SEMARANG (SUARABARU.ID)– Keterbukaan informasi saat ini, menuntut upaya adaptasi melalui peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat, terkait HIV/AIDS. Dukungan masyarakat untuk terlibat aktif mendampingi orang yang terpapar HIV/AIDS agar bisa hidup dengan layak, sangat dibutuhkan.
”Saat ini kita masih menghadapi kondisi publik yang belum mampu menempatkan dirinya dan penderita HIV/AIDS. Hal ini merupakan masalah yang kita hadapi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdiijat, saat membuka secara daring diskusi bertema ‘Menuju Indonesia Bebas AIDS 2030’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (30/11/2022).
Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan Drg Hj Hasnah Syams MARS (Anggota Komisi IX DPR RI), dr Imran Pambudi MPHM (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI) dan Nurul Saadah Andriani SH MH (Direktur Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak /SAPDA) sebagai narasumber.
BACA JUGA: Terjangan Puting Beliung dan Banjir Bandang Landa Kabupaten Pati dan Demak
Selain itu, hadir pula Putri Khatulistiwa (Community of Practice Officer Siklus Indonesia) dan Muhammad Syafi’I (Ketua LSM Yayasan KDS Jepara Plus), sebagai penanggap.
Menurut Lestari, fakta bahwa Indonesia termasuk lima negara yang memiliki kasus HIV /AIDS terbanyak di Asia Tenggara, harus menjadi perhatian semua pihak. Dibutuhkan upaya yang konsisten, dengan meningkatkan berbagai gerakan pencegahan penyakit menular ini di Tanah Air.
”Bagaimana kita melakukan sosialisasi terhadap publik, dan melibatkan masyarakat untuk ikut mengatasi persoalan ini, agar penderita HIV/AIDS bisa hidup layak di tengah masyarakat. Ini harus benar-benar direalisasikan,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
BACA JUGA: Ini Konsep Lengkap Mempercantik Wajah Kota Jepara
Menurut anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, persoalan yang dihadapi dunia saat ini, bukan hanya sekadar pemahaman soal AIDS, tetapi publik dunia masih menganggap AIDS harus ditutupi, dan penderitanya mendapat sanksi sosial.
Jadi, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, permasalahan terkait HIV/AIDS yang dihadapi puluhan tahun lalu, masih menjadi problem besar dan nyata di masyarakat hingga saat ini.
Sehingga diperlukan berbagai upaya adaptasi, di tengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Khususnya terkait pengendalian penyakit menular, seperti HIV/AIDS,” tegas Rerie.
BACA JUGA: Temui PJ Bupati, Serikat Pekerja Metal Jepara Ajukan Kenaikan Upah
Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI, Hasnah Syams berpendapat, untuk pencegahan penularan HIV/AIDS, perlu fokus pada kelompok masyarakat rentan, seperti kelompok perempuan dan anak, serta ibu hamil.
Menurut Hasnah, upaya pemerintah untuk menekan penularan HIV/AIDS lewat berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan layanan dan pengobatan, harus benar-benar direalisasikan.
”Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya, jaminan ketersediaan obat HIV di daerah-daerah, juga harus dipastikan,” terang dia.
BACA JUGA: BLK Komunitas Kesenian YPI Cokrokertopati, Satu-satunya BLK Seni Musik di Kabupaten Magelang
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, Imran Pambudi, mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah melakukan desentralisasi layanan HIV/AIDS ke Puskesmas, agar lebih dekat dan mempermudah akses masyarakat.
Dengan target pemeriksaan ibu hamil 5,2 juta per tahun, ujar Imran, saat ini pihaknya sudah melakukan skrining HIV/AIDS, terhadap sekitar 2,5 juta ibu hamil, lewat pengaplikasian antigen combo, yang sekaligus mendeteksi penyakit sivilis.
”Dengan upaya ini, kami berharap pemerintah bisa mendeteksi dan mengantisipasi penularan, dengan melakukan intervensi lebih awal. Ini yang menjadi pekerjaan rumah buat kita semua saat ini,” ujar Imran.
Riyan
