”Mencermati dampaknya yang memprihatinkan, sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang menyeluruh, terkait praktik pinjaman online (pinjol), yang banyak ditawarkan saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi daring bertema ‘Pinjol Solusi atau Masalah?’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (4/10/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan R Wijaya Kusumawardhana ST MMIB (Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI).

BACA JUGA: Ini Dia Pemimpin yang Peduli Kebudayaan Indonesia

Lalu ada pula Sarjito SE SH MBA MKn (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan RI) dan Dr Y Ambeg Paramarta SH MSi (Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham RI) sebagai narasumber.

Selain itu juga, hadir Drs Y Jacki Uly MH (Anggota Komisi III DPR RI) dan Sudaryatmo (Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terkait pinjol, harus segera diatasi dengan menerapkan tata kelola yang baik, dalam praktik peminjaman uang secara online di masyarakat.

BACA JUGA: Hebat, Desa Tempur Raih Sertifikat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, banyak masyarakat terjebak meminjam pada perusahaan pinjol ilegal, yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kasus yang melibatkan pinjol pun merebak, dengan berbagai dampaknya.

Kondisi itu, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, diperparah dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Akibatnya, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, debitur pinjol mudah terjebak jeratan utang, hingga tidak mampu membayar cicilan, yang berujung pada terganggunya ekonomi dan sosial keluarga.

BACA JUGA: Sekdes Asemrudung Dipecat, Nyatakan Keberatan kepada Camat Geyer

Diungkapkan dia, kondisi itu harus segera diatasi, mengingat potensi meluasnya dampak sosial dan ekonomi terhadap keluarga, berpotensi mengganggu proses pembangunan sumber daya manusia Nasional yang tangguh di masa depan.

Sedangkan R Wijaya Kusumawardhana mengungkapkan, pihak Kemenkominfo saat ini sedang gencar memberantas situs-situs terkait judi online, pinjol dan pornografi dari dunia digital.

Dampak dari situs ilegal itu, ujar Wijaya, tidak hanya menyasar pada orang dewasa saja, tetapi sudah mulai menyasar anak-anak dan kalangan generasi muda.

BACA JUGA: Remaja 14 Tahun Bacok Pengatur Buka-Tutup Jalan di Penawangan

Disebutkan dia, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 215,6 juta orang, dengan 43,6 persennya melakukan transaksi secara online, atau rata-rata tiga kali sebulan.

Nilai transaksi digital pada 2022 di Indonesia, ujar dia, tercatat senilai 266 miliar dolar AS, dan diproyeksikan pada 2025 diperkirakan mencapai 421 miliar dolar AS.

”Semakin besarnya transaksi online, membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun yang jadi masalah adalah, pinjol yang ilegal,” imbuhnya.

BACA JUGA: Talk Show dan Pembuatan Batik Ecoprint di SMP Muhammadiyah Keling

Terpenting, tegas Wijaya, adalah penguatan literasi keuangan masyarakat dalam upaya menghindari diri dari pinjaman online ilegal.

Sementara itu, Sarjito menegaskan, awal mula hadirnya pinjol adalah untuk mendorong inklusi keuangan terhadap masyarakat Indonesia, yang belum memiliki akses ke bank, agar lebih produktif.

Masyarakat Indonesia, tambah dia, seharusnya hanya memilih pinjol yang berizin dari OJK, yang saat ini jumlahnya 101 situs.

BACA JUGA: SMP Muhammadiyah Keling Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW., Siti Nurhidayah: Perkuat Karakter Nabi pada Siswa

Disebutkannya, OJK punya cara dan regulasi yang melindungi konsumen pinjol, dan dilayani dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Bila pinjam pada pinjol resmi, hanya mempersyaratkan data wajah lewat kamera, share lokasi dan microphone untuk suara. ”Tidak diperbolehkan meminta phone book. Bila ada yang meminta, laporkan ke saya,” tegasnya.

Selain itu, pada pinjol resmi denda maksimal bila peminjam tidak mampu membayar adalah 100 persen pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan juga menyediakan hotline pengaduan di nomor telepon 157, jika menghadapi masalah terkait pinjol.

Riyan

The post Literasi Keuangan Masyarakat Harus Jadi Kepedulian Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

“Perhatian pada infrastruktur sebagai program utama yang menjangkau beberapa bidang prioritas, mesti berimbang dengan sektor lainnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema ‘Postur RAPBN 2024 dan Visi Indonesia Menuju 2045’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (27/9/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan Elan Satriawan MEc PhD (Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI).

BACA JUGA: Dirut BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Nelayan yang Meninggal

Ada pula Wahyu Utomo SSos MSi (Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal/BKF, Kementerian Keuangan RI) dan Vid Adrison SE MA PhD (Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB, Universitas Indonesia) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Fauzi H Amro MSi (Anggota Komisi XI DPR RI) dan Dr Ni Made Sukartini SE MSi MIDEC (Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sejatinya pemerintah telah menetapkan penguatan dukungan pendanaan pada bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan, dengan perkiraan pemulihan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2023 masih tertahan.

BACA JUGA: Berkunjung Museum Kartini, Makin Mendalami Kiprah Pejuang Emansipasi Perempuan

Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, di tengah tantangan global itu, Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi, agar sumber daya manusia Indonesia bisa produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, bila APBN 2024 tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen transformasi sejumlah sektor, dikhawatirkan sejumlah target pembangunan sulit tercapai.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menyampaikan, postur APBN 2024 mampu membangkitkan sejumlah potensi yang dimiliki bangsa ini, untuk mendorong pertumbuhan sejumlah sektor prioritas pembangunan, agar Visi Indonesia Emas 2045 bisa diwujudkan.

BACA JUGA: Soto Kemiri Pati, Berkuah Santan dengan Kelezatan Khas

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN/BKF, Kementerian Keuangan RI, Wahyu Utomo mengungkapkan, kebijakan fiskal harus bisa merealisasikan olah pikir menjadi olah rasa, sehingga angka-angka pada APBN 2024 harus bermakna terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi, dan menjawab sejumlah tantangan.

Menurut Wahyu, APBN itu adalah instrumen untuk mendukung berbagai agenda pembangunan. Sehingga APBN 2024 harus mampu meredam ketidakpastian, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Persyaratannya, ujar Wahyu, APBN 2024 harus sehat, sehingga baik fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dapat dijalankan dengan baik. “Kebijakan fiskal harus diselaraskan dengan siklus perekonomian, agar tidak terjadi overheating,” tegas Wahyu.

BACA JUGA: USM dan Binus Jalin Kerja Sama di Bidang Publikasi Artikel Jurnal

Dijelaskan juga, empat tantangan utama yang dihadapi APBN 2024 adalah tensi geopolitik yang belum reda, perubahan iklim, potensi terulangnya pandemi dan digitalisasi.

Diakuinya, Indonesia berpengalaman dalam menghadapi sejumlah tantangan itu. Terbukti, di masa pandemi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global.

Berdasarkan catatannya, sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 3.492,8 triliun untuk anggaran pendidikan, dalam upaya mewujudkan SDM unggul.

BACA JUGA: DPR RI Rencanakan Pertemuan Spesifik Soal Tambak, Datang AR: Mengapa Warga Karimunjawa Tak Diundang?

Pada rentang waktu yang sama, jelas Wahyu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 2. 736,8 triliun untuk program perlindungan sosial untuk kesejahteraan. Dengan alokasi anggaran itu, tingkat kemiskinan dapat ditekan dari 11,25 persen pada 2014, menjadi 9,36 persen pada 2023. “Pertumbuhan ekonomi harus diikuti peran kebijakan fiskal yang efektif,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Elan Satriawan berpendapat, pada 2024 adalah momen penting pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, karena waktunya menilai pelaksanaan dan pencapaian pembangunan, serta target-target tambahan, seperti stunting dan kemiskinan ekstrem.

Diakui Elan, secara teknis ada target-target pembangunan yang pencapaiannya sudah on the track, seperti antara lain tingkat kemiskinan ekstrem.

BACA JUGA: Ditreskrimsus Polda Jateng Ungkap Kasus Korupsi Pembelian Tanah, Satu Orang DPO

Pada Maret 2023, ungkap dia, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sudah 1,12 persen. Sehingga dia cukup optimistis, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen pada akhir 2024 bisa tercapai.

Namun untuk pencapaian target-target lain, bukan hal yang mudah dan penuh tantangan. Diakuinya, APBN 2024 cukup optimistis dari sisi belanja dan resources cukup besar daripada tahun lalu.

Untuk mewujudkan kesuksesan pembangunan tidak bisa dilihat dari besarnya anggaran semata, lebih penting dari itu adalah efektivitas realisasinya.

Riyan

The post APBN 2024 Diharapkan Bisa Jadi Instrumen Percepatan Pembangunan appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejumlah pelanggaran yang dilakukan wisatawan mancanegara di Bali, sudah mulai mengkhawatirkan. Sehingga harus mendapat perhatian dari semua pihak,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Dilema Meningkatkan Ekonomi dan Mengurangi Perilaku Negatif Turis Asing di Pulau Dewata’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/4/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Dosen Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan Ni Made Ayu Marthini (Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI).

BACA JUGA: Total DPS Kabupaten Kudus untuk Pemilu 2024 Capai 645.743 Pemilih

Lalu ada pula Sugito ST CCNA (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai), dan Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia/GIPI) Bali, sebagai narasumber.

Selain itu hadir juga Prof Dr Drs I Putu Anom (Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana) dan Ni Luh Djelantik (pelaku usaha di Bali) sebagai penanggap.

Dalam diskusi itu, Lestari mendorong agar beragam masalah yang melibatkan wisatawan asing di Bali, harus segera diatasi secara bijak. Namun dengan tetap mengedepankan upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

BACA JUGA: Bansos Kapolri 2.000 Paket Sembako untuk Warga Jakarta Utara

Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, dibutuhkan sebuah tata kelola adaptif dan efektif, dalam penerapan kebijakan di sektor pariwisata. Hal ini untuk mengatasi tren buruk perilaku wisatawan di Pulau Dewata.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, sebagai tujuan wisata sangat dikenal di mancanegara, menjaga keaslian budaya lokal di Bali seperti menjaga Indonesia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, sebagai situs yang hidup, Bali mampu menunjukkan nilai-nilai luhur budaya, dalam bentuk peninggalan masa lalu dan tata cara hidup masyarakatnya. Inilah yang bisa meningkatkan daya tarik wisatawan yang mengunjunginya.

BACA JUGA: Pengajian di KB & TK Aisyiyah 13 Jepara, Ustaz Uher : Ibu Pendidik Pertama dan Utama

Sedangkan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Ni Made Ayu Marthini mengungkapkan, dengan dibukanya pembatasan kegiatan pascapandemi minat masyarakat mancanegara untuk berwisata ke Bali, sangat tinggi.

Sejumlah indikator sektor pariwisata secara Nasional, menurut Ni Made Ayu, menunjukkan peningkatan, sehingga target di masa datang juga ditingkatkan. Khusus Bali, tambahnya, pada 2022 menyumbangkan 53 persen dari total kedatangan wisatawan ke Indonesia.

Bali, ujar Ni Made Ayu, merupakan top of mind dari para traveler dunia, saat berencana berwisata ke Indonesia.

BACA JUGA: DPRD Kudus Mulai Gelar Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

The post Perlunya Antisipasi Perilaku Wisatawan Manca di Bali yang Mulai Mengkhawatirkan appeared first on SuaraBaru.id.

”Respon atas situasi terkini melalui strategi perekonomian 2023 sangat penting. Untuk mencapai pertumbuhan sesuai yang diperkirakan, diperlukan optimisme dalam menghadapi sejumlah tantangan,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema Prospek Ekonomi Indonesia 2023, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/1/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Dosen Universitas Pelita Harapan) ini, menghadirkan Dr Agustinus Prasetyantoko (Rektor Unika Atmajaya), David Sumual (Kepala Ekonom PT Bank Central Asia) dan Lukman Hakim (Senior Research Analyst PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk), sebagai narasumber.

BACA JUGA: Disbudpar Bakal Ajukan Tambahan Anggaran untuk Penataan PKL Colo

Selain itu, hadir pula Titis Nurdiana (Wakil Pemimpin Redaksi Kontan) dan Diyah Putriani MEc PhD (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, pandemi covid-19, krisis politik di Eropa Timur dan turbulensi geopolitik global patut menjadi pelajaran dalam menata perekonomian dalam negeri. Sinergi multisektor, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, patut diperkuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berdasarkan catatan Bank Indonesia perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 berkisar 4,5-5,3 persen, dengan prasyarat dukungan tingkat konsumsi masyarakat, berlanjutnya dukungan fiskal pemerintah, investasi, hingga kinerja ekspor yang tumbuh.

BACA JUGA: Dispensasi Tarif KMP Siginjai bagi Pegawai Puskesmas dan Petugas Penanganan Bencana

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, diperlukan optimisme dan konsistensi kerja serta kebijakan strategis untuk bebenah, demi meningkatkan ekonomi Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sedangkan Rektor Unika Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko, menyampaikan, kondisi data analisis ekonomi dan implementasinya sangat dinamis. Pada kondisi baru keluar dari pandemi, tambah dia, inflasi tinggi dinilai otoritas moneter, merupakan kondisi yang biasa.

Namun, ujarnya, ada variabel penting yang tidak diduga, seperti geopolitik yang mengakibatkan harga energi dan pangan naik drastis, sehingga mengakibatkan inflasi yang lebih permanen.

BACA JUGA: Warga Desa Menggelar Tasyakuran Jalan, Mengundang Bupati Pacitan

”Apa pun kebijakan yang diambil, akan mengarah pada kenaikan suku bunga yang cepat dan bernilai besar, secara signifikan. Dampaknya, akan terjadi koreksi pertumbuhan dengan terjadinya stagflasi dan potensi resesi. Seberapa panjang dan dalamnya masih sangat dinamis,” terang dia.

Disebutkan dia, kondisi itu akan lebih permanen, dan ekonomi global tidak akan sama seperti sebelumnya. Rezim efesiensi akan bergeser pada upaya agar resiliensi.

Menurut Agustinus, ada beberapa hal yang akan menekan pasar likuiditas Indonesia. Antara lain disebabkan nilai tukar mata uang yang cukup tinggi, di kisaran Rp 15 ribu per dollar AS, cadangan devisa terkuras untuk tekan dinamika pasar.

BACA JUGA: Alfiyah S.Sn, Guru Kreatif yang Ingin Jadikan Batik Semanis Gula

Meski begitu, tegasnya, sektor perdagangan kita diuntungkan, karena ada peningkatan demand komoditas. Sejumlah upaya seperti relokasi investasi dan hilirisasi, akan mendukung perekonomian Indonesia lebih resiliensi.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, David Sumual, mengungkapkan, komoditas akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Batubara masih jadi tumpuan pertumbuhan komoditas sepanjang 2022, dan neraca transaksi berjalan cukup besar berkisar 0,5-1,3 persen.

”Harga komoditas Indonesia sangat baik, tetapi hasil ekspornya belum maksimal. Bahkan akan ada aturan baru dari pemerintah, yang mengatur berapa lama eksportir memarkir dollarnya di dalam negeri, untuk memperkuat likuiditas di dalam negeri,” ujar dia.

BACA JUGA: Banjir Musiman Masih Ancam Warga Kecamatan Juwana

Ditambah lagi, tantangan ekonomi Cina yang melambat, akan mempengaruhi permintaan terhadap komoditas kita. Meski begitu, fundamental ekonomi Nasional cukup baik, sehingga bila di luar negeri berpotensi terancam resesi, di dalam negeri hanya terjadi perlambatan.

Pada 2023, menurut David, masih merupakan masa pemulihan ekonomi pascapandemi, sehingga wajar bila terjadi perlambatan. ”Mudah-mudahan angin yang datang ke Indonesia sepoi-sepoi saja, bukan badai ekonomi,” tukas David.

Riyan

The post Ketidakpastian Perekonomian Global Ancaman untuk Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

”Banyak tantangan terhadap kemajuan dunia pendidikan. Guru memiliki seperangkat tugas profesional untuk mendampingi para pelajar menemukan kemampuan terbaiknya, guna bertumbuh menuju masa depan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Transformasi Guru Berkualitas Pasca-Perhelatan Presidensi Indonesia Dalam G20’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/11/2022).

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Dosen Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan Prof Dr Nunuk Suryani MPd (Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI).

BACA JUGA: Sopir Ditetapkan Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di Nguntoronadi Wonogiri

Ada juga Prof Dr Unifah Rosyidi MPd (Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia), Dr Totok Bintoro MPd (Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Baedhowi AR (Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Moh Haerul Amri (Anggota Komisi X DPR RI) dan Ester Lince Napitupulu (Wartawan Kompas Bidang Pendidikan), sebagai penanggap.

Pada kesempatan itu, Lestari menyampaikan Selamat Hari Guru, yang diperingati 25 November, dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa itu, yang selama pandemi terus memberikan sumbangsih, mengabdi dengan tulus, terutama mereka yang berada di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

BACA JUGA: Perkenalkan KA Baru, KAI Tawarkan Tarif Promo Kereta Blambangan Ekspres

Para guru, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, hendaknya memiliki pemahaman kognitif tentang bagaimana siswa belajar dan mempersiapkan sisi emosional, untuk berhubungan dengan banyak siswa, yang ragam kebutuhannya tidak selalu terlihat.

”Masih banyak isu-isu dalam permasalahan pendidikan, bukan hanya substansi dari kurikulum, tapi dalam konteks penyiapan SDM, dan kesejahteraan guru,” jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, untuk mengatasi hal itu, semua pihak harus bekerja sama, melalui ragam kebijakan untuk mendorong peningkatan kompetensi guru, yang sangat menentukan bagi kualitas hasil belajar para peserta didik.

BACA JUGA: Tiga Rumah Kayu Ludes Terbakar di Tawangharjo, Diduga Korsleting Listrik

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Nunuk Suryani, menambahkan empat agenda utama yang diangkat Kemendikbudristek RI dalam rangkaian KTT G20 di Bali, yakni pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan pekerjaan pascacovid-19.

Menurut Nunuk, empat agenda prioritas dalam Education Working Group Presidensi Indonesia G20 itu, tentu saja bermanfaat bagi masyarakat dunia dan bangsa Indonesia.

Negara-negara G20, ujar Nunuk, perlu bergotong-royong menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan, dan mendorong pemulihan pascapandemi.

BACA JUGA: Pencari Rumput Tewas di Saluran Irigasi Bendung Dumpil Ngaringan

”Kami memperkenalkan konsep gotong-royong, dan memperkuat kolaborasi untuk masa depan dunia pendidikan yang lebih baik,” tambah Nunuk.

Salah satu implementasi untuk mewujudkan agenda itu, jelas Nunuk, adalah program pendidikan guru penggerak, yang diharapkan mampu menghidupkan semangat Ki Hajar Dewantara, untuk mendorong pengembangan pendidikan yang berkelanjutan, guna menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi.

Riyan

The post Guru Harus Temukan Kemampuan Terbaik Anak Didik appeared first on SuaraBaru.id.

”Kendati ekonomi Indonesia tahun 2022 diprediksi berbagai lembaga internasional tumbuh pada level antara 5,1-5,4 persen, namun aktivitas ekonomi dalam negeri perlu diperkuat, dengan mengoptimalkan setiap potensi ekonomi yang kita miliki,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.

Hal itu seperti yang disampaikan dia dalam sambutan tertulisnya, saat membuka diskusi daring bertema ‘Peluang Indonesia dalam Ketidakpastian Ekonomi Global’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/10).

BACA JUGA: SMKN Jateng hingga SMA Futuristik, Ini Terobosan Ganjar Majukan Pendidikan Daerah

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Dosen Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan Kiki Verico SE MRI PhD (Tenaga Ahli Menteri Keuangan RI-Staf Pengajar FEB UI), Shanti Shamdasani (CEO Strategic ASEAN International Advocacy & Consultancy/SAIAC).

Ada juga Dr Muhammad Chatib Basri SE MEc (Menteri Keuangan RI Periode 2013-2014) dan Prof Dr Rudi Purwono SE MSE (Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula David Sumual (Kepala Ekonom PT Bank Central Asia/BCA) dan Olivia Louise (Financial Expert CNBC Indonesia) sebagai penanggap.

BACA JUGA: Tim Pengumpulan Informasi BKC Tak Temukan Rokok Ilegal

Menurut Lestari, saat ini pertumbuhan ekonomi Nasional terus berlanjut, namun melambat di banyak negara.

Meski demikian, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kinerja ekonomi Indonesia saat ini relatif tumbuh kuat, dengan kinerja sektor eksternal Indonesia yang sangat positif, didukung neraca perdagangan yang melanjutkan tren surplus ekspor dan impor pada Agustus 2022.

Namun penanganan dampak krisis global ini tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan dalam negeri saja. Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, diperlukan kolaborasi dan sinergi antarnegara, baik dalam satu kawasan maupun antarkawasan.

BACA JUGA: Paparan Bupati Demak Diapresiasi Tim Asesor Kemenkominfo

Penanganan krisis, ujar Rerie, membutuhkan upaya berkelanjutan, agar sejumlah krisis lebih cepat terurai. Jika setiap masalah yang terurai bisa segera diatasi, Rerie sangat berharap, ekonomi Indonesia bisa segera bangkit, agar terhindar dari ancaman krisis yang lebih dalam lagi.

Sementara itu, CEO SAIAC, Shanti Shamdasani mengungkapkan, saat ini dunia dilanda krisis yang tidak bisa dihindari.

Selain perang Rusia dan Ukraina serta pandemi, yang harus diwaspadai juga faktor lain yang akan mempengaruhi krisis sebagai dampak ekonomi global, seperti digitalisasi pada sektor keuangan, yang membuat uang sulit sekali dipagari.

Bukan hanya gejolak perang di Rusia dan Ukraina, menurut Shanti, goncangan pada ekonomi Taiwan juga berpotensi menambah beban krisis terhadap ekonomi global, yang berdampak pada ekonomi negara-negara di Asia.

Riyan

The post Kebijakan Ekonomi yang Efektif Jawab Dampak Perekonomian Global appeared first on SuaraBaru.id.