, perwakilan IPPI Jateng.

Dalam kesempatan itu, Ririn mengatakan, selama ini pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, sudah memberikan dukungan. Namun dukungan dari pemerintah daerah belum maksimal.

”Anak-anak kami masih banyak yang mengalami gizi buruk. Saat ini, anak-anak mengonsumsi obat dewasa, yang dianggarkan dari APBN. Itu diracik, lalu diminumkan ke anak-anak. Kami butuh obat untuk anak, dan pemenuhan gizi anak-anak,” tuturnya.

BACA JUGA: Bupati Sri Sumarni Resmikan RSU Trimedika, RS Swasta Kesembilan di Grobogan

Termasuk perlindungan untuk para perempuan, dan siapa pun yang terlibat dalam komunitas itu. Sebab, para perempuan di komunitas ini juga mendapat intimidasi dan belum mendapatkan perlindungan.

Usulan itupun langsung direspon Gubernur Ganjar. Dia meminta IPPI, agar segera memberikan data, jumlah penderita dan yang terdampak, serta kebutuhan yang harus dipenuhi.

”Nanti saya anggarkan. Ini Musrenbang, barangkali akan jadi mata anggaran baru, karena kasus ini,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Dalam 3 Bulan Ditreskrimsus Polda Jateng Ringkus 14 Tersangka Tambang Ilegal

Ditemui usai acara, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, siap membantu kebutuhan dari kelompok rentan. Ganjar menyebutkan, usulan seperti ini tidak mungkin muncul tanpa keikutsertaan kelompok rentan dalam Musrenbang.

”Ini kan masukan yang tidak terlalu intens untuk kita omongkan. Yang selalu kita omongkan berapa jalan rusak, berapa gedung harus dibangun, sangat maskulin,” imbuh dia lagi.

Melalui dinas terkait, Ganjar akan memeriksa ketersediaan anggaran untuk kasus ini. Apabila anggaran sudah tersedia, bisa langsung diberikan, atau membuka mata pos anggaran baru, dalam penyusunan RKPD 2024.

BACA JUGA: Hadapi Mudik Lebaran 2023, Kelurahan Kunden Blora Gelar Rakor Kamtibmas

”Kalau kami melihat kondisinya seperti itu, ya langsung kami anggarkan saja. Jangan-jangan, memang mata anggaran untuk mengcover itu sudah ada. Tapi kalau belum, ini bisa menjadi mata anggaran baru, agar kami dapat menyelesaikan program mereka,” tegasnya.

Musrenbang Provinsi ini merupakan tahapan dari penyusunan RKPD 2024. Dari hasil Musrenbangwil di enam eks karesidenan se-Jateng, tercatat ada 514 usulan prioritas, dari total 35 kabupaten/kota.

Dari 514 usulan prioritas itu, usulan terbanyak adalah usulan Prasarana Jalan dan Jembatan sebanyak 239 usulan. Kemudian usulan terbanyak kedua, sarana prasarana kesehatan sebanyak 39 usulan.

BACA JUGA: Jelang Idul Fitri, PGN Pastikan Pembangunan Pipa Distribusi Gas Bumi Semarang – Kendal On the Track

Proses panjang ini, terang Ganjar, semata-mata untuk memastikan RKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Maka juga butuh endurance dari pemangku keputusan. Kenapa, maka kita tungguin, maka jangan ditinggal pergi. Harus ada yang menunggui sampai akhir. Artinya, ini sesuatu yang penting dilakukan. Sebab, kalau tidak nanti komplainnya di tengah,” ujarnya.

Ganjar juga senang, karena dalam penyusunan RKPD 2024, kelompok masyarakat sangat aktif memberikan masukan. Dengan demikian, program yang disusun dalam RKPD tidak fokus pada hal maskulin, misalnya persoalan infrastruktur.

”Ini yang penting untuk kami dengarkan, dan mudah-mudahan setelah rangkuman dari enam titik, sekarang masuk ke provinsi. Segera kami buatkan program untuk kami delivery ke DPRD untuk kami bahas. Sekalian kami ambil keputusan politiknya,” tandasnya.

Riyan

The post Masih Banyak Anak-anak Alami Gizi Buruk appeared first on SuaraBaru.id.

Anas menyampaikan, Jateng dipilih menjadi provinsi pertama asistensi RB Tematik, bukan tanpa alasan. Dipilihnya provinsi yang dipimpin Ganjar selama dua periode itu, karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasinya mendapatkan nilai A.

”Jawa Tengah kan sakipnya sudah A, begitu juga RB-nya A. Harapan kami RB Tematik bisa jalan. Dan di daerah-daerahnya ke depan bisa menjadi lokomotif untuk bisa memberikan contoh, dan bergerak di dalam reformasi birokrasi khususnya RB Tematik,” tegasnya, usai acara di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (30/3/2023).

BACA JUGA: Optimalisasi Pencegahan Penyakit Langka dengan Kolaborasi

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024, yang memiliki waktu pelaksanaan hingga 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.

Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan pengendalian inflasi.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana, untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan, yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

BACA JUGA: Polres Kebumen Sita 1 Juta Petasan Rawit dan 18 Kg Bubuk Mercon

Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola itu, maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan, serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

”Jadi kalau ingin nilai RB-nya naik, berarti kemiskinannya harus turun, penanganan stuntingnya harus bagus, kemudian investasinya harus naik, dan digitalisasinya harus jalan. Hari ini kegiatan di Jateng adalah, kegiatan pertama yang kita gelar setelah Road Map RB kami perbaiki, dan lebih fokus ke RB Tematik. Kami akan lakukan pendampingan untuk rencana aksi sampai besok,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengapresiasi terobosan yang dilakukan MenPAN-RB ini.

BACA JUGA: Polres Magelang Kota Gagalkan Peredaran 100 Kilogram Mercon

”Kalau spiritnya, saya terima kasih sama Kementrian PAN-RB. Pak Anas sudah memberikan masukan kepada kami, kalau semua dikerjakan nggak selesai, sekarang tematik saja. Saya kira tema ini menjadi tema yang cukup penting, rasional dan kami bisa targetkan untuk bisa dicapai,” ujarnya.

Adapun reformasi birokrasi di Jateng menurut Ganjar, selalu dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Hal itu dibuktikan dengan SAKIP dan RB Jateng, yang nilainya A.

”Kedatangan beliau hari ini memicu kami semuanya, untuk bisa memperbaiki keadaan. Kalau yang disampaikan beliau saya tertarik, kalau mau konsultasi ngga usah ke Jakarta, ini no teleponnya. Itu hematnya, sangat luar biasa. Maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita mudahkan kenapa kita persulit,” tandasnya.

Riyan

The post MenPAN-RB Pilih Jateng Jadi Provinsi Pertama Asistensi RB Tematik appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai memimpin Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 17 kabupaten prioritas di Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (27/3/2023). Selain RTLH, air, jamban hingga listrik, putus sekolah dan pengangguran menjadi faktor penyebab tingginya kemiskinan ekstrem di provinsi ini.

”Mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem, umpama tadi soal rumah tidak layak huni, jamban, air bersih, nah ini dikejar anak yang tidak sekolah,” kata Ganjar.

BACA JUGA: Jelang Tahun Politik, LPPL Harus Patuhi Regulasi Penyiaran

Dalam isu yang muncul di sejumlah daerah itu, Ganjar menyampaikan di antaranya, diketahui alasannya karena akses sekolah yang jauh. Selain itu, karena mindset warga yang lebih memilih kerja daripada sekolah.

Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada sejumlah kabupaten prioritas, agar segera menuntaskan verifikasi dan validasi data. Khususnya Purbalingga dan Pemalang, yang belum mencapai seratus persen.

”Saya minta dilakukan cepat verifikasinya, satu minggu ini selesai. Dan yang sudah terdata, segera dibereskan, dikerjakan,” tegasnya.

BACA JUGA: Pengembangan Sektor Pariwisata Nasional Harus Terus Dijaga

Adapun langkah intervensi, imbuh Ganjar, yang sudah masuk dalam rencana APBN dan APBD segera dieksekusi. Sedangkan data yang diluar sumber itu, bisa mengoptimalkan sumber lain seperti Baznas maupun CSR.

”Maka saya minta kawan-kawan konsentrasinya di kemiskinan ekstrem saja, agar kami bisa menangani dengan cepat. Dan terima kasih kawan-kawan dari kabupaten, yang bekerjanya cukup cepat,” pujinya.

Sebagai informasi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023, tentang satgas penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.

Adapun 17 Kabupaten itu di antaranya, Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.

Riyan

The post Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 17 Kabupaten Belum Tuntas appeared first on SuaraBaru.id.

”Alhamdulillah, bisa memulai Tarling lagi dari Badan Amalan Islam Provinsi Jawa Tengah, yang dulu sebelum pandemi selalu rutin. Sekarang kita bisa mulai lagi, karena kemarin dua tahun kita tidak melakukannya,” kata Ganjar usai acara.

Bertindak sebagai imam dalam Tarling putaran pertama ini, Ketua Baznas Jateng, KH Achmad Darodji. Adapun penceramah kajian Islam Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Musta’in Ahmad. Kegiatan ini juga diikuti perwakilan dari DPRD Jateng, Forkompimda, MUI Jateng, seluruh Kanwil di Jateng, serta mahasiswa Politeknik Bumi Akpelni.

BACA JUGA: Kolaborasi Dharma Wanita Voice UNS dan Bank Jateng Jazz Hangatkan Bima UNS Nite 2023

Ganjar menjelaskan, momentum Tarling dapat digunakan sebagai kegiatan untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam konteks hubungan antarmanusia. Sebagaimana yang disampaikan dalam ceramah.

Disampaikan juga, Ramadan ini juga menjadi momentum untuk melakukan instrospeksi, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat selama dua tahun saat menghadapi pandemi.

”Mudah-mudahan banyak pesan baik dan pesan kemanusiaan diberikan dalam bulan puasa ini. Saling tolong-menolong, saling membantu,” ungkap Ganjar.

Riyan

The post Kegiatan Tarawih Keliling untuk Pererat Hubungan Antarmanusia appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (13/2/2023). Ganjar menyatakan, setelah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, dia menemukan sejumlah kota dan kabupaten, yang belum melakukan input data kemiskinan.

”Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu dua minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu saja. Kalau ngga gitu nanti ngga cepet,” tegasnya.

BACA JUGA: Harlah 1 Abad NU di Wonosobo, Bupati : “Teruskan Api Perjuangan Ulama!”

Penanganan sektor dan sub sektor, kata Ganjar, harus segera dilakukan kabupaten/kota. Misalnya, penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.

”Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” ujarnya.

Dari evaluasi itu, lanjut Ganjar, diketahui masih ada daerah yang belum memasukan data dengan berbagai alasan. Di antaranya, karena kepala desa yang masuk kategori miskin, tidak merasa desanya miskin.

BACA JUGA: Seorang Kades di Grobogan Masuk RSJ, Diduga Tertekan Masalah Terkait APBDes

”Nah ini mindset-nya. Bilang nggak usah takut, nggak apa-apa, demi rakyat ini, demi menolong rakyat. Jadi jangan gengsi, jangan ada takut untuk kami bantu,” jelasnya.

Terkait hal itu, Ganjar meminta kepala daerah memaksimalkan peran camat sebagai supervisor, ke desa-desa. Pada evaluasi pekan depan, diharapkan sudah mulai terlihat hasil intervensinya.

”Minggu depan, harapan kami sudah kelihatan intervensinya. Tadi sudah muncul ide-idenya. Bagus, ‘Pak kami akan dorong CSR yang ada di kabupaten kami’, ‘Pak kami akan gerakkan melalui Baznas’. Nah ini contoh kreatif yang sudah ada. Makanya, Minggu depan kami lihat progres-nya lagi. Tak tagih terus,” tandasnya.

Riyan

The post Kepala Daerah di Jateng di-Deadline Selesaikan Data Kemiskinan appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan itu, Ganjar mengaku kehadiran Presiden RI kelima itu, memberikan semangat dan energi bagi para kader PDI Perjuangan di Jateng. Khususnya dalam hal bekerja melayani masyarakat.

”Keberadaan Ibu Megawati di tengah-tengah kami ini menjadi suntikan energi luar biasa bagi kami, untuk lebih bersemangat bekerja dalam melayani masyarakat,” kata Ganjar dalam sambutannya.

BACA JUGA: HUT Ke 42 Satpam di Wonogiri, Polri Menyadari Memelihara Kamtibmas Tidak Bisa Dilakukan Sendiri

Ditambahkan dia, saat ini ada sembilan kepala daerah perempuan di Jateng. Tujuh di antaranya kader dari PDI Perjuangan. Antara lain Bupati Purbalingga, Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, Bupati Demak, Bupati Grobogan, dan Bupati Sragen.

Spesial bagi Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita, karena menjadi wali kota perempuan pertama dalam sejarah Pemerintahan Kota Semarang.

Gubernur juga menyampaikan, Jateng jadi provinsi terbanyak se-Indonesia yang punya kepala daerah perempuan. Menurut dia, PDI Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak.

BACA JUGA: Pimpin Upacara HUT Ke-42, Kapolda Jateng Beri Penghargaan Satpam Berprestasi

Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, 14 di antaranya adalah kader PDI Perjuangan. Jika ditambah dengan sembilan wakil kepala daerah, maka PDI Perjuangan kini memiliki 25 pemimpin daerah perempuan.

”Inilah manifestasi spirit Marhaenisme dan Sarinah di era modern,” ucap Ganjar.

Gubernur Jateng dua periode itu lantas mengutip pemikiran Bung Karno dalam buku Sarinah, yakni ‘Yang mula-mula induknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama. Dia dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama’.

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri Lakukan Silaturahmi ke Lapas dan Kejari

Dari situ, Ganjar teringat pada sosok Kunti dalam epos Mahabharata. Digambarkan, Kunti sebagai perempuan tidak asal ‘nrimo ing pandum’, tapi juga sosok yang ‘nggetih’, berjuang untuk rakyatnya, sekaligus guru yang membangun kultur serta adab bagi anak-anaknya.

”Kehebatan Kunti menitis pada para kepala daerah perempuan. Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi, namun beberapa di antaranya justru lebih berani dan progresif, daripada kepala daerah laki-laki,” tutur dia lagi.

Ketua PP Kagama itu mencontohkan, progresivitas Bupati Grobogan. Dia mengajukan pinjaman Rp 115 miliar, untuk percepatan pembangunan di 19 kecamatan yang ada di Grobogan. Terobosan brilian ini mengatasi APBD Grobogan yang sangat kecil untuk biaya pembangunan.

BACA JUGA: Ita Jadi Wali Kota Semarang, Sejarah Baru Alwin Sang Suami Jadi Ketua Tim Penggerak PKK

Ada juga Sri Mulyani, Bupati Klaten yang menggandeng Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), untuk mengembangkan Padi Rojolele. Hingga melahirkan varietas Rojolele Srinar dan Rojolele Srinuk, yang punya usia tanam lebih pendek dan tahan hama. Harganya pun lebih tinggi.

”Hebatnya kader-kader perempuan PDI Perjuangan ini bukan hasil sulapan. Mereka kader beneran, berjuang dari bawah, bukan hasil comotan dari kiri kanan. Kita meraihnya dengan perjuangan sangat panjang,” tegas Ganjar.

Capaian ini, lanjutnya, tak lepas dari perjuangan Megawati mengawal lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, hingga Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BACA JUGA: Ganjar dan Istri Jemput Megawati di Bandara Ahmad Yani

”Semua undang-undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan. Termasuk pemantapan kaderisasi lewat program khusus pendidikan bagi kader perempuan. Waktu itu, kebetulan saya dapat tugas jadi pemateri dalam kursus kader perempuan di Ciawi, Bogor,” tutur dia.

Adapun di Kota Semarang saat ini, ujar Ganjar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dia juga menegaskan, siap menghasilkan kolaborasi solutif dengan Mbak Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang.

”Mbak Ita saya minta untuk terus mendorong dan mengoptimalkan seluruh potensi Kota Semarang. Mulai perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, wisata hingga persoalan infrastruktur,” tukas dia.

BACA JUGA: DPMPTSP Bidik WBBM, 5 Unit Kerja Diusulkan WBK

Soal rencana pembangunan Simpang Lima Underground dan reaktivasi jalur trem, Ganjar menilai, dua hal itu bakal mengungkit Kota Semarang semakin maju.

”Titip juga Mbak Ita, potensi anak muda. Mereka yang bergerak di dunia teknologi, E-Sport, UMKM, seni budaya sampai olahraga. Dengan fasilitas yang tepat, Semarang pasti akan lebih hidup kotanya,” ucapnya.

Terinspirasi dari pertunjukan sendratari di Candi Prambanan, Ganjar yakin hal serupa bisa dilakukan di Kota Lama. Misalnya dengan pertunjukan soal Riwayat Gula. Atau mengemas ulang pertunjukan wayang orang Ngesti Pandawa, agar lebih menarik bagi wisatawan.

BACA JUGA: Masih Dalam Suasana Imlek, Kelenteng Hok An Bio Purwodadi Gelar Sarasehan Undang Lintas Agama

Termasuk juga persoalan rob dan banjir, yang masih terjadi di Ibu Kota Jateng ini. Ganjar mengajak Wali Kota Semarang yang baru ini, untuk mengawasi beberapa pekerjaan besar, seperti Jalan Tol Semarang-Demak, yang sekaligus jadi tanggul laut.

”Termasuk rencana pembangunan kolam retensi di Terboyo, yang kita harapkan mampu mengendalikan rob dan banjir di Kota Semarang,” ujarnya.

Ganjar juga menyampaikan hal paling penting yang selalu ditekankan Megawati, yakni menjaga amanat dan selalu turun menemani rakyat.

BACA JUGA: Dukung Revitalisasi Masjid dan Asrama Ponpes As-Siraj, Santri Dukung Ganjar Beri Bantuan Material dan Kasur

”Kita para kepala daerah untuk selalu menjaga amanat rakyat, agar kita tak pernah lelah turun menemani masyarakat, duduk dan nglesot bersama rakyat. Karena jabatan cuma mandat,” tandasnya.

Hevearita G Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, Senin (30/1/2023) ini, dilantik sebagai Wali Kota Semarang, untuk sisa masa jabatan 2021-2026. Mbak Ita menggantikan Hendrar Prihadi, yang kini menjabat sebagai Kepala LKPP RI.

Riyan

The post Setumpuk Tugas Berat Menanti Wali Kota Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ganjar, seusai menerima Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI, dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (16/1/2023).

Turut hadir di acara itu, Zainudin Maliki, Bukhori Yusuf (F-PKS), Lulu Nur Hamidah (F-PKB), Endang Maria Astuti (F-Golkar) dan lainnya. Hadir pula pula perwakilan kelompok masyarakat, mulai dari akademisi, bidang kesehatan, tokoh agama hingga kelompok yang mewakili perempuan dan anak.

BACA JUGA: Beri Arahan Alumni Poltekip 53, Kakanwil Sampaikan 4 Pesan Penting 

”Usulan saya yang pertama ada berapa Prolegnas, kemudian kontennya. Jadi masing-masing RUU itu sebenarnya apa yang ada di sana, sehingga masyarakat bisa membahas dan bisa memberikan catatan-catatan penting,” ujar Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, kegiatan seperti ini tidak cukup sekali digelar. Menurutnya harus ada tindak lanjut, khususnya sesuai dengan RUU-RUU yang menjadi prioritas.

”Apakah di daerah ini dibagi ke seluruh hadirin, dari kelompok masyarakat, tokoh agama, akademisi semuanya membaca, sehingga bisa memberikan feedback yang bagus,” katanya.

BACA JUGA: Tim PkM USM Beri Pelatihan 25 Guru SDN 04 Sendangmulyo

Di sisi lain, Ganjar mendorong Baleg DPR RI bisa memaksimalkan multi platform informasi, untuk mensosialisasikan. Tentunya dengan konten yang lengkap, dan tak sekadar gambaran umum. Dengan demikian, semua akan bisa memahami hal itu.

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, jika sosialisasi dilakukan dengan baik, maka masyarakat bisa memahami lebih komprehensif. Kesadaran masyarakat juga akan makin tinggi, sehingga tidak ada pemahaman yang abu-abu pada RUU di Prolegnas itu.

Sementara itu, Ketua rombongan Anggota Baleg DPR RI, Zainudin Maliki, menyampaikan apresiasinya kepada Ganjar Pranowo. Dia berharap, Ganjar menjadi salah satu “endorser” Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

BACA JUGA: Cegah Longsor Warga Tanam Ratusan Pohon di Bantaran Sungai Lusi Blora

”Kami terima kasih, karena Pak Ganjar bisa menerima kami langsung. Kami berharap, nantinya sosialisasi akan berjalan dengan baik,” imbuh Zainudin.

Sebagai informasi, sebanyak 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Persetujuan dilakukan setelah mendengarkan penjelasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Prolegnas Prioritas 2023 berjumlah sebanyak 39 RUU, terdiri dari 24 RUU yang diusulkan DPR RI, 12 RUU usulan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD RI. Salah satu yang masuk Prolegnas adalah, RUU Kesehatan dan RUU Perlindungan PRT.

Riyan

The post Sosialisasi Prolegnas Tak Dilakukan Secara Masif appeared first on SuaraBaru.id.