SURAKARTA (SUARABARU.ID) – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berkesempatan menjadi perguruan tinggi tujuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Goes to Campus.
Kedua lembaga berkolaborasi menggelar Talkshow Interaktif bertema “Kolaborasi Mengawal Akuntabilitas untuk Pembangunan yang Berkelanjutan” di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Rabu (17/5). Hadir dalam kegiatan Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., dan Kepala BPKP, Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A.
Rektor UNS Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H. M.Hum dalam sambutan pengantarnya menekankan bahwa akuntabilitas publik menjadi sebuah aspek yang wajib untuk dipenuhi institusi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Tidak terkecuali dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Pihaknya mengajak semua pihak mendukung peranan BPKP. Ajakan yang disampaikan bertujuan untuk wewujudkan perbaikan akuntabilitas pembangunan di berbagai bidang pada sektor pemerintahan.
Peran BPKP serta akuntabilitas pemerintah menjadi bagian integral dari upaya kita untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.
Kolaborasi UNS dan BPKP telah terjalin lama. Salah satunya melalui kelas kerja sama studi lanjut di tingkat Sarjana ataupun Pascasarjana guna pengembangan Sumber Daya Manusia di BPKP. Selain itu, BPKP bersama Pusat Unggulan Iptek (PUI) Center for Fintech and Banking pada tahun 2022 juga telah melakukan penelitian bersama terkait evaluasi maturitas sistem pengendalian internal terintegrasi dan dampaknya terhadap pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Mari kita tingkatkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama,” ajak Rektor UNS
Sementara itu, Kepala BPKP, Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A. mengatakan, perlunya sinergi dan kolaborasi antara pengawas intern dengan akademisi dalam meningkatkan akuntabilitas di sektor publik.
Hal tersebut untuk menjawab dinamika permasalahan yang berubah dengan cepat. Teori yang diajarkan di kampus dan praktik di lapangan harus selaras. Apalagi perkembangan teori begitu cepat berubah.
” BPKP siap memberikan masukan dari pengalaman dan kenyataan di lapangan. Begitu juga ketika pihak kampus memberikan masukan kepada BPKP yang akan membuat pengawasan lebih baik lagi ke depannya.BPKP perlu masukan dari para akademisi untuk memberikan masukan dari sisi akademis,” ungkapnya.
Bagus Adji
