SEMARANG (SUARABARU.ID)– Pesta demokrasi 2024, seyogyanya menjadi tonggak sejarah yang mampu memberi warna, bahwa demokrasi itu lekat dengan kesetaraan dan keadilan.
”Secara subjektif saya menilai, kondisi menjelang pesta demokrasi tahun depan, perjuangan mewujudkan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, menjadi agak sulit. Karena ada perubahan peraturan KPU, di tengah proses pencalonan legislatif yang sudah berjalan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Menyambut Pesta Demokrasi 2024’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/9/2023).
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Saan Mustofa (Wakil Ketua Komisi II DPR RI) dan Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Dr Asep Setiawan MA (Anggota Dewan Pers), sebagai penanggap.
BACA JUGA: Tim Bulu Tangkis Siwo PWI Jateng Mabar dengan Kanwil Bea Cukai
Menurut Lestari, demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan penghormatan pada kemanusiaan dan kesetaraan.
Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, berdemokrasi sesungguhnya merupakan salah satu kanal perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.
Lebih jauh, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, pesta demokrasi bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, bahwa lawan politik dalam berkompetisi, bukan berarti musuh politik.
BACA JUGA: Bupati Kudus Silaturahmi dengan Penerima HKGS Jekulo dan Dawe
”Pemahaman ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu.
Apalagi, demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa menyebut, sampai hari ini masih dipercaya, demokrasi merupakan pilihan sistem untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara.
BACA JUGA: Kejuaraan Bela Diri Piala Pangdam IV/Diponegoro 2023 Pertandingkan Empat Cabang
”Kita harus terus menjaga, merawat, mengembangkan demokrasi yang berkualitas. Sehingga cita-cita tentang kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan bisa diwujudkan,” ujarnya.
Menurut Saan, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menjawab berbagai persoalan demokrasi yang dihadapi saat ini. Bila ingin melihat apakah demokrasi itu sehat dan berjalan dengan baik, jelas Saan, bisa dilihat dari seberapa besar negara terlibat dalam setiap tahapan proses pemilu.
Sementara itu, anggota Dewan Pers, Asep Setiawan menyatakan, untuk mengukur kualitas demokrasi, bisa dilihat dari dua hal. Yaitu prosesnya dan hasil dari proses demokrasi itu.
BACA JUGA: Tiga Hari Jelang Purna, Bupati Kudus Masih Gelar Mutasi Pejabat, Ini Daftar Lengkapnya
Pada Pemilu 2014 dan 2019, ujar Asep, proses demokrasi Indonesia sejak awal sudah bermasalah dari sisi manajemen penyelenggaraan pemilu.
Indonesia sudah menerapkan konsep one man, one vote atau satu individu, satu suara dalam pemilu.
”Tetapi dalam manajemen pemilu, tampaknya harus ditata kembali agar terbentuk manajemen pemilu yang lebih akuntabel, dan mewujudkan pemilu yang berkualitas,” sebut dia.
Riyan
