SEMARANG (SUARABARU.ID)– Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya mendorong pemajuan kebudayaan Nasional harus konsisten dilakukan. Hal ini dalam rangka mempertahankan identitas bangsa, agar dapat menjawab berbagai tantangan di era globalisasi.
”Di tengah perubahan dunia yang terbilang cepat, mempertahankan identitas bangsa melalui penguatan nilai-nilai budaya dengan upaya pemajuan kebudayaan, merupakan langkah penting yang harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/2/2024).
Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI mengungkapkan, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia pada 2022 mencapai 55,13 poin.
BACA JUGA: Pastikan Kotak Suara Pemilu Aman, Kapolresta Magelang Cek Gudang KPU Ngepringan
Skor IPK Nasional pada 2022 itu, masih berada di level “cukup”, yakni di kisaran 40 sampai 60 poin, belum berubah dari level tahun-tahun sebelumnya.
Kerangka penilaian IPK itu terdiri dari 31 indikator, yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Warisan Budaya, dan Gender.
Menurut Lestari, saat ini sejumlah kendala dihadapi dalam proses pengembangan kebudayaan Nasional. Antara lain masalah kurangnya apresiasi, regenerasi, kurang tepatnya konsep pelestarian budaya, hingga berangsur hilangnya tradisi di sejumlah daerah berhadapan dengan tantangan masuknya budaya luar dalam keseharian kita.
BACA JUGA: Kodam IV Kirimkan Prajurit Yonzipur 4/TK, Percepat Pembersihan Dampak Banjir Demak
Sejumlah kendala itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk segera diatasi.
Level IPK Nasional, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus terus ditingkatkan dalam upaya menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya Nasional, terhadap setiap warga negara.
”Catatan IPK Nasional itu, sejatinya dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis pengetahuan (evidence-based policy). Sehingga perencanaan pembangunan kebudayaan, dapat menjadi lebih tepat dan sesuai dengan keadaan di setiap wilayah,” tegas dia.
BACA JUGA: Waspada Cuaca Ekstrem, BMKG Ingatkan Indonesia Mulai Masuk Periode Pancaroba
Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini mendorong, agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, mampu membangun kolaborasi dengan baik, untuk meningkatkan proses pembangunan kebudayaan Nasional yang berkelanjutan.
”Dengan nilai-nilai kebudayaan yang mengakar pada sendi kehidupan masyarakat, dapat terbangun landasan utama tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” tegas Rerie.
Riyan
