SEMARANG (SUARABARU.ID)- Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof Dr Arief Hidayat SH MS menyebut, negara Indonesia merupakan Impossible Country. Oleh karenanya, hal itu harus disyukuri sebagai nikmat Tuhan yang diberikan kepada negara ini.
Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam kegiatan diskusi kebangsaan yang diadakan Gerakan NKRI Sehat, di Semarang, Jumat (10/11/2023). Selain Prof Arief, hadir pula Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, yang tampil sebagai salah satu pembicara.
Menurut Prof Arief, Indonesia merupakan sebuah negara “ajaib”, yang diciptakan Tuhan dengan seluruh pernik-perniknya. Beragam suku, bahasa, agama dan budaya, tak menjadikan bangsa ini terpecah.
”Kenapa saya mengatakan begitu, karena dengan banyaknya suku, bahasa, agama dan budaya, tetapi kita masih bisa terikat dengan baik, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila,” kata dia dalam kegiatan diskusi itu.
Dicontohkannya, banyak negara-negara lain di dunia, seperti Yugoslavia atau Russia, yang hanya ada satu suku dan satu agama mayoritas, tetapi terjadi perpecahan. Namun sebaliknya, di Indonesia dengan banyak suku dan agama, tetapi masih bisa bersatu.
”Ini menjadi tugas kita bersama, untuk merawat Impossible country ini, menuju pada tujuan masyarakat adil dan makmur, yang diikat dengan ideologi Pancasila,” tegas Prof Arief.
BACA JUGA: Turnamen Nasional Wing Chun 2023 Resmi Dibuka, Yaqut: Tunjukan Sportivitas
Sementara itu, Romo Benny, sapaan akrab Antonius Benny Susetyo menyampaikan, perlunya pendidikan berpikir kritis pada masyarakat, agar demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, bisa terwujud.
”Bukan hanya sekadar dihafalkan. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, itulah nilai-nilai Pancasila. Semua itu, menjadi inti demokrasi Indonesia,” tuturnya, pada peserta diskusi yang dihadiri sejumlah akademisi, budayawan dan wartawan ini.
Romo Benny pun menyoroti isu-isu yang menerpa, jelang penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Dia menuturkan, masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi, jika melihat ada penyimpangan dalam penegakkan norma hukum.
BACA JUGA: Virosa dan Cor-Edu SMPN 1 Jepara Raih Medali Perak dan Perunggu dalam OPSI 2023 Tingkat Nasional
”Jangan lagi diam saat diintervensi pemerintah ataupun pasar. Hukum itu tidak bisa dikendalikan di luar norma etis. Karena pelanggaran etis itu cacat moral, artinya nilai Pancasila diabaikan,” tegasnya.
Pakar komunikasi politik ini pun menyerukan, agar selalu waspada dan peduli dengan keadaan bangsa dan negara. Dia juga mengingatkan, saat Pemilu 2024 nanti, agar memilih mereka yang menunjukkan Pancasila sebagai “rasa” dalam hidup mereka.
”Pilih pemimpin yang bisa menjaga kestabilan, persatuan, dan humanis, yang punya Pancasila dalam semua tindakannya. Pemilu harus jujur dan adil, semua harus menjadi kritis, untuk memilih pemimpin yang memang paling baik,” pesan Romo Benny.
Riyan
