SEMARANG (SUARABARU.ID)– Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, gerak bersama guna pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS), mesti dilakukan secara menyeluruh, berbasis semangat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional. Hal ini agar mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing di masa datang.
”Di Indonesia salah satu penyakit yang berdampak pada kualitas SDM adalah PMS. Pengetahuan dan perhatian masyarakat yang masih rendah terkait isu itu, harus disikapi dengan konsisten, dalam upaya menekan peningkatan jumlah kasus PMS,” kata Lestari pada diskusi daring bertema ‘Perlindungan Ibu Hamil dari HIV, Sifilis dan AIDS’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/12/2023).
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr Endang Lukitosari MPH (Ketua Tim Kerja HIV/AIDS Kementerian Kesehatan RI), Nurul Saadah Andriani SH M (Ketua Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA).
BACA JUGA: Wakil Rektor UNS Ingatkan Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah untuk Berprestasi
Ada juga Riama Siringo (Program & Partner Relations Manager, Lentera Anak Pelangi) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula, Arofiq (Anggota LSM Yayasan KDS Jepara Plus) sebagai penanggap.
Lestari mengungkapkan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV), yang merupakan salah satu PMS di Indonesia itu, diperkirakan mencapai 515.455 kasus, selama Januari-September 2023.
Dari jumlah kasus itu, 454.723 kasus atau 88 persen sudah terkonfirmasi Orang Dengan HIV (ODHIV). Berdasarkan kategori usia, pengidap HIV di Indonesia mayoritas berasal dari kelompok usia 25-49 tahun, sebanyak 69,9 persen dari total
kasus.
Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan , pada Mei 2023, Kemenkes juga mencatat, kasus HIV dan sifilis meningkat, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35 persen, atau lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya.
Berdasarkan catatan itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini, memerlukan upaya bersama untuk mengangkat isu PMS, seperti HIV dan sifilis, agar masyarakat peduli terhadap upaya pencegahan, dan bisa mengatasi sejumlah penyakit itu.
Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, konstitusi UUD 1945 telah mengatur dan mengamanatkan perlindungan negara terhadap warganya.
BACA JUGA: Ini 10 Orang Pejabat Tinggi Pratama di Pemkab Jepara, Malam ini Dilantik Pj Bupati
”Konstitusi sebagai dasar perlindungan, mesti diterjemahkan pada seluruh bidang kehidupan, agar ragam masalah dapat ditelisik secara mendalam dan menyeluruh,” terang dia.
Langkah itu, tegas dia, harus diikuti dengan kerja kolektif, untuk memutus masalah dengan solusi komprehensif, termasuk memberikan perlindungan kesehatan kepada para ibu yang akan melahirkan generasi penerus, dari tertular PMS.
Sementara itu, dr Endang Lukitosari berpendapat, bila isu peningkatan PMS seperti HIV, sifilis dan hepatitis dibicarakan setiap pekan, akan sangat membantu dalam meningkatkan kepedulian masyarakat.
BACA JUGA: Pakar Hukum UMK; Anies Terlalu Teoritis, Prabowo Kurang Menguasai
Disebutkan dia, meski pihaknya berupaya melakukan skrining yang masif dan mempermudah akses pengobatan, namun karena masih adanya stigma terhadap penderita PMS, menyebabkan proses pengobatan bagi para ODHIV dan penderita sifilis, menjadi terhambat.
”Kondisi ini menjadi kendala dalam pencapaian target zero HIV. Belum lagi banyak terjadi proses pengobatan tidak berlanjut, karena ODHIV merasa tidak ada gejala dan sehat,” paparnya.
Sedangkan Nurul Saadah menyatakan, jumlah penderita HIV dan sifilis sesungguhnya lebih banyak daripada yang tercatat saat ini. Karena kelompok yang rentan terkena HIV, menurut dia antara lain, perempuan, ibu hamil, dan korban kekerasan seksual, yang biasanya tidak terbuka karena takut terkena stigma, bila terkait PMS.
”Hambatan lain dalam pengobatan HIV adalah keterbatasan informasi, terkait kemudahan akses pengobatan dari sisi pembiayaan maupun ketersediaan fasilitas kesehatan,” tukas dia.
Riyan
