Hal itu seperti yang direkomendasikan Pengurus MUI Jawa Tengah, pada MUI Pusat. Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris MUI Jateng, Dr H Agus Fathuddin Yusuf MA, dalam upacara penutupan Halaqah Ulama MUI Se-Eks Karesidenan Banyumas, di Hotel Surya Yudha, Banjarnegara, Minggu (31/8/2025).

Sekretaris Umum MUI Jateng, Drs KH Muhyiddin MAg ketika menutup halaqah menjelaskan, Kiai Ma’ruf Amin sangat layak menyandang gelar itu. Mantan Wapres RI itu, dianggap sebagai motor penggerak ekonomi syariah Indonesia.

BACA JUGA: Kiai Darodji 85 Tahun, Selalu Ingin Bermanfaat Bagi Orang Lain

”Beliau mendirikan dan mengembangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, sehingga melahirkan lebih dari 130 butir fatwa,” Kiai Muhyiddin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang itu.

Menurut dia, Kiai Ma’ruf Amin juga selaku penggerak utama lahirnya Bank Muamalah Indonesia. ”Beliau membangkitkan semangat bagi lembaga perbankan Indonesia, melahirkan divisi syariah dalam struktur kelembagaannya. Kemudian menggagas lahirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS),” lanjutnya.

Sementara itu, halaqah yang dibuka Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, dihadiri Ketua Umum MUI Kabupaten Banyumas Drs KH Taefur Arofat MpdI, Ketua Umum MUI Kabupaten Purbalingga KH Roghib Abdurrahman, Ketua Umum MUI Kabupaten Cilacap Drs KH Nasrullah Muhson MH, dan Ketua Umum MUI Kabupaten Banjarnegara Drs KH Fahmi Hisyam SAg.

BACA JUGA: Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua DK Terpilih Menghadap Menkomdigi, Ini Pesan Meutya Hafid

Dalam halaqah menghadirkan empat narasumber, yaitu Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg, Sekretaris MUI Dr KH Agus Fathuddin Yusuf MA, Sekretaris MUI Provinsi Jateng Dr KH Muhammad Saifuddin Lc MA, dan Ketua Umum Ganas Annar MUI Provinsi Jateng Dr KH Multazam Ahmad MA.

Kiai Ahmad Darodji ketika membuka halaqah menyapaikan, MUI harus hadir di tengah masyarakat. ”Jangan sampai generasi muda kesulitan bertanya kepada para ulama, tentang hukum Islam. Anak-anak muda saat ini banyak yang berselancar mencari sendiri fatwa dan hukum, melalui media sosial” tandasnya.

Riyan

The post KH Ma’ruf Amin Diusulkan Sebagai ‘Bapak Ekonomi Syariah Indonesia’ appeared first on SuaraBaru.id.

Hamzah Haz dikenal sebagai tokoh aktivis dan politik yang cukup berpengaruh, selain aktif sebagai aktivis dan politik dirinya juga cukup concern dalam bidang ekonomi. Salah satu pernyataan yang paling diingat adalah soal Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang melimpah, tapi kemiskinan ada dimana-mana.

“Republik Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, tapi juga mengalami dua kemiskinan, yaitu kemiskinan harta dan moral,” kata Hamzah haz medio Agustus 2015 lalu.

Baca Juga: Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Pengamanan Kunjungan Wakil Presiden RI di Semarang

Menurutnya kondisi ini terjadi karena bangsa Indonesia sudah melunturkan pemahaman Pancasila. Tak heran, kata dia banyak kasus korupsi hingga terorisme di Tanah Air.

Terlebih kata Hamzah Haz dalam Pancasila terkandung pula nilai hubungan yang bersifat baik vertikal maupun horizontal. Hal tersebut dinilai juga selaras dengan konsep dalam Islam yaitu “hablum minallah” (hubungan dengan Allah) dan “hablum minannas” (hubungan dengan manusia).

Tapi sayangnya kata dia nilai-nilai itu sudah luntur, tak heran meski SDA RI melimpah tapi kemiskinan ada dimana-mana.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 1999 itu juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi bangsa yang beragama. Untuk itu, ujar dia, apa pun yang dilakukan di dunia ini sebagai orang yang beragama juga harus ingat kepada Tuhan sebagai Dzat yang telah menciptakan semua manusia.

Baca Juga: 1.600 Mahasiswa UKSW Belajar Ilmu Survival Leadership Wakil Presiden Direktur BCA

Dilansir dari Suara.com, Wakil Presiden RI Ke-9, Hamzah Haz meninggal dunia, pada hari ini Rabu (24/7/2024). Hamzah mengembuskan nafas terakhirnya diusia 84 tahun.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi saat dikonfirmasi langsung Suara.com.

“Innalillahi wa inna ilaihi Rojiun, Benar, telah wafat Bapak Dr Hamzah Haz,” kata Arwani kepada Suara.com, pada Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, Hamzah mengembuskan nafas terkahirnya pada pukul 09.30 WIB tadi. Almarhum pun disebutnya akan dimakamkan di Kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Pagi ini jam 09.30 WIB di kediaman Tegalan. Jenazah akan dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di Cisarua Bogor siang nanti setelah solat duhur,” pungkasnya.

Claudia

The post Wakil Presiden RI Ke-9 Hamzah Haz, Meninggal Dunia Diusia 84 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), belum lama ini menggelar pertemuan politik agung rakyat, dalam bentuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-4. Rakernas bertemakan, ‘Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat’. Sedangkan sub temanya, ‘Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia’.

Penetapan tema dan sub tema itu makin menunjukkan dan memastikan posisi ideologis, strategis, visioner, misioner PDI Perjuangan, dan orientasi politik ekonomi sosial kultural PDIP terhadap Republik Indonesia. Terkhusus untuk Kesejahteraan Rakyat.

Posisi dan orientasi itu menjadi doktrin utama, misi suci, komitmen dasar, dan tekad luhur mulia PDI Perjuangan. Intisarinya adalah, untuk senantiasa dan semakin menyatu bersama dengan amanat penderitaan dan aspirasi perjuangan Rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Sudah Temukan Mentalitas Khas Klopp

Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Prof Dr (HC) Hj Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politik sekaligus membuka keseluruhan kegiatan Rakernas, yang berlangsung pada Jumat (29/9/2023), di Gedung JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta.

Dalam acara itu, Presiden Ketujuh RI yang juga politisi senior terbaik PDIP Joko Widodo, juga menyampaikan kata sambutannya. Sebelumnya, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Kedelapan RI, yang juga politisi senior terbaik PDIP, Ganjar Pranowo pun, menyampaikan kata sambutannya.

Pidato politik dan kata sambutan dari ketiga tokoh senior PDIP itu, secara ideologis konstitusional kerakyatan, memiliki atmosfer ideologis politik ekonomi sosial kultural tentang kedaulatan pangan.

BACA JUGA: Prajurit dan PNS Koarmada II Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Selain itu juga, ada atmosfer ideologi nilai-nilai Pancasila, dan doktrin prinsip-prinsip keutamaan politik kedaulatan pangan untuk kesejateraan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sejumlah tamu kehormatan menghadiri kegiatan ini. Antara lain  Ketua DPR-RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Sekretaris Kabinet RI yang juga mantan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung Wibowo, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Ada pula Ketum PPP HM Mardiono, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Selanjutnya Menteri Koordinator Polhukam RI Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, Politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) yang juga Komisaris Utama Pertamina dan mantan Gubernur DKI Jakarta.

BACA JUGA: Persijap Sesalkan Kepemimpinan Wasit saat Lawan PSCS

Kemudian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI Jenderal Pol Purn Budi Gunawan, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Marsekal TNI Purn Hadi Tjahjanto yang juga mantan Kepala Staf TNI AU (KSAU) dan Panglima TNI, mantan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Purn Bernard Kent Sondakh.

Lalu ada juga Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid yang juga Ketua Umum Non Aktif Kadin, Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa, yang juga mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) dan Panglima TNI, Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, yang juga mantan Wakil Kapolri.

Ada peristiwa monumental yang bersifat sosial kultural politikal, bernuansa keakraban dan kedekatan untuk persatuan yang bersatu bergotongroyong. Peristiwa itu terjadi saat Megawati Soekarnoputri, Jokowi, dan Ganjar Pranowo, saling berpegangan tangan erat berjalan dari atas panggung.

BACA JUGA: Optimis, Hisnu Targetkan Ganjar Menang Satu Putaran di Pilpres 2024

Kedaulatan pangan adalah salah satu hakekat dari Kedaulatan Bangsa Indonesia. Makna ideologis, politis, ekonomis, historis, dan sosiologis dari kedaulatan pangan adalah, karena merefleksikan, menunjukkan, mengarahkan, dan memastikan perihal ideologi politik kedaulatan bangsa.

Ideologi politik itu sangat berbasis dan amat berintikan pada kualitas dan integritas kedaulatan pangan secara mendasar dan menyeluruh. Pemaknaan itu juga senantiasa berbasis, dan semakin berintikan kedaulatan pangan ketika ditegakkan pemikiran dan penyelenggaraannya, secara otentik dan konkret di Indonesia.

Keseluruhan ekosistem, infrastruktur, dan suprastruktur kedaulatan pangan pada dasarnya, harus senantiasa menumbuhkan dan semakin mengukuhkan setiap dan semua hal inti materi pemikiran, dan anatomi pengorganisasian kedaulatan pangan.

BACA JUGA: Kemarau Panas Seperti Ini, Ayo Bikin Es Cincau yang Menyegarkan

Kebijakan ideologis strategis dan agenda politik ekonomi dan sosial kultural dari kedaulatan pangan, diletakkan, dipahami, dijiwai, dan dibangun dalam konteks dan dalam kerangka prinsip utama mendasar dan menyeluruh.

Konteks dan kerangka itu adalah, Berdaulat Dalam Politik; Berdikari Secara (Dalam) Ekonomi; Berkepribadian Dalam Kebudayaan.

Prinsip Trisakti itu, merupakan sebuah Gerakan Ideologis Politik yang bersifat utuh dan berkaraker sistemik. Dan pada dasarnya saling menguati dan memaknai. Sedangkan kedaulatan pangan adalah politik berkedaulatan bangsa di bidang pangan, yang merupakan pemikiran dan pembumian ideologi keberdikarian secara (dalam) ekonomi.

BACA JUGA: Risol Mayo, Camilan Sehat dengan Resep yang Gampang Dibuat

Hal itu juga sesungguhnya berkaitan dan berintikan dengan pemikiran dan penguatan dari ideologi keberdaulatan dalam politik, dan ideologi keberkepribadian dalam kebudayaan.

Atmosfer menyeluruh dan mendasar dari kedaulatan pangan adalah, pernyataan dan penjelmaan ideologis dari nilai-nilai Pancasila, pernyataan dan penjelmaan konstitusional dari amanat dan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Juga pernyataan dan penjelmaan kerakyatan, dari prinsip Negara Indonesia Berkedaulatan Rakyat.

Kedaulatan pangan adalah politik perjuangan “hidup mati” rakyat, bagi pencapaian keadilan, kemakmuran, dan kesejateraan. Negara dan keseluruhan jajaran kepemimpinan dan penyelenggara negara, harus senantiasa Hadir.

BACA JUGA: USM Raih Dua Emas di UNS Cup 2023

Selain itu juga, mesti selalu dan semakin mempraxiskan dan membumikan visi, misi, program politik kebijakan bernegara, serta aksi kegiatan bernegara yang strategis dan taktis, demi untuk melindungi, melayani, dan mengabdi bagi rakyat (Kesejahteraan Rakyat).

Kualitas dan integritas kedaulatan pangan, pada dasarnya secara doktrin ideologi politik ekonomi sosial kultural-terkait, terkonfirmasi, terikat, dan terlibat dengan tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedaulatan pangan sebagai kedaulatan bangsa, pada dasarnya tidak bebas nilai. Namun terikat dan terpanggil untuk dibangun, dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA: Momen Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan Pamit

Politik dan kebijakan serta agenda dan aksi kegiatan kedaulatan pangan, sesungguhnya dan sejatinya, mesti memiliki relasi ideologis dan ikatan politik ekonomi sosial kultural dengan kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan lembaga negara, intitusi pemerintahan, satuan unit pelayanan, kelembagaan politik (kepartaian, legislatif, eksekutif), harus senantiasa bertekad, berkomitmen, berfungsi, bertugas, bertanggungjawab untuk menegakkan, menyelenggarakan, dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Kepemimpinan Nasional NKRI beserta jajaran, pada dasarnya secara etika moralitas politik kenegaraan, harus senantiasa “kembali” ke “sumber”.

BACA JUGA: Kain Tenun Troso, Warisan Budaya Khas Jepara

Perspektif dan terminologi “sumber” dalam konteks itu adalah rakyat, kerakyatan, kedaulatan rakyat; ideologi Pancasila; Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Keseluruhan proses, tahapan, hasil Pemilu (Pilpres, Pileg, Pilkada) yang absah, demokratis, legitim, dan konstitusonal-sebaiknya dan seharusnya melahirkan, membuahkan, dan menghasilkan kepemimpinan dan keanggotaan kelembagaan negara yang kredibel, akuntabel, profesional.

Narasi kunci pidato Hj Megawati Soekarnoputri beserta narasi pokok Jokowi dan konstruksi, substansi, dan elaborasi Ganjar Pranowo, pada dasarnya mengingatkan dan memastikan doktrin tunggal.

Bahwa, doktrin itu mengarahkan agar semua civitas dan elemen kepartaian, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia, untuk Kembali kepada “sumber”.

BACA JUGA: Terbanyak, Mahasiswa Magister Hukum USM Lulus Tepat Waktu

Narasi Pemilu beserta substansi dan kualifikasi Kepemimpinan Nasional NKRI (Presiden RI) kini dan ke depan-harus meyakinkan, menunjukkan, dan memastikan untuk senantiasa aspiratif, inspiratif, dan konektif.

Narasi itu harus senantiasa dan mesti semakin aspiratif, inspiratif, dan konektif dengan rakyat, kerakyatan, kedaulatan rakyat, ideologi Pancasila, dan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, sebagai “sumber bersama”.

Dalam konteks dan kerangka itu, maka kata sambutan dari figur kepemimpinan Nasional Bacapres Kedelapan RI, Ganjar Pranowo, memiliki akar basis kuat, dan mempunyai arah tujuan yang jelas bagi Ke-Indonesiaan.

BACA JUGA: Diperingatkan, 6 Pemuda Asal Undaan Malah Keroyok Warga Klambu

Kata sambutan Ganjar Pranowo memang sangat visioner, misioner, programatis, strategis, dan taktis. Kualitas kata sambutan itu juga terencana, teratur, terukur, terarah, rasional, dan logis.

Figur Ganjar Pranowo merupakan jawaban atas “pintu jendela jalan keluar”, untuk menyinari dan menerangi ideologi politik ekonomi sosial kultural kedaulatan pangan; kedaulatan bangsa; Trisakti; Indonesia.

Capres Kedelapan RI Ganjar Pranowo adalah figur tanggapan dan jawaban yang otentik dan konkret, terhadap negara Pancasila yang demokratis konstitusional, untuk masa kini dan masa depan Indonesia.

BACA JUGA: Andy Prayoga Tampil Perkasa di Sesi Seeding Run 76 Downhill 2023

Megawati dan Jokowi bersama civitas dan keseluruhan ekosistem PDIP, mendukung seluruhnya, dan mempercayakan sepenuhnya perihal itu kepada Ganjar Pranowo.

Rakyat Indonesia sangat berkedaulatan, berhak, dan berkesempatan untuk menegakkan dan mengukuhkan politik kedaulatan pangan, untuk kesejahteraan rakyat melalui kepemimpinan Nasional NKRI. Ganjar Pranowo.

Pengabdian luhur dan mulia serta pelayanan tulus dan jujur dari Ganjar Pranowo, hanya semata-mata demi untuk “Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia”.

Jakarta, Indonesia, 29 September 2023.

Salam PDI Perjuangan; Salam Negara Indonesia Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur; Salam Trisakti; Salam Kedaulatan Bangsa; Salam Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat.

— Firman Jaya Daeli; Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota MPR-RI & Anggota DPR-RI —

The post Politik Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Presiden menekankan, setelah pembangunan moda transportasi massal mulai dari Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), hingga kereta cepat, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah, mengintegrasikan moda-moda transportasi itu, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya.

”Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat, dan kereta bandara, kini yang harus kita segera selesaikan, bagaimana mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta, bus, taksi online serta ojek online,” kata Presiden Jokowi.

BACA JUGA: Berbicara di Markas PBB, Menlu RI Tekankan Senjata Nuklir Harus Dimusnahkan Total

Menurutnya, seperti dilansir dari laman resmi Setkab, dari semua moda transportasi itu, dibutuhkan sebuah sistem agar memudahkan masyarakat menggunakan transportasi publik. Karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan.

Untuk itu, presiden menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung, antara moda transportasi satu dengan lainnya, perlu dipercepat.

”Percepat pembangunan infrastruktur penghubung. Jembatan penghubung misalnya, antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat. Kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas. Pastikan semuanya memiliki penerangan, dan bisa melindungi dari hujan,” imbau dia.

BACA JUGA: MGMP Bahasa Indonesia MTs Kudus Gelar Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan  

Kedua, presiden meminta adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi, yang mengantar sampai titik akhir tujuan, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berganti-ganti moda transportasi.

”Akan sangat bagus, jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan. Misalnya, pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, lalu Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari dan menunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi,” jelas presiden lagi.

Jokowi juga meminta, agar sistem pembayaran dapat terintegrasi pada semua moda transportasi. Selain itu, agar dapat dilakukan kajian terkait pemotongan harga untuk pembayaran langganan.

BACA JUGA: Tim PkM USM Beri Pelatihan Software Aplikasi Robot kepada Siswa SMKN 1 Tengaran

”Mulai sekarang harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi, dan alat pembayaran itu biasa digunakan masyarakat, dan dapat digunakan di semua moda transportasi. Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa, ini pasti akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” ujarnya.

Selanjutnya, presiden ingin agar segera dilakukan studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor, dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading.

”Saya minta juga segera distudi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor. Karena kalau kita lihat LRT yang sekarang, sudah penuh terus. Dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai, agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin luas,” ujar Presiden.

BACA JUGA: Kontingen Indonesia Tambah Emas dari Cabor Wushu

Kepala Negara juga menekankan pentingnya memastikan transportasi publik yang ada, ramah bagi penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

”Pastikan juga moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas, juga bagi anak-anak dan ibu hamil,” tandasnya.

Turut hadir dalam Ratas, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

BACA JUGA: Bank Jateng Cabang Cilacap Kucurkan CSR Rp 969 Juta untuk Tangani Kemiskinan dan Stunting

Ada pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Hadir juga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Riyan

The post Presiden Jokowi Minta Disegerakan Integrasi Moda Transportasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam peringatan itu, diperdengarkan sejumlah permohonan anak-anak yang telah dirumuskan oleh Forum Anak Indonesia, lewat Suara Anak Indonesia. Di antaranya, pemerintah agar mengoptimalkan pembangunan fasilitas ramah anak.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan keterlibatan dan realisasi peran dan partisipasi anak, dalam pengambilan keputusan. Serta optimalisasi edukasi anak dan orang tua, dalam pola asuh untuk mencegah perkawinan anak.

BACA JUGA: Teater Tuman Kembali Selenggarakan ‘Fesmotu’

Terkait hal itu, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, Suara Anak Indonesia merupakan wujud dari hak anak untuk didengar, diperhatikan aspirasinya dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

”Saya perintahkan, agar suara yang telah disampaikan anak-anak Indonesia ini, untuk segera dilaksanakan,” tegasnya.

Gubernur Ganjar menambahkan, di Jateng sejak periode pertamanya menjabat, anak-anak telah dilibatkan dalam pembangunan daerah. Mereka adalah satu dari tiga kelompok yang diberikan afirmasi pertama, untuk bisa menyampaikan aspirasinya dalam Musrenbang.

BACA JUGA: Pengurus IKA Spanca 2023-2027 Dilantik, Ahmad Syaifudin Ketum Baru

”Semata-mata ini kita dorong, agar pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan tidak terlalu maskulin. Urusannya hanya fisik, tanpa memperhatikan apa yang menjadi akses terhadap tiga kelompok yang menurut saya perlu tindakan afirmasi ini,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Ganjar juga memberi ruang yang mendorong anak-anak bisa mengembangkan diri. Untuk menjadi pelopor dan pelapor yang baik melalui inovasi aplikasi, salah satunya Jogo Konco.

”Agar anak-anak bisa memberikan laporan yang baik, dan tanpa harus merasa takut, apalagi diancam,” imbuh dia, yang hadir bersama sang istri, Siti Atikoh Ganjar Praowo.

BACA JUGA: SAVE KARIMUNJAWA Diteriakkan dalam. Konser SID

Jogo Konco sendiri awalnya merupakan gerakan turunan dari Jogo Tonggo. Gerakan berbasis gotong royong yang digagasnya saat pandemi covid-19 lalu. Dalam gerakan itu, Ganjar mendorong anak-anak, untuk saling menjaga teman, agar tidak saling mem-bully dan menjaga temannya untuk saling menyayangi.

”Saya kira secara etik, nilai-nilai kebaikan ini mesti kita berikan kepada anak-anak. Sehingga nanti dia punya self-control,” ujarnya.

Hadir juga dalam acara itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dan kepala daerah se-Indonesia penerima penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023.

Untuk diketahui, puncak HAN 2023 digelar di Semarang. Rangkaian acaranya sudah dimulai sejak Kamis (20/7/2023) lalu, dengan kegiatan Forum Anak Nasional. Selain hadirnya 750 anak dari seluruh Indonesia, diperkirakan ada sebanyak 2.500 undangan hadir secara langsung, dan 10 ribu orang mengikutinya secara daring.

Riyan

The post FAI Ingin Pemerintah Optimalkan Pembangunan Fasilitas Ramah Anak appeared first on SuaraBaru.id.

Keduanya, selaku Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK, dinilai kompak bekerja sama menurunkan angka stunting. Kolaborasi yang baik antara keduanya, telah membuahkan hasil yang signifikan.

Di akhir masa jabatannya, angka stunting di Jateng turun drastis hingga 51 persen. Pada 2018, angka stunting di Jateng tercatat sebesar 24,4 persen. Pada 2022, angka stunting di Jateng tinggal 11,9 persen. Capaian inilah yang membuat keduanya mendapatkan penghargaan.

BACA JUGA: 51 Peserta Audisi PB Djarum Melaju ke Tahap Karantina, Berikut Daftar Namanya

Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-30, yang digelar di Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023), Ganjar dan Atikoh menerima penghargaan dari BKKBN.

Gubernur berambut putih itu, mendapat penghargaan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, yakni Satya Lencana Wira Karya, yang diberikan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.

Sehari sebelumnya, Siti Atikoh juga mendapat penghargaan dari BKKBN. Ibu satu anak ini, dinilai berhasil memimpin TP PKK Jateng, dan aktif membina keluarga dan mendampingi para ibu, serta menurunkan stunting hingga tinggal 11,9 persen pada 2022, berdasarkan perhitungan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).

BACA JUGA: Bos KSP Giri Muria Group Dijatuhi Vonis 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 M

”Saya menyampaikan terima kasih, karena kerja dari kawan-kawan yang bagus, kompak, terstruktur dan sistematis, sehingga kita bisa menurunkan angka stunting yang bagus,” kata Ganjar.

Politisi yang khas dengan rambut putihnya itu menerangkan, ada banyak program yang dilakukan, untuk menangani stunting di Jateng. Di antaranya, program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng).

”Itu program perhatian pada ibu hamil, memeriksakan sejak awal kehamilan, memberikan asupan gizi, kontrol terus menerus, sampai melahirkan. Setelah lahir, anak diberi ASI ekslusif, termasuk gizinya terus diperhatikan,” jelasnya.

BACA JUGA: Sinergitas TNI-Polri Wonogiri Membantu Korban Gempa Bumi

Ditambahkan dia, penanganan stunting tidak bisa dilakukan pemerintah semata. Oleh karenanya, Gubernur Jateng dua periode itu menyampaikan apresiasinya pada semua pihak, yang telah membantu.

”Saya ucapkan terima kasih, karena adanya keterlibatan swasta, BUMN dan BUMD. Jadi semuanya terlibat. Ini sebuah gotong royong yang cukup bagus, dan akan terus kita genjot, agar target penurunan tercapai. Menurut saya, itu tidak akan sulit,” pungkasnya.

Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah lain juga mendapatkan penghargaan dalam acara itu. Untuk Provinsi Jateng, sejumlah bupati/wali kota juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

Di antaranya Bupati Banyumas, Bupati Klaten dan Bupati Grobogan. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, juga mendapat penghargaan dalam acara ini.

Riyan

The post Angka Stunting di Jateng Masih 11,9%, Ganjar dan Atikoh Diberi Penghargaan BKKBN appeared first on SuaraBaru.id.

Imbauan itu seperti yang disampaikan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi. Dia menyatakan, agar masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak terprovokasi dan tetap tenang dalam menanggapi kasus yang terjadi di Kantor MUI Pusat itu.

”Tetaplah jaga kondusivitas kehidupan masyarakat, dalam konteks berbangsa dan bernegara,” tutur Masduki, dalam keterangan persnya di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No 2, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023) sore.

BACA JUGA: Kota Semarang Harus Makin Ramah Anak dan Orang Tua

Lebih lanjut dijelaskan, terkait penanganan kasus penembakan ini, Wapres menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, khususnya pihak kepolisian.

”Kepada seluruh pihak yang berwenang, Wapres menginstruksikan agar mengusut tuntas kasus ini secara cepat dan terang benderang, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” imbuhnya.

Wapres pun menyesalkan terjadinya kejadian ini. Pasalnya, tindakan tidak bertanggungjawab ini, dapat membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya individu di sekitar lokasi kejadian.

BACA JUGA: Jateng Harus Punya Program Revolusioner di Bidang Pendidikan

”Apapun alasannya, tindakan brutal yang mengancam jiwa dan mengganggu ketertiban masyarakat, tidak dapat dibenarkan,” tutur Masduki.

Pada kesempatan yang sama, diungkapkan pula, Wapres berpesan kepada para ulama dan kader-kader MUI, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk tetap teguh menjalankan tugas-tugas dakwahnya, serta tidak takut dan tidak terpengaruh oleh berbagai hambatan dan ancaman seperti kejadian ini.

”Amar makruf nahi munkar, sebagai tugas utama kader-kader MUI, harus tetap dilaksanakan dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.

BACA JUGA: Semangat Kebhinekaan dan Nasionalisme ASN Pemprov Jateng Ikuti Upacara Hardiknas

Sebagai informasi, mengutip keterangan pers yang diberikan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto, pelaku penembakan adalah Mustopa, seorang pria berusia 60 tahun, yang berdomisili di Lampung.

Menurutnya, pelaku tewas usai melakukan aksi penembakan. ”Saat ini kondisinya sudah meninggal dunia,” ujar Karyoto kepada awak media.

Riyan

The post Kepolisian Terus Dalami Motif Aksi Penembakan di Kantor MUI appeared first on SuaraBaru.id.

Lokasi yang dicek Ma’ruf Amin adalah Desa Kangkung di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Di desa itu, Wapres mengaku senang, karena program penurunan kemiskinan ekstrem telah berjalan dan hasilnya sesuai harapan.

Hal itu terlihat, saat Ma’ruf yang didampingi istrinya, berdialog dengan Camat Mranggen, Wiwin Edi Widodo. Dalam kesempatan itu, Wiwin menerangkan kondisi kemiskinan ekstrem di kecamatan itu, cara intervensinya dan juga hasilnya seperti apa.

BACA JUGA: Kanwil Jateng Dorong Seluruh Lapas dan Rutan Daerah Memiliki Klinik Berizin

”Kami ini masuk sebagai salah satu daerah dengan kemiskinan ekstrem. Di wilayah kami, ada 1.698 kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem, termasuk di Desa Kangkung ini,” terang Wiwin.

Awalnya, kecamatan melakukan pendataan siapa saja warganya yang masuk kategori miskin ekstrem. Setelah itu, intervensi dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Nasional.

”Karena seperti pesan Pak Ganjar Pranowo, mengatasi kemiskinan itu harus dikeroyok bersama-sama. Dan Alhamdulillah, dengan semangat itu kemiskinan ekstrem turun drastis. Di Desa Kangkung ini saja, hanya tinggal 30 persen,” terangnya.

BACA JUGA: Tingkat Kunjungan Masyarakat di MPP Kota Semarang Rendah

Ma’ruf Amin penasaran intervensi apa yang dilakukan, sehingga kemiskinan bisa turun 70 persen. Wiwin menerangkan, pihaknya melakukan pemberdayaan UMKM, keterampilan, dan lainnnya, yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat.

”Selain itu, kami juga berikan akses permodalan dan bantuan pemasaran bagi warga, agar mereka bisa mandiri. Dan hasilnya luar biasa, karena bisa memberikan perubahan bagi ekonomi masyarkat,” terangnya.

Wapres sendiri terlihat puas mendengar penjelasan dari Wiwin. Dia pun terlihat mengacungkan jempol, sebagai tanda apresiasi atau tanda puas, karena program penurunan angka kemiskinan ekstrem bisa dijalankan dengan baik di Jateng.

BACA JUGA: Lunas PBB P2 Lebih Awal Perusahaan, Pemerintahan Desa dan Kecamatan di Grobogan Terima Penghargaan

Sementara itu, Ganjar Pranowo yang mendampingi kunjungan kerja Ma’ruf Amin menyatakan, pihaknya sangat serius dalam penanganan kemiskinan ekstrem di provinsi ini. Sejumlah program dari pusat maupun daerah digabungkan, agar progresnya bisa lebih cepat.

”Setiap minggu kami evaluasi. Beberapa daerah yang masuk kategori miskin ekstrem, kami dorong agar melakukan percepatan. Mereka kan dorong melakukan pendataan, berapa RTLH, jamban, air, listrik, akses pekerjaan atau difabilitas yang ada. Siapa yang sudah dapat bantuan, siapa yang belum, dan siapa yang harus dijamin negara tiap bulannya,” ungkap Ganjar.

Pendataan itu sudah berjalan 100 persen. Saat ini, intervensi juga sudah dilakukan, hanya tinggal percepatan. Dia berharap, penurunan angka kemiskinan ekstrem dapat terwujud dalam tiga bulan ke depan.

”Memang kendalanya ya sumber anggaran yang terbatas. Tapi kita tidak boleh putus asa, masih ada Baznas, CSR dan filantropfi, yang bisa kami optimalkan untuk melakukan percepatan. Kami genjot, agar program ini selesai sesuai target yang ditetapkan Wapres, yakni 2024,” pungkasnya.

Riyan

The post Wapres Terus Pantau Kemiskinan Ekstrem di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kunjungannya itu, Wapres berharap, target MPP ada di seluruh kabupaten/kota dapat terwujud. ”MPP kita target di tahun 2024 ada di seluruh kabupaten/kota. Ini semua dalam rangka percepatan,” kata Wapres.

Sebagai informasi, MPP Kota Semarang mulai beroperasi pada akhir 2022 lalu. Peresmian MPP Semarang dilakukan langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin, serentak dengan 25 MPP lainnya, pada 5 Desember 2022.

BACA JUGA: Lunas PBB P2 Lebih Awal Perusahaan, Pemerintahan Desa dan Kecamatan di Grobogan Terima Penghargaan

Sementara itu, Ganjar menyampaikan, ada temuan khusus yang dia dapati saat mendampingi Wapres. Yakni, tingkat kunjungan masyarakat di MPP Kota Semarang yang rendah.

”Sepinya ada dua indikator. Indikator pertama belum tersosialisasikan, indikator kedua memang masyarakat di Kota Semarang yang menggunakan jasa Mal Pelayanan Publik sudah paham betul tentang penggunaan digital,” ungkap Ganjar, usai Wapres Ma’ruf bertolak kembali ke Jakarta.

Disebutkan dia, jika keberadaan MPP di Kota Semarang tidak terlalu efisien, maka akan didorong perubahannya ke arah digitalisasi.

BACA JUGA: Polres Tegal Kota Sambangi Istana Yatim

”Kelak Kota Semarang akan jauh lebih cepat proses digitalisasinya. Sehingga semua bisa melihat dari peralatan dan gadget yang mereka miliki. Ini akan jauh lebih cepat,” tegas dia.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, kondisi ini sebenarnya sesuai dengan wacana MPP Digital, yang disampaikan KemenPAN-RB.

”Menpan pernah menyampaikan, proses berikutnya tidak hanya Mal Pelayanan Publik, tapi pasti digital, yang mesti diinternalisasi dalam sistem yang ada,” ujarnya.

Riyan

The post Tingkat Kunjungan Masyarakat di MPP Kota Semarang Rendah appeared first on SuaraBaru.id.

Ma’ruf Amin mengatakan, KDEKS Provinsi Jateng menjadi bagian dari 13 KDEKS yang sudah terbentuk di Indonesia. KDEKS mencerminkan komitmen untuk pengembangan ekonomi syariah di Jateng, yang mendukung Indonesia menjadi pusat produsen halal di dunia.

”Saat ini sudah terbentuk 13 KDEKS di seluruh Indonesia. Pengukuhan di Jateng paling baik. Saya lihat penampilannya luar biasa, dan semangat pengembangannya juga luar biasa,” ungkap Ma’ruf Amin.

BACA JUGA: Kembali Gelar Pasar Murah, Mbak Ita Berharap Warga Tak Menumpuk Sembako

Dia juga menyampaikan, dalam pengembangan kompetensi syariah, Jateng telah menjadi pioner dalam pelayanan kesehatan atau rumah sakit berkompetensi syariah. Setidaknya sudah ada dua rumah sakit yang menerapkan pelayanan syariah, yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Rumah Sakit PKU Muhamadiyah.

Terkait hal itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan pelayanan kesehatan atau rumah sakit dengan kompetensi syariah, di provinsi ini.

”Rumah Sakit Islam Sultan Agung ternyata yang pertama. Kami akan coba kembangkan,” kata Ganjar, usai mendampingi pengukuhan KDEKS dan pembukaan Jateng Halal Fair 2023, oleh Wapres Ma’ruf Amin, di Alun-Alun Masjid Agung Semarang, Senin (3/4/2023).

BACA JUGA: Gudang Kampus Politeknik AKBARA Solo Terbakar

Dalam kepengurusan KDEKS Provinsi Jateng, Ganjar di-dhapuk sebagai Ketua, dan Wagub Taj Yasin Maimoen sebagai Wakil Ketua. Selain itu, struktur kepengurusan juga sudah lengkap, sehingga Ganjar akan langsung menggenjot pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini.

”Kepengurusan sekarang sudah lengkap. Kami akan mulai serius mendaftar mana saja yang sudah siap,” ungkap Ganjar.

Sementara itu, dalam acara pengukuhan KDEKS Provinsi Jateng ini, juga digelar Jateng Halal Fair 2023. Dalam event itu, ada sekitar 50 stan UMKM produk halal dan berbasis syariah.

BACA JUGA: Ditemukan 10 Mayat Korban Pembunuhan di Banjarnegara

Jateng Halal Fair itu merupakan bagian dari Nasional Halal Fair, untuk memperluas bisnis ke komunitas masyarakat yang lebih luas.

”Event ini juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam produk jasa yang dikonsumsi,” imbuh Taj Yasin Maimoen, selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini.

Riyan

The post Wapres Puji Jateng yang Jadi Pioner Pelayanan Kesehatan Berkompetensi Syariah appeared first on SuaraBaru.id.