KUDUS (SUARABARU.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Rabu (5/4) mulai menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas evaluasi pencapaiannya dalam penyerapan anggaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022.
Pembahasan dilakukan oleh masing-masing Komisi DPRD bersama pimpinan OPD terkait sesuai bidang tugas dan tupoksinya masing-masing.
Salah satu rakor yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah Komisi A yang memiliki bidang tugas di bidang Hukum dan Pemerintahan.Secara khusus, Komisi A mengundang sejumlah pimpinan OPD diantartanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus.
Ketua Komisi A DPRD Kudus Rinduwan menyatakan rapat kali ini digelar sebagai tindak lanjut LKPJ dari rapat Paripurna bersama Bupati Kudus HM Hartopo beberapa waktu lalu.
“Kami undang OPD terkait untuk menyampaikan LKPJ nya secara langsung dan lebih mendetail dan evaluasi berikut saran untuk kedepannya dan meminimalisir kesalahan pada tahun sebelumnya,” ujarnya
Berdasarkan hasil rapat kerja, keempat perangkat daerah tersebut rata-rata menyelesaikan program-program kegiatan mereka di atas 85 persen pada tahun 2022 kemarin.
“Ini adalah satu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kudus. Hanya memang terdapat beberapa hambatan dengan anggaran yang sangat terbatas menjadi kendala,” paparnya
Pihaknya mengapresiasi kepada OPD terkait karena telah memaksimalkan tupoksinya masing-masing sehingga visi misi Kabupaten Kudus dapat diraih dengan seksama. “Pada prinsipnya saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh dinas dan pemerintah juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik,” tambahnya
Capaian program kerja oleh keempat OPD tersebut disebutnya sudah cukup baik dan berencana melaksanakan rapat evaluasi LKPJ selama empat hari ke depan. “Tadi disampaikan bahwa pencapaian penyerapan anggaran LKPJ oleh OPD yaitu Dukcapil sebesar 93,33%, Satpol PP sebesar 90,53%, BKPSDM sebesar 87,50% dan Dinas PMD sebesar 85%,” Katanya
Rinduwan menyebut meskipun pencapaian mereka diatas 85%, mereka tetap didorong untuk bisa mencapai 95% pada tahun ini dan tahun berikutnya.
“Target 100% itu sulit, kita harus realistis karena pasti akan ada kendala, tapi kita targetkan agar mereka juga berusaha untuk meningkatkan serapan anggaran secara maksimal kedepannya,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi B, Anis Hidayat. Dalam pembahasan LKPJ, pihaknya mengundang beberapa OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan UKM, maupun dinas-dinas lain yang menjadi mitra kerjanya.
“Pembahasan kami fokuskan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bekal untuk pelaksanaan program di tahun 2023 ini,”ujarnya.
Ads-Ali Bustomi
