Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam kegiatan diskusi kebangsaan yang diadakan Gerakan NKRI Sehat, di Semarang, Jumat (10/11/2023). Selain Prof Arief, hadir pula Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, yang tampil sebagai salah satu pembicara.

Menurut Prof Arief, Indonesia merupakan sebuah negara “ajaib”, yang diciptakan Tuhan dengan seluruh pernik-perniknya. Beragam suku, bahasa, agama dan budaya, tak menjadikan bangsa ini terpecah.

BACA JUGA: Seminar Nasional Antiradikalisme di USM, Prof. Sudharto: Keragaman dan Kebhinnekaan Jadi Kekuatan Bangsa Indonesia

”Kenapa saya mengatakan begitu, karena dengan banyaknya suku, bahasa, agama dan budaya, tetapi kita masih bisa terikat dengan baik, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila,” kata dia dalam kegiatan diskusi itu.

Dicontohkannya, banyak negara-negara lain di dunia, seperti Yugoslavia atau Russia, yang hanya ada satu suku dan satu agama mayoritas, tetapi terjadi perpecahan. Namun sebaliknya, di Indonesia dengan banyak suku dan agama, tetapi masih bisa bersatu.

”Ini menjadi tugas kita bersama, untuk merawat Impossible country ini, menuju pada tujuan masyarakat adil dan makmur, yang diikat dengan ideologi Pancasila,” tegas Prof Arief.

BACA JUGA: Turnamen Nasional Wing Chun 2023 Resmi Dibuka, Yaqut: Tunjukan Sportivitas

Sementara itu, Romo Benny, sapaan akrab Antonius Benny Susetyo menyampaikan, perlunya pendidikan berpikir kritis pada masyarakat, agar demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, bisa terwujud.

”Bukan hanya sekadar dihafalkan. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, itulah nilai-nilai Pancasila. Semua itu, menjadi inti demokrasi Indonesia,” tuturnya, pada peserta diskusi yang dihadiri sejumlah akademisi, budayawan dan wartawan ini.

Romo Benny pun menyoroti isu-isu yang menerpa, jelang penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Dia menuturkan, masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi, jika melihat ada penyimpangan dalam penegakkan norma hukum.

BACA JUGA: Virosa dan Cor-Edu SMPN 1 Jepara Raih Medali Perak dan Perunggu dalam OPSI 2023 Tingkat Nasional

”Jangan lagi diam saat diintervensi pemerintah ataupun pasar. Hukum itu tidak bisa dikendalikan di luar norma etis. Karena pelanggaran etis itu cacat moral, artinya nilai Pancasila diabaikan,” tegasnya.

Pakar komunikasi politik ini pun menyerukan, agar selalu waspada dan peduli dengan keadaan bangsa dan negara. Dia juga mengingatkan, saat Pemilu 2024 nanti, agar memilih mereka yang menunjukkan Pancasila sebagai “rasa” dalam hidup mereka.

”Pilih pemimpin yang bisa menjaga kestabilan, persatuan, dan humanis, yang punya Pancasila dalam semua tindakannya. Pemilu harus jujur dan adil, semua harus menjadi kritis, untuk memilih pemimpin yang memang paling baik,” pesan Romo Benny.

Riyan

The post Indonesia Jadi ‘Impossible Country’ yang Diikat dengan Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam forum Seminar Kebangsaan GKI Samanhudi, dengan tema ‘Menjadi Pemilih yang Kritis’, Minggu (13/8/2023). Dalam kesempatan itu Benny mengungkapkan, tahun ini dipenuhi suasana “pertarungan” dalam menyambut Pemilu pada 2024.

Hadir dalam acara itu, Sekretaris I Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah (BPMSW) GKI Sinode Wilayah (Sinwil) Jawa Barat Darwin Darmawan, dan dimoderasi Linda Tjindra (Ketua Ayo Nyoblos 2024 Gerakan Kebangsaan Indonesia).

BACA JUGA: Semua Agama di Bumi Mengajarkan Kasih Sayang

”Isu SARA dimunculkan, memori kebanggaan masa lalu juga ditampilkan. Padahal bisa kita lihat, apakah calon itu berani mengatasi radikalisme, terorisme, dan permasalahan kesejahteraan hidup,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, masyarakat wajib mempertahankan Pancasila. Calon pemimpin yang dicari, harus yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Karena itu ukuran untuk tahu kelayakkannya menjadi pemimpin.

”Dia harus bisa mengayomi, bukannya ada dibalik atau pernah menjadi tokoh radikalisme, terorisme dan permasalahan kesejahteraan hidup,” imbuh pakar komunikasi politik ini.

BACA JUGA: Lebih Hemat Pakai Kendaraan Listrik, Masyarakat Nikmati Beragam Kemudahan

Benny juga menyoroti generasi muda, yang menurut KPU RI, ada kurang lebih 52 persen dari seluruh pemilih. ”Anak-anak muda tidak mau dianggap remeh, karena mereka sadar politik, dan mereka mendapatkan informasi. Mereka kritis,” lanjutnya.

Menurut Romo Benny, sapaan akrabnya, Pancasila harus dipertahankan. Pemimpin yang dipilih harus memiliki Pancasila sebagai habituasi bangsa. Jangan sampai terpesona dengan kekilauan, dan pemilih harus kritis.

Kepada komunitas masyarakat gereja, dia juga mengharapkan, agar diajarkan berpikir kritis. ”Kita harus punya logos, pengetahuan, rekam jejak, prestasi, dan punya komitmen bangun kesejahteraan rakyat,” terangnya.

BACA JUGA: Pasca Rusak Akibat Porprov Pj . Bupati Pastikan SGBK Siap untuk Laga Persijap di Kompetisi Liga 2

Disebutkan pula, mereka harus punya ethos atau semangat untuk memberikan pendidikan kepada warganya. komunitas harus punya pathos, empati, kepekaan dan rasa terhadap lingkungan.

”Kalau ketiganya bisa komunitas kerjakan, pendidikan kritis dan nalar berpikir di lingkungan akan muncul,” imbuhnya.

Diapun kemudian menutup paparannya dengan sebuah seruan, bahwa Pemilu bukan mencari pemimpin yang terbaik, tetapi mencegah yang jahat untuk berkuasa. Mencari pemimpin yang dosanya paling kecil. Pemimpin tanpa dosa itu utopis, maka carilah yang paling kecil dosanya.

BACA JUGA: Kades Jogonegoro, Mertoyudan, Terjun Langsung Bekali Linmas

Sementara itu, Darwin Darmawan menambahkan, Pemilu sebenarnya merupakan wujud kedaulatan rakyat yang paling nyata di kehidupan bermasyarakat.

”Pemilu itu wujud paling kelihatan dari kedaulatan rakyat. Bagaimana rakyat bisa berdaulat dan mengelola negeri ini lewat Pemilu,” tutur dia.

Riyan

The post Pemilu Tak Mencari Pemimpin Terbaik, tapi Mencegah yang Jahat Berkuasa appeared first on SuaraBaru.id.

Kerja sama yang dimaksud yakni, antar-parpol yang sifatnya tidak pragmatisme, melainkan berdasarkan visi indonsesia merdeka, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kerja sama antar-parpol itu, diharapkan memberikan signal mengenai kestabilan politik.

”Politik yang stabil itu akhirnya menentukan masa depan Indonesia, untuk membangun satu keadaban politik dan ekonomi. Kerja sama politik menjadi sangat efektif, kalau masing-masing parpol meninggalkan ego sektoralnya. Politik harus dimaknai kembali sebagai pelayan, bukan politik sekadar “saya mendapat apa”,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/8/2023).

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri Melakukan Silaturahmi ke Padepokan Silat

Benny, yang juga seorang budayawan itu menuturkan, kerja sama parpol seharusnya dilandasi oleh visi yang membangun Indonesia masa depan, di tengah-tengah era global, geopolitik, dan geostrategi, dimana masing-masing negara mempertahankan kebutuhan secara nyata bagi kelangsungan kehidupan suatu negara.

”Maka dibutuhkan suatu visi untuk membangun peradaban demokrasi Indonesia, yang harusnya bersendikan pada nilai-nilai Pancasila menjadi filsafat, menjadi filsuf berbangsa, dan bernegara,” tuturnya.

Pakar Komunikasi Politik itu menambahkan, dibutuhkan gotong royong dalam menciptakan kestabilan politik, dan pembangunan masa depan suatu peradaban bangsa.

BACA JUGA: Tas Unik Kreasi Moh Ichwan Bisa Dipesan Sesuai Keinginan

”Karena dengan spirit gotong royong itu, masa depan bangsa ini akan mampu menjadi negara modern. Visi Indonesia merdeka itu, digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi tanggung jawab semua parpol,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan juga, Indonesia akan berperan di dunia internasional, jika Indonesia mampu menjadi negara yang memiliki kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan kepribadian serta budayanya.

”Maka pentingnya kerja sama parpol untuk membangun peradaban Indonesia ke depan, dan harus memiliki agenda yang jelas, bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat,” lugasnya.

BACA JUGA: Bupati Grobogan Ambil Api Obor Porprov Jateng dari Api Abadi Mrapen

Benny menegaskan, saatnya nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam tindakan nyata. Pancasila menjadi ideologi kerja dan ideologi yang hidup di masyarakat. Hal ini dikarenakan, Indonesia memiliki modal ekonomi, budaya, dan sosial serta modal simbolik.

”Maka Pancasila yang menyatukan bangsa ini dengan keragaman budaya, yang terdiri dari 714 suku bangsa, etnis serta ratusan agama. Baik itu agama resmi maupun agama yang lama hidup di Indonesia, dan itu dijamin dalam konstitusi,” ucapnya.

Benny menyebutkan, dalam merajut Indonesia masa depan, tidak bisa lepas dari Generasi X dan Z, yang jumlahnya hampir 100 juta lebih, dan memiliki sebuah kesadaran dan spirit baru.

”Mereka ini adalah anak-anak muda yang kreatif, inovatif serta anak-anak muda yang mampu berkreasi. Tinggal bagaimana kita merangkul potensi anak-anak muda ini, untuk mampu menyejahterakan masyarakat indonesia,” tukasnya.

Riyan

The post Kerja Sama Parpol Harus Berdasarkan Visi Indonesia Merdeka dan Nilai-nilai Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, anggota Paskibraka ini telah melalui seleksi ketat, hingga terpilih yang terbaik dari yang paling baik, dengan melibatkan para stakeholders pusat maupun daerah.

Karena hal inilah, anggota Paskibraka yang terpilih, hendaknya dapat terus berperan aktif menjadi contoh nyata pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam era media sosial dan digital, seperti sekarang ini.

BACA JUGA: Satlantas Polres Grobogan Gelar Police Goes to School, Tekan Kecelakaan di Kalangan Pelajar

Benny menyatakan hal seperti itu di acara ‘Pembinaan Ideologi Pancasila’, dalam rangka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan, bagi anggota Paskibraka Nasional Tahun 2023, yang diselenggarakan BPIP, Senin (31/7/2023), di Aula Sarbini, Taman Bunga Wiladatika, Depok, Jawa Barat.

Pakar komunikasi itu mengungkapkan, para pemuda dan pemudi yang terpilih sebagai anggota Paskibraka, harus dapat menjadikan Pancasila sebagai habituasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan negara.

”Para anggota Paskibraka ini harus dapat menjadikan Pancasila sebagai Gugus Insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan berlaku. Hal ini perlu dilakukan, karena mereka dipandang oleh masyarakat, khususnya kaum muda, sebagai figur yang bisa dibanggakan sekaligus menjadi contoh, bagaimana seharusnya kaum muda mengisi masa depannya,” kata dia.

BACA JUGA: Kyai Darodji dan Prof Abdul Djamil Dianugerahi Budai Award Oleh Unissula

Dalam acara yang diselenggarakan Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP ini, Benny juga menyampaikan, dalam era digital, internet dan media sosial memiliki nilai dan bagian yang luar biasa dalam kehidupan manusia.

Disebutkan dia, era digital yang tidak mengenal ruang dan waktu, membuat masyarakat tak sadar makin tergantung kepada internet.

”Masyarakat terjebak dalam Hyper Reality, yaitu realitas yang dilebih-lebihkan, akibat konten-konten yang disajikan para influencer dan konten kreator, yang menyajikan perilaku berlebihan terkait kemewahan, kesedihan, ataupun hal-hal yang menantang bahaya,” terang Benny.

BACA JUGA: Kios Sembako di Pasar Kedungjati Terbakar, 8 Karung Beras Hangus

Akibat dari hal itu, terjadi pergeseran nilai di masyarakat. Kini masyarakat lebih mementingkan kepopuleran, kuantitas mengenai berapa like, view dan share, yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan media sosial, yang cenderung mengedepankan sensasi, konten nirfaedah dan berita bohong.

Dijelaskannya, hal ini sejalan dengan perumpamaan Plato, tentang manusia yang masuk gua besar, gelap dan hanya bisa meraba raba. Kebenaran di era digital ini, cenderung mengedepankan persepsi, bukan kesadaran kritis dalam mengolah informasi.

Dia berharap, anggota Paskibraka hendaknya dapat selalu bijaksana dalam bermedia sosial, dengan menyaring konten yang kita punya dan dapatkan, sebelum membagikannya ke ruang publik.

Riyan

The post Anggota Paskibraka Jadi Garda Terdepan Pengaktualisasian Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, setelah pihaknya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Kota Semarang, untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, agar menjadi The Living and Working Ideology.

Bentuk sinergi BPIP dengan Pemprov dan Pemkot dalam membumikan Pancasila, dilakukan melalui penerapan buku Pancasila, yang disebutnya sebagai “Buku Babon”, untuk masuk dalam lingkungan pendidikan, mulai tingkat PAUD, SD hingga perguruan tinggi. Buku Pancasila bersama alat peraga itu sendiri, sudah disetujui Kemendikbud.

BACA JUGA: Dosen Jurusan THP USM Sosialisasikan Keamanan Pangan pada Pengolahan Daging di SMK Negeri 6 Kendal

”Sosialisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila harus masif dilakukan di tengah masyarakat, khususnya para anak didik di sekolah. Hal ini agar Pancasila dijadikan The Living and Working Ideology (ideologi hidup dan kerja),” kata Benny saat menyambangi Kantor PWI Jateng, Semarang, Rabu (14/6/2023) malam.

Kedatangan budayawan itu, disambut Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS dan jajaran, serta Ketua Dewan Kehormatan PWI Jateng Sri Mulyadi.

Dalam kesempatan itu, Benny menyampaikan hasil survei lembaga Setara Institute, di lima kota, yang menyebutkan, sebesar 83,3 persen siswa SMA yang menjadi responden penelitian menyatakan, Pancasila bukan ideologi permanen dan dapat diganti. Ada 35 persen dari mereka mengatakan, dibolehkan melakukan kekerasan untuk membela agama.

BACA JUGA: Job Fair UKSW Dibanjiri 800-an Pencari Kerja di Hari Pertama

Realitas itu terjadi, diduga akibat selama 23 tahun generasi muda mengalami distorsi sejarah Pancasila. Hal itu karena, mata ajar ini ditiadakan dari bangku sekolah.

Ujungnya, para siswa menjadi cenderung permisif terhadap hal hal yang sebenarnya bertentangan dengan Pancasila.

”Padahal Bung Karno dalam memformulasikan Pancasila, sudah mengikutkan agama, adat dan budaya, yang sudah menjadi dasar berkehidupan bangsa Indonesia. Sesuai sila ketiga dan kelima, Pancasila itu mempersatukan dan menyejahterakan bersama,” tegas Stafsus lembaga yang dikepalai Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD itu.

BACA JUGA: Hadapi Pemilu 2024 Pangdam IV/Diponegoro Tekankan Jajarannya Junjung Tinggi Netralitas 

Benny sangat berharap, PWI dan media turut menggaungkan dan menginformasikan buku bahan ajar pendidikan Pancasila kepada masyarakat. Buku yang sudah masuk kurikulum pendidikan Nasional ini, merupakan tindak lanjut atas lahirnya PP No 4 tahun 2022, yang mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam pendidikan Nasional. Pola pengajaran Pancasila ini terdiri dari 70 persen materi praktik, dan 30 persen teori.

Hal itu bertujuan, untuk kembali menghasilkan peserta didik berkarakter Pancasila, dan tidak hanya sebatas teori atau retorika. Pengajaran Pancasila harus benar-benar dilaksanakan secara praktis dan efektif, dalam kehidupan sehari hari.

Materi bahan ajar yang terdiri dari 15 buku Pendidikan Pancasila dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi ini, diapresiasi Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

BACA JUGA: Polres Klaten Laksanakan Apel Doa Lintas Agama

”Buku-buku itu akan djgunakan oleh 55 juta siswa dan 3,5 juta guru. BPIP juga akan membuat materi lanjutan, yang nantinya akan digunakan sejumlah intansi terkait, seperti MPR, Kemendikbudristek, BRIN, Lemhanas, dan Pertinasia (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia),” ungkap Nadiem.

Sementara itu, Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS, menyambut baik inisiasi BPIP, untuk mengajak bersama-sama menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, di kalangan peserta didik.

Dia bahkan menyarankan, agar sosialisasi ini lebih efektif dan terstruktur, perlu dibuat Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan BPIP, pakar/pengamat, unsur dinas pendidikan, dan perwakilan pemprov dan pemkot.

”Usulan kami, perlu adanya FGD dengan mengundang media, BPIP, pakar pendidikan, pengamat, unsur pemerintah, untuk ikut merumuskan desain sosialisasi, agar lebih efektif dan mengena,” ujar Amir yang juga seorang dosen jurnalistik dan penulis buku ini.

Riyan

The post Pancasila sebagai ‘The Living and Working Ideology ‘ Mulai Diterapkan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dikarenakan, ribuan manusia tak berdosa jadi korban para mafia, yang berkeliaran di tingkat desa. Mereka memberikan janji-janji manis, namun di balik itu mereka telah melukai kemanusiaan yang adil dan beradab.

”kita menjadi miris, karena jumlah korban yang terus meningkat itu, seharusnya segera dihentikan. Presiden Joko Widodo sudah menegaskan perang terhadap mafia buruh migran, atau terhadap mereka yang menempatkan secara ilegal,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6/2023).

BACA JUGA: Siswa MA NU Nahdlatul Fata Dibekali Keterampilan Pemotongan Hewan Qurban

Menurut dia, perang itu harus dimulai, dengan memutuskan tali temali proses penyeludupan para buruh migran yang ilegal. Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu optimistis, di bawah komando Kepala Kepolisian Negara RI, Jenderal (Pol) Listyo Sigit, para mafia perdagangan manusia akan dibasmi.

”Banyak aktor-aktor itu sulit disentuh hukum. Karena mereka punya backing oknum dari mulai aparat desa, pemerintahan, imigrasi. Bahkan ada oknum-oknum pejabat yang melindungi mereka,” ujarnya.

Diungkapkan dia, perlunya political will dari semua pihak, untuk dapat bersepakat dengan negara, dan berani membongkar sindikat perdagangan manusia.

BACA JUGA: Sekarang, Mengurus Akta Kelahiran Cukup di Desa

”Maka tidak bisa lagi kalau kita tidak mencoba memutus tali rantai kejahatan kemanusiaan ini. Karena kejahatan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan inilah keberjalinan Soekarno sejak dulu,” tutur Benny.

Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sendiri, pada Selasa (6/6/2023) lalu, telah membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO, di bawah koordinasi Badan Reserse Kriminal Polri. Satgas TPPO itu kini sedang memburu lima sindikat perdagangan orang.

Kapolri menekankan, jajaran yang gagal mengungkap kasus perdagangan orang di wilayahnya, akan menghadapi konsekuensi serius, yakni dicopot dari jabatan atau akan diproses secara hukum.

”Jajaran kepolisian yang tidak dapat mengungkap kasus TPPO di wilayahnya, akan menghadapi konsekuensi serius. Mereka akan diproses hukum dan dicopot dari jabatannya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana ini,” ucap Kapolri, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/6/2023).

Riyan

The post Segera Putuskan Tali Temali Proses Penyeludupan Buruh Migran Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.

Sekolah tinggi ini juga senantiasa melakukan Pembumian Pancasila, dan melestarikan nilai-nilai Luhur yang dicetuskan Bapak Bangsa, Soekarno, kepada segenap lapisan Masyarakat.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat menjadi salah satu pembicara pada acara seminar bertema ‘Pancasila dan Tantangan Radikalisme’, yang digelar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno, di Sekolah Tinggi Pawiyatan Agung Pancasilacitta, Malang, Selasa (6/6/2023).

BACA JUGA: Dompet Dhuafa Jawa Tengah Pastikan DD Farm Siap Sokong Idul Adha 1444H

Romo Benny, panggilan akrab Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dikepalai Profesor Yudian Wahyudi itu menyatakan, nilai-nilai Pancasila digali oleh para Founding Fathers, dari budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan nenek Moyang.

”Nilai-nilai itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia yang tidak mengenal egoisme, serta mampu dan mau menerima perbedaan, di mana berbagai identitas hidup berdampingan dan menghormati perbedaan, serta selalu menjaga kedamaian,” kata dia.

Menurut dia, pada era digital manusia menjadi satu dimensi, dan menjadi tidak kritis, hingga menjadikan teknologi menjadi alat penghancur kemanusiaan melalui egoisme, eksklusivisme dan ekstrimisme yang memenuhi ruang publik, sehingga persatuan dan kesatuan menjadi terancam.

BACA JUGA: Semen Gresik Bantu Rp 215 Juta untuk Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di 7 Desa

Diungkapkannya, hal ini terbukti dari survei terbaru Setara Institute kepada Siswa SMU yang menyatakan 83,3 persen responden menyatakan, Pancasila bukanlah ideologi permanen, dan dapat diganti. Dan 35 persen responden menyatakan, kekerasan atas nama agama adalah tindakan yang dibenarkan.

”Karenanya, kita sebagai Bangsa Indonesia harus selalu dapat menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan kekuatan kita, dengan menjadikan Pancasila sebagai living dan working ideologi, sebagai dasar berkehidupan, bermasyarakat serta berbangsa dan negara,” tegas Romo Benny.

Dia juga menyampaikan, bangsa Indonesia harus dapat menjadikan Pancasila sebagai gugus insting, sebagai dasar berpikir berbuat dan bertindak. Dan jika benar benar terlaksana, maka bangsa Indonesia akan senantiasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan, dengan selalu mencari titik temu dalam menghadapi segala fenomena.

BACA JUGA: Siswa SDN 2 Panggang Adakan Aksi Bersih Pantai Teluk Awur

Disebutkannya, teknologi harus diperlakukan menjadi alat pemersatu bangsa, dan bukan alat pemecah belah. Karenanya, dengan menghayati Pancasila pada akhirnya akan memiliki rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Selanjutnya, Pancasila harus dapat diaktualisasikan dalam tindakan nyata, yang membawa seluruh masyarakat Indonenesia dalam kesejahteraan, kemakmuran dan kesatuan.

”Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya dapat membuat Pancasila sebagai cahaya, dalam menghadapi segala tantangan. Sehingga terbukti, Indonesia dengan Pancasila-nya akan selalu kuat dan bertahan, dalam menghadapi perkembangan zaman,” tukas Benny.

BACA JUGA: Kisah Keluarga Marmin-Daryanti, Hidup di Gubuk Bambu bila Hujan Air Masuk Tak Terbendung

Hadir juga sebagai pembicara, Dr Bambang Noorsena SH MA (Teolog, Filolog, Sejarawan dan Pendiri Institute for Syriac Culture Studies/ISCS) dan dr Alphinus R Kambodji MM (Kepala Rumah Sakit Mardi Waluyo Malang).

Wakil Ketua Sekolah Tinggi Pawiyatan Agung Pancasilacitta, Dr Tri Hananto MTh menyatakan, Yayasan Pawiyatan Agung Pancasilacitta selalu berkomitmen untuk menjaga bangsa dan Negara Indonesia yang berpancasila.

Pihaknya senantiasa menjaga dan menjiwai nilai-nilai kebangsaan, yang digaungkan Bung Karno, serta berperan aktif menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada dalam masyarakat. Hal lainnya, memenuhi ruang-ruang publik digital dengan narasi-narasi baik, yang diharapkan dapat memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa.

BACA JUGA: Membumikan Pancasila di Sekolah, Ganjar Ajak Gen Z Merawat Kebhinekaan dan Spirit Kebangsaan

”Pancasilacitta secara teguh memegang komitmen pengimplementasian Pancasila yang secara nyata memiliki manfaat dalam masyarakat. Sehingga pembumian Pancasila tidak hanya terbatas pada teori saja, namun keberadaannya bermanfaat dan benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tutur Dr Tri.

Sedangkan dr alphinus menyatakan, layanan kesehatan harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Hal ini karena bangsa Indonesia memiliki Pancasila, harus dapat berbagi dengan semua golongan masyarakat, khususnya mereka yang termarginalkan.

”Dengan nilai-nilai Pancasila, seharusnya seluruh bangsa Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara, tanpa memandang latar belakangnya. Kita semua dapat menggaungkan cinta kasih dan rasa keadilan, dengan saling membantu dalam mengakses layanan kesehatan. Sehingga kasus seperti HIV/AIDS dan gizi buruk dapat segera diatasi,” imbuhnya.

BACA JUGA: ‘Job Fair 2023’ Gampang Golek Gawean, Gerai Dinperinaker di GOR Blora Sediakan 6.000 Lowongan

Selanjutnya, Dr Bambang Noorsena menyampaikan, di tahun politik ini, semua umat beragama hendaknya tidak memberikan kontribusi buruk, dalam berbangsa dan bernegara. Eksploitasi kisah perpindahan agama, tidak membawa manfaat bagi perkembangan masyarakat.

Narasi bernuansa negatif tentang keberagamaan, membuat suasana beragama dan beribadah jauh dari kedamaian, serta membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya, sebagai masyarakat yang beragama, hendaknya tidak terjebak dalam kondisi yang membuat persatuan dan kesatuan bangsa terancam.

”Keberagaman dan sinergi antaragama yang berbeda, sudah sejak dahulu dibuktikan dengan pembangunan Candi Borobudur, yang merupakan monumen rekonsiliasi antara Budha dan Hindu. Jadi hendaknya kita senantiasa dapat melestarikan dan menjaga persatuan dan kesatuan ini,” tandas dia.

Riyan

The post Pancasila Harus Dijadikan Dasar Berpikir, Berbuat dan Bertindak appeared first on SuaraBaru.id.

”Maka kesadaran literasi digital sangat penting. Kesadaran literasi kebangsaan akan memperkuat kita, supaya anak-anak muda tidak terjerumus dan tereduksi doktrin yang mengajarkan kesesatan, dimana manipulasi agama hanya mencari kekuasaan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, belum lama ini.

Bagi Benny, diperlukan pribadi dan komunitas pemutus kata, yaitu orang yang kritis ketika mendapatkan informasi atau berita, dengan mencari kebenaran dari informasi itu, sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

BACA JUGA: 120 Peserta Ramaikan Tegal Pesisir Karnaval

”Maka dibutuhkan kesadaran baru, bagaimana publik menjadi komunitas pemutus kata, bukan peng-iya kata. Komunitas pemutus kata adalah orang yang kritis, orang yang mempertanyakan orang yang mencari kebenaran dan mencari sumber-sumber berita yang terpercaya, bukan sekadar komunitas peng-iya kata, yang hanya sekadar men-share tanpa membaca dengan bijak,” tegasnya.

Romo Benny, sapaan akrabnya menyampaikan, kesadaran menggunakan media sosial, harusnya mampu merajut persaudaraan sejati. Dan media sosial harusnya mendidik masyarakat menjadi lebih kritis, dalam penggunaannya.

”Kecerdasan masyarakat dalam menggunakan media sosial, hanya bisa dibangun lewat sebuah kesadaran kritis, dengan cara mendidik rakyat lebih bisa memilih berita dan konten bersumber akurat,” ujarnya.

BACA JUGA: Posal Jepara Bersama Unsur Terkait Amankan Pesta Lomban

Menurut Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu, tantangan terbesar di era digitalisasi adalah, bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Yaitu, orang yang mampu mengolah berita dengan tepat dan mampu menyaringnya, sehingga memiliki kesadaran akan dampak dari menyebarkan berita bohong akan membuat kehancuran.

”Kebohongan yang diulang-ulang secara sistematis, akan menjadi kebenaran. Dan ketika kebenaran itu direduksi dengan berita yang bohong tanpa fakta dan data, kerap kali berita itu menyesatkan, dan juga menipu publik,” ucapnya.

Etika berkomunikasi dalam menggunakan sosial media sangat penting, dan harus diterapkan. Hal ini agar tidak terjadi perpecahan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Selain itu juga, tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita dan orang lain sesama pengguna sosial media, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BACA JUGA: Pelajar Muhammadiyah Harus Teladani RA Kartini, IPM Gelar Konferensi

Benny yang juga seorang budayawan itu, mengajak masyarakat agar bijak menggunakan media sosial sebagai alat untuk memajukan peradaban kemanusiaan, bukan penghancuran kemanusiaan.

”Saatnya kita menjadi bijak menggunakan media sosial, sebagai alat untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kemajemukan, dan menjaga NKRI tetap utuh,” tuturnya.

Riyan

The post Netizen Harus Jadi Pemutus Kata untuk Atasi Hoaks dan Politisasi SARA appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu seperti yang diungkapkannya dalam video di kanal YouTube Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), belum lama ini. Video berjudul ‘Marcos Jr Terpilih Menjadi Presiden Filipina: Alarm Bagi Demokrasi Indonesia’ itu, merupakan satu rangkaian dari video ‘Jangan Julid Bosque Bersama Om Ben’, Kamis (12/05/2022).

Benny, sapaan akrabnya menyatakan, kemenangan Marcos Jr atau lebih dikenal dengan nama Bongbong Marcos, dengan lebih dari 50 persen suara, menyatakan betapa mudahnya masyarakat Filipina melupakan kediktatoran, kekorupan dan kekerasan yang sebelumnya diciptakan ayahnya, Marcos Sr.

BACA JUGA: Polresta Surakarta Bersama Serikat Buruh Kota Surakarta Gelar Silaturahmi dan Bhakti Sosial.

”Ini fenomena yang harus diperhatikan, dan menunjukkan gagalnya konsolidasi demokrasi di Filipina. Dimana kemiskinan, kekerasan, dan ketidakbebasan hidup terjadi begitu rupa, sehingga masyarakat mengalami situasi yang tidak menyenangkan,” jelasnya dalam video itu.

Benny melanjutkan, Marcos Jr mampu membuat orang melupakan kekejaman masa pemerintahan ayahnya, sehingga masyarakat Filipina membayangkan kemegahan di masa kepresidenan Marcos Sr.

”Dia membuat orang lupa. Kesan glamour, kestabilan, memberikan harapan kepada masyarakat, dibandingkan dengan Duterte,” lanjut dia.

BACA JUGA: Penerapan PTM 100% Harus Kedepankan Faktor Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan

Benny juga menunjuk pada kegagalan masa pemerintahan setelah Marcos Sr, yang tidak memberikan kesejahteraan yang diinginkan masyarakat Filipina, setelah Marcos Sr turun dari posisi presiden.

”Jatuhnya rezim Marcos Sr menandai mulainya era demokrasi Filipina. Namun naiknya Corazon Aquino yang adalah istri dari mendiang Beniqno Aquino Jr, dan presiden-presiden selanjutnya, tidak memberikan solusi kepada masyarakat Filipina,” tutur dia.

Menurutnya, demokrasi tidak terbangun, karena tidak memberikan kesejahteraan, kebebasan, korupsi tetap tinggi, dan hidup sejahtera tidak terjadi di Filipina. Dia menjelaskan, bagaimana kultur politik di Filipina, dan faktor terpilihnya Bongbong Marcos sebagai presiden Filipina.

BACA JUGA: Dirjen PAUD Beri Keleluasaan Daerah Berinovasi

”Politik didominasi tuan tanah, senator-senator memiliki tanah, dan mereka membeli suara dari tanah dan keringat rakyat kecil. Oligarki yang berkuasa. Kesenjangan luar biasa terjadi antara kelas elite dan kelas rakyat. Rakyat tidak memiliki kekuatan. Demokrasi pun dibajak dengan kekuatan kapital,” papar dia panjang lebar.

Benny juga menunjukkan, betapa media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam berkampanye. Hal itu pula seperti yang dilakukan Bongbong.

”Dia menggunakan media sosial, memberikan janji utopis kepada masyarakat. Mereka yang bosan menghadapi ketidakpastian, akhirnya tertarik dengan janji kestabilan dan kemegahan, dan memilihnya menjadi presiden,” ulasnya.

BACA JUGA: Kirim Tuntutan ke Bupati Klaten, MAKI Minta Aset PNPM Tidak Dipindahkan ke BUMDESMA 

Benny pun mengingatkan kepada bangsa Indonesia, tentang apa yang bisa dipelajari dari fenomena terpilihnya Bongbong Marcos sebagai presiden Filipina.

Disebutkan dia, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, konsolidasi demokrasi tidak bisa berhenti. Dibutuhkan media masa yang kritis, dan mengingatkan akan bahaya masa lalu, serta menjadikannya sebagai pembelajaran. Media juga harus seimbang dalam pemberitaan, dan sejarah masa lalu harus diungkapkan.

Kedua, jangan sampai konsolidasi politik gagal. Politik tanpa gagasan dan tidak bisa memperbaharui dirinya, akan membuat masyarakat merindukan masa lalu. Ketiga, masyarakat sipil harus menjaga agar demokrasi tetap dan selalu berlangsung dalam waktu lima tahunan.

BACA JUGA: Fakultas Psikologi USM Gelar Halalbihalal

Benny juga memberikan pernyataan, demokrasi tidak langsung memberikan apa yang diinginkan masyarakat. Tetapi demokrasi dapat menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

”Demokrasi memang tidak langsung memberikan kesejahteraan, tetapi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, serta kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Demokrasi butuh proses. Belajarlah berdemokrasi dengan mau menjalani prosesnya, dan tidak mengulangi kediktatoran. Jangan sampai muncul tirani baru,” pintanya.

Riyan

The post Terpilihnya Marcos Jr Jadi Alarm untuk Demokrasi Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.