Anggiasari Puji Aryatie Archives - SuaraBaru.id

Kebijakan Kesehatan Nasional Belum Mampu Jawab Permasalahan

Riyan — Thu, 26 Oct 2023 00:19:37 +0000

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Kebijakan kesehatan Nasional dianggap belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi para penderita kanker payudara di Indonesia. Sejumlah upaya harus segera dilakukan, untuk mengatasi permasalahan itu.

”Berbagai upaya sosialisasi sudah cukup gencar dilakukan, tetapi ternyata kendala yang dihadapi penderita kanker payudara untuk mengakses layanan kesehatan masih saja terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Rabu (25/10/2023).

Dia menyampaikan hal itu, saat membuka diskusi daring bertema ‘Pekerjaan Rumah dalam Memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr Lily Kresnowati MKes (Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan), Iene Muliati SSi MM FSAI GRCP GRCA IPMP (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Kemudian ada pula, dr Theresia Sandara MHP (Ketua Tim Kerja Pengendalian Kanker Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/P2P Kementerian Kesehatan RI) dan Aryanthi Baramuli Putri SH MH (Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association /CISC) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Ratu Ngadu Bonu Wulla (Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, yang juga penyintas kanker payudara itu menyatakan, kendala yang masih dihadapi para penderita kanker payudara antara lain, sulitnya mengakses pengobatan yang standar maupun lanjutan.

Demikian juga pengobatan paleatif dan ketersediaan obat untuk kanker HER 2 positif, yang belum banyak tersedia. Sehingga penderita harus terus berjuang untuk mendapatkan terapi yang tepat.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, pekerjaan rumah dalam meningkatkan pelayanan pada penderita kanker payudara masih banyak. Sementara kasus kanker payudara terus bertambah.

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong, agar masa tunggu pasien saat terdiagnosa kanker hingga mendapat tindakan, semakin pendek dan cepat.

BACA JUGA: Dema USM Gelar Rakor III

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, perlu political will yang kuat dari para pemangku kebijakan, untuk mengatasi sejumlah kekurangan pada pelayanan kesehatan, dalam upaya menekan angka penderita kanker payudara di Tanah Air.

Sedangkan Lily Kresnowati mengungkapkan, per September 2023 jumlah keanggotaan BPJS Kesehatan tercatat 262 juta orang, atau 94,64 persen jumlah penduduk. Untuk cakupan kepesertaan, tersebar di 27 provinsi dan 371 kabupaten/kota. Diakuinya, total pemanfaatan BPJS kesehatan meningkat, dari tahun ke tahun.

Menurut dia, proporsi biaya penyakit berdampak katastropik seperti kanker payudara, pada 2022 meningkat berkisar 21,5-28,4 persen, dari total pelayanan kesehatan rujukan.

Diakui Lily, BPJS Kesehatan juga bisa dimanfaatkan untuk skrining kanker, seperti kanker serviks dan kanker payudara, yang bisa dilakukan satu tahun sekali.

Diungkapkan pula, berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2018, proses pelayanan kesehatan yang dibiayai BPJS Kesehatan, dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Selain itu, Permenkes No 54 Tahun 2018 juga mengatur pemberian obat kanker, dilakukan di fasilitas kesehatan Tingkat 3 atau fasilitas kesehatan Tingkat 2, yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kemoterapi, seperti memiliki tim onkologi, perawat onkologi, dan apoteker, yang telah dilatih khusus untuk memberikan kemoterapi.

Sementara itu, Iene Muliati berpendapat, penyakit kanker yang menakutkan itu menyebabkan masyarakat menghindar untuk melakukan deteksi dini.

Menurutnya, ada sejumlah tantangan dalam pengobatan kanker payudara, antara lain terkait keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas yang memadai, untuk pengobatan kanker payudara.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi terkait kanker payudara yang dilakukan saat ini juga belum maksimal. Kalau pun ada sosialisasi, hanya terbatas pada komunitas yang terbatas.

”Padahal kesehatan ibu dan bebas dari kanker payudara sangat fundamental untuk diwujudkan. Kami berharap, advokasi dan sosialisasi tentang kanker payudara juga ditujukan kepada para pemangku kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar efektif, dalam menekan angka kasus kanker payudara di Tanah Air,” tegas dia.

Riyan

The post Kebijakan Kesehatan Nasional Belum Mampu Jawab Permasalahan appeared first on SuaraBaru.id.

Optimalisasi Semua Potensi Hadapi Dampak El Nino

Riyan — Wed, 26 Jul 2023 13:26:58 +0000

SEMARANAG (SUARABARU.ID)- Sebuah upaya untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk menghadapi dampak cuaca ekstrem, menjadi salah satu langkah antisipatif dan adaptif. Hal ini juga menjadi kebijakan yang dibutuhkan, untuk menjamin ketahanan pangan, kesehatan dan ekonomi.

”Kita harus mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki, untuk bisa menjawab berbagai ancaman, terkait dampak perubahan iklim dan kemarau panjang, yang diperkirakan akan melanda Indonesia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Puncak Ancaman El Nino di 2023’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/7/2023).

Diskusi yang dimoderatori, Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Prof Dwikorita Karnawati MSc PhD (Kepala Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG).

Ada pula Dr Rustian SSi Apt MKes (Plt Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) dan Dr Rachmi Widiriani (Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional), sebagai narasumber. Sebagai penanggap, Avianto Amri PhD (Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/MPBI).

Menurut Lestari, catatan World Meteorological Organization (WMO) pada Mei 2023 menyebutkan, suhu global cenderung meningkat dan mencapai rekor baru dalam lima tahun mendatang. Hal itu dipicu oleh gas rumah kaca, yang memerangkap panas dan secara alami menyebabkan terjadinya peristiwa El Nino.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, dalam setiap fenomena cuaca, seperti dampak El Nino, kerap kali sulit untuk dihindari dampaknya. Untuk itu, informasi terkait cuaca sangat dibutuhkan.

Diakui Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, saat ini informasi BMKG cukup akurat, sehingga bisa menjadi acuan bagi masyarakat luas, dalam menyikapi dampak sejumlah fenomena cuaca yang terjadi.

Berdasarkan data itu, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, bagaimana kita bersikap dan penerapan strategi yang tepat, sangat menentukan dalam menekan dampak dari perubahan iklim dan El Nino yang terjadi.

Berbagai upaya dalam menyikapi dampak perubahan iklim itu, imbuhnya, juga harus ditempatkan sebagai bagian pemenuhan SDGs No 13, yaitu penanganan perubahan iklim, dengan mengambil tindakan sesegera mungkin, untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengutip pidato Presiden RI, Joko Widodo, yang menyebutkan apa yang ditakuti dunia saat ini adalah, bukan lagi pandemi atau perang, tetapi perubahan iklim. Karena perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana meningkat.

Diungkapkan Rustian, perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kekeringan, peningkatan suhu, hingga kebakaran hutan.

Catatan BNPB, tambah dia, pada rentang 1 Januari 2023-25 Juli 2023, tercatat 2.034 kejadian bencana. Pada pekan terakhir Juli 2023, bencana di Indonesia masih diwarnai kebakaran hutan, banjir, puting beliung, kekeringan dan tanah longsor.

Menurut Rustian, pada rentang Agustus-September 2023, masyarakat harus mewaspadai dampak El Nino. Dia berharap, dalam menyikapi dampak perubahan iklim, pemerintah dan masyarakat, harus mengutamakan pencegahan, infrastruktur harus tersedia hingga skala kecil, dan mencari solusi permanen, agar tidak ada pembukaan lahan dengan cara membakar.

Sementara itu, Kepala Pusat BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkapkan, fenomena iklim dan cuaca di Indonesia itu unik, karena dipengaruhi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Australia.

Saat ini, imbuhnya, iklim Indonesia dipengaruhi angin Monsoon yang dingin dari Australia. Namun karena suhu permukaan air Samudera Pasifik lebih panas daripada suhu permukaan Samudera Hindia. Kemudian angin bergerak ke arah Samudera Pasifik membawa uap air yang ada di Indonesia, sehingga potensi kekeringan pun meningkat.

Kondisi itu harus diantisipasi sejak dini. Meski diakuinya, fenomena El Nino tahun ini diperkirakan tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, BMKG tetap melakukan observasi, monitoring, dan prediksi, terkait kondisi cuaca dan iklim untuk 10 hari ke depan, serta menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat.

Riyan

The post Optimalisasi Semua Potensi Hadapi Dampak El Nino appeared first on SuaraBaru.id.

Optimalisasi Pencegahan Penyakit Langka dengan Kolaborasi

Riyan — Thu, 30 Mar 2023 07:56:08 +0000

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Perlunya dukungan realisasi deteksi dini, harus terus didorong. Hal ini agar tindakan pencegahan dan pengobatan penyakit langka di Tanah Air, dapat terus ditingkatkan.

”Penyakit langka kerap mengancam jiwa. Melalui upaya preventif dan dukungan tindakan pengobatan yang konsisten, paparan penyakit langka di masyarakat diharapkan dapat ditekan lebih rendah,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema ‘Penyakit Langka dan Teknologi Terpadu’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/3/2023).

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Dr Eva Susanti SKp MKes (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI), Prof Dr dr Damayanti Rusli Sjarif SpA(K) (Kepala Pusat Penyakit Langka RSUPN Cipto Mangunkusumo-Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

Ada juga Dr Rachmita Maun Harahap ST MSn (Komisoner Komnas Disabilitas) dan Peni Utami SE MM (Ketua Yayasan MPS dan Penyakit Langka Indonesia) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Premana W Premadi PhD (Ketua dan Pendiri Yayasan ALS Indonesia) dan Drs Gufroni Sakaril MM (Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), sebagai penanggap.

Menurut Lestari, optimalisasi dalam pencegahan dan pengobatan penyakit langka harus didorong, lewat kolaborasi sejumlah pihak dan strategi yang tepat. Ini agar Indonesia mampu menangani penyakit langka, dan mengembangkan pengobatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup penderitanya.

Jumlah penduduk Indonesia yang terpapar penyakit langka, berdasarkan catatan Kemenkes, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus menjadi acuan untuk segera bebenah dalam mengatasi berbagai kendala.

Saat ini, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, kendala yang dihadapi dalam penanganan penyakit langka di Tanah Air itu, antara lain belum sepenuhnya deteksi dini dilakukan dan tahapan pengobatannya masih mahal.

Selain itu, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, proses diagnosa penyakit langka masih membutuhkan waktu lama. Selain itu penanganan penyakit melibatkan ahli dari sejumlah disiplin ilmu lainnya.

Menurut Rerie, para pemangku kepentingan perlu memastikan tata kelola penanganan penyakit langka di Indonesia, berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Karena itu, perlindungan dan dukungan jaminan sosial kepada penyintas penyakit langka, penting untuk dilakukan. Kolaborasi pemerintah, lembaga swasta penyedia layanan kesehatan, peneliti, dan kelompok advokasi pasien perlu diperkuat, dalam penanganan penyakit langka di Indonesia,” tegasnya.

Sedangkan Eva Susanti mengungkapkan, sebanyak 50 persen penyandang penyakit langka adalah anak-anak. Namun hanya lima persen ketersediaan obat-obatan untuk penyakit langka itu.

Diungkapkan Eva, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, untuk mengatasi kondisi itu. Tetapi untuk mengatasi penyakit langka saat ini, memerlukan penguatan surveilans, deteksi dini dan tata laksana yang tepat dari setiap kasus.

”Kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan deteksi dini, juga ketersediaan alat diagnosa dan pengobatan serta terapi yang mahal, masih menjadi tantangan,” tuturnya.

Sementara itu, Damayanti Rusli Sjarif berpendapat, pengobatan penyakit langka adalah never ending process. Penyakit langka, imbuhnya, di tiap negara berbeda-beda, tergantung ketersediaan alat diagnosa yang dimiliki negara itu.

Batasan penyakit disebut langka di Indonesia, ujar Damayanti, ketika jumlah pasien penyakit itu kurang dari 2.000 pasien. Diperkirakan, saat ini ada 10 persen populasi dunia menderita penyakit langka.

”Dalam penanganan penyakit langka, tahapan diagnosa sangat penting. Karena keterbatasan dalam skrining, obat dan proses terapi, penanganan penyakit langka di Indonesia banyak menghadapi tantangan,” terang dia.

Damayanti mendorong, agar para wakil rakyat di parlemen bersama pemerintah, untuk membuat undang-undang, agar penanganan penyakit langka sepenuhnya dijamin negara. Hal ini mengingat, proses yang panjang dan biaya yang tidak terjangkau oleh masyarakat.

Riyan

The post Optimalisasi Pencegahan Penyakit Langka dengan Kolaborasi appeared first on SuaraBaru.id.

Partisipasi Penyandang Disabilitas di Ruang Publik Harus Ditingkatkan

Riyan — Sat, 03 Dec 2022 13:03:11 +0000

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik harus terus ditingkatkan, dalam upayanya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusi dan berkelanjutan.

”Kami berharap, adanya peran serta para sahabat penyandang disabilitas, dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat, untuk dapat terus ditingkatkan. Hal ini seiring dengan tagline tujuan pembangunan berkelanjutan, No One Left Behind,” kata Anggiasari Puji Aryatie, Sabtu (3/12/2022).

Anggi yang juga merupakan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat ini, menyampaikan hal itu dalam sosialisasi sekaligus syukuran Hari Disabilitas Internasional, yang digelar Yayasan Pejuang Disabilitas Demak Lestari bersama Sahabat Lestari, di GOR Partai Nasdem, Kabupaten Demak.

Hadir pada acara ini, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Demak, Tim Sahabat Lestari (Komunitas Relawan Lestari Moerdijat) Demak, dan ratusan penyandang disabilitas di Demak.

Menurut Anggi, sosialisasi dan syukuran ini selain untuk mempererat silaturahim antarpara penyandang disabilitas di Demak, sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai ajang saling bertukar pikiran dan keterampilan.

”Sehingga bila ada kendala yang tidak bisa diatasi, bisa bersama-sama dicarikan solusinya, lewat jejaring yang ada,” ujar dia.

Apalagi, tambah Anggiasari, tema peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini adalah, Partisipasi Bermakna Menuju Pembangunan Inklusi dan Berkelanjutan.

Sehingga, tegasnya, upaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas diri para penyandang disabilitas, merupakan langkah strategis, untuk mewujudkan pembangunan inklusi dan berkelanjutan.

Riyan

The post Partisipasi Penyandang Disabilitas di Ruang Publik Harus Ditingkatkan appeared first on SuaraBaru.id.

Ini Serius, Indonesia Termasuk Lima Negara dengan Kasus HIV/AIDS Terbanyak di Asia Tenggara

Riyan — Wed, 30 Nov 2022 14:50:29 +0000

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Keterbukaan informasi saat ini, menuntut upaya adaptasi melalui peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat, terkait HIV/AIDS. Dukungan masyarakat untuk terlibat aktif mendampingi orang yang terpapar HIV/AIDS agar bisa hidup dengan layak, sangat dibutuhkan.

”Saat ini kita masih menghadapi kondisi publik yang belum mampu menempatkan dirinya dan penderita HIV/AIDS. Hal ini merupakan masalah yang kita hadapi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdiijat, saat membuka secara daring diskusi bertema ‘Menuju Indonesia Bebas AIDS 2030’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (30/11/2022).

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan Drg Hj Hasnah Syams MARS (Anggota Komisi IX DPR RI), dr Imran Pambudi MPHM (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI) dan Nurul Saadah Andriani SH MH (Direktur Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak /SAPDA) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Putri Khatulistiwa (Community of Practice Officer Siklus Indonesia) dan Muhammad Syafi’I (Ketua LSM Yayasan KDS Jepara Plus), sebagai penanggap.

Menurut Lestari, fakta bahwa Indonesia termasuk lima negara yang memiliki kasus HIV /AIDS terbanyak di Asia Tenggara, harus menjadi perhatian semua pihak. Dibutuhkan upaya yang konsisten, dengan meningkatkan berbagai gerakan pencegahan penyakit menular ini di Tanah Air.

”Bagaimana kita melakukan sosialisasi terhadap publik, dan melibatkan masyarakat untuk ikut mengatasi persoalan ini, agar penderita HIV/AIDS bisa hidup layak di tengah masyarakat. Ini harus benar-benar direalisasikan,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Menurut anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, persoalan yang dihadapi dunia saat ini, bukan hanya sekadar pemahaman soal AIDS, tetapi publik dunia masih menganggap AIDS harus ditutupi, dan penderitanya mendapat sanksi sosial.

Jadi, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, permasalahan terkait HIV/AIDS yang dihadapi puluhan tahun lalu, masih menjadi problem besar dan nyata di masyarakat hingga saat ini.

Sehingga diperlukan berbagai upaya adaptasi, di tengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Khususnya terkait pengendalian penyakit menular, seperti HIV/AIDS,” tegas Rerie.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI, Hasnah Syams berpendapat, untuk pencegahan penularan HIV/AIDS, perlu fokus pada kelompok masyarakat rentan, seperti kelompok perempuan dan anak, serta ibu hamil.

Menurut Hasnah, upaya pemerintah untuk menekan penularan HIV/AIDS lewat berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan layanan dan pengobatan, harus benar-benar direalisasikan.

”Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya, jaminan ketersediaan obat HIV di daerah-daerah, juga harus dipastikan,” terang dia.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, Imran Pambudi, mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah melakukan desentralisasi layanan HIV/AIDS ke Puskesmas, agar lebih dekat dan mempermudah akses masyarakat.

Dengan target pemeriksaan ibu hamil 5,2 juta per tahun, ujar Imran, saat ini pihaknya sudah melakukan skrining HIV/AIDS, terhadap sekitar 2,5 juta ibu hamil, lewat pengaplikasian antigen combo, yang sekaligus mendeteksi penyakit sivilis.

”Dengan upaya ini, kami berharap pemerintah bisa mendeteksi dan mengantisipasi penularan, dengan melakukan intervensi lebih awal. Ini yang menjadi pekerjaan rumah buat kita semua saat ini,” ujar Imran.

Riyan

The post Ini Serius, Indonesia Termasuk Lima Negara dengan Kasus HIV/AIDS Terbanyak di Asia Tenggara appeared first on SuaraBaru.id.

Mewaspadai Meningkatnya Penyebaran Covid-19 Usai Libur Natal dan Tahun Baru

Riyan — Thu, 17 Nov 2022 00:55:34 +0000

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Upaya menekan angka positif covid-19 dengan memutus mata rantai penyebaran virus, merupakan tugas yang harus diemban setiap anak bangsa.

”Data sebaran kasus positif covid-19 yang cenderung meningkat saat ini, bukan untuk membangun sentimen ketakutan. Tetapi untuk menjadi pedoman bagi kita, untuk bersikap mengambil langkah yang tepat, di tengah aktivitas sosial dan geliat ekonomi yang meningkat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, di Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat membuka diskusi daring bertema ‘Mengantisipasi Naiknya Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Menjelang Liburan Akhir Tahun’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan
Felly Estelita Runtuwene (Ketua Komisi IX DPR RI), Prof Wiku Adisasmito MSc PhD (Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19).

Ada pula Prof Dr Zubairi Djoerban SpPD KHOM (Dewan Penasehat Satgas Penanganan Covid-19-Ikatan Dokter Indonesia), Jajat Sudrajat (Wakil Ketua Badan Penanggulangan Bencana, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Hamid Abidin (Direktur Eksekutuf Perhimpunan Filantropi Indonesia /PFI) sebagai narasumber.

Selain itu hadir dr Muhammad Makky Zamzami MARS (Ketua Satuan Tugas Peduli Covid-19 Nahdlatul Ulama) dan Atika Walujani Moedjiono (Wartawan Kesehatan), sebagai penanggap.

Lestari sendiri mengapresiasi upaya pemerintah dan segenap elemen bangsa, selama hampir tiga tahun terakhir ini, yang secara bersama mampu mengendalikan penyebaran covid-19 di Tanah Air.

Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kondisi yang dinilai sudah terkendali itu, membuat banyak pihak bersikap longgar dalam penerapan protokol kesehatan dalam berkegiatan.

”Keluasan ruang gerak masyarakat, meningkatnya dinamika perjalanan baik domestik maupun mancanegara, harus tetap diimbangi dengan upaya adaptasi, lewat penerapan protokol kesehatan yang memadai,” ujarnya.

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengingatkan, agar masyarakat dan pemerintah jangan abai terhadap regulasi pencegahan dan bertoleransi tanpa protokol kesehatan, di masa pandemi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mengakui, masa liburan akhir tahun ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu masyarakat. Diharapkan dia, semua pihak berkolaborasi membuat persiapan yang memadai, sehingga penyebaran covid-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru, bisa terkendali.

Sedangkan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengakui, ada kejenuhan di tengah masyarakat, dalam menghadapi pandemi covid-19. Sehingga terjadi kenaikan angka positif covid-19, yang diikuti kenaikan angka kematian, yang sangat memprihatinkan.

Masukan dari para pakar, ujarnya, akan sangat dibutuhkan untuk memitigasi ancaman dan merencanakan aksi untuk mengatasi potensi penyebaran Omicron Sub Varian XBB ini.

”Komisi IX DPR RI juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah, untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi ancaman lonjakan kasus usai liburan Natal dan Tahun Baru,” tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengungkapkan, kondisi pencapaian vaksinasi covid-19 di Indonesia tidak terlalu buruk, bila dibandingkan rata-rata dunia.

Hanya saja, ungkap Wiku, untuk vaksin booster baru mencapai 24 persen dari target yang ditetapkan. Padahal biasanya pada masa liburan Natal dan Tahun Baru terjadi lonjakan kasus, akibat meningkatnya pergerakan orang.

”Namun saat ini, sebelum masa liburan Natal dan Tahun Baru, sudah menunjukkan peningkatan kasus positif covid-19. Ini pekerjaan rumah bagi kita semua,” pesan dia.

Riyan

The post Mewaspadai Meningkatnya Penyebaran Covid-19 Usai Libur Natal dan Tahun Baru appeared first on SuaraBaru.id.