”Berbagai upaya sosialisasi sudah cukup gencar dilakukan, tetapi ternyata kendala yang dihadapi penderita kanker payudara untuk mengakses layanan kesehatan masih saja terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Rabu (25/10/2023).

Dia menyampaikan hal itu, saat membuka diskusi daring bertema ‘Pekerjaan Rumah dalam Memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

BACA JUGA: Tembang Dandang Gula, di Event Wisata Malam Jalan Malioboro

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr Lily Kresnowati MKes (Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan), Iene Muliati SSi MM FSAI GRCP GRCA IPMP (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Kemudian ada pula, dr Theresia Sandara MHP (Ketua Tim Kerja Pengendalian Kanker Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/P2P Kementerian Kesehatan RI) dan Aryanthi Baramuli Putri SH MH (Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association /CISC) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Ratu Ngadu Bonu Wulla (Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, yang juga penyintas kanker payudara itu menyatakan, kendala yang masih dihadapi para penderita kanker payudara antara lain, sulitnya mengakses pengobatan yang standar maupun lanjutan.

BACA JUGA: UKSW Gelar Sarasehan BIPA dan Pariwisata Jateng

Demikian juga pengobatan paleatif dan ketersediaan obat untuk kanker HER 2 positif, yang belum banyak tersedia. Sehingga penderita harus terus berjuang untuk mendapatkan terapi yang tepat.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, pekerjaan rumah dalam meningkatkan pelayanan pada penderita kanker payudara masih banyak. Sementara kasus kanker payudara terus bertambah.

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong, agar masa tunggu pasien saat terdiagnosa kanker hingga mendapat tindakan, semakin pendek dan cepat.

BACA JUGA: Dema USM Gelar Rakor III

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, perlu political will yang kuat dari para pemangku kebijakan, untuk mengatasi sejumlah kekurangan pada pelayanan kesehatan, dalam upaya menekan angka penderita kanker payudara di Tanah Air.

Sedangkan Lily Kresnowati mengungkapkan, per September 2023 jumlah keanggotaan BPJS Kesehatan tercatat 262 juta orang, atau 94,64 persen jumlah penduduk. Untuk cakupan kepesertaan, tersebar di 27 provinsi dan 371 kabupaten/kota. Diakuinya, total pemanfaatan BPJS kesehatan meningkat, dari tahun ke tahun.

Menurut dia, proporsi biaya penyakit berdampak katastropik seperti kanker payudara, pada 2022 meningkat berkisar 21,5-28,4 persen, dari total pelayanan kesehatan rujukan.

BACA JUGA: Baznas Kota Tegal Bantu 83 Siswa Yatim dan Dhuafa

Diakui Lily, BPJS Kesehatan juga bisa dimanfaatkan untuk skrining kanker, seperti kanker serviks dan kanker payudara, yang bisa dilakukan satu tahun sekali.

Diungkapkan pula, berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2018, proses pelayanan kesehatan yang dibiayai BPJS Kesehatan, dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Selain itu, Permenkes No 54 Tahun 2018 juga mengatur pemberian obat kanker, dilakukan di fasilitas kesehatan Tingkat 3 atau fasilitas kesehatan Tingkat 2, yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kemoterapi, seperti memiliki tim onkologi, perawat onkologi, dan apoteker, yang telah dilatih khusus untuk memberikan kemoterapi.

BACA JUGA: Kepala Kanim Wonosobo, K A Halim : “Jadikan Wartawan sebagai Mitra, Teman dan Sahabat!”

Sementara itu, Iene Muliati berpendapat, penyakit kanker yang menakutkan itu menyebabkan masyarakat menghindar untuk melakukan deteksi dini.

Menurutnya, ada sejumlah tantangan dalam pengobatan kanker payudara, antara lain terkait keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas yang memadai, untuk pengobatan kanker payudara.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi terkait kanker payudara yang dilakukan saat ini juga belum maksimal. Kalau pun ada sosialisasi, hanya terbatas pada komunitas yang terbatas.

”Padahal kesehatan ibu dan bebas dari kanker payudara sangat fundamental untuk diwujudkan. Kami berharap, advokasi dan sosialisasi tentang kanker payudara juga ditujukan kepada para pemangku kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar efektif, dalam menekan angka kasus kanker payudara di Tanah Air,” tegas dia.

Riyan

The post Kebijakan Kesehatan Nasional Belum Mampu Jawab Permasalahan appeared first on SuaraBaru.id.

”Secara subjektif saya menilai, kondisi menjelang pesta demokrasi tahun depan, perjuangan mewujudkan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, menjadi agak sulit. Karena ada perubahan peraturan KPU, di tengah proses pencalonan legislatif yang sudah berjalan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Menyambut Pesta Demokrasi 2024’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/9/2023).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Saan Mustofa (Wakil Ketua Komisi II DPR RI) dan Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Dr Asep Setiawan MA (Anggota Dewan Pers), sebagai penanggap.

BACA JUGA: Tim Bulu Tangkis Siwo PWI Jateng Mabar dengan Kanwil Bea Cukai

Menurut Lestari, demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan penghormatan pada kemanusiaan dan kesetaraan.

Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, berdemokrasi sesungguhnya merupakan salah satu kanal perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.

Lebih jauh, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, pesta demokrasi bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, bahwa lawan politik dalam berkompetisi, bukan berarti musuh politik.

BACA JUGA: Bupati Kudus Silaturahmi dengan Penerima HKGS Jekulo dan Dawe

”Pemahaman ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu.

Apalagi, demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa menyebut, sampai hari ini masih dipercaya, demokrasi merupakan pilihan sistem untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara.

BACA JUGA: Kejuaraan Bela Diri Piala Pangdam IV/Diponegoro 2023 Pertandingkan Empat Cabang

”Kita harus terus menjaga, merawat, mengembangkan demokrasi yang berkualitas. Sehingga cita-cita tentang kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan bisa diwujudkan,” ujarnya.

Menurut Saan, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menjawab berbagai persoalan demokrasi yang dihadapi saat ini. Bila ingin melihat apakah demokrasi itu sehat dan berjalan dengan baik, jelas Saan, bisa dilihat dari seberapa besar negara terlibat dalam setiap tahapan proses pemilu.

Sementara itu, anggota Dewan Pers, Asep Setiawan menyatakan, untuk mengukur kualitas demokrasi, bisa dilihat dari dua hal. Yaitu prosesnya dan hasil dari proses demokrasi itu.

BACA JUGA: Tiga Hari Jelang Purna, Bupati Kudus Masih Gelar Mutasi Pejabat, Ini Daftar Lengkapnya

Pada Pemilu 2014 dan 2019, ujar Asep, proses demokrasi Indonesia sejak awal sudah bermasalah dari sisi manajemen penyelenggaraan pemilu.

Indonesia sudah menerapkan konsep one man, one vote atau satu individu, satu suara dalam pemilu.

”Tetapi dalam manajemen pemilu, tampaknya harus ditata kembali agar terbentuk manajemen pemilu yang lebih akuntabel, dan mewujudkan pemilu yang berkualitas,” sebut dia.

Riyan

The post Pemilu 2024 Harus Junjung Tinggi Kesetaraan dan Keadilan appeared first on SuaraBaru.id.

”Sindikat TPPO yang dibekingi oknum aparat keamanan ini, merupakan kondisi yang tidak main-main. Perlu sebuah gerakan dan kepedulian semua pihak, untuk mengatasinya. Bersyukur, saat ini ada Satgas TPPO,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi daring bertema ‘Perlindungan TKI Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (14/6/2023).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI), Brigjen Pol Drs RP Mulya SH MH (Direktur Intelijen Keimigrasian, Kemenkumham RI), dan Kombes Pol Johanson Ronald Simamora SIK SH MH (Direktur Reserse Kriminal Umum/Dirreskrimum Polda Jawa Tengah) sebagai narasumber.

BACA JUGA: Pemohon Kartu Kuning di Grobogan Naik 100 Persen, Terbanyak Lulusan Baru SMA Sederajat

Selain itu, hadir pula Taufik Basari SH SHum LLM (Anggota Komisi III DPR RI) dan Eva Kusuma Sundari (Direktur Institut Sarinah/Koordinator Koalisi Sipil Untuk RUU PPRT), sebagai penanggap.

Menurut Lestari, TPPO bukan kriminalitas biasa, namun lebih dari itu, merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan.

Apalagi, tegas Rerie sapaan akrab Lestari, konstitusi kita mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negara, termasuk PMI yang bekerja di sejumlah negara.

BACA JUGA: Kadivmin Kemenkumham Jateng Tekankan Efisiensi dan Prioritas Kebutuhan Penyusunan Anggaran

Namun, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jateng itu, hingga saat ini masalah PMI terkait TPPO, masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Jumlah PMI korban TPPO terus meningkat, dari tahun ke tahun.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, ragam peristiwa terkait kemanusiaan itu, semestinya mendorong pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan, untuk mengedepankan aspek perlindungan bagi setiap anak bangsa di mana pun berada.

Sementara itu, Benny Rhamdani mengungkapkan, TPPO merupakan isu yang tidak berdiri sendiri. Lembaga yang dipimpinnya, ujar dia, bukan saja mengawasi penempatan dan perlindungan PMI, tetapi juga berupaya melawan sejumlah kasus TPPO yang terjadi.

BACA JUGA: Sukses Inovasi K3, Semen Gresik Sabet Predikat 3 Stars dalam Ajang ICC-OSH 2023

Dijelaskan dia, pada 2017 Bank Dunia memperkirakan ada 9 juta orang Indonesia, yang bekerja di luar negeri. Namun yang tercatat hanya 3,6 juta pekerja.

”Saat ini, BP2MI memiliki 4,721 juta data PMI by name by address, sebagai data dasar dalam penanganan sejumlah kasus TPPO,” ungkap dia.

Saat ini, tambahnya, tercatat lebih dari 100 ribu PMI mengalami kendala dalam bekerja di luar negeri. Sebanyak 90 persennya adalah perempuan. ”Praktik TPPO terkesan sulit untuk diatasi, karena kerap kali dibekingi oknum aparat kepolisian, TNI, kementerian/lembaga, kedutaan besar dan oknum di BP2MI,” tuturnya.

BACA JUGA: Birokrat dalam Konstelasi Politik Lokal Jepara pada Pilkada 2024 (Bag – 2)

Sedangkan Brigjen Pol RP Mulya mengungkapkan, perspektif keimigrasian terkait TPPO sebagai WNI/WNA yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tanda keluar dari pejabat imigrasi, dapat meninggalkan wilayah Indonesia.

Disebutkan dia, imigrasi tidak membuat aturan atau mengatur ketenagakerjaan yang merupakan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait.

Meski begitu, pihaknya ikut serta mencermati dokumen perjalanan yang dipakai para calon PMI. Sehingga pada kurun waktu 2017-2023, tambah dia, pihak imigrasi melakukan penundaan penerbitan 21.198 paspor, dan mencegah keberangkatan 9.938 calon PMI.

BACA JUGA: 61 Tim Sepak Bola Putri SD di Kudus Ikuti Ajang “Milklife Soccer Challenge 2023”

Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Johanson menyampaikan, dalam penanganan TPPO yang menimpa para PMI, Kapolri sudah menginstruksikan aparatnya, untuk menindak tegas sindikat dan jaringan TPPO.

Johanson menyebut, instruksi Kapolri ditindaklanjuti seluruh Polda di Tanah Air. Khusus Polda Jateng, sudah melakukan pengungkapan secara masif kasus-kasus TPPO.

”Hasilnya, pada rentang 6-13 Juni 2023, Polda Jateng mengungkap 31 kasus TPPO, dengan 38 orang tersangka,” papar dia.

Riyan

The post Sindikat TPPO Disinyalir Dibekingi Oknum Aparat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat membuka diskusi daring bertema ‘Mengurangi Angka Putus Sekolah dalam Mempersiapkan Generasi Penerus Menuju Indonesia 2045’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (7/6/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Ratih Megasari Singkarru MSc (Kapoksi Komisi X Fraksi Nasdem DPR RI), Anindito Aditomo SPsi MPhil PhD (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek RI).

BACA JUGA: Info BMKG, Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Pacitan Terasa Hingga Klaten dan Jogja

Ada pula Dr Jejen Musfah MA (Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia/PB PGRI/Pemred Majalah Suara Guru) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Halili Hasan (Direktur Eksekutif Setara Institute), Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Pendidikan) dan Ahmad Baedhowi AR (Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, peningkatan angka putus sekolah selama pandemi maupun disrupsi saat ini, menunjukkan belum mampunya bangsa ini melalui situasi krisis dan ketidakpastian global secara smooth, di sektor pendidikan.

BACA JUGA: Pebulutangkis Kejar Poin Peringkat Nasional untuk Ikuti Seleknas

Laporan BPS menunjukkan, angka putus sekolah kembali meningkat pada 2022, setelah mengalami tren penurunan sejak 2016. Fenomena putus sekolah tidak bisa dianggap remeh, sehingga dibutuhkan penanganan dan solusi yang serius, jika bangsa ini ingin mencerdaskan seluruh anak bangsa, meningkatkan kualitas SDM dan menuju pencapaian kesejahteraan Nasional.

Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat, putus sekolah dapat disebabkan berbagai faktor. Seperti ketidakinginan individu untuk melanjutkan sekolah, beban belajar yang terlampau berat, kemalasan, masalah finansial rumah tangga, atau masalah lain yang menyebabkan para pelajar memutuskan tidak melanjutkan sekolah.

Keluarga dan lingkungannya, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, menjadi ppemerhati pertama untuk menyikapi persoalan putus sekolah ini. Pemerintah melalui setiap inisiatifnya, mesti memahami bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama, dan dukungan sumber daya yang sama, dalam mengenyam pendidikan.

BACA JUGA: Walikota Tegal Resmikan Kantor Kecamatan Tegal Selatan

Seluruh elemen masyarakat, pemerhati pendidikan dan pemerintah, tegas Rerie, harus memiliki political will, dalam mewujudkan generasi emas yang berdaya saing, dengan membuka seluas-luasnya kesempatan belajar, bagi setiap warga negara.

Dalam kesempatan itu, Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan, pada periode 2012-2023, rata-rata peserta didik hanya mengenyam pendidikan delapan tahun. Bahkan di sejumlah daerah tertentu, ada yang hanya tujuh tahun. Padahal penerapan wajib belajar selama 12 tahun.

”Sejumlah kendala menjadi penyebab kondisi itu. Seperti masalah ekonomi keluarga, daya tampung sekolah, faktor geografi, pandemi dan pemahaman keluarga tentang pendidikan. Karena kendala finansial, banyak anak usia sekolah terpaksa bekerja,” sebut dia.

BACA JUGA: Pelaku UMKM di Kawista Adiwarno Dilatih Digital Marketing

Sedangkan Anindito Aditomo berpendapat, untuk melihat angka putus sekolah, harus dikaitkan secara historis.

Bila dibandingkan dengan kondisi 20 tahun lalu, sebenarnya saat ini terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah, bahkan mendekati 100 persen.

”Pekerjaan rumah yang masih dihadapi, pada jenjang SMA hingga saat ini angka partisipasinya baru mencapai 73,15 persen. Saat ini memang masih terjadi kesenjangan, dalam mengakses pendidikan di Tanah Air, dengan berbagai latar belakang kendala yang dihadapi.

Riyan

The post Buka Ruang Pembelajaran untuk Siapkan Generasi Emas dan Berdaya Saing appeared first on SuaraBaru.id.

”RUU Kesehatan harus mampu menjadi landasan bangsa ini, dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang mampu melindungi dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya.

Hal itu seperti pada pengantar tertulisnya, pada diskusi bertema ‘RUU Kesehatan: Ancaman atau Angin Perubahan?’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (17/5/2023).

BACA JUGA: BPKP Goes to Campus Gelar Talkshow Interaktif di UNS

Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Irma Suryani SE MM (Anggota Panja RUU Kesehatan-Kapoksi Komisi IX Fraksi Nasdem DPR RI), dr Mohammad Syahril (Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI).

Lalu ada juga Dr Harif Fadhillah SKp SH MKep MH (Ketua Umum Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI), Dr Ade Jubaedah SSiT MM MKM (Sekretaris Jenderal Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta dr Ganis Irawan Sp PD (Inisiatif Indonesia Sehat/Inisias) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, penataan pelayaan kesehatan seyogyanya bertolak dari ragam peristiwa yang melibatkan tenaga kesehatan dan pasien, dalam mekanisme pengobatan di negeri ini.

BACA JUGA: 30 Anggota Polresta Surakarta Berprestasi Peroleh Penghargaan.

Pelayanan kesehatan, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus berorientasi pada tahapan pengobatan yang mengedepankan keselamatan manusia.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, ruang partisipasi publik masih terbuka untuk memberikan catatan evaluatif yang komprehensif, terkait pasal-pasal pada RUU Kesehatan, yang saat ini proses legislasinya sedang berlangsung di DPR.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah pasal yang dinilai problematik dan belum memenuhi harapan publik, bisa dicarikan solusinya melalui sejumlah diskusi yang konstruktif, antarpara pemangku kebijakan dan masyarakat.

BACA JUGA: Polresta Surakarta Kukuhkan 627 Personel Polisi RW

”Sehingga dapat terwujud sistem kesehatan Nasional yang mampu menjadi instrumen perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat yang lebih baik,” tegas Rerie.

Sedangkan Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril berpendapat, setidaknya ada dua isu yang penting terkait RUU Kesehatan, yaitu terkait urgensi lahirnya RUU Kesehatan, dan sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, terkait pasal-pasal yang ada dalam RUU itu.

Sejatinya, imbuh dia, lahirnya RUU Kesehatan mendukung transformasi kesehatan di Indonesia. Dalam proses pembahasannya, Kemenkes RI sudah melakukan 79 kegiatan dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan, pada 13-26 Maret 2023.

BACA JUGA: Sikapi Cuaca Panas, Mbak Ita Galakkan Penghijauan dan Perbanyak Taman Pasif

Dalam sejumlah pasal yang tertuang pada RUU Kesehatan, tambahnya, bertujuan menciptakan layanan yang fokus pada upaya mencegah orang sehat menjadi sakit.

”Selain itu juga, transformasi layanan agar mempermudah masyarakat mendapat layanan berkualitas. Karena saat ini layanan kesehatan belum merata,” terang dia.

Penanggap dari Inisiatif Indonesia Sehat/Inisias, Ganis Irawan mengungkapkan, RUU Kesehatan yang sedang dibahas saat ini, merupakan usulan dari pihak legislatif, tetapi di masyarakat seolah RUU itu usulan Kemenkes.

BACA JUGA: Ketum PP Pelti Nilai Prestasi Tenis di SEA Games Kamboja Pencapaian Luar Biasa

Pihaknya, ujar dia, belum mendengar latar belakang lahirnya RUU Kesehatan dari pihak legislatif. ”Apakah benar regulasi yang berlaku saat ini menghambat layanan kesehatan?” tanya Ganis.

Kesuksesan penanganan kesehatan di masa pandemi, menurut dia, merupakan bentuk kedewasaan dari para pimpinan organisasi profesi, yang memberikan pelayanan dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Pada kesempatan itu, Ganis juga mengkritik RUU Kesehatan yang memberi kewenangan pemerintah daerah, untuk membatasi jumlah kuota tenaga kesehatan yang dapat praktik di wilayahnya. ”Peraturan itu membatasi hak-hak tenaga kesehatan untuk bekerja,” tukas Ganis.

Riyan

The post RUU Kesehatan Harus Jadi Dasar Membangun Sistem Kesehatan Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

”Penyakit langka kerap mengancam jiwa. Melalui upaya preventif dan dukungan tindakan pengobatan yang konsisten, paparan penyakit langka di masyarakat diharapkan dapat ditekan lebih rendah,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema ‘Penyakit Langka dan Teknologi Terpadu’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/3/2023).

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Dr Eva Susanti SKp MKes (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI), Prof Dr dr Damayanti Rusli Sjarif SpA(K) (Kepala Pusat Penyakit Langka RSUPN Cipto Mangunkusumo-Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

BACA JUGA: Polres Magelang Kota Gagalkan Peredaran 100 Kilogram Mercon

Ada juga Dr Rachmita Maun Harahap ST MSn (Komisoner Komnas Disabilitas) dan Peni Utami SE MM (Ketua Yayasan MPS dan Penyakit Langka Indonesia) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Premana W Premadi PhD (Ketua dan Pendiri Yayasan ALS Indonesia) dan Drs Gufroni Sakaril MM (Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), sebagai penanggap.

Menurut Lestari, optimalisasi dalam pencegahan dan pengobatan penyakit langka harus didorong, lewat kolaborasi sejumlah pihak dan strategi yang tepat. Ini agar Indonesia mampu menangani penyakit langka, dan mengembangkan pengobatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup penderitanya.

BACA JUGA: Ini 5 Makanan dan Minuman yang Perlu Dihindari saat Puasa

Jumlah penduduk Indonesia yang terpapar penyakit langka, berdasarkan catatan Kemenkes, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus menjadi acuan untuk segera bebenah dalam mengatasi berbagai kendala.

Saat ini, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, kendala yang dihadapi dalam penanganan penyakit langka di Tanah Air itu, antara lain belum sepenuhnya deteksi dini dilakukan dan tahapan pengobatannya masih mahal.

Selain itu, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, proses diagnosa penyakit langka masih membutuhkan waktu lama. Selain itu penanganan penyakit melibatkan ahli dari sejumlah disiplin ilmu lainnya.

BACA JUGA: USM-BPJS Serahkan Santunan kepada Mahasiswa yang Mengalami Kecelakaan

Menurut Rerie, para pemangku kepentingan perlu memastikan tata kelola penanganan penyakit langka di Indonesia, berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Karena itu, perlindungan dan dukungan jaminan sosial kepada penyintas penyakit langka, penting untuk dilakukan. Kolaborasi pemerintah, lembaga swasta penyedia layanan kesehatan, peneliti, dan kelompok advokasi pasien perlu diperkuat, dalam penanganan penyakit langka di Indonesia,” tegasnya.

Sedangkan Eva Susanti mengungkapkan, sebanyak 50 persen penyandang penyakit langka adalah anak-anak. Namun hanya lima persen ketersediaan obat-obatan untuk penyakit langka itu.

BACA JUGA: 5 Buah-buahan Pengganti Kurma saat Berbuka Puasa, Apa Saja?

Diungkapkan Eva, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, untuk mengatasi kondisi itu. Tetapi untuk mengatasi penyakit langka saat ini, memerlukan penguatan surveilans, deteksi dini dan tata laksana yang tepat dari setiap kasus.

”Kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan deteksi dini, juga ketersediaan alat diagnosa dan pengobatan serta terapi yang mahal, masih menjadi tantangan,” tuturnya.

Sementara itu, Damayanti Rusli Sjarif berpendapat, pengobatan penyakit langka adalah never ending process. Penyakit langka, imbuhnya, di tiap negara berbeda-beda, tergantung ketersediaan alat diagnosa yang dimiliki negara itu.

BACA JUGA: Kandasnya Timnas di Piala Dunia U20 dan Bonus Demografi Kita

Batasan penyakit disebut langka di Indonesia, ujar Damayanti, ketika jumlah pasien penyakit itu kurang dari 2.000 pasien. Diperkirakan, saat ini ada 10 persen populasi dunia menderita penyakit langka.

”Dalam penanganan penyakit langka, tahapan diagnosa sangat penting. Karena keterbatasan dalam skrining, obat dan proses terapi, penanganan penyakit langka di Indonesia banyak menghadapi tantangan,” terang dia.

Damayanti mendorong, agar para wakil rakyat di parlemen bersama pemerintah, untuk membuat undang-undang, agar penanganan penyakit langka sepenuhnya dijamin negara. Hal ini mengingat, proses yang panjang dan biaya yang tidak terjangkau oleh masyarakat.

Riyan

The post Optimalisasi Pencegahan Penyakit Langka dengan Kolaborasi appeared first on SuaraBaru.id.