SEUNTAI kalimat menggetarkan disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2023 lalu, di halaman kantor gubernuran.
Ganjar menyebut, pendidikan itu amat penting bagi sebuah bangsa. Pendidikan akan menjadi panglima, sehingga membawa Indonesia menjadi negara adidaya, terutama dengan mengembangkan riset dan teknologi.
Maka dia pun menguatkan sektor pendidikan, sebagai arah kebijakan untuk menyiapkan SDM unggul. Siswa bukan saja prima dalam penguasaan iptek, namun juga berintegritas. Ganjar menjadikan sekolah sebagai laboratorium pembentukan karakter siswa, bahkan sebagai ladang investasi untuk menggerus kemiskinan di Jateng.
BACA JUGA: Para Bakul Pasar Minulyo Pacitan Menggelar Ritual Sedekah Pasar
Sekolah SMA/SMK adalah tempat yang punya potensi bagi tamatannya, untuk menaikkan derajat diri, dan mengangkat martabat keluarga.
Tak salah jika Ganjar masif melahirkan program revolusioner di bidang pendidikan. Misalnya, kebijakan sekolah gratis, sekolah virtual, sekolah tanpa sekat, munculnya belasan SMK Negeri Jateng dengan konsep boarding dan semiboarding, hingga pembangunan SMA Negeri dan SMK Negeri di kawasan remote area atau terpencil.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Gubernur menyakini, memberikan pendidikan kepada anak-anak secara gratis, merupakan investasi yang efektif untuk mengatasi masalah itu.
BACA JUGA: Bupati Kendal Kukuhkan 325 Atlet dari 43 Cabor ke Porprov Jateng
”Kami harap masyarakat punya akses pendidikan, sehingga ketika siswa lulus akan membantu keluarganya menuntaskan kemiskinannya. Ada 17 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri, dan kami coba terus garap,” tandasnya.
Pembangunan SMA/SMKN di 17 Kecamatan yang masuk zona blank spot (tanpa sinyal karena belum ada menara telekomunikasi), telah digebernya, mulai dari Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karangayar, dan telah diresmikan pada 15 Juni 2022. Daerah ini dipilih, karena belum ada SMA Negeri, padahal potensi lulusannya sangat tinggi, sekitar 1.867 siswa.
Kecamatan lain yang tengah digarap meliputi, Pagentan, Gebog, Kemalang, Pancur, Karangtengah, Batuwarno, Poncowarno dan Tlogomulyo. Kemudian Kecamatan Bejen, Gladagsari, Kalikotes, Tamansari, Ngaringan, Madukara, Kebonarum, dan Wonosamudra.
BACA JUGA: Bank Jateng Serahkan Bantuan Mobil Operasional Layanan Kesehatan ke RSUD Sukoharjo
Menurut pria berambut putih itu, pemerataan pendidikan tingkat atas sangat krusial, karena mampu membuka cakrawala seseorang secara lebih luas, dan ruang-ruang rezeki serta pengembangan diri akan terbuka lebar.
Sadar masih ada belasan wilayahnya yang belum memiliki SMA/SMK Negeri, Ganjar melintasi waktu begitu cepat. Dia resmikan sekolah kejuruan terbaru, yaitu SMK Negeri 1 Lumbir, di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Rabu (26/7/2023) lalu.
SMK ini punya dua jurusan, yaitu Teknik Jaringan Komputer Telekomunikasi dan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Sekolah itu bersifat gratis, dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
BACA JUGA: Pomdam IV Tindak Oknum TNI yang Diduga Terlibat Pengeroyokan yang Tewaskan Korban di Boja
Sehari sebelumnya, Gubernur Jateng yang menjabat dua periode itu, meresmikan SMKN 1 Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Selasa (25/7/2023). Sekolah itu memiliki dua jurusan, yakni Energi Baru Berbarukan dan Kelistrikan.
”Saya senang sekali, ini ada jurusan Energi Baru Terbarukan. Mudah-mudahan ini akan bisa menjemput masa depan, ketika kita ingin mendorong teknologi baterai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun Hasanah menjelaskan, sekolah gratis merupakan implementasi Program Sekolah Tanpa Sekat yang telah dicanangkan gubernur.
BACA JUGA: Pameran UMKM ke Kalsel, Cara Atikoh Lebarkan Sayap Pemasaran
Maka, Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng memberlakukan kebijakan Sekolah Tanpa Pungutan.
”Makna sekolah tanpa pungutan ini adalah, seluruh Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri, dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa/orang tua/wali siswa,” jelas Uswatun.
Ditegaskannya, larangan itu bukan hanya untuk biaya SPP, dan semua jenis pungutan lain. Antara lain SPP, infaq yang tidak sesuai dengan kaidah, biaya wisuda, biaya wisata/piknik, dan biaya-biaya lain untuk operasional penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, tidak boleh dibebankan kepada siswa/orang tua/wali siswa.
BACA JUGA: 37 Bangunan Tak Berizin di Curug Pangkah Dibongkar
”Termasuk dalam kebijakan ini adalah, larangan pengadaan/penjualan dan/atau mengkoordinasikan, dan/atau melakukan penunjukkan toko untuk seragam siswa,” tambahnya.
Apakah sekolah gratis bisa berdampak pada optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler sekolah? Menurutnya, penggratisan biaya pendidikan tidak hanya diberlakukan untuk sekolah di daerah terpencil, namun seluruh sekolah negeri yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Biaya penyelenggaraan operasional pendidikan yang termasuk biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler, telah dicukupi melalui dana BOS dan juga dana pendampingan BOS, dalam skema BOP Pendidikan.
BACA JUGA: Siapkan Materi Modul, Prodi Ilmu Administrasi Negara Unisri Gelar FGD Kewirausahaan
Lalu, bagaimana Dinas Dikbud mengawal kebijakan ini? Ditegaskan dia, mengawal kebijakan sekolah gratis ini, Dinas Dikbud melakukan pengawasan melalui berbagai skema, antara lain dengan optimalisasi peran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
Skema pengawasan lain, dengan membuka kanal-kanal pelaporan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, melalui media sosial Dinas Dikbud.
”Kami juga memberikan informasi melalui media luar ruang, di masing-masing satuan pendidikan, yang berisi informasi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilengkapi nomor/alamat pelaporan, manakala terjadi pelanggaran kebijakan yang dilakukan sekolah,” beber mantan Kepala SMAN 1 Purwantoro, Wonogiri itu.
BACA JUGA: Pertamina Jajaki Potensi Kerja Sama Riset, Pengembangan, dan Implementasi Pengurangan Emisi Karbon
Dijelaskannya, guna menjangkau semakin banyak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, khususnya di wilayah blank spot, maka dilakukan terobosan layanan berupa pembukaan kelas jauh/kelas virtual. Dan secara bertahap, dilakukan pendirian sekolah baru, dengan skala prioritas.
Untuk mempercepat mengatasi permasalahan belum berdirinya SMA Negeri maupun SMK Negeri di wilayah blank spot itu, maka diperlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penyediaan lahan, dan hal ini dapat dilakukan melalui skema hibah.
Model sinergi ini, sebagaimana telah dilaksanakan dengan Pemkab Banjarnegara untuk pendirian SMK Negeri Pagentan, Pemkab Banyumas untuk Pendirian SMK Negeri Lumbir, dan Pemerintah Kota Surakarta untuk pendirian SMA Negeri 9 Surakarta.
BACA JUGA: Evaluasi Gubernur Jateng Telah Turun, Bagaimana Nasib Tambak Udang Karimunjawa?
”Saat ini sedang dipersiapkan Pendirian Unit Sekolah Baru, melalui skema sinergi dengan Pemerintah Kota Tegal, Wonosobo, dan Klaten,” pungkasnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen pun, memberikan apresiasi atas segala upaya Pemprov Jateng, dalam memajukan pendidikan. Karena ini urusan wajib, terkait pelayanan dasar.
Yang perlu ditekankan, lanjut dia, konsistensi dalam politik anggaran. Jika SMAN/SMKN/SLBN di Jateng gratis, maka seluruh operasional biaya investasi harus dipenuhi negara. Jangan sampai gratis, tetapi biaya operasionalnya kurang.
BACA JUGA: Jelang Haul Kanjeng Adipati Tjitrosomo, Edy Supriyanta Ziarah ke Makam Leluhurnya
Pengamat pendidikan itu juga menambahkan, kalau APBN ataupun APBD betul-betul mengintervensi pendidikan dan lebih dioptimalkan, dirinya yakin, tidak ada lagi orang tua yang tak mampu menyekolahkan anak-anaknya.
”Saya juga menyarankan, agar dana BOS dinaikkan. Karena dari dulu hingga sekarang nggak berubah. Selain itu, karena punya tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa,” tegasnya.
Terkait pembangunan SMAN/SMKN di kawasan blank spot, Zen juga mendukung. Meskipun demikian, perlu dikaji lagi, apakah di sana juga sudah berdiri sekolah SMA/SMK swasta. Jika ada, sebaiknya juga ikut diberdayakan, agar tidak bubar hanya karena ada sekolah berstatus negeri.
Tim SB
