blank
SANTUNAN - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo secara simbolis serahkan santunan kepada keluarga nelayan meninggal. (Foto: Sutrisno)
TEGAL (SUARABARU.ID) – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyapa pedagang, dan serahkan santunan nelayan meninggal Rp 70 juta di Pelabuhan TPI Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (27/9/ 2023).
“Saya datang ke pasar di TPI Tegalsari ini karena melihat kepesertaan disini sudah baik, walaupun belum semuanya. Namun, ini bisa dijadikan sebagai contoh kepada nelayan atau pedagang lainnya disekitar lokasi itu,” kata Anggoro kepada wartawan.
Dikatakan, bahwa moment ini adalah untuk mempererat hubungan dengan para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan para pekerja dari informal.
Kedatangan Anggoro Eko Cahyo juga berkesempatan untuk menyerahkan santunan sebesar Rp 70 juta secara simbolis kepada salah satu peserta yang baru 5 hari yang lalu mendaftarkan diri pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja.
“Dia merupakan seorang pekerja informal dari ABK Tegal. Jadi, almarhum itu sebelum berangkat ke laut sudah mendaftar sebagai peserta pada tanggal 21 Mei 2023 lalu, kemudian pada tanggal 26 kejadian bahwa pekerja tersebut meninggal dunia,” terangnya.
Dikatakan, bahwa ini merupakan contoh perlindungan yang diberikan negara yang memiliki manfaat kepada warga negaranya. “Hanya tantangannya adalah, kita terus mengedukasi akan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
“Jadi kedatangan kami, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Rina Sofiyya, Kadisnakerin Kota Tegal, R Heru Setyawan dan Kepala Pelabuhan Tegalsari, Tuti bisa juga meinspirasi pelabuhan maupun nelayan lainnya bahwa mereka itu tidak terlepas dari risiko dari kecelakaan kerja,” tandasnya.
Dia melanjutkan, dengan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka semua bisa bekerja dengan keras tanpa kecemasan.
Dia mengungkapkan, sebetulnya bukan hanya 5 hari saja peserta mendaftarkan diri pada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian meninggal hingga mendapatkan santunan, bahkan siapapun yang mendaftar dan sudah menjadi peserta, ketika terjadi risiko dihari itu hingga menyebabkan meninggal dunia, sudah tertanggung oleh pemerintah.
“Jadi, lagi-lagi ini wujud negara hadir untuk para pekerja di seluruh Indonesia. Akan sayang jika para pekerja itu tidak mendaftarkan diri pada program BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Dikesempatan itu, Anggoro mengungkapkan, bahwa secara nasional hingga saat ini pekerja informal yang sudah mendaftarkan diri pada program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 6 juta orang.
“Baru 6 juta, seperti nelayan, petani. Padahal kita tahu bahwa pekerja Indonesia itu total ada 100 juta dan 60 peresennya adalah sebagai pekerja informal. Baru 10 persen, dari mereka yang baru sadar akan perlindungan ini. Jadi ini kewajiban kita bersama untuk terus mengedukasi mereka,” terangnya.
Dia berharap, agar semua pekerja informal seperti nelayan, pedagang dan lain sebagainya untuk segera mendaftarkan diri pada program BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Kadisnakerin Kota Tegal, R Heru Setyawan menambahkan, bahwa untuk Kota Tegal sendiri sedang memiliki program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan atau Mas Dedi Memang Jantan.
“Memang endingnya yang kita harapkan mereka masing-masing mempunyai kesadaran untuk melindungi diri mereka sendiri, karena pekerjaan apapun itu pasti memiliki risiko mengalami kecelakaan kerja yang bahkan sampai meninggal dunia,” ujarnya.
Namun, kata dia, pihaknya juga melihat para pekerja rentan yang kesehariannya saja dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, makanya pemerintah ikut mendorong dengan program Mas Dedi Memang Jantan itu.
“Dengan seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK kita minta untuk setidaknya 1 PNS/PPPK itu bisa melindungi pekerja rentan untuk 6 bulan. Selain itu, kita juga bergerilya kepada perusahaan di Kota Tegal barang kali ada CSR yang bisa membantu mereka pada program itu,” jelasnya.
Sutrisno