WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Khabar ada sebanyak 47 dari 503 kepala daerah yang tidak mengikuti retreat (orientasi kepemimpinan kepala daerah) di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Ini menjadi perbincangan hangat masyarakat, dan viral di jejaring media sosial (Medsos).
Ada nitizen yang mengkhawatirkan, manuver tidak mengikuti retreat dikhawatirkan dapat menjadi blunder politik yang beresiko merugikan daerah. Sebab selama ini, kemajuan daerah tidak lepas dari dukungan anggaran yang besar bantuan dari pemerintah pusat. Bila ini kelak betul terjadi politik anggaran, dampaknya akan merugikan rakyat.
Kegiatan retreat, diprogramkan oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung mulai Tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. Tapi sejumlah Kepala Daerah tidak mengikuti karena memenuhi instruksi dari Ketua Umum PDD PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Melalui surat nernomor: 7294/IN/DPP/II/2025, diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat Magelang pada Tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah menuju Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selanjutnya, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by sommander call.
Bupati Wonogiri terlantik, Setyo Sukarno, termasuk Kepala Daerah dalam daftar 47 yang tidak mengikuti retreat di Bumi Tidar Akmil Magelang. Kepada awak media, Setyo Sukarno, menyatakan bersikap tegak lurus terhadap instruksi induk partainya.
Saat berita keputusan Bupati Wonogiri terpilih Setyo Sukarno tidak mengikuti retreat di Magelang diunggah di jejaring internet Kabar Warga Pracimantoro (WP), mendapat tanggapan beragam. Nitizen Juna Prakasa Return II, menilai itu dapat menjadi blunder politik yang beresiko bagi daerah. Selama ini, kemajuan Wonogiri tidak lepas dari dukungan luar biasa besar dari anggaran pusat.
Merugikan
Namun, tulis Juna Prakasa Retrun II, pilihan Pak Setyo yang lebih mengutamakan instruksi partai dibanding mengikuti agenda kenegaraan, menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini awal dari loyalitas politik yang lebih berat ke partai, daripada kepentingan rakyat dan daerah ?
Jika pemerintahan Prabwo ke depan menerapkan strategi politik anggaran, bukan tidak mungkin Kabupaten Wonogiri akan terdampak. Yakni dengan berkurangnya kucuran dana dari pusat maupun provinsi. Keputusan ini, harusnya dipertimbangkan dengan matang, karena dampaknya sangat merugikan masyarakat Wonogiri.
Sebagaimana diberitakan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Jumat (21/2/25), di Magelang, menyatakan, ada 47 Kepala Daerah dengan tanpa alasan tidak hadir pada acara retreat, Selain itu, enam orang lainnya izin. Terdiri atas, lima orang karena sakit dan satu lainnya karena alasan kepentingan.
Bima Arya mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab 47 kepala daerah tersebut tidak hadir dan tidak mengikuti kegiatan yang berlangsung di Lembah Tidar Akmil, Magelang. Pihaknya tetap meminta kepala daerah yang tidak berangkat, untuk mengirimkan wakilnya. Bila, wakil kepala daerah juga tidak hadir bisa diwakilkan oleh Sekda.
Menurutnya, Kepala Daerah yang tidak hadir pada retreat kali ini, juga tetap diminta mengikuti program tersebut bersama dengan Kepala Daerah yang belum dilantik, karena masih ada sengketa di Mahkaman Konstitusi (MK).
Disebutkan, retreat yang berlangsung di Akmil, tujuannya tidak hanya untuk memahami program-program pemerintah pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk memberikan ruang bagi semua Kepala Daerah untuk saling mengenal satu sama lainnya.(Bambang Pur)
