Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kemitraan Badan Bahasa dengan Komisi X DPR RI. Acara yang dihadiri budayawan, akademisi, tenaga pendidik, dan masyarakat umum itu diharapkan mampu memasyarakatkan KBBI secara lebih masif, dan mengedukasi masyarakat pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyatakan, diseminasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa KBBI dapat diakses dan dimanfaatkan seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. KBBI merupakan referensi utama bahasa Indonesia. “Dengan memperluas jangkauan KBBI, kami berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah,” ujar Fikri.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa, Imam Budi Utomo, memperkenalkan tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada seluruh peserta diseminasi. Salah satu tugas itu adalah menambah entri dalam KBBI.

“Pada tahun 2024 ini kami memiliki target untuk mencapai angka 200 ribu entri sehingga pada tahun ini target kami penambahan 79.400 entri. Target ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya 2.300 entri per tahun. Angka 79.400 entri itu akan dipenuhi, salah satunya, dengan menyerap kosakata bahasa daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” kata Imam.

Budayawan Tegal, Atmo Tan Sidik, yang hadir menjadi pembicara, sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi KBBI yang diadakan di Tegal. Atmo menyatakan, di Tegal terdapat Kamus Tegal-Indonesia, Kamus Dialek Tegal, dan Kamus Prokem Bahasa Tegalan.

“Kami berharap kosakata bahasa Tegal masuk dalam KBBI sebagai upaya mendukung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memperkaya entri KBBI,” ungkapnya.

Atmo menambahkan, dalam sebuah bahasa terdapat unsur politik. Salah satunya digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional yang dibuktikan dengan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO.

Dalam acara diseminasi tersebut, peserta diminta menulis sejumlah usulan entri KBBI yang berasal dari bahasa Jawa dialek Tegal.

Ning S

The post Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Gelar Diseminasi KBBI appeared first on SuaraBaru.id.

”Langkah pengembangan SDM yang mampu mengakselerasi proses pembangunan Nasional, harus terus diupayakan dan dipersiapkan secara matang. Antara lain melalui transformasi SMK yang lebih baik,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/3/2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Jumlah itu mencapai 5,83 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 146,62 juta orang.

BACA JUGA: Semen Gresik Berhasil Lagi Raih 3 Paten dari Kemkenkum HAM, Keunggulan Inovasi Perusahaan

Dari jumlah pengguran itu, terbanyak (9,60%) merupakan lulusan SMK. Jumlah ini cenderung turun, jika dibandingkan dengan catatan Februari 2022 yang sebesar 10,38 persen dan 2021 sebesar 11,45 persen.

Berdasarkan data itu, menurut Lestari, sejumlah langkah peningkatan kualitas SMK harus konsisten dilakukan, agar pola pengajaran di SMK mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan yang diharapkan.

Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong, agar upaya transformasi SMK mampu meningkatkan persentase lulusannya bisa bekerja dan berwirausaha, berkemampuan berbahasa asing, dan meningkatkan jumlah praktisi industri mengajar di SMK.

BACA JUGA: Kampanye Pengurangan Pemakaian Plastik, Nyadran di Soropadan Pakai Keranjang Bambu

Selain itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, sektor industri mampu meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan SMK.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, peningkatan kualitas pendidikan vokasi merupakan langkah penting dalam melahirkan SDM yang lebih berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga dapat berkontribusi signifikan dalam mengakselerasi pembangunan Nasional.

Riyan

The post SMK Harus Mampu Ciptakan SDM yang Berdaya Saing appeared first on SuaraBaru.id.

”Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dengan segera, untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Ini sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang merupakan amanah konstitusi kita,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2/2024).

Menurut dia, sejumlah masalah seperti belum meratanya akses mendapatkan pendidikan antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, karena berbagai masalah yang belum tuntas, harus segera diatasi.

BACA JUGA: DJP Berikan Asistensi SPT Kepada Karyawan Pertamina Patra Niaga

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, isu pemerataan pendidikan saat ini mulai bergeser dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar ke tingkat SLTA serta perguruan tinggi.

Catatan Badan Pusat Statistik pada 2022 menyebutkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA dan sederajat, anak di perdesaan sebesar 81,23 persen. Sedangkan di perkotaan melaju hingga 88,70 persen.

Demikian juga kesenjangan APK belajar di perguruan tinggi lebih lebar lagi, antara anak desa dan kota pada 2022, yaitu sebesar 23,05 persen di perdesaan dan 37,13 persen di perkotaan.

BACA JUGA: Harga Kebutuhan Pangan Melonjak, Pedagang Pasar Bulu Takut Jual Cabai karena Harganya Capai Rp 70 Ribu/kg

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap, sejumlah program beasiswa yang ada saat ini, bisa disalurkan dengan lebih merata dan tepat sasaran, untuk menekan kesenjangan yang terjadi.

”Selain itu, upaya untuk mendalami penyebab kesenjangan yang terjadi, seperti masalah ekonomi, sosial dan budaya, harus segera ditemukan dan diatasi,” jelasnya.

Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan kesenjangan akses pendidikan itu.

Dengan begitu, tegas Rerie, kesempatan mendapatkan pendidikan setingkat SLTA dan perguruan tinggi dapat lebih merata bagi masyarakat, sehingga potensi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional yang lebih berkualitas dan berdaya saing, menjadi lebih besar.

Riyan

The post Pendidikan Merata untuk Atasi Berbagai Masalah appeared first on SuaraBaru.id.

”Di tengah perubahan dunia yang terbilang cepat, mempertahankan identitas bangsa melalui penguatan nilai-nilai budaya dengan upaya pemajuan kebudayaan, merupakan langkah penting yang harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/2/2024).

Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI mengungkapkan, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia pada 2022 mencapai 55,13 poin.

BACA JUGA: Pastikan Kotak Suara Pemilu Aman, Kapolresta Magelang Cek Gudang KPU Ngepringan

Skor IPK Nasional pada 2022 itu, masih berada di level “cukup”, yakni di kisaran 40 sampai 60 poin, belum berubah dari level tahun-tahun sebelumnya.

Kerangka penilaian IPK itu terdiri dari 31 indikator, yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Warisan Budaya, dan Gender.

Menurut Lestari, saat ini sejumlah kendala dihadapi dalam proses pengembangan kebudayaan Nasional. Antara lain masalah kurangnya apresiasi, regenerasi, kurang tepatnya konsep pelestarian budaya, hingga berangsur hilangnya tradisi di sejumlah daerah berhadapan dengan tantangan masuknya budaya luar dalam keseharian kita.

BACA JUGA: Kodam IV Kirimkan Prajurit Yonzipur 4/TK, Percepat Pembersihan Dampak Banjir Demak

Sejumlah kendala itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk segera diatasi.

Level IPK Nasional, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus terus ditingkatkan dalam upaya menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya Nasional, terhadap setiap warga negara.

”Catatan IPK Nasional itu, sejatinya dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis pengetahuan (evidence-based policy). Sehingga perencanaan pembangunan kebudayaan, dapat menjadi lebih tepat dan sesuai dengan keadaan di setiap wilayah,” tegas dia.

BACA JUGA: Waspada Cuaca Ekstrem, BMKG Ingatkan Indonesia Mulai Masuk Periode Pancaroba

Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini mendorong, agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, mampu membangun kolaborasi dengan baik, untuk meningkatkan proses pembangunan kebudayaan Nasional yang berkelanjutan.

”Dengan nilai-nilai kebudayaan yang mengakar pada sendi kehidupan masyarakat, dapat terbangun landasan utama tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” tegas Rerie.

Riyan

The post Pertahankan Identitas Bangsa Melalui Penguatan Nilai-nilai Budaya appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya antisipasi perkembangan sektor pariwisata Nasional harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai terjadi ketidaksiapan dalam menyambut gelombang kedatangan wisatawan, yang diperkirakan akan meningkat,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2024).

Organisasi Pariwisata Dunia (United Nation World Tourism Organization/UNWTO) memperkirakan, pada tahun ini akan menjadi rekor kedatangan wisatawan internasional di seluruh dunia. Membludaknya jumlah wisman, diperkirakan berdampak besar terhadap destinasi-destinasi mainstream.

BACA JUGA: Festival Seneng Minton 2024, Tumbuhkan Minat Main Bulu Tangkis Sejak Dini

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI pun menargetkan kedatangan 14 juta wisatawan mancanegara, dengan devisa pada 2024 diperkirakan berkisar 7,38-13,08 miliar dolar AS. Selain itu, target nilai ekspor ekonomi kreatif tercatat 27,53 miliar dolar AS.

Capaian pada rentang Januari-Juni 2023, devisa dari pariwisata Indonesia tercatat 6,08 miliar dolar AS, dan nilai ekspor ekonomi kreatif pada rentang waktu yang sama tercatat 11,82 miliar dolar AS.

Menurut Lestari, sejumlah target itu harus diikuti dengan strategi dan perencanaan yang matang, dalam mempersiapkan daerah-daerah tujuan wisata yang berpotensi sebagai tujuan favorit para wisatawan.

BACA JUGA: Dini Hari, Sepasang Muda-mudi Diciduk Tim Patroli Siraju dari Balik Semak Pantai Bandengan

Sejumlah kawasan wisata super prioritas yang telah dicanangkan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar mampu mengantisipasi peningkatan permintaan yang diperkirakan.

Sejumlah destinasi di Tanah Air, ungkap Rerie yang juga juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah Itu, juga harus mampu melibatkan masyarakat lokal secara aktif, dalam pengelolaan kawasan wisatanya.

Tujuan wisata seperti di Amsterdam, Belanda dan Hawaii, Amerika Serikat misalnya, tambah Rerie, bahkan sudah mengalami overtourism, karena kedatangan wisatawan sudah melebih daya tampung kawasan wisatanya.

BACA JUGA: Kirab Cap Go Meh Tutup Rangkaian Imlek Berlangsung Meriah

Indonesia, ujar Rerie, yang memiliki banyak pilihan kawasan wisata yang indah dan menarik, harus mampu menerapkan langkah strategis yang mampu mengatasi potensi kesenjangan sosial, antara warga lokal dan pendatang, hingga potensi
overtourism itu, di sejumlah kawasan wisata yang ada.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus diwujudkan.

”Hal ini agar mampu menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas SDM, melestarikan lingkungan kawasan wisata, sekaligus infrastrukturnya yang mendukung pencapaian target sektor pariwisata Nasional,” tegas Rerie.

Riyan

The post Diperlukan Antisipasi Hadapi Potensi Lonjakan Wisatawan appeared first on SuaraBaru.id.

”Masih relatif tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, menuntut keseriusan semua pihak dalam upaya pencegahan, pelaksanaan sejumlah kebijakan, dan kesiapan aparat dan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan yang terjadi saat ini,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/2/2024).

Berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat, pada rentang Januari hingga November 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki.

BACA JUGA: Grebeg Sampah di PJ Sunset Jepara, Gelorakan Peduli Lingkungan

Dari ribuan jumlah kasus itu, kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak 2019 sampai 2023.

Sebagai bentuk realisasi dari amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang mewajibkan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), saat ini unit layanan itu sudah terbentuk di 34 dari 39 provinsi di Indonesia.

Menurut Lestari, sejumlah kebijakan dan aturan hukum terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, harus mampu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

BACA JUGA: Talkshow Kudengar Radio USM Jaya, Fatkhurozi: Dengan ‘Speak Up’, Bantu Kurangi Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual

Perangkat hukum dan masyarakat, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, juga harus terus diedukasi, agar mampu mengaplikasikan sejumlah kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ada.

Karena, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan lingkungan yang menjamin tumbuh kembangnya bisa optimal, baik dari sisi fisik maupun mentalnya, agar mampu mewujudkan anak bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat komitmennya dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan di Tanah Air, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik.

Riyan

The post Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak Harus Ditingkatkan appeared first on SuaraBaru.id.

”Rencana pemerintah mengembangkan desa wisata di Tanah Air harus mendapatkan dukungan penuh, dengan proses pengembangan pariwisata, lingkungan dan budaya yang seimbang. Jangan sampai mengabaikan kearifan lokal yang ada di setiap desa wisata itu,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/2/2024).

Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dari 80 ribu lebih desa di Tanah Air, sekitar 7.500 desa dinilai memiliki potensi di sektor wisata.

BACA JUGA: Prodi IE FEB UKSW Hadirkan Pakar Ekonomi Pembangunan, Kupas Tuntas Konsep Makroekonomi

Namun pada tahun 2024, Kemenparekraf berencana membentuk 6.000 desa wisata. Diharapkan, desa wisata yang dibentuk itu dapat menyumbang 4,5 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Dalam pengembangan desa sebagai kawasan tujuan wisata aspek, ujar Lestari, aspek sosial dan kelestarian lingkungan desa itu, harus menjadi perhatian serius.

Jangan sampai, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, kedatangan para wisatawan ke desa-desa, memberi dampak negatif dalam kehidupan masyarakat desa.

BACA JUGA: Jaksa Penuntut Umum Anggap Dakwaan Terhadap Daniel Murni Penegakan Hukum, Bukan Kriminalisasi

Sejumlah kajian terkait sosial dan lingkungan hidup masyarakat desa, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus menjadi dasar pertimbangan dalam proses membangun desa wisata di sejumlah daerah.

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata di setiap daerah, ujar Rerie, harus segera dipastikan, agar pengembangan desa wisata dapat mewujudkan keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup, serta budaya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, adanya kolaborasi antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah yang solid, untuk merealisasikan desa wisata yang berkelanjutan dan mengedepankan kearifan lokal.

Riyan

The post Pengembangan Desa Wisata Harus Perhatikan Kearifan Lokal appeared first on SuaraBaru.id.

”Peningkatan kapasitas keterampilan perempuan di sektor pariwisata Nasional harus konsisten dilakukan, dalam upaya mengakselerasi pembangunan pariwisata di Tanah Air,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/2/2024).

Catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebutkan, sebanyak 54,22 persen tenaga kerja di bidang pariwisata adalah perempuan. Pemerintah pun menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia, mencapai 14,3 juta orang pada 2024.

BACA JUGA: Pengamanan TPS Selesai, Kapolres Jepara: Dukungan Masyarakat Luar Biasa

Menurut Lestari, sektor pariwisata Indonesia saat ini bergerak menuju pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, dengan berbagai proyek inovatif berbasis komunitas hingga inisiatif ramah lingkungan.

Keterlibatan perempuan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif ini, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan langkah strategis yang harus mendapat dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Sehingga, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas keterampilan perempuan dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, harus intensif dilakukan.

BACA JUGA: Kerusakan Lingkungan Karimunjawa, Ini Cawe-cawe ala Nano Warsono

Tujuannya, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, peningkatan kualitas sektor pariwisata Nasional yang dicapai, dapat menjawab kebutuhan para wisatawan baik dari dalam negeri, maupun wisatawan mancanegara.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, mampu membangun kreativitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata Nasional, agar dapat mewujudkan sejumlah target yang telah ditetapkan.

Riyan

The post Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Masih Didominasi Perempuan appeared first on SuaraBaru.id.

”Target menghasilkan generasi yang unggul di masa datang harus menjadi kepedulian semua pihak, sehingga pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai target itu, seperti kompetensi guru yang memadai, harus serius diwujudkan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/2/2024).

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menyebutkan, jumlah guru di Indonesia sekitar 3,1 juta orang, yang terdiri dari 2,5 juta guru sekolah negeri, dan 600 ribu guru sekolah swasta. Jumlah itu ternyata masih jauh dari kebutuhan ideal, yaitu sekitar 4,2 juta guru.

BACA JUGA: KPU Kabupaten Magelang Gelar Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS

Selain itu, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) sejak 2015 hingga 2021 menunjukkan, sekitar 81 persen guru di Indonesia, tidak mencapai nilai minimum. Hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2022 menunjukkan, rata-rata nilai guru di Indonesia 54,6 di bawah standar minimal 55.

Menurut Lestari, sejumlah catatan itu harus segera dijawab dengan langkah nyata, agar dampak kurangnya kompetensi guru dari standar yang ditetapkan, bisa segera diatasi.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, diperlukan langkah strategis untuk mewujudkan kompetensi guru yang diharapkan. Karena waktu terus berjalan menuju Indonesia Emas 2045, yang diharapkan melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul.

BACA JUGA: Saat Pasang Jaringan Internet, Petugas Telkom Tewas Tersengat Listrik

Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus mampu membangun kolaborasi yang kuat, melalui sejumlah kebijakan yang mendorong terwujudnya guru yang berkualitas.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, target generasi unggul pada Indonesia Emas 2045, dapat dicapai melalui komitmen kuat dan kerja bersama seluruh anak bangsa, dalam proses pembangunan Nasional yang lebih baik.

Riyan

The post Peningkatan Kompetensi Guru untuk Wujudkan Generasi Unggul appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejumlah masukan dari para pelaku wisata Nasional, diharapkan mendasari langkah perbaikan layanan bagi para wisatawan yang datang ke Indonesia,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/2/2024).

Catatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyebutkan, target industri pariwisata 2024 bisa tercapai, asalkan didukung aksesibilitas yang memadai untuk turis lokal maupun internasional.

BACA JUGA: Golden Visa bagi Investor yang Menanam Modal di IKN

Sebelumnya, di akhir 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menargetkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat hingga mencapai 14,3 juta kunjungan tahun ini. Ditambah dengan target devisa 15 miliar Dolar AS, serta pergerakan wisatawan domestik tembus 1,25 miliar.

Menurut Lestari, sejumlah target yang ditetapkan itu, sebaiknya diikuti dengan kesiapan para pelaku wisata Nasional dalam merealisasikannya.

Sejumlah kendala yang dihadapi para pelaku wisata, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mengatasinya.

BACA JUGA: Pemkab Kendal Terus Bergerak Melaksanakan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pelaku wisata di sejumlah daerah saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan.

Antara lain peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum membaiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, para pemangku kepentingan segera mencari akar permasalahan yang dihadapi para pelaku wisata, untuk segera diatasi.

”Upaya memperlancar jalannya usaha pariwisata Nasional melalui kesiapan setiap pelaku usaha dan lingkungannya, harus menjadi langkah strategis dalam upaya menjawab tantangan target peningkatan jumlah wisatawan tahun ini,” tegas Rerie.

Riyan

The post Pelaku Wisata Nasional Masih Hadapi Kendala appeared first on SuaraBaru.id.