SEMARANG (SUARABARU.ID)– Nilai-nilai toleransi penting untuk terus ditumbuhkan dan ditanamkan pada setiap anak bangsa, di tengah tantangan yang dihadapi dalam kebhinnekaan Indonesia.
”Bagaimana kita semua menyadari, perbedaan yang kita miliki ini memerlukan tata kelola yang berkelanjutan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Pentingnya Nilai-nilai Toleransi dalam Keberagaman Indonesia’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (1/11/2023).
Diskusi yang dimoderatori Abdul Kohar (Jurnalis Senior Media Indonesia) itu, menghadirkan Brigjen Pol Dr Ahmad Ramadhan SH MH MSi (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri).
BACA JUGA: 43 Pejabat Pemkot Tegal Dilantik dan Diambil Sumpah
Lalu ada pula, Prof Dr Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia), serta Inayah Wulandari Wahid (Aktivis Jaringan Gusdurian) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Eva Yuliana MSi (Anggota Komisi III DPR RI) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, sebelum terbentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah ada kesadaran akan adanya perbedaan, dan itu menjadi dinamika mencapai kemerdekaan.
Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, Indonesia juga memiliki konsensus kebangsaan (empat pilar), yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
BACA JUGA: Pertamina Turunkan Harga Pertamax Series dan Dex Series
Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, perkembangan dunia menciptakan tantangan baru pada keragaman Indonesia.
Setara Institute mencatat, rata-rata Indeks Kota Toleran (IKT) Nasional pada 2022 mencapai nilai 5,03, atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2021 yang mendapat nilai 5,24.
Hal itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, menunjukkan kondisi toleransi di Indonesia masih stagnan, dan belum mencapai nilai yang signifikan.
BACA JUGA: Pendidikan Karakter Pancasila di Sekolah, Perisai Dampak Negatif Globalisasi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dr Ahmad Ramadhan mengungkapkan, negara Indonesia terdapat beragam suku, agama dan golongan. Negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adalah sebuah kekayaan.
Namun, tegas Ahmad Ramadhan, jika perbedaan ini tidak dikelola atau dibina dengan baik, akan menjadi peluang dan potensi munculnya gesekan sosial di masyarakat. Akibatnya kondisi negara bisa rentan, dan masyarakatnya mudah diadu domba.
Kepolisian, jelas dia, menjalankan fungsinya untuk melindungi dan melayani masyarakat, dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, dalam menyikapi konflik dan melakukan penegakan hukum.
BACA JUGA: Kaprogdi Psikologi USM: Gangguan Depresi Pemicu Utama Bunuh Diri
Sementara itu, Prof Dr Komaruddin Hidayat menyatakan, sejatinya DNA bangsa Indonesia itu plurarisme dan religius. Di dalam masyarakat yang beragam, menurut dia, tidak ada konsep yang lebih tepat dari sistem demokrasi.
”Di tengah sistem demokrasi, keberadaan partai politik adalah sebuah keniscayaan dan sangat vital. Karena partai politik merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa.
Namun sangat disayangkan, tambah dia, cita-cita partai politik saat ini sangat rendah, yang menjadikan biaya politik menjadi sangat mahal. Sehingga putra-putri terbaik tidak bisa masuk politik.
Diakui Komaruddin, bangsa ini belum berhasil membangun state, tetapi sudah masuk ke praktik liberal di segala bidang. Akibatnya, yang berkuasa saat ini adalah uang.
Riyan
