Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam Sarasehan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama, yang diselenggarakan FKUB Kabupaten Purworejo, di Pendapa Kabupaten Purworejo, Rabu (4/9/2024).

”Kunci dari damai dan bermartabat itu di antaranya, pentingnya para tokoh agama untuk menjadi contoh yang baik atau uswatun hasanah, di tengah masyarakat,” kata Prof Imam Yahya.

BACA JUGA: Melalui Borobudur Night Carnival Diharap Menambah Masa Tinggal Wisatawan

Dalam acara itu hadir Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purworejo H Aziz Muslim MPd I, Ketua MUI, Ketua PCNU, PD Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, dan segenap pengurus FKUB dan PKUB se-Kabupaten Purworejo.

Bupati dalam sambutannya menyatakan, suasana kondusivitas di Purworejo harus tetap aman dan terkendali. Dengan kondisi yang terjaga baik, Pilkada serentak yang akan digelar diharapkan berjalan lancar dan tanpa hambatan.

”Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, untuk melaksanakan pesta demokrasi ini dengan tertib. Setiap peserta Pilkada harus siap menang dan kalah,” terang dia.

BACA JUGA: Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Surakarta Lakukan Survei Kepuasan Pelanggan

Sementara itu, Ketua FKPB Kabupaten Purworejo, KH Habib Sholih menyatakan, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purworejo, juga disebabkan masyarakat yang hidup rukun tenteram dan sejahtera.

”Terbentuknya PKUB di seluruh kecamatan yang ada di Purworejo, mengindikasikan adanya toleransi kesetaraan dan kerja sama di antara para jamaah, yang berkembang dengan baik,” tutur dia.

Disebutkan juga, situasi yang kondusif inilah yang harus menjadi tolok ukur bagi Kementerian Agama, dalam merealisasikan pentingnya kerukunan beragama.

”Ini juga sekaligus sebagai bentuk toleransi, yang menjadi tema besar dalam menjaga ketentraman masyarakat di Jateng, khususnya jelang Pilkada 2024,” tukas KH Habib.

Riyan

The post Jelang Pilkada Jangan Ada Politisasi Agama appeared first on SuaraBaru.id.

Ganjar menyebut, pendidikan itu amat penting bagi sebuah bangsa. Pendidikan akan menjadi panglima, sehingga membawa Indonesia menjadi negara adidaya, terutama dengan mengembangkan riset dan teknologi.

Maka dia pun menguatkan sektor pendidikan, sebagai arah kebijakan untuk menyiapkan SDM unggul. Siswa bukan saja prima dalam penguasaan iptek, namun juga berintegritas. Ganjar menjadikan sekolah sebagai laboratorium pembentukan karakter siswa, bahkan sebagai ladang investasi untuk menggerus kemiskinan di Jateng.

BACA JUGA: Para Bakul Pasar Minulyo Pacitan Menggelar Ritual Sedekah Pasar

Sekolah SMA/SMK adalah tempat yang punya potensi bagi tamatannya, untuk menaikkan derajat diri, dan mengangkat martabat keluarga.

Tak salah jika Ganjar masif melahirkan program revolusioner di bidang pendidikan. Misalnya, kebijakan sekolah gratis, sekolah virtual, sekolah tanpa sekat, munculnya belasan SMK Negeri Jateng dengan konsep boarding dan semiboarding, hingga pembangunan SMA Negeri dan SMK Negeri di kawasan remote area atau terpencil.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Gubernur menyakini, memberikan pendidikan kepada anak-anak secara gratis, merupakan investasi yang efektif untuk mengatasi masalah itu.

BACA JUGA: Bupati Kendal Kukuhkan 325 Atlet dari 43 Cabor ke Porprov Jateng

”Kami harap masyarakat punya akses pendidikan, sehingga ketika siswa lulus akan membantu keluarganya menuntaskan kemiskinannya. Ada 17 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri, dan kami coba terus garap,” tandasnya.

Pembangunan SMA/SMKN di 17 Kecamatan yang masuk zona blank spot (tanpa sinyal karena belum ada menara telekomunikasi), telah digebernya, mulai dari Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karangayar, dan telah diresmikan pada 15 Juni 2022. Daerah ini dipilih, karena belum ada SMA Negeri, padahal potensi lulusannya sangat tinggi, sekitar 1.867 siswa.

Kecamatan lain yang tengah digarap meliputi, Pagentan, Gebog, Kemalang, Pancur, Karangtengah, Batuwarno, Poncowarno dan Tlogomulyo. Kemudian Kecamatan Bejen, Gladagsari, Kalikotes, Tamansari, Ngaringan, Madukara, Kebonarum, dan Wonosamudra.

BACA JUGA: Bank Jateng Serahkan Bantuan Mobil Operasional Layanan Kesehatan ke RSUD Sukoharjo

Menurut pria berambut putih itu, pemerataan pendidikan tingkat atas sangat krusial, karena mampu membuka cakrawala seseorang secara lebih luas, dan ruang-ruang rezeki serta pengembangan diri akan terbuka lebar.

Sadar masih ada belasan wilayahnya yang belum memiliki SMA/SMK Negeri, Ganjar melintasi waktu begitu cepat. Dia resmikan sekolah kejuruan terbaru, yaitu SMK Negeri 1 Lumbir, di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Rabu (26/7/2023) lalu.

SMK ini punya dua jurusan, yaitu Teknik Jaringan Komputer Telekomunikasi dan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Sekolah itu bersifat gratis, dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

BACA JUGA: Pomdam IV Tindak Oknum TNI yang Diduga Terlibat Pengeroyokan yang Tewaskan Korban di Boja

Sehari sebelumnya, Gubernur Jateng yang menjabat dua periode itu, meresmikan SMKN 1 Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Selasa (25/7/2023). Sekolah itu memiliki dua jurusan, yakni Energi Baru Berbarukan dan Kelistrikan.

”Saya senang sekali, ini ada jurusan Energi Baru Terbarukan. Mudah-mudahan ini akan bisa menjemput masa depan, ketika kita ingin mendorong teknologi baterai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun Hasanah menjelaskan, sekolah gratis merupakan implementasi Program Sekolah Tanpa Sekat yang telah dicanangkan gubernur.

BACA JUGA: Pameran UMKM ke Kalsel, Cara Atikoh Lebarkan Sayap Pemasaran

Maka, Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng memberlakukan kebijakan Sekolah Tanpa Pungutan.

”Makna sekolah tanpa pungutan ini adalah, seluruh Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri, dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa/orang tua/wali siswa,” jelas Uswatun.

Ditegaskannya, larangan itu bukan hanya untuk biaya SPP, dan semua jenis pungutan lain. Antara lain SPP, infaq yang tidak sesuai dengan kaidah, biaya wisuda, biaya wisata/piknik, dan biaya-biaya lain untuk operasional penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, tidak boleh dibebankan kepada siswa/orang tua/wali siswa.

BACA JUGA: 37 Bangunan Tak Berizin di Curug Pangkah Dibongkar

”Termasuk dalam kebijakan ini adalah, larangan pengadaan/penjualan dan/atau mengkoordinasikan, dan/atau melakukan penunjukkan toko untuk seragam siswa,” tambahnya.

Apakah sekolah gratis bisa berdampak pada optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler sekolah? Menurutnya, penggratisan biaya pendidikan tidak hanya diberlakukan untuk sekolah di daerah terpencil, namun seluruh sekolah negeri yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Biaya penyelenggaraan operasional pendidikan yang termasuk biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler, telah dicukupi melalui dana BOS dan juga dana pendampingan BOS, dalam skema BOP Pendidikan.

BACA JUGA: Siapkan Materi Modul, Prodi Ilmu Administrasi Negara Unisri Gelar FGD Kewirausahaan

Lalu, bagaimana Dinas Dikbud mengawal kebijakan ini? Ditegaskan dia, mengawal kebijakan sekolah gratis ini, Dinas Dikbud melakukan pengawasan melalui berbagai skema, antara lain dengan optimalisasi peran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Skema pengawasan lain, dengan membuka kanal-kanal pelaporan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, melalui media sosial Dinas Dikbud.

”Kami juga memberikan informasi melalui media luar ruang, di masing-masing satuan pendidikan, yang berisi informasi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilengkapi nomor/alamat pelaporan, manakala terjadi pelanggaran kebijakan yang dilakukan sekolah,” beber mantan Kepala SMAN 1 Purwantoro, Wonogiri itu.

BACA JUGA: Pertamina Jajaki Potensi Kerja Sama Riset, Pengembangan, dan Implementasi Pengurangan Emisi Karbon

Dijelaskannya, guna menjangkau semakin banyak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, khususnya di wilayah blank spot, maka dilakukan terobosan layanan berupa pembukaan kelas jauh/kelas virtual. Dan secara bertahap, dilakukan pendirian sekolah baru, dengan skala prioritas.

Untuk mempercepat mengatasi permasalahan belum berdirinya SMA Negeri maupun SMK Negeri di wilayah blank spot itu, maka diperlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penyediaan lahan, dan hal ini dapat dilakukan melalui skema hibah.

Model sinergi ini, sebagaimana telah dilaksanakan dengan Pemkab Banjarnegara untuk pendirian SMK Negeri Pagentan, Pemkab Banyumas untuk Pendirian SMK Negeri Lumbir, dan Pemerintah Kota Surakarta untuk pendirian SMA Negeri 9 Surakarta.

BACA JUGA: Evaluasi Gubernur Jateng Telah Turun, Bagaimana Nasib Tambak Udang Karimunjawa?

”Saat ini sedang dipersiapkan Pendirian Unit Sekolah Baru, melalui skema sinergi dengan Pemerintah Kota Tegal, Wonosobo, dan Klaten,” pungkasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen pun, memberikan apresiasi atas segala upaya Pemprov Jateng, dalam memajukan pendidikan. Karena ini urusan wajib, terkait pelayanan dasar.

Yang perlu ditekankan, lanjut dia, konsistensi dalam politik anggaran. Jika SMAN/SMKN/SLBN di Jateng gratis, maka seluruh operasional biaya investasi harus dipenuhi negara. Jangan sampai gratis, tetapi biaya operasionalnya kurang.

BACA JUGA: Jelang Haul Kanjeng Adipati Tjitrosomo, Edy Supriyanta Ziarah ke Makam Leluhurnya

Pengamat pendidikan itu juga menambahkan, kalau APBN ataupun APBD betul-betul mengintervensi pendidikan dan lebih dioptimalkan, dirinya yakin, tidak ada lagi orang tua yang tak mampu menyekolahkan anak-anaknya.

”Saya juga menyarankan, agar dana BOS dinaikkan. Karena dari dulu hingga sekarang nggak berubah. Selain itu, karena punya tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa,” tegasnya.

Terkait pembangunan SMAN/SMKN di kawasan blank spot, Zen juga mendukung. Meskipun demikian, perlu dikaji lagi, apakah di sana juga sudah berdiri sekolah SMA/SMK swasta. Jika ada, sebaiknya juga ikut diberdayakan, agar tidak bubar hanya karena ada sekolah berstatus negeri.

Tim SB

The post Gratiskan SPP dan Bangun Sekolah di Daerah Terpencil, Cara Ganjar Berinvestasi Atasi Kemiskinan appeared first on SuaraBaru.id.

Dari jumlah itu, sebanyak 8.812 merupakan GTT sekolah negeri. Sedang total GTT SMA/SMK/SLB negeri pada 2020 ada sebanyak 12.777 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah mengatakan, untuk SMA negeri sederajat, pada pengangkatan PPPK tahun 2021 tahap 1 ada 5.116 guru, PPPK tahap 2 ada 744 orang, dan PPPK pada 2023 ada sebanyak 2.952 guru.

BACA JUGA: Masa Jabatan Sekda Kudus Segera Berakhir, Berikut Tanggapan Bupati Hartopo

”Dengan demikian, total GTT sekolah negeri yang masuk dalam PPPK ada sebanyak 8.812 orang,” kata dia dalam keterangannya di Semarang, Selasa (25/7/2023).

Saat ini, guru honorer SMA negeri sederajat tersisa 3.965 guru. Dia memperkirakan, jumlah guru yang tersisa itu, kemungkinan bisa tersaring menjadi tenaga PPPK, namun secara bertahap.

”Kondisi itu bisa tahun depan, atau tahun berikutnya lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama waktunya, nanti bisa terangkat semua GTT kita,” ujarnya.

BACA JUGA: Ambil Sumpah PPNS dan Notaris Pengganti, Ini Pesan Penting Plt Kakanwil Kumham Jateng

Sementara itu, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Nasikin menambahkan, untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK/SLB negeri total ada sebanyak 8.531 orang. Dengan jumlah PTT yang masuk menjadi PPPK tahun 2021 tahap 1 sebanyak 117 orang. Dan PPPK di tahap 2 sebanyak 18 orang. Total sisa PTT saat ini ada 8.396 orang.

Dia menuturkan, tingginya kebutuhan guru di Jateng, menjadi hal yang melatarbelakangi pemerintah gencar melakukan seleksi PPPK. Mengingat pendidikan merupakan hal yang penting untuk menciptakan generasi emas.

”Guru kita yang PNS belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah 640 sekolah negeri. Baik itu SMA, SMK, maupun SLB. Nah untuk memenuhi itu, pada 2020 banyak dari GTT. Karena enggak ada pengangkatan PNS untuk guru. Maka GTT yang men-support pendidikan,” ujarnya.

BACA JUGA: Soal Demo Tuntut Sekda Mundur, Ini Tanggapan Pj Bupati Jepara 

Pada tahun 2021-2022, ada pengangkatan ASN dari PPPK. Para GTT pun ikut bersaing mengikuti seleksi menjadi PPPK. Dengan harapan, bila diterima menjadi PPPK maka akan ada peningkatan kesejahteraan.

Melihat jumlah guru yang ada, dia menyatakan, secara makro kebutuhan tenaga pendidik di Jateng untuk SMA/SMK dan SLB negeri, sudah mencukupi. Oleh karenanya, belum ada rencana penambahan guru.

”Hitung-hitungan jam mengajar dari 24 jam sampai 40 jam dengan total guru PPPK ditambah jumlah PNS, sudah 35 ribuan guru yang berstatus ASN,” terang Nasikin.

BACA JUGA: Awas, Polisi Tilang Kendaraan Parkir di Jalur Sepeda Jalan Soetta

Dari jumlah itu, pihaknya telah menghitung dengan jumlah jam seluruh Jateng, masih di angka kisaran 31-32 jam per minggu.

”Artinya, angka ini masih di range (rentang) jumlah jam mengajar. Sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, adalah 24 sampai 40 jam per minggu,” pungkasnya.

Riyan

The post 13.302 Guru Honorer Diangkat Jadi Tenaga PPPK appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi peringatan bagi sekolah lain, agar tidak mengulangi praktik serupa.

”Kita apresiasi, ketika ada cerita anak atau salah satu siswa yang mengungkapkan di depan gubernur, kalau di sekolahnya terjadi pungutan berkedok infak. Ketika kemudian ada tindakan tegas, ini tentu ada efek jera bagi sekolah lain, untuk tidak mengulangi,” kata Retno, saat dihubungi di Semarang, Kamis (13/7/2023).

BACA JUGA: Implementasikan Konsep Konservasi Air di SDN 4 Jambu, PLN UIK Tanjung Jati B Bangun Instalasi Pemanenan Air Hujan

Mantan Komisioner KPAI ini juga meminta, agar pihak komite sekolah juga turut diperiksa. Berdasar pengakuan kepala sekolah, inisiatif pungli itu berasal dari komite sekolah. Untuk penggalangan dana yang dilakukan pihak komite sekolah, sebenarnya diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016.

”Dalam pemeriksaan itu harus dipastikan, apakah komite sekolah melanggar Permendikbud nomor 75 tahun 2016 atau tidak,” pinta Retno.

Dan untuk mencegah hal seperti ini terulang, Retno meminta, agar keberadaan fasilitas ibadah seperti masjid atau mushala, perlu diatur spesifikasinya. Hal ini agar tidak menjadi celah terjadinya praktik pungli. Selain itu, anggaran pembanguan tempat ibadah di sekolah negeri, sebaiknya diambil dari APBN.

BACA JUGA: Pemkab Jepara Susun Basis Data Digital Aparatur Desa

”Untuk fasilitas tempat ibadah, tidak perlu mewah. Kapasitas juga menyesuaikan dengan jumlah siswa siswi yang belajar di sana. Dan yang paling penting, pembiayaan pembangunan bisa menggunakan APBN,” tandas mantan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini.

Saat ini, Kepala SMKN 1 Sale, Rembang, Widodo, dibebastugaskan dari jabatannya, mulai Selasa (12/7/2023). Untuk posisi Kepala SMKN 1 Sale, sekarang ditempati Pejabat Sementara (Pjs).

Sebelumnya juga dikabarkan, Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah, telah berkomunikasi dengan Kepala SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, Widodo, terkait hal ihwal itu. Dan Widodo pun membenarkan adanya iuran itu.

BACA JUGA: Penguatan Indonesia dengan Prinsip Keadilan dan Kemakmuran untuk Rakyat

Uswatun menyebutkan, masa pembebastugasan bisa bertambah ataupun berkurang, merujuk pada investigasi dugaan pungutan, hingga nantinya telah dinyatakan selesai.

”Kepala sekolah telah mengakui adanya pungutan infak untuk membangun mushala atau sarana ibadah, melalui komite sekolah,” ungkapnya.

Dari total 534 siswa-siswi, didapat data 460 di antaranya telah membayar. Sementara 44 siswa tidak membayar, karena tergolong tidak mampu. Dan 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

BACA JUGA: Polres Wonogiri Menggelar Aksi Bersihkan Sampah di Hutan Wonogreen

”Untuk dana yang sudah terkumpul sejumlah Rp 130 juta, dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan mushala, yang telah mencapai 40 persen,” jelasnya.

Langkah penonaktifan itu diambil, sebab Disdikbud Jateng berpedoman pada surat edaran Kepala Disdikbud Jateng. Dalam SE itu menyebutkan, segala bentuk pungutan yang dilakukan SMA/SMK dan SLB Negeri di Jateng, termasuk pelanggaran kepatuhan/kedisiplinan.

Terlebih, semua kepala sekolah sudah menandatangani pakta integritas terkait hal ini. ”Maka disimpulkan, tindakan yang dilakukan Kepala SMK Negeri 1 Sale, termasuk kategori pelanggaran kepatuhan atau disiplin,” tegas Uswatun.

Riyan

The post Sanksi untuk Kepala SMKN 1 Sale Bisa Beri Efek Jera appeared first on SuaraBaru.id.

Pengakuan ini disampaikan, saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendapa Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) lalu.

”Bayar nggak sekolahnya? Dua sekolah mengatakan tidak, hanya beli seragam. Its ok, beli seragam. Yang satu, nggak bayar tapi membayar gedung. Masa membayar sih? Infak pak,” ungkap Ganjar kaget, mendengar pengakuan siswa itu.

BACA JUGA: Angka Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Sukoharjo Jadi Sorotan

Sontak, keterangan ini membuat Ganjar yang berkomitmen memberantas semua jenis pungli, menjadi geram. Bahkan tak perlu menunggu lama, Ganjar langsung menelepon kepala sekolah, dan meminta dinas terkait melakukan assesment. Terlebih, saat ini SMK Negeri berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Tak perlu menunggu lama, Kepala Sekolah yang diketahu di SMKN 1 Sale Rembang itu langsung dibebastugaskan dari jabatannya. Kepala sekolah mengaku, meminta infak kepada para siswa dengan dalih untuk pembangunan mushala.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah menyampaikan, seorang siswa SMKN 1 Sale mengatakan, di sekolahnya ada penarikan uang gedung Rp 300 ribu per siswa, saat kenaikan kelas dalam bentuk infak.

BACA JUGA: Ketua PWNU Jawa Tengah Buka Persimanu I Jateng, Diikuti 1068 Peserta

Uswatun menyatakan, sebelum dibebastugaskan, Kepala SMKN 1 Sale, Widodo, telah menjalani pemeriksaan. ”Hasilnya, kepala sekolah mengakui adanya pungutan infak untuk membangun mushala atau sarana ibadah melalui komite sekolah,” ujar dia.

Menurut dia, pungutan atau infak pembangunan mushala itu dilakukan pada 2022 lalu. Dari total 534 siswa SMKN 1 Sale, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

”Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp 130 juta, dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan mushala,” jelas Uswatun.

BACA JUGA: Operasi Patuh 2023 Polres Blora untuk Tingkatkan Keselamatan Berlalu Lintas

Rupanya, sikap tegas Ganjar terhadap segala bentuk pungli di dunia pendidikan tidak sekali ini saja disampaikan. Sebelumnya, Ganjar dalam banyak kesempatan telah mewanti-wanti semua pihak, agar tak ada lagi pungli di sekolah.

Berikut riwayat tindakan tegas Ganjar dalam merespon laporan masyarakat, terkait pungli di sekolah:

1. Terima Laporan Pungutan, Ganjar Langsung Sidak Sekolah

Pada saat proses verifikasi dan validasi data calon siswa baru, pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2020, Ganjar mendapat banyak laporan adanya dugaan pungutan liar, yang diduga dilakukan sejumlah sekolah di Semarang.

Modusnya, terang Ganjar, nanti setelah anak-anak calon perserta didik baru di terima di sekolah yang bersangkutan, orang tua siswa diminta membayar sumbangan atau hal lainnya.

Sontak, laporan itu membuat merah telinga Ganjar. Dia pun berkeliling ke sejumlah sekolah, untuk mengecek langsung proses verifikasi dan validasi calon peserta didik baru. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengultimatum sejumlah sekolah, agar jangan sampai menarik pungutan apapun.

”Rata-rata sudah selesai verifikasinya, saya minta betul-betul diverifikasi dan kalau ada kecurangan langsung dicoret. Dan saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah, agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar dalam bentuk apapun kepada siswa baru,” katanya di Semarang, Selasa (7/7/2020).

2. Larang Orangtua Siswa Beri Bingkisan untuk Guru

Kondisi sekolah yang kurang baik itu, kerap menjadi sumber pungli di lingkungan sekolah. Maka dari itu, Ganjar mengingatkan agar para guru tidak perlu memikirkan dana perbaikan sekolah karena itu akan ditanggung pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar, saat membuka secara daring kegiatan Sosialisasi Integritas dan Pendidikan Anti Korupsi Provinsi Jateng Tahun 2022, Kamis, 19 Mei 2022 lalu.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga bercerita ketika datang ke sebuah sekolah pada saat pembagian rapor. Kala itu, Ganjar melihat orang tua siswa memberikan bingkisan kepada guru sekolah.

”Gambaran saat itulah yang kemudian menunjukkan kepada saya, rasanya yang seperti ini harus dihentikan. Dan nanti turunannya akan banyak sekali di sekolah,” kata Ganjar.

Karenanya, dia pun melarang guru menerima bingkisan dari wali atau orang tua murid. Sebab, dimulai dari hal-hal seperti ini nantinya akan muncul permintaan yang membebani masyarakat, dalam hal ini orang tua. Mulai dari soal pembangunan rumah ibadah, hingga perbaikan fasilitas seperti ruang kelas.

Sebab, dengan kebiasaan menerima pemberian dari siswa atau orangtua siswa, pada akhirnya guru atau pihak sekolah, tak akan sungkan untuk meminta.

”Katanya ini akan jadi legacy kepala sekolahnya lah. Akhirnya ini membebani masyarakat, membebani rakyat,” ujar Ganjar.

3. Semprot kepala SD Wonosobo

Pada awal September 2022, Ganjar melakukan kunjungan kerja ke Wonosobo. Pada saat itu, Ganjar yang mengenakan pakaian adat khas Jateng, menemui kerumuman sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) di daerah Wonosobo. Mantan anggota DPR RI itu lantas berbincang.

Dari perbincangan itu, seorang siswa SD mengaku kepada Ganjar bila di sekolahnya masih terdapat pungutan, antara Rp 25.000-Rp 30.000 per bulan. Mendengar jawaban dari siswa, kepala sekolah yang ikut mendampingi kerumuman itu langsung menyanggah. Dia menyebut, pembayaran itu tak lain untuk infak semata.

Dalih kepala sekolah pun sontak membuat Ganjar kian emosi. Di lokasi, Ganjar menekankan, jika insitusi pendidikan dasar hingga menengah di daerahnya harus benar-benar gratis. Tak boleh ada pungutan dengan dalih dan modus apapun, termasuk berkedok infak.

”Ini peringatan untuk kita semua. Pendidikan dari jenjang SD sampai SMA Negeri tidak ada pungutan SPP. Apapun bentuknya,” tegasnya.

4. Ganjar Warning Sekolah dan Guru saat PPDB: Gak Ada Titip-titipan

Ganjar mewanti-wanti pihak sekolah maupun guru untuk menghilangkan budaya “titip” calon siswa saat pelaksanaan proses seleksi PPDB. Selain mewanti-wanti pihak sekolah, panitia dan guru, Ganjar juga memberi pesan tegas soal menghilangkan budaya “titip” kepada orang tua calon siswa.

Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo saat pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2022/2023. ”Semua pihak harus bisa menjaga integritas masing-masing. Tidak hanya dari pihak sekolah dan guru, orang tua calon siswa juga harus menjaga integritasnya, jangan lagi ada budaya “titip”,” tegas Ganjar.

5. Ancam Copot Kepala Sekolah Penahan Ijazah Siswa

Pada medio 2020, Ganjar Pranowo mendapat aduan dari warga di Solo, perihal ijazah sang anak yang ditahan karena belum melunasi pembayaran sekolah. Sontak, Ganjar marah dan meminta sekolah untuk tak menahan ijazah siswa yang belum menyelesaikan pembayaran administrasi.

”Terus soal nanti utangnya gimana, saya bilang yang membereskan Gubernur, tapi jangan ditahan,” terangnya, Selasa 8 September 2020.

Kata Ganjar, kasus serupa tidak hanya terjadi di Solo, melainkan juga pernah terjadi di beberapa wilayah di Jateng.

”Sebenarnya, itu enggak semuanya ditahan juga. Ada yang kita temukan ternyata siswanya belum cap jempol, waktu pembagian tidak datang. Maka, suasana kebatinannya di publik lapornya ke saya beda. Tapi ada yang ditahan betul,” kata Ganjar.

Sekali lagi Ganjar menegaskan kepada semua kepala sekolah, agar tak menahan ijazah siswa yang telah lulus (alumni), karena alasan belum menyelesaikan administrasi. Jika masih ada sekolah yang menahan ijazah atas alasan uang, Ganjar menegaskan, maka dia tidak segan untuk mencopot kepala sekolah dari jabatannya.

6. Minta Sekolah Hilangkan Budaya Perploncoan

Ganjar juga meminta sekolah untuk menghilangkan budaya perploncoan. Karena itu, Ganjar meminta sekolah mengawasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau sebelumnya dikenal Masa Orientasi Siswa (MOS).

Ganjar menegaskan, dia tak ingin lagi mendengar budaya perploncoan terhadap siswa baru masih terjadi di Jateng. Ganjar tidak ingin siswa baru menerima kekerasan atau semacamnya, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

”Kita mau pengenalan, ya kenalkan terhadap situasi dan kondisi sekolah,” tegas Ganjar di rumah dinasnya, Senin (11/7/2022).

Menurutnya, di masa pengenalan ini, siswa baru perlu diberikan motivasi yang membangun semangat belajarnya. Selain itu, siswa baru juga harus didorong untuk berprestasi. Bukan malah direcoki dengan budaya perploncoan yang tidak mendidik sama sekali.

Riyan

The post 6 Gaya Ganjar Benahi Pendidikan di Jateng, Ini Jurusnya appeared first on SuaraBaru.id.

”Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta uang tarikan untuk dikembalikan,” kata gubernur berambut putih itu, di sela kunjungannya di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam.

Dia tidak menduga temuan itu mencuat, dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan video tentang dialog dengan siswa di Pendapa Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya, diakses banyak orang.

BACA JUGA: Kepala Sekolah Harus Inovatif Bangun Karakter Anak

”Saya juga tidak menduga, obrolan itu ternyata diperhatikan banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya, karena soal itu. Dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana,” ujar Gubernur Jateng dua periode itu.

Mencuatnya kasus tarikan atau pungli berkedok infak itu, menurutnya, menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun, agar berhati-hati. Ganjar berulang kali menegaskan, agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.

”Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa, agar tidak memberatkan,” jelasnya.

BACA JUGA: Situs Candi Lumbung Sengi Dipindah ke Desa Sengi Lagi

Bagi politisi yang khas dengan rambut putihnya itu, masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah, tanpa harus meminta iuran kepada siswa. Misalnya dengan mengundang alumni, untuk ikut berperan membangun sekolah.

”Ada beberapa sekolah yang cukup kreatif. Dia membangun dengan mengundang alumni, itu kan boleh, tapi bukan siswa,” tandasnya.

Ditambahkan dia, tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu, merupakan langkah agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain. Ganjar juga mengaku, peran masyarakat sangat membantu, apabila menemukan hal serupa untuk segera melaporkannya.

BACA JUGA: Wirata Parwa, Meriahkan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional di Wonogiri

”Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya, untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang, maka model-model semacam ini kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya, untuk bisa melaporkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah mengungkapkan, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat.

Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan, dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun mushala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.

BACA JUGA: Sosialisasi Operasi Patuh Candi 2023, SatLantas Polresta Surakarta Bagikan Es Teh dan Brosur Kepada Pengendara

Pungutan atau infak pembangunan mushala itu dilakukan pada 2022 lalu. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar, karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar, dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

”Sampai saat ini, dana yang terkumpul Rp 130 juta, dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan mushala. Pembangunan mushala saat ini sudah mencapai 40 persen,” papar Uswatun.

Terkait siswa yang melaporkan dugaan pungutan itu saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo, Uswatun menegaskan, yang bersangkutan sudah mendapat pendampingan khusus.

BACA JUGA: Posisi Penting Lampung dalam Geopolitik Strategis

”Siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan, supaya tidak terjadi perundungan. Dan harus dijamin siswa itu nyaman, dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun,” tukasnya.

Saat ini, Kepala SMKN 1 Sale telah ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Sebagai ganti untuk melaksanakan tugas kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menunjuk pelaksana harian (Plh).

Riyan

The post Ganjar Telah Bebastugaskan Kepala SMKN 1 Sale yang Tarik Pungli ke Siswa appeared first on SuaraBaru.id.

Petugas dan peserta upacara pagi itu, mengenakan beragam pakaian adat Nusantara. Begitu pula dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sebagai inspektur upacara, mengenakan pakaian adat Jawa.

”Sekarang kami pakai baju adat, karena Kamis kemarin saya pakai adat Nusantara ini, saya kembali pakai baju adat Jawa,” ujar Ganjar usai upacara.

BACA JUGA: Jateng Harus Punya Program Revolusioner di Bidang Pendidikan

Tidak ada pesan khusus yang ingin disampaikan Ganjar, dengan mengenakan pakaian adat Jawa itu. Namun, penggunaan pakaian adat kali ini menunjukkan betapa kaya Indonesia atas budaya.

”Tidak ada pesan khusus,” paparnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah menuturkan, penggunaan pakaian adat menandakan semangat kebersamaan.

BACA JUGA: Rakyat Indonesia Harus Jadi Bangsa Pembelajar

”Kita semakin mengenal pakaian adat Nusantara. Kali ini saya pakai baju adat Batak,” katanya.

Penggunaan baju adat memang sudah lama diberlakukan bagi ASN Provinsi Jateng. Yakni tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 065/0016031/2019, pegawai dan karyawan Pemprov Jateng wajib mengenakan pakaian adat Jawa pada Kamis pekan pertama hingga ketiga, dan pakaian adat Nusantara pada Kamis pekan terakhir.

Sebenarnya, kebijakan mengenakan pakaian adat sudah diwajibkan sejak lama. Namun, kewajiban mengenakan pakaian adat oleh pegawai dan karyawan Pemprov Jateng, hanya diberlakukan sebulan sekali, yakni setiap tanggal 15.

BACA JUGA: Kendal Salah Satu Kabupaten yang Punya Sekolah Inklusi

”Sampai sekarang masih dipatuhi,” lanjutnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Syurya Deta Syafrie menambahkan, kebijakan Gubernur dalam penggunaan baju adat ini didukung ASN.

”Program harus kita dukung, apa yang menjadi kebijakan Gubernur. Hari Kamis adat Jawa, dan minggu keempat pakai adat Nusantara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan kali ini, dirinya mengenakan baju adat Dayak Lundayeh, Kalimantan Utara. ”Ini baju Dayak Lundayeh yang saya pakai. Dengan kebijakan ini menunjukkan, betapa kita kaya adat dan budaya Indonesia,” tandasnya.

Riyan

The post Semangat Kebhinekaan dan Nasionalisme ASN Pemprov Jateng Ikuti Upacara Hardiknas appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng, Uswatun Hasanah menjelaskan, Jateng Pintar yang merupakan portal pendidikan, dapat mewadahi guru membagikan karya-karya kreatifnya. Dengan begitu, kata Uswatun, guru bisa lebih leluasa berkreasi memberikan materi belajar.’

‘Di sini, guru-guru yang terbiasa menjadi kreator konten, bisa menjadi kontributor di Jateng Pintar. Atau para guru yang menjadi juara lomba inovasi yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, bisa berbagi di sini. Tentunya melalui filter yang dilakukan Balai Pengembangan TIK,” kata Uswatun, dalam keterangannya di Semarang, Selasa (11/10/2022).

BACA JUGA: Sambut Kurikulum Merdeka, KKMTs 02 Jepara Gelar Sosialisasi IKM

Berdasarkan data BPTIK Dikbud Jateng menyebutkan, kontributor Jateng Pintar saat ini berjumlah 12.643 orang, yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan, baik yang berdomisili di Jateng, maupun di luar provinsi.

Ada pun untuk konten pembelajaran di Jateng Pintar saat ini, berjumlah 991 Dokumen, 296 Multimedia, 387 Video, dan 11 AR/VR. Uswatun menyatakan, kehadiran kontributor beserta karya-karyanya itu, membuat portal Jateng Pintar menjadi gudang ilmu.

Materi pembelajaran dimulai dari jenjang PAUD, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, dan umum ada semua. Menurut Uswatun, lengkapnya materi pembelajaran di portal Jateng Pintar, tak lepas dari dukungan Ganjar untuk menciptakan Learning Management System (LMS). Oleh sebab itu, Uswatun menyebut, pihaknya terus mensosialisasikan inovasi ini.

BACA JUGA: Tertimbun Tanah Longsor, 11 Kambing dan 17 Menthog Terkubur Hidup-hidup

”Jateng Pintar adalah sarana mendukung Learning Management System (LMS) atau  Sistem Pembelajaran Digital. Guna mengenalkan program ini ke masyarakat, kami intens melakukan kegiatan ke sekolah-sekolah di wilayah Jawa Tengah,” jelasnya.

Uswatun berharap, layanan belajar gagasan Ganjar ini, bisa membantu dan memberikan fasilitas bagi para guru dan pengelola lembaga, untuk kelangsungan pembelajaran kapan pun dan di manapun.

Selain Jateng Pintar, juga digagas Kelas Jateng. Kepala BPTIK Dikbud Jateng, Siswanto menjelaskan, Kelas Jateng biasa disebut kelas digital untuk pembelajaran jarak jauh. Di Kelas Jateng, para guru juga bisa menampilkan karya digitalnya.

BACA JUGA: IKWI Jateng Terima Kunjungan Pengurus BKOW

”Kelas Jateng ditujukan untuk memasilitasi guru dan siswa, dalam aktivitas belajar daring. Akan tetapi, aplikasi itu juga bisa untuk masyarakat umum yang membutuhkan kelas digital gratis dan berkualitas,” terangnya.

Siswanto menambahkan, guru bisa melakukan kegiatan mengajar dalam laman kelas.jatengprov.go.id. Selain itu, imbuhnya, guru dapat membagikan materi pelajaran atau berinteraksi dengan siswa, melalui chat.

”Jika ingin melakukan tatap muka atau video konferensi dengan siswa-siswanya, maka guru dan siswa tinggal klik menu masuk pembelajaran video. Di sini mereka bisa berinteraksi,” papar dia.

Berkat terobosan Kelas Jateng, Provinsi Jateng dinobatkan menjadi Provinsi Terbaik se-Indonesia Tahun 2020, dalam hal perencanaan pembangunan Nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tim SB

The post Ganjar Bikin Guru Jadi Content Creator Lewat Inovasi ‘Jateng Pintar’ dan ‘Kelas Jateng’ appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu ditegaskan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, seusai melantik dan mengambil sumpah dan janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (14/1/2022). Menurutnya, promosi jabatan di lingkungan Setda Provinsi Jateng adalah hal biasa.

”Proses ini biasa saja sebenarnya. Tadi kita sampaikan kepada mereka, dan pada saat kami wawancara, kalau Anda nggak perform, Anda tidak saya mutasi, tapi demosi lho,” bebernya.

BACA JUGA: Siswa SLB Jepara Sambut Obor Pesonas

Ada 13 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik Ganjar saat itu. Tiga orang merupakan nama baru dari hasil promosi jabatan terbuka. Yakni, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Supriyanto, dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bergas Catursasi Penanggungan (Pemkab Kudus), serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dijabat Uswatun Hasanah (Pemprov Jateng).

”Pesan saya kepada mereka, umpama yang pertanian lama kosong, saya bilang gunakan segala cara pengetahuan kekuatan kewenangan otoritas semuanya, turunkan harga. Minyak, bawang, telur, daging dan kolaborasi di bawah asisten ekonomi, dengan cara apa saja,” pinta Ganjar.

Kepada Kepala BPBD, Ganjar juga memerintahkan agar dalam masa siaga ini untuk memperkuat kesiapan pasukan serta memastikan seluruh alat berfungsi denganbaik. Ganjar juga meminta, agar Kepala BPBD bisa berkolaborasi dengan SKPD yang membidangi infrastruktur.

BACA JUGA: 11 UPT se Eks Karesidenan Surakarta Mendeklarasikan Janji Kinerja 2022

”Kita masih siaga terus sampai Februari. Saya minta semuanya untuk standby terus, dan koordinasi dengan kelompok infrastruktur, sehingga rakyat terlayani dengan baik,” ujarnya.

Secara khusus, Ganjar mengingatkan Kepala Disdikbud Uswatun Hasanah, terkait persoalan pungli, ijazah, dan integritas di satuan pendidikan, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di Disdikbud Jateng.

”Saya masih mendengar pungli, njelehi. Kemarin masih ada SPP sudah kita gratiskan SMA, SMK, SLB, tapi masih ada yang mungut. Kasih peringatan,” imbuh Ganjar.

BACA JUGA: PB Djarum Pastikan Jatah Dua Slot di Pelatnas

Selain itu, dia juga menerima laporan adanya guru yang menyebarkan hoaks, terkait pemerintahan pada muridnya. Selain itu, Ganjar juga menyoroti masalah penahanan ijazah.

”Masih banyak orang harus nebus ijazah. Kalau ada yang terjadi dan itu ditahan lama, klarifikasi. Kalau banyak alasan, kepala sekolahnya dicopot,” ujar gubernur.

Dia berharap, pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik dapat tancap gas dan bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang masih ada.

BACA JUGA: Polres Magelang Telah Memvaksin 166.395 Orang

”Jadi PR-PR sebenarnya banyak. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dan saya sampaikan kita harus selalu kenceng,” tandasnya.

Ditemui usai pelantikan, Kepala Disdikbud Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah menegaskan, siap melaksanakan mandat yang diberikan Ganjar. Sejumlah pekerjaan rumah juga akan disikapinya dengan cepat dan tegas.

”Apa yang disampaikan gubernur, memang butuh gerakan yang cepat. Dan dibutuhkan sikap yang tegas, untuk mengantispasi adanya penyimpangan dan hal-hal yang tidak seharusnya, atau tidak on the track,” tutur Uswatun.

BACA JUGA: Kisah Pilu TKW Asal Kudus Dideportasi dari Malaysia, Kerja Berbulan-Bulan Tak Digaji

Tentang persoalan pungli, Uswatun menegaskan, biaya pendidikan pada satuan pendidikan di bawah Pemprov Jateng gratis. Sesuai perintah gubernur, Uswatun menyatakan siap mencopot oknum yang melakukan pungli.

”Karena sekolah itu sudah gratis, Insya Allah saya siap. Kalau soal ijazah akan segera ditindaklanjuti. Yang jelas sudah ada instruksi untuk tidak menahan ijazah. Bahkan kalau perlu ya kepala sekolahnya dipecat. Memang butuh sikap yang tegas untuk penyimpangan seperti itu,” tegasnya.

Selain tiga nama baru itu, Ganjar juga melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya. Yakni, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yulianto Prabowo yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jateng Suko Mardiono, dan Kepala Satpol PP Budi Santoso.

BACA JUGA: HPN 2022, PWI Kebumen akan Gelar Sarasehan dan Goes to Campus

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Arif Sambodo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ema Rachmawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dyah Lukisari, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Agus Waryanto.

Kemudian ada pula Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Edy Supriyanta. Selanjutnya Wakil Direktur RSUD dr Moewardi Solo Heri Dwi Purnomo, dan Direktur RSJD Surakarta Tri Kuncoro.

Riyan

The post Kadisdikbud Uswatun Hasanah Siap Copot Oknum yang Lakukan Pungli appeared first on SuaraBaru.id.