”Beberapa waktu lalu pascapesta demokrasi, terjadi sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi itu harus diwaspadai dan disikapi dengan langkah-langkah yang tepat,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Antisipasi Fenomena Angin Puting Beliung Akibat Perubahan Iklim’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/2/2024).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Ir Laksmi Dhewanthi MA (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI).

BACA JUGA: DPRD Kota Semarang Menilai Tradisi Dugderan sebagai Prosesi Sakral

Hadir pula Uke Mohammad Hussein SSi MPP (Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ada juga Dr Ida Pramuwardani (Ketua Tim Kerja Produksi dan Diseminasi Informasi Cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika/BMKG) sebagai narasumber. Hadir pula Erma Yulihastin (peneliti Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, dampak perubahan iklim seperti angin puting beliung, banjir dan tanah longsor, harus diwaspadai bersama. Fenomena cuaca yang dihadapi ini, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat penting untuk didiskusikan.

BACA JUGA: Pemkot Semarang Minta Masyarakat Jangan Panik atas Kenaikan Harga Beras, Disarankan Beli Beras SPHP

Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator Dapil II Jawa Tengah itu, isu pemanasan global diduga sangat berkaitan dengan munculnya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.

Upaya untuk melakukan mitigasi dan menyosialisasikan sejumlah fenoma alam yang terjadi, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus dilakukan agar masyarakat memahami dan mampu melindungi dirinya, keluarga, serta lingkungannya dari dampak perubahan iklim.

Sementara itu, Laksmi Dhewanthi berpendapat, perubahan iklim menyebabkan efek gas rumah kaca, yang memicu pemanasan global. Dampak pemanasan global yang terjadi saat ini adalah, peningkatan suhu bumi sebesar satu derajat Celcius.

BACA JUGA: Haflah Ke-30, Asrama Perguruan Islam Ponpes Matholi’ul Anwar Tahunan Gelar Aneka Lomba dan Pentas Seni

Bila tidak melakukan upaya apa-apa, tambah dia, akan terjadi peningkatan suhu bumi 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Pemanasan suhu bumi ini memicu perubahan cuaca ekstrem, yang berdampak terhadap lingkungan.

Sedangkan Uke Mohammad Hussein mengungkapkan, bencana puting beliung bukan merupakan hal baru di Indonesia. Dikatakan dia, kajian risiko terhadap dampak cuaca ekstrem antara lain, berpotensi mengancam 253 juta jiwa, kerugian fisik bisa mencapai Rp 1.962 triliun, dan kerugian ekonomi hingga Rp 781 miliar.

”Berdasarkan besarnya potensi risiko itu, perlu adanya upaya mitigasi terhadap berbagai pemicu cuaca ekstrem. Selain itu juga harus dilakukan upaya intervensi untuk menekan dampak cuaca ekstrem yang terjadi,” saran dia.

Riyan

The post Mewaspadai Perubahan Cuaca Ekstrem dengan Mitigasi dan Sosialisasi Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

”Pesta demokrasi tentu memiliki dampak sosial, ekonomi dan politik. Pada saat yang sama, kita juga tidak bisa menutup mata, beberapa negara sudah mulai masuk pada masa resesi. Kita harus mampu mendeteksi sejumlah dampak dan langkah antisipasinya, agar ke depan lebih baik,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Pemilu 2024 dan Masa Depan Perekonomian Indonesia’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/2/2024).

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Shanti Shamdasani (CEO S ASEAN International Advocacy & Consultancy/SAIAC), Mohammad Faisal PhD (Direktur Eksekutif Core Indonesia) dan David Sumual (Kepala Ekonom PT Bank Central Asia) sebagai narasumber.

BACA JUGA: DPR Harus Segera Panggil Penyelenggara Pemilu

Selain itu, hadir pula Prof Rofikoh Rokhim SE SIP DEA PhD (Guru Besar Ilmu Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, pelaksanaan pemilu berpengaruh terhadap sejumlah aspek perekonomian Nasional, di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara.

Pada saat yang sama, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, juga terjadi gagal panen akibat banjir di sejumlah daerah. Dampak sosial yang terjadi akibat hal itu, harus segera diatasi.

BACA JUGA: “SW Fest 2024” Ajang Kenalkan Karya Siswa SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, langkah antisipasi terhadap sejumlah dampak bencana, harus segera dilakukan.

Selain itu, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, daya tahan belanja pascapemilu harus dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan.

”Menyikapi kondisi itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam menjawab sejumlah tantangan, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Nasional sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tegas Rerie.

BACA JUGA: Bapas Semarang Gandeng Vino Bakery Beri Pelatihan Kemandirian untuk Klien Pemasyarakatan

Sementara itu, CEO SAIAC, Shanti Shamdasani mengungkapkan, dampak ekonomi global yang melemah, juga sudah mengimbas ke negara-negara ASEAN. Thailand misalnya, sudah tidak mencapai pertumbuhan GDP yang ditargetkan.

Ekonomi global, menurut Shanti, sangat dipengaruhi aspek perubahan iklim dan krisis geopolitik di sejumlah kawasan. Dia menilai, perekonomian Indonesia harus mampu tumbuh 6-7 persen, untuk mengantisipasi gejolak pada ekonomi global, dampak perubahan iklim dan potensi bencana alam.

Dia menyarankan, Indonesia fokus pada pengembangan domestik, dalam upaya mendorong laju perekonomian, serta stabilitas harga komoditas harus mampu dijaga dengan pendekatan yang tepat.

BACA JUGA: Cegah Stunting, Pj Bupati Brebes Budayakan Makan Bareng

Sedangkan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal berharap, siapapun yang memimpin Indonesia kelak, akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Nasional dengan sejumlah koreksi, pada kebijakan yang sudah berjalan.

Karena itu, tambah dia, diperlukan kekuatan penyeimbang di parlemen dalam proses perbaikan kebijakan yang diperlukan.

”Tantangan pemerintahan mendatang adalah, terkait akselerasi ekonomi, pemerataan ekonomi, dan perbaikan kebijakan fiskal,” urainya.

BACA JUGA: Bawaslu Batang Ungkap Temuan saat Pemungutan Suara

Mengacu pada pengalaman di masa lalu, ungkap Faisal, biasanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai Indonesia, selalu dibantu booming kenaikan harga komoditas. Dia menyebut, perlunya kewaspadaan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti Cina yang melambat.

”Kondisi itu menyebabkan surplus perdagangan yang dinikmati Indonesia saat ini, akan terus tergerus,” tukas dia.

Riyan

The post Pesta Demokrasi Miliki Dampak Sosial, Ekonomi dan Politik appeared first on SuaraBaru.id.

”Sesuai amanat konstitusi UUD 1945, pengelolaan seluruh kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk potensi lahan basah,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Lahan Basah: Mengeksplorasi Potensi Kekayaan Sumber Daya Alam Kita’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (31/1/2024).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Dr Ir Ayu Dewi Utari MSi (Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI/BRGM), Dadang Jainal Mutaqin SHut MEMD PhD (Fungsional Madya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas).

BACA JUGA: 4 Napiiter Lapas High Risk Pasir Putih Ucapkan Ikrar Setia NKRI

Ada juga Yus Rusila Noor (Direktur Wetlands International Indonesia) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Prigi Arisandi (Executive Director Ecological Observation and Wetlands Conservation/Ecoton) dan Aditya Heru Wardhana (Ketua Bidang Regional, The Society of Indonesian Environmental Journalists/SIEJ) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, setidaknya Indonesia memiliki tujuh potensi kekayaan SDA, yakni potensi hutan, kekayaan biota laut, tambang, tanah, air, udara dan pariwisata. Selain itu, tambah dia, ketujuh potensi kekayaan SDA yang ada, Indonesia juga kaya akan lahan basah (wetland).

Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, nilai ekonomi dan ekologi lahan basah (gambut, sungai, danau, dan teluk dangkal), perlu mendapat perhatian lebih, dalam upaya memanfaatkan dan melestarikan potensi yang ada.

BACA JUGA: Puryono, S. Pd. Pimpin Kembali Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Tahunan

Berdasarkan potensi lahan basah yang dimiliki, menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pemangku kepentingan harus mampu memperhatikan pemanfaatan lahan basah, melalui aturan dan tata kelola lahan basah yang baik, dalam upaya memitigasi perubahan iklim dan melestarikan ekosistem.

Apalagi, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Ramsar, pemerintah wajib memberikan perlindungan pada lokasi lahan basah, sekaligus merencanakan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan.

Rerie sangat berharap, potensi yang dimiliki Indonesia pada lahan basah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan menerapkan sejumlah kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus pelestarian lingkungan di Tanah Air.

BACA JUGA: Polres Jepara Kembali Raih Dua Penghargaan KPPN Kudus, Kapolres: Pertahankan Terus Torehan Prestasi

Sementara itu, Dadang Jainal Mutaqin mengungkapkan, arah kebijakan pemerintah terhadap lahan basah saat ini, baru tertuju pada lahan gambut dan mangrove. Diakui dia, saat ini sedang terjadi bencana yang mengancam kehidupan manusia.

”Setidaknya ada tiga krisis yang mengancam manusia saat ini, yaitu perubahan iklim, peningkatan polusi dan kehilangan keanekaragaman hayati,” jelas dia.

Hal itu, jelas Dadang, sudah ditandai dengan tren peningkatan bencana pada beberapa tahun terakhir, yang didominasi bencana hydro meteorologi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan sejumlah bencana itu sejak 2020-2024, lebih dari Rp 500 triliun, di luar kerugian kehilangan nyawa manusia.

BACA JUGA: Bank Jateng Bagikan Dividen Rp 1,09 Triliun: 69,3% Laba Bersih

Sedangkan Ayu Dewi Utari mengungkapkan, BRGM merupakan badan yang di dalamnya terdiri dari banyak pihak, yaitu pegawai pemerintahan, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.

Diakui dia, pihaknya menargetkan restorasi gambut seluas 1,2 juta hektare, dan restorasi mangrove seluas 600 ribu hektare di Tanah Air, hingga akhir 2024.

”Dalam proses restorasi dibutuhkan pemutakhiran peta mangrove setiap tahunnya, mengingat cepatnya perubahan yang terjadi. Terutama mangrove di pesisir, yang berpotensi terkena abrasi dan hilang atau terkonversi menjadi tambak,” papar Ayu.

Riyan

The post Upaya Mengoptimalkan Potensi Lahan Basah dalam Pelestarian Lingkungan appeared first on SuaraBaru.id.

”Anak usia di bawah lima tahun yang mengalami kekurangan gizi di Indonesia, masih cukup tinggi. Padahal UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan, kesehatan warga negara merupakan hak asasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Dampak Gizi Buruk Terhadap Kecerdasan Anak Indonesia’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/1/2024).

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Prof Dr Tjandra Yoga Aditama (Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI-Direktur WHO SEARO/World Health Organization South East Asia Regional Office 2018-2020).

BACA JUGA: Tingkatkan Kesehatan Balita, Bersama Kader Kesehatan Desa Bermi dan KKN UNISNU Adakan Posyandu

Ada juga dr Rivani Noor MKM (Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Tim Kerja Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI), sebagai narasumber. Hadir pula Velofa Theresia Sihombing (CFO 1.000 Days Fund) serta Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Kesehatan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, stunting sebagai persoalan kesehatan ibu dan gizi anak, merupakan permasalahan yang kompleks. Hal ini berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, yang mesti dicegah secara bersama-sama.

Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan, pada 2045 untuk menyambut Indonesia Emas merupakan waktu yang singkat, untuk menciptakan generasi unggul seperti yang dicita-citakan.

BACA JUGA: Perkuat Sinergitas, Bidhumas Polda Jateng Melakukan Kunjungan di Kantor Suarabaru 

Komitmen Indonesia sesuai agenda PBB, terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kedua, yaitu zero hunger, tambah dia, menekan angka prevalensi stunting, hingga mencapai angka 14 persen, pada tahun 2024.

Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, penurunan angka prevalensi stunting sangat dipengaruhi penurunan angka kemiskinan ekstrem, yang ditargetkan mencapai 0 persen pada 2024.

Sejak 2018, tambah Rerie, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA: Polresta Magelang Berupaya Meningkatkan Kemampuan Personel

Penyelesaian stunting, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kini berhadapan dengan realita belum tuntasnya penyelesaian masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rerie menegaskan, kerja bersama secara terukur untuk menyelesaikan ragam masalah sosial yang dihadapi masyarakat, harus segera dilakukan dalam upaya mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

Sementara itu, Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, gangguan gizi itu bukan hanya stunting, tetapi juga wasting (gizi kurang atau gizi buruk, yaitu proporsi berat badan anak terhadap tinggi badannya sangat kurang), dan overweight (kelebihan berat badan).

BACA JUGA: Azarine Luncurkan Sunscreen Praktis Anti-Ribet

Stunting, menurut Tjandra, ditunjukkan dengan tinggi dan berat badan balita yang tidak sesuai, dan berlangsung berkepanjangan. Sehingga aspek yang mempengaruhi terjadinya stunting, juga terkait dengan kondisi sosial ekonomi bangsa, dalam memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

”Stunting bisa membuat anak tidak bisa mencapai potensi diri yang seharusnya dimiliki. Sehingga dampaknya dirasakan sepanjang hidupnya, dan menjadi masalah yang tidak sederhana,” sebut dia.

Sedangkan Rivani Noor mengungkapkan, angka stunting di Indonesia juga cenderung turun. Pada 2021, tercatat prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen, dan pada 2022 prevalensi stunting menjadi 21,6 persen.

BACA JUGA: Wujudkan Generasi Sehat, Posyandu Kalen Blora Rutin Kontrol Kesehatan Balita dan Ibu Hamil

Dia berharap, target prevalensi stunting yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini dapat tercapai. Sejumlah upaya intervensi harus dilakukan, untuk mencegah dan mengatasi stunting. Antara lain dengan skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah bagi calon ibu.

”Selain itu, sejumlah asupan bergizi pada 1.000 hari pertama usia bayi, pemberian ASI eksklusif, dan keragaman makanan pengganti ASI, harus konsisten diberikan,”
tukas Rivani.

Riyan

The post Kemiskinan Ekstrem Pengaruhi Tingginya Angka Stunting appeared first on SuaraBaru.id.

”Pada periode transisi energi saat ini, kita harus berkomitmen penuh mengurangi dampak perubahan iklim, dan menjamin pelestarian lingkungan yang mampu mendukung ketahanan energi yang kita miliki,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Tata Kelola Ketahanan Energi Indonesia Menuju 2045’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (17/1/2024).

Diskusi yang dimoderatori Arief Adi Wibowo (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, dihadiri Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI), Filda C Yusgiantoro ST MBM MBA PhD (Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center/PYC).

BACA JUGA: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab.Jepara, Didit Endro: Jangan Hanya Kejar Tayang

Lalu ada pula Muhammad Kholid Syeirazi (Direktur Eksekutif Center for Energy Policy-Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama), sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Tri Mumpuni (Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) dan Hadi Ismoyo (Praktisi Migas) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sesuai amanat konstitusi, implikasi perlindungan negara juga termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang secara khusus tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, terkait kekayaan alam yang dikelola negara, harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pengelolaan sumber daya alam dan mineral di Indonesia, selain menjamin ketahanan energi, juga mesti menunjang kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

BACA JUGA: Kemenkes Apresiasi Pemkot Semarang Dalam Upaya Penanganan Stunting dan KEK Ibu Hamil

Per November 2023, Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan, ketahanan energi Nasional Indonesia berada pada angka 6,57, termasuk dalam kategori tahan.

Di sisi lain, ujarnya, mengutip World Energy Outlook 2024, konsumsi energi global akan meningkat sebesar 1,8 persen, karena permintaan besar dari pasar Asia.

”Bagaimana dengan kategori tahan itu, kita mampu mengantisipasi peningkatan konsumsi energi dan dinamika di sejumlah sektor,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

BACA JUGA: Direktur RSD KRMT Wongsonegoro Berharap Masyarakat Tak Khawatir Efek Samping Vaksin Polio

Karena itu, tegas Rerie, tata kelola ketahanan energi Indonesia, di samping dapat memenuhi kebutuhan domestik, juga harus mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Seiring dengan perubahan maupun ketidakpastian dunia, menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dibutuhkan perbaikan terkait inovasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga dapat membantu mengembangkan sistem ketahanan energi yang efektif, efisien dan transparan.

Sementara itu, Sugeng Suparwoto mengungkapkan, Indonesia perlu terus meningkatkan energy security, sekaligus harus bersiap menghadapi gejolak ketersediaan energi.

BACA JUGA: Ibu Hamil di Kota Semarang Dapat Makanan Tambahan dari Pemkot dan PHRI

Kebijakan energi yang tepat, ujar Sugeng, sangat diperlukan agar negara mampu merealisasikan ketersediaan energi dari sisi keterjangkauan harga, dan mudah diperoleh.

Disampaikan Sugeng, energy security kita untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini, sekitar 20 hari. Sedangkan di sejumlah negara energy security-nya sudah mencapai dua hingga tiga bulan.

”Padahal konsumsi migas kita saat ini 1,4 juta barel per hari. Di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen untuk merealisaikan nett zero emission, dengan terus berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca,” terang dia.

BACA JUGA: Bawaslu Tertibkan Stiker Bahan Kampanye Tertempel di Angkot

Sedangkan Filda C Yusgiantoro menyatakan, saat ini ada empat megatrend yang mempengaruhi dunia, yaitu dampak ekonomi di Asia sangat luar biasa, persaingan dalam mengelola sumber daya alam, pemanfaatan teknologi dan perubahan iklim.

Saat ini, ujarnya, terjadi tren peningkatan pemanasan global, ketika terjadi peningkatan produksi CO2 yang menyebabkan suhu bumi naik. Diperkirakan dari rentang waktu 2000-2100, bila tidak ada upaya apa pun, suhu bumi akan meningkat 2,9 derajat Celcius.

Diakui Filda, progres realisasi SDGs sektor energi Indonesia masih stagnan, sehingga membutuhkan kualitas SDM yang lebih baik di sektor energi. Hal ini juga karena capaian bauran energi baru terbarukan di Indonesia, masih jauh dari target.

Riyan

The post Upaya Menjamin Pelestarian Lingkungan untuk Mendukung Ketahanan Energi appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, pemerintah dan masyarakat harus dapat bersama-sama mewujudkan amanat konstitusi, yaitu keadilan dan kemakmuran, yang mampu dinikmati masyarakat secara merata.

”Kesadaran bersama perlu dibangun, bahwa setiap peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain. Dan ini berdampak pada dinamika ekonomi suatu negara,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Prospek Ekonomi Indonesia 2024’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/1/2024).

BACA JUGA: Diadukan ke Polda Jateng, Tiga Aktivis Lingkungan Hidup Karimunjawa Tunjuk Penasehat Hukum

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Yustinus Prastowo (Juru Bicara Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Lalu ada pula Prof Didik J Rachbini MSc PhD (Pendiri Institute for Development for Economics and Finance/Indef-Rektor Universitas Paramadina) dan Akhmad Akbar Susamto SE MPhil PhD (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) sebagai narasumber. Selain itu juga, hadir Raja Suhud (Wartawan Media Indonesia Bidang Ekonomi) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, transformasi lanskap geopolitik dengan sejumlah krisis yang menyertai, mesti menjadi cermin penting dalam penataan maupun penentuan prospek ekonomi dalam negeri pada tahun ini.

BACA JUGA: Pembayaran Uang Ganti Kerugian 48 Bidang Tanah Pembangunan Pasar Seni Kujon

Catatan lain, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kita berhadapan dengan perubahan iklim, yang berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri.

Berdasarkan kondisi itu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, pada 2024 ini merupakan tahun yang sangat menantang.

Apalagi, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, tahun ini pesta demokrasi digelar, dan harus dilalui dengan gembira, sebagai bagian dari pendidikan politik suatu bangsa.

BACA JUGA: Resmi Jabat Pj Bupati, Hasan Chabibie Siap Jalankan Tugas dengan Baik

Sedangkan Yustinus Prastowo mengungkapkan, sejumlah indikator penerimaan negara saat cukup baik. Disebutkan dia, tata kelola keuangan yang kredibel menghasilkan keseimbangan primer yang positif. Diakuinya, proyeksi pertumbuhan PDB cukup bagus di angka 5,2 persen.

Geliat sektor riil, ujar Yustinus, mulai terasa dengan meningkatnya belanja bahan baku dan belanja modal. Strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan di masa transisi tahun ini, antara lain mengendalikan inflasi, menekan angka stunting dan terus berupaya mendorong peningkatan investasi.

Sementara itu, Didik J Rachbini berpendapat, dunia politik dan ekonomi itu sama-sama berdasarkan kontrak. Proses kontrak yang baik, menurut dia, berdasarkan demokrasi, karena persyaratan kontrak yang bagus itu harus transparan dan seimbang.

BACA JUGA: 48 Tim Basket dan 11 Dance di Jawa Tengah Ikuti LAB CUP

Disampaikan juga, pada praktik demokrasi selama lima tahun ini, proses check and ballances-nya mati, dalam pengambilan sejumlah keputusan. Janji presiden dalam bidang ekonomi pada 2019, hanya satu indikator yang terealisasi, yaitu inflasi yang terkendali.

”Di masa pandemi covid-19, justru terjadi penyimpangan dari rencana keuangan. Dan sejak itulah, pemerintah menarik utang dengan nilai di atas Rp 1.000 triliun setiap tahun, yang menjadi beban APBN,” ungkap Didik.

Riyan

The post Optimisme Tak Boleh Surut Guna Hadapi Tantangan Ekonomi Global appeared first on SuaraBaru.id.

”Gerak bersama berbasis solidaritas dan kepedulian, harus menjadi gerakan bersama untuk menekan angka penyebaran virus, pada masa liburan akhir tahun ini,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Peningkatan Kasus Covid-19: Aksi Atau Reaksi Menjelang Nataru’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/12/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr Mohammad Syahril SpP MPH (Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI), Prof Dr dr Erlina Burhan SpP(K) (Ketua Satgas Covid Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia/PB IDI).

BACA JUGA: Berbagai Agenda Meriahkan Hari Amal Bakti Ke-78 Kemenag Kebumen

Ada juga Prof Dr Tjandra Yoga Aditama (Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi-Direktur World Health Organization South East Asia Regional Office/WHO SEARO 2018-2020) dan Rudi Irawan SSiT MT (Kasubdit Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan/Kemenhub RI).

Selain itu hadir pula, Dr dr Atik Choirul Hidajah MKes (Ketua Prodi Magister Epidemiologi/Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga) dan Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Kesehatan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, data kasus positif covid-19 di Tanah Air meningkat dalam sepekan ini. Dari 40 pasien, menjadi 267 pasien pada periode 28 November-2 Desember 2023.

BACA JUGA: Perda tentang Lingkungan Hidup Disahkan, Pemprov Jateng Soroti Penurunan Tanah

Dalam menghadapi kondisi itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, pengalaman yang didapat di masa pandemi, bisa menjadi bekal untuk mengantisipasi potensi penyebaran di masa libur panjang tahun ini.

Diakui Rerie, pada liburan kali ini akan terjadi pergerakan masyarakat yang cukup masif. Disebutkan Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pencegahan kasus covid-19 bukan semata tugas pemerintah saja.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, masyarakat mampu menunjukkan kembali kesadaran menyeluruh, dalam menghadapi potensi penyebarannya di masa libur Natal dan Tahun Baru ini.

BACA JUGA: Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran SCU Tinggal Penyelesaian Tahap Akhir

Sementara itu, Mohammad Syahril mengakui, banyak pengalaman yang didapat masyarakat Indonesia, selama pandemi beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, bila sebelum pandemi covid-19 masyarakat belum terbiasa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, saat ini masyarakat mulai sadar menjalankan rangkaian protokol kesehatan itu.

”Kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan penyakit dengan beberapa langkah itu, patut diapresiasi. Kebiasaan menggunakan masker misalnya, mampu meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dengan baik,” ungkap dia.

BACA JUGA: Nana Sudjana Sambangi Pasar Kliwon Amertani Temanggung, Cek Harga Sembako Terbaru

Sementara itu, Erlina Burhan mengungkapkan, peningkatan kasus covid-19 ini, bukan disebabkan penyebaran varian baru, tetapi karena aktivitas masyarakat yang meningkat, dan imunitas dari vaksin yang menurun, serta tingkat pemberian booster di masyarakat yang rendah.

Diakuinya, kebiasaan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian juga terbilang rendah, jika dibandingkan dengan di masa pandemi. Dia pun mendorong untuk mengutamakan pencegahan, dalam bentuk penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dan pola hidup bersih dan sehat.

”Bila terdapat gejala batuk, demam dan pilek, segera pakai masker. Bermasker itu keren,” ujarnya.

Riyan

The post Gerakan Berbasis Solidaritas dan Kepedulian Tekan Angka Penyebaran Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

”Di Indonesia salah satu penyakit yang berdampak pada kualitas SDM adalah PMS. Pengetahuan dan perhatian masyarakat yang masih rendah terkait isu itu, harus disikapi dengan konsisten, dalam upaya menekan peningkatan jumlah kasus PMS,” kata Lestari pada diskusi daring bertema ‘Perlindungan Ibu Hamil dari HIV, Sifilis dan AIDS’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/12/2023).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr Endang Lukitosari MPH (Ketua Tim Kerja HIV/AIDS Kementerian Kesehatan RI), Nurul Saadah Andriani SH M (Ketua Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA).

BACA JUGA: Wakil Rektor UNS Ingatkan Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah untuk Berprestasi

Ada juga Riama Siringo (Program & Partner Relations Manager, Lentera Anak Pelangi) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula, Arofiq (Anggota LSM Yayasan KDS Jepara Plus) sebagai penanggap.

Lestari mengungkapkan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV), yang merupakan salah satu PMS di Indonesia itu, diperkirakan mencapai 515.455 kasus, selama Januari-September 2023.

Dari jumlah kasus itu, 454.723 kasus atau 88 persen sudah terkonfirmasi Orang Dengan HIV (ODHIV). Berdasarkan kategori usia, pengidap HIV di Indonesia mayoritas berasal dari kelompok usia 25-49 tahun, sebanyak 69,9 persen dari total
kasus.

BACA JUGA: LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah Gelar Sarasehan Pengelola Kerjasama Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2023

Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan , pada Mei 2023, Kemenkes juga mencatat, kasus HIV dan sifilis meningkat, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35 persen, atau lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya.

Berdasarkan catatan itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini, memerlukan upaya bersama untuk mengangkat isu PMS, seperti HIV dan sifilis, agar masyarakat peduli terhadap upaya pencegahan, dan bisa mengatasi sejumlah penyakit itu.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, konstitusi UUD 1945 telah mengatur dan mengamanatkan perlindungan negara terhadap warganya.

BACA JUGA: Ini 10 Orang Pejabat Tinggi Pratama di Pemkab Jepara, Malam ini Dilantik Pj Bupati

”Konstitusi sebagai dasar perlindungan, mesti diterjemahkan pada seluruh bidang kehidupan, agar ragam masalah dapat ditelisik secara mendalam dan menyeluruh,” terang dia.

Langkah itu, tegas dia, harus diikuti dengan kerja kolektif, untuk memutus masalah dengan solusi komprehensif, termasuk memberikan perlindungan kesehatan kepada para ibu yang akan melahirkan generasi penerus, dari tertular PMS.

Sementara itu, dr Endang Lukitosari berpendapat, bila isu peningkatan PMS seperti HIV, sifilis dan hepatitis dibicarakan setiap pekan, akan sangat membantu dalam meningkatkan kepedulian masyarakat.

BACA JUGA: Pakar Hukum UMK; Anies Terlalu Teoritis, Prabowo Kurang Menguasai

Disebutkan dia, meski pihaknya berupaya melakukan skrining yang masif dan mempermudah akses pengobatan, namun karena masih adanya stigma terhadap penderita PMS, menyebabkan proses pengobatan bagi para ODHIV dan penderita sifilis, menjadi terhambat.

”Kondisi ini menjadi kendala dalam pencapaian target zero HIV. Belum lagi banyak terjadi proses pengobatan tidak berlanjut, karena ODHIV merasa tidak ada gejala dan sehat,” paparnya.

Sedangkan Nurul Saadah menyatakan, jumlah penderita HIV dan sifilis sesungguhnya lebih banyak daripada yang tercatat saat ini. Karena kelompok yang rentan terkena HIV, menurut dia antara lain, perempuan, ibu hamil, dan korban kekerasan seksual, yang biasanya tidak terbuka karena takut terkena stigma, bila terkait PMS.

”Hambatan lain dalam pengobatan HIV adalah keterbatasan informasi, terkait kemudahan akses pengobatan dari sisi pembiayaan maupun ketersediaan fasilitas kesehatan,” tukas dia.

Riyan

The post Tingginya Jumlah Kasus PMS Jadi Perhatian Serius appeared first on SuaraBaru.id.

”Bagaimana kita semua menyadari, perbedaan yang kita miliki ini memerlukan tata kelola yang berkelanjutan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Pentingnya Nilai-nilai Toleransi dalam Keberagaman Indonesia’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (1/11/2023).

Diskusi yang dimoderatori Abdul Kohar (Jurnalis Senior Media Indonesia) itu, menghadirkan Brigjen Pol Dr Ahmad Ramadhan SH MH MSi (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri).

BACA JUGA: 43 Pejabat Pemkot Tegal Dilantik dan Diambil Sumpah

Lalu ada pula, Prof Dr Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia), serta Inayah Wulandari Wahid (Aktivis Jaringan Gusdurian) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Eva Yuliana MSi (Anggota Komisi III DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sebelum terbentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah ada kesadaran akan adanya perbedaan, dan itu menjadi dinamika mencapai kemerdekaan.

Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, Indonesia juga memiliki konsensus kebangsaan (empat pilar), yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

BACA JUGA: Pertamina Turunkan Harga Pertamax Series dan Dex Series

Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, perkembangan dunia menciptakan tantangan baru pada keragaman Indonesia.

Setara Institute mencatat, rata-rata Indeks Kota Toleran (IKT) Nasional pada 2022 mencapai nilai 5,03, atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2021 yang mendapat nilai 5,24.

Hal itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, menunjukkan kondisi toleransi di Indonesia masih stagnan, dan belum mencapai nilai yang signifikan.

BACA JUGA: Pendidikan Karakter Pancasila di Sekolah, Perisai Dampak Negatif Globalisasi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dr Ahmad Ramadhan mengungkapkan, negara Indonesia terdapat beragam suku, agama dan golongan. Negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adalah sebuah kekayaan.

Namun, tegas Ahmad Ramadhan, jika perbedaan ini tidak dikelola atau dibina dengan baik, akan menjadi peluang dan potensi munculnya gesekan sosial di masyarakat. Akibatnya kondisi negara bisa rentan, dan masyarakatnya mudah diadu domba.

Kepolisian, jelas dia, menjalankan fungsinya untuk melindungi dan melayani masyarakat, dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, dalam menyikapi konflik dan melakukan penegakan hukum.

BACA JUGA: Kaprogdi Psikologi USM: Gangguan Depresi Pemicu Utama Bunuh Diri

Sementara itu, Prof Dr Komaruddin Hidayat menyatakan, sejatinya DNA bangsa Indonesia itu plurarisme dan religius. Di dalam masyarakat yang beragam, menurut dia, tidak ada konsep yang lebih tepat dari sistem demokrasi.

”Di tengah sistem demokrasi, keberadaan partai politik adalah sebuah keniscayaan dan sangat vital. Karena partai politik merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa.

Namun sangat disayangkan, tambah dia, cita-cita partai politik saat ini sangat rendah, yang menjadikan biaya politik menjadi sangat mahal. Sehingga putra-putri terbaik tidak bisa masuk politik.

Diakui Komaruddin, bangsa ini belum berhasil membangun state, tetapi sudah masuk ke praktik liberal di segala bidang. Akibatnya, yang berkuasa saat ini adalah uang.

Riyan

The post Perlunya Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Kebhinnekaan Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

”Berbagai upaya sosialisasi sudah cukup gencar dilakukan, tetapi ternyata kendala yang dihadapi penderita kanker payudara untuk mengakses layanan kesehatan masih saja terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Rabu (25/10/2023).

Dia menyampaikan hal itu, saat membuka diskusi daring bertema ‘Pekerjaan Rumah dalam Memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

BACA JUGA: Tembang Dandang Gula, di Event Wisata Malam Jalan Malioboro

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr Lily Kresnowati MKes (Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan), Iene Muliati SSi MM FSAI GRCP GRCA IPMP (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Kemudian ada pula, dr Theresia Sandara MHP (Ketua Tim Kerja Pengendalian Kanker Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/P2P Kementerian Kesehatan RI) dan Aryanthi Baramuli Putri SH MH (Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association /CISC) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Ratu Ngadu Bonu Wulla (Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, yang juga penyintas kanker payudara itu menyatakan, kendala yang masih dihadapi para penderita kanker payudara antara lain, sulitnya mengakses pengobatan yang standar maupun lanjutan.

BACA JUGA: UKSW Gelar Sarasehan BIPA dan Pariwisata Jateng

Demikian juga pengobatan paleatif dan ketersediaan obat untuk kanker HER 2 positif, yang belum banyak tersedia. Sehingga penderita harus terus berjuang untuk mendapatkan terapi yang tepat.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, pekerjaan rumah dalam meningkatkan pelayanan pada penderita kanker payudara masih banyak. Sementara kasus kanker payudara terus bertambah.

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong, agar masa tunggu pasien saat terdiagnosa kanker hingga mendapat tindakan, semakin pendek dan cepat.

BACA JUGA: Dema USM Gelar Rakor III

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, perlu political will yang kuat dari para pemangku kebijakan, untuk mengatasi sejumlah kekurangan pada pelayanan kesehatan, dalam upaya menekan angka penderita kanker payudara di Tanah Air.

Sedangkan Lily Kresnowati mengungkapkan, per September 2023 jumlah keanggotaan BPJS Kesehatan tercatat 262 juta orang, atau 94,64 persen jumlah penduduk. Untuk cakupan kepesertaan, tersebar di 27 provinsi dan 371 kabupaten/kota. Diakuinya, total pemanfaatan BPJS kesehatan meningkat, dari tahun ke tahun.

Menurut dia, proporsi biaya penyakit berdampak katastropik seperti kanker payudara, pada 2022 meningkat berkisar 21,5-28,4 persen, dari total pelayanan kesehatan rujukan.

BACA JUGA: Baznas Kota Tegal Bantu 83 Siswa Yatim dan Dhuafa

Diakui Lily, BPJS Kesehatan juga bisa dimanfaatkan untuk skrining kanker, seperti kanker serviks dan kanker payudara, yang bisa dilakukan satu tahun sekali.

Diungkapkan pula, berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2018, proses pelayanan kesehatan yang dibiayai BPJS Kesehatan, dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Selain itu, Permenkes No 54 Tahun 2018 juga mengatur pemberian obat kanker, dilakukan di fasilitas kesehatan Tingkat 3 atau fasilitas kesehatan Tingkat 2, yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kemoterapi, seperti memiliki tim onkologi, perawat onkologi, dan apoteker, yang telah dilatih khusus untuk memberikan kemoterapi.

BACA JUGA: Kepala Kanim Wonosobo, K A Halim : “Jadikan Wartawan sebagai Mitra, Teman dan Sahabat!”

Sementara itu, Iene Muliati berpendapat, penyakit kanker yang menakutkan itu menyebabkan masyarakat menghindar untuk melakukan deteksi dini.

Menurutnya, ada sejumlah tantangan dalam pengobatan kanker payudara, antara lain terkait keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas yang memadai, untuk pengobatan kanker payudara.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi terkait kanker payudara yang dilakukan saat ini juga belum maksimal. Kalau pun ada sosialisasi, hanya terbatas pada komunitas yang terbatas.

”Padahal kesehatan ibu dan bebas dari kanker payudara sangat fundamental untuk diwujudkan. Kami berharap, advokasi dan sosialisasi tentang kanker payudara juga ditujukan kepada para pemangku kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar efektif, dalam menekan angka kasus kanker payudara di Tanah Air,” tegas dia.

Riyan

The post Kebijakan Kesehatan Nasional Belum Mampu Jawab Permasalahan appeared first on SuaraBaru.id.