”Kapasitas masyarakat desa harus diperkuat, agar mampu secara bersama merealisasikan potensi yang ada di desa, menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/12/2023).

Pernyataan itu seperti yang disampaikan pada acara Temu Tokoh Nasional MPR RI, di hadapan para tokoh dan masyarakat di Desa Bango, Kabupaten Demak, Senin (18/12/2023).

BACA JUGA: Tergolong Mahal, Ini Tiga Manfaat Mengonsumsi Kerang Abalon

Dalam proses pembangunan, Lestari juga mengingatkan, pentingnya mengedepankan kearifan lokal peninggalan para pendahulu. Hal itu karena sudah terbukti, nilai-nilai yang ditanamkannya mampu melestarikan sumber daya alam yang ada.

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, nilai-nilai yang ditanamkan para pendahulu bangsa ini, sangat mewarnai empat konsensus kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diwariskan para pendiri negeri.

Para wali dalam proses menyebarkan agama Islam di Jawa misalnya, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, tetap berupaya memakai nilai-nilai yang ada sebelumnya, untuk menjaga persatuan dan kebhinnekaan.

BACA JUGA: Gerakan Kaos Rakyat Kampayekan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, harus mampu dipahami generasi penerus bangsa, sehingga bisa dijadikan pondasi penting dalam membangun desa secara bersama.

”Apalagi dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, desa merupakan satu satuan yang melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” ungkap dia.

Jadi, tambahnya, Undang-Undang tentang Desa itu tetap menjadikan konsensus kebangsaan, sebagai dasar dalam proses pengembangan desa.

BACA JUGA: Gerakan Kaos Rakyat Kampayekan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

Masyarakat desa juga harus bisa menjadi penggerak dan mengambil peran dalam dinamika pembangunan, sehingga desa bisa secara mandiri mengelola semua potensi yang ada.

Rerie sangat berharap, semua komponen masyarakat desa dengan latar belakang dan warna yang berbeda, dapat bersama-sama membangun desa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dan mengantarkan generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045.

Di malam harinya, pesan yang sama juga disampaikan Rerie kepada masyarakat yang tergabung dalam paguyuban awak bus Demak, dan paguyuban gerobak sayur Demak.

BACA JUGA: Kapolda Jateng Bersama Aslog Kapolri Resmikan Kantor Baru Polres Magelang Kota

Kepada masyarakat di dua paguyuban itu, Rerie mengingatkan, pentingnya untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan, agar tidak lupa dari mana kita berasal.

”Bila setiap warga negara mampu melaksanakan nilai-nilai dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur adalah sebuah keniscayaan,” tegasnya.

Riyan

The post Masyarakat Desa Jadi Garda Terdepan Pembangunan Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya secara daring, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, di hadapan sejumlah tokoh dan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (10/12/2023).

Menurut dia, setiap individu harus mampu menyikapi perkembangan dunia dengan baik, sambil memupuk dan melaksanakan nilai-nilai kebangsaan warisan pendahulu bangsa. Seperti gotong-royong, musyawarah, tradisi dan kearifan lokal, secara harmoni.

BACA JUGA: Muhammadiyah Dukung Kader yang Maju Pemilihan Legislatif

”Kita harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapi, dengan penerapan nilai-nilai dalam empat konsensus kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan bagian untuk mengatasi permasalahan itu,” kata Lestari.

Sosialisasi konsensus kebangsaan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan bagian dari program MPR RI, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, agar memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam keseharian.

Apalagi, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, tantangan yang dihadapi saat ini dan masa datang, akan semakin kompleks. Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan, terdapat lima isu global penting yang mesti diperhatikan menjelang akhir 2023.

BACA JUGA: Warga Antusias Nonton Kirab Budaya Hari Jadi Ke-274 Kota Blora

”Isu itu yakni perdamaian dunia, akibat konflik dan krisis global, gerak bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, tata kelola dari dampak berkelanjutan akibat pandemi, dan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana maupun konflik,” ungkap dia.

Sejumlah isu global itu, tegas Rerie, diyakini akan berdampak juga terhadap Indonesia, yang di sisi lain saat ini sedang menjalani tahapan pesta demokrasi, untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa.

Dalam proses menuju pesta demokrasi itu, ungkap anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah pakar politik menilai, mulai terlihat ada disharmoni dalam penerapan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki.

BACA JUGA: Persijap Permalukan Gresik United di Stadion GBK, Polres Terjunkan 400 Personil Gabungan

”Kita harus pastikan disharmoni itu tidak terjadi, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan tetap diimplementasikan secara utuh,” tegas Rerie.

Di tengah berbagai perbedaan, seperti perbedaan pandangan, suku, ras dan agama, menurut Rerie, harus dipahami bahwa keberagamam yang dimiliki saat ini merupakan anugerah, yang harus bersama-sama dimaknai sebagai perekat dalam setiap kehidupan sosial sehari-hari.

”Dengan menerapkan nilai-nilai kebangsaan secara utuh dalam keseharian, proses pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan, diharapkan akan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang dicita-citakan para pendiri negeri ini,” tandas Rerie.

Riyan

The post Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik dengan Empat Konsensus Kebangsaan appeared first on SuaraBaru.id.

Ganjar yang diundang hadir dalam acara itu, menjadi tempat curhat para Ketua Sinode dan pendeta PGPI. Banyak hal disampaikan ke Ganjar, salah satunya terkait kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah.

”Kami sangat senang dan bahagia, Pak Ganjar hadir dalam mubes ini. Di sini hadir para sinode dan pendeta dari 53 ribu lebih gereja kami. Kebetulan ada bapak, kesempatan kami untuk curhat,” ucap Ketua PGPI, Pdt Jason Bolompapueng.

BACA JUGA: Integrasi PPID dan Medsos Jadi Penguat Komunikasi OPD

Kepada Ganjar, Jason menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan izin mendirikan gereja di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, semua persyaratan sudah dipenuhi.

”Sampai bertahun-tahun izin belum juga keluar. Bagaimana kami mau ibadah, kalau urus izin pendirian tempatnya saja susah,” imbuhnya.

Pendeta Jason menilai, Ganjar adalah sosok pemimpin nasionalis, yang punya track record terkait toleransi beragama, yang sangat bagus. Untuk itu, Jason berharap, jika Ganjar terpilih menjadi presiden, dia akan memperjuangkan hak-hak kaum minoritas yang selama ini diabaikan.

BACA JUGA: Puluhan Pengendara di Grobogan Teridentifikasi Melanggar Lalin Lewat ETLE Drone

”Kenapa kami curhat ini ke bapak, karena kami tahu Pak Ganjar sangat nasionalis. Semoga Tuhan memberkati bapak, dijauhkan dari rencana jahat manusia,” pungkasnya, yang diamini puluhan Ketua Sinode dan para pendeta.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menegaskan, jika kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah sudah diatur dalam undang-undang. Namun fakta di lapangan, masih sering terjadi penolakan.

”Maka edukasi itu penting, peran FKUB penting, untuk kita saling menjaga satu sama lain. Kebebasan beragama itu kan bukan lagi diatur dalam PP atau undang-undang, namun diatur dalam peraturan tertinggi, yakni konstitusi UUD 1945,” tegasnya.

BACA JUGA: Rp 28,5 Triliun APBD Pemprov Jateng 2024 Akan Dievaluasi Kemendagri, Kok Bisa?

Maka ke depan, lanjut Ganjar, perizinan pendirian tempat ibadah harus dipermudah. Negara harus hadir dan menjamin soal itu, sambil terus mengedukasi masyarakat, dengan melibatkan FKUB.

Bukan hanya teori, selama memimpin Jawa Tengah dua periode, Ganjar sudah mempraktikkan itu. Beberapa izin pendirian tempat ibadah yang tersendat, akhirnya dia selesaikan. Selain itu, beberapa keluhan tak memiliki tempat ibadah pun, sudah Ganjar rampungkan.

”Izin pendirian tempat ibadah harus dipermudah, dan tidak boleh ada yang mempersulit karena konstitusi menjamin itu. Termasuk masyarakat yang beribadah sesuai agamanya masing-masing, tidak boleh ada yang mengganggu,” tegasnya, disambut tepuk tangan meriah para sinode dan pendeta.

Riyan

The post Pemimpin Nasionalis Ini yang Bikin PGPI Lega appeared first on SuaraBaru.id.

”Bagaimana mahasiswa dapat menjadi tiang utama dari bonus demografi Indonesia, dan bisa mengambil peran untuk kemudian menerima tongkat estafet pembangunan Nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat secara daring, pada acara Temu Tokoh MPR RI, di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika Politeknik Balekambang, di Kabupaten Jepara, Jumat (24/11/2023).

Survei Optimisme Generasi Muda Indonesia 2023, yang dilakukan GNFI dan Populix mencatat, indeks optimisme dalam dimensi pendidikan dan kebudayaan adalah 8,55 poin, yang mencerminkan generasi muda Indonesia cukup optimistis dengan pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

BACA JUGA: Mantan Wapres Boediono Tularkan Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Bangsa ke Capres Ini

Menurut Lestari, hasil survei itu menunjukkan tanda-tanda positif, bahwa generasi muda kita siap menerima tongkat estafet pembangunan.

Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat, pembangunan sektor Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting, dalam proses pembangunan Nasional.

”Pemahaman terhadap nilai-nilai warisan para pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bisa menjadi dasar dalam proses pengembangan diri, setiap generasi penerus bangsa ini,’ ujat Rerie.

BACA JUGA: Kemerosotan Etika Demokrasi dalam Pandangan Romo Franz Magnis Suseno

Khusus mahasiswa Politeknik Balekambang Jepara, yang mewarisi nilai-nilai Nahdliyin, jelas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga dibekali dengan nilai-nilai spiritualitas dengan keutamaan iman-taqwa, pemikiran kritis dan persaudaraan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menyebut, pemahaman terhadap nilai-nilai yang diwarisi para pendahulu bangsa untuk generasi muda sangat penting, guna menyikapi perkembangan teknologi informasi, yang menghadirkan banyak dampak positif sekaligus negatif.

Generasi muda, tegas Rerie, harus mampu memilah sisi positif dari teknologi informasi, untuk mengembangkan diri dalam proses mempersiapkan masa depan sejak dini.

BACA JUGA: Polda Jateng Beberkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Desa di 3 Kabupaten

Dalam menyambut bonus demografi, Rerie berpendapat, generasi muda harus mampu menjadi agen pembelajar yang disiplin, dalam menempa diri melalui penerapan sistem berpikir, model mental, visi bersama, pembelajaran kelompok dan penguasaan diri, dalam setiap proses pembelajaran.

”Optimisme generasi muda di bidang pendidikan dan kebudayaan, mesti diikuti dengan gerak bersama, melalui proses pembelajaran yang didasari pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki, untuk menjawab tantangan di masa depanm” tegas dia.

Riyan

The post Generasi Muda Harus Mampu Jawab Tantangan di Masa Depan appeared first on SuaraBaru.id.

”Generasi muda merupakan kelompok yang mampu berpikir kritis, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai yang dapat menjadi dasar untuk mengontrol dampak berbagai perubahan yang terjadi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.

Hal itu seperti yang disampaikannya secara daring, dalam acara Temu Tokoh MPR RI, di depan para mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Muria Kudus (UMK), Kabupaten Kudus, Kamis (23/11/2023).

BACA JUGA: Ganjar Berkah untuk Indonesia, Mahfud NU yang Muhammadiyah

Catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Mei 2023, menyimpulkan, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta jiwa, atau naik sebesar 1,17 persen, jika dibandingkan pada 2022.

Berdasarkan usia pengguna, internet paling banyak digunakan masyarakat berusia 13-18 tahun, yang mencapai 98,2 persen.

Dari catatan itu, Lestari berpendapat, wajar bila harapan besar ditujukan kepada generasi muda, untuk mampu mengendalikan diri menghadapi dampak hadirnya teknologi informasi.

BACA JUGA: UKW Bersama SKK Migas dan KKKS Jabanusa, Ketua PWI Jateng Ajak Wartawan Tak Lelah Pacu Kompetensi dan Cintai Profesi

”Selain itu, diperlukan literasi digital yang memadai bagi generasi muda, untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi di era globalisasi,” ujar dia.

Bahkan sejak 2018, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, International Conference on Education and Technology, sudah mengajak pelajar dan para mahasiswa, untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi, dengan meningkatkan literasi digital.

Teknologi informasi yang sebagian besar penggunanya adalah generasi muda itu, imbuh dia, bisa digunakan dalam proses belajar dan mengajar, tetapi juga bisa dijadikan sebagai bagian dari gaya hidup.

BACA JUGA: Polres Jepara Gelar Tabur Bunga di Laut, Ini Tujuannya

”Sehingga teknologi informasi bisa bermanfaat secara positif. Di sisi lain juga, berpotensi menghadirkan efek negatif,” tambahnya.

Rerie mengungkapkan, tidak lama lagi Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi, dan banyak pihak berpotensi melontarkan hoaks. Dia berharap, para pelajar dan mahasiswa harus terus membekali diri dengan literasi digital yang baik.

Apalagi, lanjutnya, mahasiswa UMK, lekat dengan nilai-nilai spiritualitas dan budaya, terutama solidaritas dan persaudaraan yang sudah dipraktikan sejak masa lalu.

BACA JUGA: Turnamen Woodball Open Junior Digelar di Bangsri

Demikian juga, ujar Rerie, dengan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan warisan para pendiri bangsa, yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai generasi penerus dan warga Kudus, Rerie menyebut, para mahasiswa juga harus bisa mewarisi kebijaksanaan, kesalehan dan kesederhanaan Sunan Muria.

Selain itu, tutur Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini, teladan dari Sunan Muria adalah, kemampuan menjaga tatanan sosial, melestarikan kekayaan intelektual budaya, seperti batik, menjadi model untuk menata potensi sebagai mahasiswa, yang mampu berpikir kritis serta sanggup berperilaku setara dan adil.

Dengan fondasi nilai-nilai itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, generasi muda diharapkan tidak tenggelam dalam arus informasi, melainkan mengoptimalkan teknologi informasi, sebagai wahana untuk mengembangkan potensi diri dan berbagai potensi daerah, serta potensi bangsa.

Riyan

The post Generasi Muda Harus Ambil Peran Ciptakan Kontrol Sosial appeared first on SuaraBaru.id.

”Kegaduhan yang terjadi menjelang kontestasi pada tahun politik mendatang, harus disikapi dengan bijaksana, melalui pelaksanaan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis dan berkeadilan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.

Hal itu dia sampaikan di depan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Tengah, Garda Pemuda Nasdem, serta beberapa komunitas pemuda, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Semarang, Sabtu (18/11/2023),

BACA JUGA: Jadi Supermarket Sepi, Gedung PCNU Dikembalikan Sesuai Fungsinya

Menurut Lestari, semua pihak termasuk para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, harus benar-benar mengedepankan upaya, agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan sejuk dan damai. Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan bangsa saat ini dan di masa datang.

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, Pemilu 2024 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, karena diperkirakan 200 juta orang lebih akan ikut dalam pesta demokrasi ini.

”Peran masyarakat dan partai politik juga sangat penting, dalam mewujudkan proses kontestasi yang berlangsung jujur dan adil,” imbuh dia.

BACA JUGA: SIG Raih Peringkat Emas pada Ajang SNI Award 2023

Pada situasi itu, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, setiap anak bangsa harus mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, yang terkandung dalam empat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan warisan pendiri negeri.

Mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan, ujar Rerie yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, adalah salah satu nilai kebangsaan yang penting dan harus dipahami, serta diterapkan di masa kontestasi antarsesama anak bangsa, dalam upaya mendapatkan mandat rakyat Indonesia.

Rerie sangat berharap, semua pihak dan setiap anak bangsa, secara bersama-sama bisa mewujudkan proses pembangunan, termasuk di bidang politik dengan lebih baik, demi melahirkan para pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia menikmati keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua.

Riyan

The post Kegaduhan di Tahun Politik Harus Disikapi Secara Bijaksana appeared first on SuaraBaru.id.

”Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia, di manapun saudara-saudara bertugas,” ujar presiden.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para prajurit TNI kepada bangsa dan negara.

BACA JUGA: Sambut HUT Ke-72 Humas Polri, Polres Wonogiri Bantu Air Bersih

”Terima kasih atas dedikasi, keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI, yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, dan menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-undang Dasar 1945,” ujar Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada prajurit TNI, yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas, sehingga berjasa besar untuk kemajuan perkembangan dan terwujudnya integrasi TNI.

Penganugerahan tanda kehormatan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 1, 53, dan 75/TK Tahun 2023, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama. Adapun tiga prajurit TNI yang memperoleh tanda kehormatan adalah:
1. Mayor Jenderal TNI Legowo WR Jatmiko (Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka)
2. Mayor Jenderal TNI (Marinir) Markos (Asisten Potensi Maritim Kasal
3. Marsekal Muda TNI Andi Kustoro (Panglima Komando Operasi Udara II)

Riyan

The post Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi Prajurit TNI di HUT Ke-78 appeared first on SuaraBaru.id.

”Konstitusi kita, UUD 1945 yang merupakan landasan hukum Indonesia, harus menjadi acuan setiap anak bangsa, dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Lestari, pada keterangan tertulisnya, dalam rangka Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus.

Pemahaman masyarakat dan para penyelenggara negara terhadap konstitusi, yaitu UUD 1945, ujar Lestari, harus terus ditingkatkan dalam rangka percepatan proses pembangunan.

BACA JUGA: Ribuan Orang Dukung Deklarasi Prabu di Marina Kota Semarang

Karena, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, selain sebagai landasan hukum di Indonesia, UUD 1945 juga memuat cita-cita Indonesia merdeka, falsafah bangsa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, serta tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia.

Dengan kandungan aturan yang lengkap dan saling berkaitan antarpasal-pasal di dalamnya, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, bila ada upaya penyesuaian terhadap perkembangan zaman melalui amandemen sejumlah pasal pada UUD 1945, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, melalui kajian yang menyeluruh.

”Sejumlah upaya untuk mengamandemen konstitusi harus berdasarkan evaluasi, yang melibatkan seluruh elemen bangsa,” imbuhnya.

BACA JUGA: Prabowo-Budiman Deklarasikan Relawan Prabu di Semarang

Lebih dari itu, Rerie berharap, ada upaya untuk meningkatkan pemahaman setiap warga negara terhadap konstitusi, sehingga sejumlah potensi tindakan pelanggaran konstitusi dalam bentuk perilaku maupun kebijakan, bisa ditekan.

Apalagi, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, tantangan yang dihadapi anak bangsa saat ini semakin kompleks dalam proses pembangunan, sehingga membutuhkan kepastian yang bersumber pada konstitusi sebagai landasan hukumnya.

”Ketaatan setiap anak bangsa terhadap apa yang telah diamanahkan konstitusi, harus terus dijaga. Hal ini dalam rangka mewujudkankan proses pembangunan yang adil dan merata, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tandas dia.

Riyan

The post Upaya Mengamandemen Konstitusi Harus Berdasarkan Evaluasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kerja sama yang dimaksud yakni, antar-parpol yang sifatnya tidak pragmatisme, melainkan berdasarkan visi indonsesia merdeka, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kerja sama antar-parpol itu, diharapkan memberikan signal mengenai kestabilan politik.

”Politik yang stabil itu akhirnya menentukan masa depan Indonesia, untuk membangun satu keadaban politik dan ekonomi. Kerja sama politik menjadi sangat efektif, kalau masing-masing parpol meninggalkan ego sektoralnya. Politik harus dimaknai kembali sebagai pelayan, bukan politik sekadar “saya mendapat apa”,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/8/2023).

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri Melakukan Silaturahmi ke Padepokan Silat

Benny, yang juga seorang budayawan itu menuturkan, kerja sama parpol seharusnya dilandasi oleh visi yang membangun Indonesia masa depan, di tengah-tengah era global, geopolitik, dan geostrategi, dimana masing-masing negara mempertahankan kebutuhan secara nyata bagi kelangsungan kehidupan suatu negara.

”Maka dibutuhkan suatu visi untuk membangun peradaban demokrasi Indonesia, yang harusnya bersendikan pada nilai-nilai Pancasila menjadi filsafat, menjadi filsuf berbangsa, dan bernegara,” tuturnya.

Pakar Komunikasi Politik itu menambahkan, dibutuhkan gotong royong dalam menciptakan kestabilan politik, dan pembangunan masa depan suatu peradaban bangsa.

BACA JUGA: Tas Unik Kreasi Moh Ichwan Bisa Dipesan Sesuai Keinginan

”Karena dengan spirit gotong royong itu, masa depan bangsa ini akan mampu menjadi negara modern. Visi Indonesia merdeka itu, digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi tanggung jawab semua parpol,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan juga, Indonesia akan berperan di dunia internasional, jika Indonesia mampu menjadi negara yang memiliki kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan kepribadian serta budayanya.

”Maka pentingnya kerja sama parpol untuk membangun peradaban Indonesia ke depan, dan harus memiliki agenda yang jelas, bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat,” lugasnya.

BACA JUGA: Bupati Grobogan Ambil Api Obor Porprov Jateng dari Api Abadi Mrapen

Benny menegaskan, saatnya nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam tindakan nyata. Pancasila menjadi ideologi kerja dan ideologi yang hidup di masyarakat. Hal ini dikarenakan, Indonesia memiliki modal ekonomi, budaya, dan sosial serta modal simbolik.

”Maka Pancasila yang menyatukan bangsa ini dengan keragaman budaya, yang terdiri dari 714 suku bangsa, etnis serta ratusan agama. Baik itu agama resmi maupun agama yang lama hidup di Indonesia, dan itu dijamin dalam konstitusi,” ucapnya.

Benny menyebutkan, dalam merajut Indonesia masa depan, tidak bisa lepas dari Generasi X dan Z, yang jumlahnya hampir 100 juta lebih, dan memiliki sebuah kesadaran dan spirit baru.

”Mereka ini adalah anak-anak muda yang kreatif, inovatif serta anak-anak muda yang mampu berkreasi. Tinggal bagaimana kita merangkul potensi anak-anak muda ini, untuk mampu menyejahterakan masyarakat indonesia,” tukasnya.

Riyan

The post Kerja Sama Parpol Harus Berdasarkan Visi Indonesia Merdeka dan Nilai-nilai Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.

PEMILIHAN Umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujutkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan dan atau presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur maupun wali kota/wakil wali kota serta bupati/wakil bupati, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negeri, yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk lebih mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya peraturan perundang-undangan bidang politik, perlunya menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan.

Pemilihan umum merupakan salah satu dari sekian banyaknya hak asasi warganegara yang sangat prinsipil. Karena dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah, suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas, bahwa rakyat adalah yang berdaulat.

Maka suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat atau menunda pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Mengingat pemilihan umum merupakan sarana, agar terjadinya peralihan kekuasaan secara damai. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda, kecuali dengan seizin rakyat melalui wakil-wakilnya.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung setiap lima tahun sekali di Indonesia, dimulai pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, telah berjalan dengan baik tanpa halangan sesuatu yang berarti, karena berjalan langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

Penundaan dilakukan apabila harus melalui mekanisme persetujuan dari wakil-wakil rakyat, melalui Amandemen (perubahan atau penyempurnaan) Undang-Undang Dasar, sesuai pasal peralihan. Karena tanpa melalui Amandemen Undang-Undang Dasar, dapat dikatakan pelanggaran, dan dapat pula dikatakan mencederai hak-hak warga negara.

Selain itu, apabila penundaan pemilu dilakukan, maka Presiden harus menyatakan dalam keadaan bahaya, sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang.

* * * * *

Sehingga tidak ada alasan kalau pemilihan umum harus ditunda, karena pandemi covid-19 dan atau adanya krisis ekonomi ataupun alasan yang lain. Kecuali Presiden menyatakan keadaan bahaya, dimana syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan oleh undang-undang.

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Dasar menegaskan, “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Ukuran bagi Presiden untuk menyatakan suatu keadaan bahaya yaitu, tingkatan keadaan bahaya yang setimpal, ialah suatu intensitiet peristiwa/keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat.

Selain daripada sebab-sebab/alasan-alasan yang lazim dipakai untuk menentukan apabila keadaan bahaya, dapat dinyatakan juga disebut sebagai sebab/alasan terancamnya ketertiban hukum oleh kerusuhan-kerusuhan atau gangguan-gangguan lain.

Dengan adanya hal-hal tersebut, penundaan Pemilu 2024 sulit rasanya untuk dilakukan, apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu sesuai kewenangan KPU, berdasarkan undang-undang.

Hal ini sudah pula diketahui oleh penduduk dan atau rakyat Indonesia, yang berjumlah 250 juta jiwa lebih. Tentu akan menjadi catatan tersendiri, apabila akan melakukan penundaan. Sehingga wacana penundaan diharapkan untuk tidak ditindaklanjuti demi menjunjung tinggi hak-hak asasi warganegara Indonesia yang sudah tenteram, aman dan sejahtera.

— Dr H Ahmad Sulchan SH MH Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang —

The post Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda Karena Merupakan Hak Asasi Warga Negara appeared first on SuaraBaru.id.