Kondisi itu semakin diperparah, dengan keputusan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran APBN maupun APBD. Efesiensi anggaran itu, membuat aparat pemerintah tidak melakukan perjalanan dinas ke daerah.

Padahal, belanja pemerintah yang bisa menstabilkan daya beli masyarakat, ketika ekonomi global dan Nasional tengah mengalami kelesuan. Ekonomi yang lesu dan kebijakan efisiensi anggaran ini, semakin membuat pelaku UMKM kian terpuruk.

BACA JUGA: Kajati Jateng Berharap Gedung Kejari Wonosobo Bisa Jadi Rumah Keadilan

Salah satu produsen minuman Carica Cahaya Dieng, Wonosobo, H Maun mengaku, produksi dan pasar minuman manis segar khas daerah pegunungan ini, mengalami penurunan secara drastis, sejak kondisi ekonomi dunia dan Nasional melemah.

”Momentum hari liburan sekolah maupun libur Idul Fitri, yang biasanya menjadi masa panen, ternyata tidak berpengaruh terhadap kenaikan omzet usaha. Ini sungguh merupakan suatu kondisi yang tidak cukup menguntungkan bagi pelaku UMKM di bawah,” keluhnya, saat ditemui di tempat usahanya, Rabu (23/4/2025).

Ironisnya, lanjut dia, di saat produksi dan pasar turun, harga bahan baku pembuatan minuman carica mengalami kenaikan yang sangat tinggi, karena buah carica yang langka di kalangan petani.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Santuni Anak Yatim Piatu Melalui Bakti Sosial

”Pelaku UMKM, khususnya yang memproduksi minuman carica benar-benar sedang dalam kondisi sulit. Mau terus memproduksi rugi, tidak memproduksi tidak ada keuntungan,” ujarnya.

Menurut pria yang juga pemilik gerai Bakso Gemoy itu, pepaya bahan baku carica sempat berada di kisaran harga Rp 15-16 ribu per kilo. Kini memang sudah turun, menjadi Rp 9 ribu. Padahal harga normal sebelumnya hanya Rp 4 ribu.

”Saya pada bulan Ramadan kemarin sempat berhenti produksi secara total. Karena bahan baku langka, dan daya serap pasar turun. Dulu omzet satu toko per hari bisa mencapai Rp 1 juta lebih. Tetapi sekarang ngejar omzet seribu saja berat,” ungkapnya.

Karena itu dia berharap, pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan efesiensi anggaran. Karena kebijakan itu justru meniadakan aparat pemerintah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Pusat oleh-oleh minuman khas carica pun sepi, karena tidak ada pengunjung yang datang.

Muharno Zarka

The post Ekonomi Lesu, Produsen Minuman Carica Alami Penurunan Omzet appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, pemerintah dan masyarakat harus dapat bersama-sama mewujudkan amanat konstitusi, yaitu keadilan dan kemakmuran, yang mampu dinikmati masyarakat secara merata.

”Kesadaran bersama perlu dibangun, bahwa setiap peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain. Dan ini berdampak pada dinamika ekonomi suatu negara,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Prospek Ekonomi Indonesia 2024’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/1/2024).

BACA JUGA: Diadukan ke Polda Jateng, Tiga Aktivis Lingkungan Hidup Karimunjawa Tunjuk Penasehat Hukum

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Yustinus Prastowo (Juru Bicara Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Lalu ada pula Prof Didik J Rachbini MSc PhD (Pendiri Institute for Development for Economics and Finance/Indef-Rektor Universitas Paramadina) dan Akhmad Akbar Susamto SE MPhil PhD (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) sebagai narasumber. Selain itu juga, hadir Raja Suhud (Wartawan Media Indonesia Bidang Ekonomi) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, transformasi lanskap geopolitik dengan sejumlah krisis yang menyertai, mesti menjadi cermin penting dalam penataan maupun penentuan prospek ekonomi dalam negeri pada tahun ini.

BACA JUGA: Pembayaran Uang Ganti Kerugian 48 Bidang Tanah Pembangunan Pasar Seni Kujon

Catatan lain, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kita berhadapan dengan perubahan iklim, yang berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri.

Berdasarkan kondisi itu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, pada 2024 ini merupakan tahun yang sangat menantang.

Apalagi, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, tahun ini pesta demokrasi digelar, dan harus dilalui dengan gembira, sebagai bagian dari pendidikan politik suatu bangsa.

BACA JUGA: Resmi Jabat Pj Bupati, Hasan Chabibie Siap Jalankan Tugas dengan Baik

Sedangkan Yustinus Prastowo mengungkapkan, sejumlah indikator penerimaan negara saat cukup baik. Disebutkan dia, tata kelola keuangan yang kredibel menghasilkan keseimbangan primer yang positif. Diakuinya, proyeksi pertumbuhan PDB cukup bagus di angka 5,2 persen.

Geliat sektor riil, ujar Yustinus, mulai terasa dengan meningkatnya belanja bahan baku dan belanja modal. Strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan di masa transisi tahun ini, antara lain mengendalikan inflasi, menekan angka stunting dan terus berupaya mendorong peningkatan investasi.

Sementara itu, Didik J Rachbini berpendapat, dunia politik dan ekonomi itu sama-sama berdasarkan kontrak. Proses kontrak yang baik, menurut dia, berdasarkan demokrasi, karena persyaratan kontrak yang bagus itu harus transparan dan seimbang.

BACA JUGA: 48 Tim Basket dan 11 Dance di Jawa Tengah Ikuti LAB CUP

Disampaikan juga, pada praktik demokrasi selama lima tahun ini, proses check and ballances-nya mati, dalam pengambilan sejumlah keputusan. Janji presiden dalam bidang ekonomi pada 2019, hanya satu indikator yang terealisasi, yaitu inflasi yang terkendali.

”Di masa pandemi covid-19, justru terjadi penyimpangan dari rencana keuangan. Dan sejak itulah, pemerintah menarik utang dengan nilai di atas Rp 1.000 triliun setiap tahun, yang menjadi beban APBN,” ungkap Didik.

Riyan

The post Optimisme Tak Boleh Surut Guna Hadapi Tantangan Ekonomi Global appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami di Jateng coba mendesain khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kami cek rumah yang tidak layak huni, jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami,” kata gubernur berambut putih itu, usai memimpin Rapat Koordinasi PKE di Kantor Gubernur, Rabu (7/6/2023).

Dalam rapat yang dihadiri kepala daerah se-Jateng itu, Ganjar meminta agar kebutuhan intervensi yang sudah dianggarkan dalam APBD, APBDes, APBN, agar segera dikerjakan. Mengenai kebutuhan intervensi yang masih kurang, dia ingin agar segera dilakukan improvisasi menggunakan pola gotong royong.

BACA JUGA: Satkamling Giriwono Wonogiri, Maju Lomba ke Tingkat Polda Jateng

”Alhamdulillah, yang stunting 100 persen sudah diintervensi. Jumat lusa saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada, sehingga kita akan bisa tahu seberapa bisa kita selesaikan dengan cepat,” jelasnya.

Pria berambut putih ini optimistis, target Presiden RI, Joko Widodo, agar kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, dapat dikejar. Khususnya di Jateng, sejumlah strategi telah disusun. Antara lain, penggunaan anggaran dari APBD yang murni dikerjakan Pemprov Jateng, dan potensi APBD Perubahan yang bisa dilakukan bersama dengan DPRD.

Selain penanganan stunting dan disabilitas yang sudah 100 persen, sejumlah indikator masih membutuhkan intervensi. Untuk itu, Ganjar meminta pemerintah kabupaten/kota agar mempunyai inisiatif. Dia memberikan contoh, misalnya mengajak perusahaan di masing-masing daerah untuk ikut membantu.

BACA JUGA: Tingkatkan Derajat Kesehatan, Pacitan Membangun 1.083 Jamban Keluarga

”Umpamanya di Grobogan, ada satu perusahaan semen di sana. Ya sudah, kamu bantu soal RTLH, bantu soal jamban. Dengan asosiasi penambang, ini legal semua, mereka memberikan CSR-nya juga bisa,” kata gubernur dua periode itu.

Sementara untuk bidang pendidikan, Ganjar sedang menyiapkan desain untuk mengintervensi anak tidak sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dia ingin semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

”Target kita hitung sampai akhir tahun, optimalkan tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa, hingga utang kita di tahun 2024 berapa,” pungkasnya.

Riyan

The post Penanganan Kemiskinan Ekstrem Didesain Khusus appeared first on SuaraBaru.id.

”Pada triwulan I 2023, perekonomian Jateng secara year on year tumbuh sebesar 5,04 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan rilis secara Nasional yang angkanya 5,03 persen. Meskipun tidak lebih tinggi, bila dibandingkan dengan YoY tahun sebelumnya. Namun angka pertumbuhan lima persen ini patut diapresiasi, di tengah ketidakpastian global,” ujar Kepala BPS Jateng, Dadang Hardiwan dalam keterangannya di Semarang, Jumat (5/5/2023).

Menurutnya, sejumlah peristiwa yang berpengaruh pada kondisi ini di antaranya, panen raya padi yang mencapai puncak pada Maret 2023. Jateng sebagai lumbung padi mengalami peningkatan produksi beras sebesar 216,60 persen secara q to q (dibanding triwulan sebelumnya), dan meningkat 5,24 persen dibanding tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Bawaslu Kota Semarang Optimalkan Strategi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD

Hal lain yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jateng di antaranya, jumlah kendaraan baru yang diperdagangkan di level retail, meningkat 13,69 persen dibanding triwulan I 2022. Selain itu, jumlah penumpang moda transportasi yang naik, dan peningkatan hunian kamar yang meningkat 9,76 persen.

Momen Ramadan juga ikut mengerek peningkatan konsumsi masyarakat. Antara lain meliputi makanan, minuman, transportasi, hotel dan restoran. Selain itu, terjadi peningkatan konsumsi pemerintah yang didukung peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja sosial.

Secara regional Pulau Jawa, Provinsi Jateng menjadi wilayah kedua dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, pada triwulan I 2023. Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tumbuh 5,31 persen secara YoY, disusul Jateng dengan 5,04 persen YoY, Jawa Barat 5,00 persen YoY, Jatim dan DKI Jakarta 4,95 persen YoY, serta Banten 4,68 persen YoY.

BACA JUGA: Gerak Cepat, PPTI Jepara Menuju Eliminasi TBC Tahun 2028

”Kalau kami bandingkan dengan provinsi besar di Jawa, tercatat pertumbuhan ekonomi di Jateng 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan Jabar 5,00 persen, Jatim 4,95 persen, serta lebih tinggi dengan ekonomi Nasional yang tumbuh 5,03 persen,” ucapnya.

Pertumbuhan perekonomian di Jateng menurutnya, juga disokong beberapa hal. Di antaranya, dipengaruhi belanja modal APBN yang tumbuh sebesar 29,51 persen.

Dadang menambahkan, dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi Nasional, Jateng menjadi provinsi terbesar keempat, dengan menyumbang 14,54 persen.

Riyan

The post Pertumbuhan Ekonomi Jateng Lampaui Nasional pada Triwulan I 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai memimpin Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 17 kabupaten prioritas di Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (27/3/2023). Selain RTLH, air, jamban hingga listrik, putus sekolah dan pengangguran menjadi faktor penyebab tingginya kemiskinan ekstrem di provinsi ini.

”Mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem, umpama tadi soal rumah tidak layak huni, jamban, air bersih, nah ini dikejar anak yang tidak sekolah,” kata Ganjar.

BACA JUGA: Jelang Tahun Politik, LPPL Harus Patuhi Regulasi Penyiaran

Dalam isu yang muncul di sejumlah daerah itu, Ganjar menyampaikan di antaranya, diketahui alasannya karena akses sekolah yang jauh. Selain itu, karena mindset warga yang lebih memilih kerja daripada sekolah.

Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada sejumlah kabupaten prioritas, agar segera menuntaskan verifikasi dan validasi data. Khususnya Purbalingga dan Pemalang, yang belum mencapai seratus persen.

”Saya minta dilakukan cepat verifikasinya, satu minggu ini selesai. Dan yang sudah terdata, segera dibereskan, dikerjakan,” tegasnya.

BACA JUGA: Pengembangan Sektor Pariwisata Nasional Harus Terus Dijaga

Adapun langkah intervensi, imbuh Ganjar, yang sudah masuk dalam rencana APBN dan APBD segera dieksekusi. Sedangkan data yang diluar sumber itu, bisa mengoptimalkan sumber lain seperti Baznas maupun CSR.

”Maka saya minta kawan-kawan konsentrasinya di kemiskinan ekstrem saja, agar kami bisa menangani dengan cepat. Dan terima kasih kawan-kawan dari kabupaten, yang bekerjanya cukup cepat,” pujinya.

Sebagai informasi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023, tentang satgas penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.

Adapun 17 Kabupaten itu di antaranya, Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.

Riyan

The post Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 17 Kabupaten Belum Tuntas appeared first on SuaraBaru.id.

Mengacu UU No 1 Tahun 2011, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Melalui Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disparakim), Gubernur Jateng sampai 2022 telah merenovasi 77.221 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Kategori RTLH sendiri adalah, rumah yang tak memenuhi standar keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan luas ruang untuk penghuninya.

BACA JUGA: Ini Langkah Percepatan Membuka Akses Jalan yang Terputus di Wonogiri

Sepanjang 2016-2022, total jumlah RTLH yang ditangani Ganjar mencapai 1.269.056 unit. Sumber pendanaan hasil keroyokan dari APBD, APBN, Baznas, CSR, dan filantropi.

Kini, jutaan warga barkategori miskin terentas, bisa merasakan kehadiran rumah layak huni sesuai dengan standar keselamatan dan ketahanan bangunan.

Di antara penerima manfaat program pemugaran rumah adalah Sholikin. Buruh bangunan warga RT 6/RW 3 Dusun Lerep, Desa Lerep, Kabupaten Semarang itu, tak menyangka rumahnya yang jelek kini layak ditinggali.

BACA JUGA: Gandeng IPNU-IPPNU Desa Tanjung, Mahasiswa KKN Unisnu Ajak Manfaatkan “Reels Ig” untuk Media Promosi

”Matur nuwun Pak Gubernur, sekarang rumah kami sudah bagus dan nyaman, untuk ditempati. Setelah rumah kami direhab, kami merasa bahagia,” kata Solikin.

Hal senada disampaikan warga Dusun Lerep lainnya, Warsuli. Sudah lama ibu yang tengah sakit lumpuh itu mendambakan rumah sehat yang layak huni. Impiannya terwujud, ketika bantuan Rp 12 juta dari pemprov, telah menyulap rumahnya menjadi lebih bagus dari sebelumnya.

Kades Lerep, Sumaryadi mengungkapkan, pada 2022, pihaknya mendapatkan kucuran bantuan dari Pemprov Jateng sebesar Rp 289 juta. Dari dana itu, sebanyak Rp 84 juta digunakan untuk pembangunan RTLH warganya sebanyak tujuh unit, atau masing-masing penghuni menerima bantuan Rp 12 juta.

BACA JUGA: Semen Gresik Gelar Seminar Manajemen Perubahan pada Perspektif Sistem Keselamatan Kerja Gandeng Safety Engineering Expert

”Bantuan ini sangat membantu desa, khususnya dalam upaya mbantu masyarakat yang berpenghasilan rendah, agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Gubernur sendiri menyatakan, pembangunan RTLH menggunakan dana dari berbagai sumber, dengan tujuan besarnya mengentaskan kemiskinan. Mulai dari APBD Pemprov Jateng, APBN Pemerintah Pusat, APBD Kabupaten/Kota, Baznas Jateng dan Kabupaten/kota, serta sumbangan CSR dari berbagai perusahaan.

Setiap warga menerima bantuan dalam jumlah yang berbeda-beda. Mulai dari Rp 12 juta hingga Rp 50 juta. Semua tergantung sumber anggarannya. ”Bantuannya sudah diterimakan berupa material. Jadi tinggal digunakan untuk membangun,” paparnya.

BACA JUGA: Rp 38 Miliar DBHCHT Kudus Bakal Digelontorkan untuk Perbaikan Infrastruktur

Dia menegaskan, program pembangunan RTLH sudah tepat sasaran. Sebab, selain proses usulan, pendataan, juga dilakukan verifikasi dan validasi.

Pada 2022 lalu, Jateng menuntaskan target 11.417 bantuan rehabilitasi RTLH. Realisasi target Pemprov Jateng melalui Disperakim itu, mencapai seratus persen.

”Bicara rumah itu kan ada alas, lantai dan dindingnya. Kalau itu bagus skornya (indikator pengentasan kemiskinan-red), pasti naik. Tinggal ditambah jamban, ditambah air, tentu akan lebih bagus lagi,” terang Ganjar.

BACA JUGA: Di Kismantoro Wonogiri, Dinding Rumah Jebol Diterjang Material Tanah Longsor

Selain itu, keberadaan rumah layak huni bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan warga yang berkeadilan, serta meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu.

Ganjar menyampaikan, target RTLH di 2023 nanti, masih disandingkan dengan berbagai program dan kolaborasi untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan. Misalnya dari CSR perusahaan dan penghimpunan zakat dari Baznas.

Ditegaskan dia, pihaknya tidak akan berhenti menggerakkan program sosial dan pengentasan kemiskinan. Menurut Ganjar, kehadiran pemerintah sangat penting untuk membantu masyarakat.

Tim SB

The post Gandeng Sejumlah Pihak, Ganjar Telah Renovasi 1,27 Juta Unit RTLH appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jateng, di Kantor Gubernur Jateng, Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).

”Pesan saya, pengelolaan harus governance, eliminasi korupsinya. Menghilangkan 100 persen angka utopis, bukan kita pesimistis, tapi kita harus realistis,” kata Ganjar usai acara.

BACA JUGA: Mewaspadai Ragam Potensi Bencana Alam Jelang Masa Liburan Akhir Tahun

Untuk total anggaran ada sebesar Rp 104,28 triliun, terdiri dari alokasi belanja lembaga sebesar Rp 38,28 triliun, dan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 66 triliun.

Ganjar juga mengimbau, anggaran DIPA ini bisa dimaksimalkan untuk stimulan pelayanan investasi.

”Uang APBD apalagi dari DIPA ini, dipakai sebagai stimulan disamping operasional. Sehingga ada belanja untuk pegawai, itu pasti ocasional, untuk aktivitas belanja macam-macam,” ujarnya lagi.

BACA JUGA: 14 Tokoh Inspiratif Jateng Terima Penghargaan

Di sisi lain, Ganjar mengingatkan kepada kabupaten/kota yang masih punya dana mengendap di bank, agar segera digunakan. Meskipun dari hasil pengecekannya, dana belum terserap itu berasal dari anggaran yang memang tidak diutak-atik.

Misalnya dana atau anggaran cadangan untuk Pilkada. Kemudian dana di RSUD yang asalnya dari klaim saat pandemi covid-19, di mana anggarannya baru diterima di akhir tahun 2021.

”Itu baru bisa dipakainya lama sekali, nunggu perubahan di akhir tahun berikutnya. Maka saya usul, agar regulasinya diubah,” tuturnya.

BACA JUGA: Kejurprov Pencak Silat Diharapkan Munculkan Bibit Atlet untuk Jateng

Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada seluruh kabupaten/kota serta lembaga vertikal yang menerima alokasi, agar kompak mengelolanya dengan baik. Terutama menghadapi tahun 2023, yang diprekdisikan tidak mudah.

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, anggaran itu harus dimaksimalkan pada tercapainya tujuan kemandirian pangan dan energi. Selain itu juga untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan.

Sementara itu, Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb, Taukhid menyampaikan, Jateng secara simultan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan tren positif, dan mampu tumbuh di atas lima persen, dalam kurun waktu empat triwulan berturut, sejak triwulan IV tahun 2021.

”Perkembangan inflasi relatif stabil, bila dibandingkan dengan daerah lain. Dan itu mulai menunjukkan penurunan ke level 5,81 persen (yoy), di November dari sebelumnya enam persen di bulan Oktober 2022,” ungkap dia.

Riyan

The post Alokasi APBN 2023 Jateng Rp 104 Triliun, Dioptimalkan untuk Kemandirian Energi dan Pangan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, usai mengikuti acara Business Matching Tahap IV, di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10/2022). Dalam acara itu, hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja dan gubernur, dari berbagai daerah di Indonesia.

”Presiden sudah memerintahkan kita untuk belanja produk lokal. Kalau melihat potensi yang ada di Jateng, ada potensi belanja APBN dan APBD yang cukup besar. Maka ini akan kita genjot terus,” katanya.

BACA JUGA: Duta Bahasa Jawa Tengah Sosialisasikan Krida Kebahasaan ke SILN di Malaysia dan Filipina

Potensi APBD Jateng di tahun 2022 terkait belanja barang dan jasa, lanjut Ganjar, ada Rp 340,8 triliun atau sekitar 27,9 persen. Belanja modalnya ada Rp 191,7 triliun, kira-kira 15,7 persen dari APBD keseluruhan.

”Maka sebenarnya kalau hari ini kita melaksanakan perintah Presiden untuk membeli produk lokal, sebenarnya ini peluang untuk yang ada di wilayah kita masing-masing, terserap lebih cepat,” imbuhnya.

Sejak Presiden memerintahkan agar bangga buatan Indonesia, Ganjar telah membuat sejumlah regulasi. Di antaranya membuat e-katalog, dan membuat toko online bernama Blangkon Jateng, untuk menampung produk-produk lokal di Jateng.

BACA JUGA: Kecewa Partainya Dukung Anies, Pengurus Nasdem di Kudus Pilih Mundur

”Lalu ada beberapa gerakan Nasional bangga buatan Indonesia. Melalui surat edaran Sekda langsung kita sebar, dan ada Keputusan Gubernur tentang tim P3DN untuk bisa memantau,” jelasnya.

Komitmen untuk pembelian produk dalam negeri dan UMKM yang ada di Jateng, dari data rencana umum pengadaan atau penyedia, lanjut Ganjar, kurang lebih Rp 3,8 triliun. Kemudian data rencana umum pengadaan komitmen produk dalam negeri Rp 3,5 triliun.

”Sementara pengadaan non produk dalam negeri atau yang impor, cuma Rp 302 miliar. Jadi kalau kita lihat komitmennya, 92,12 persen itu produk dalam negeri. Ini yang mau kita sampaikan kepada publik,” tegasnya.

BACA JUGA: Creative Speaking untuk Guru SD di Desa Karanggondang

Dari data itu, sampai 23 September 2022, sudah terealisasi sebesar 53,17 persen. Sementara transaksi Blangkon Jateng sampai 30 September 2022, sudah mencapai 12,17 persen.

”Totalnya sudah sampai segitu. Ya lumayanlah, relatif berjalan dan terus kita lakukan,” imbuhya.

Untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri, Ganjar menyampaikan, akan terus mendampingi pelaku UMKM. Kualitas produk akan terus ditingkatkan, termasuk kontinuitasnya.

BACA JUGA: HUT TNI, Kapolres Beri Kue Ulang Tahun dan Hadiah Sepeda

”Jadi UMKM kita harus terus kita dampingi, kita kurasi, agar kualitas dan kontinuitasnya bisa terjaga. Setelah itu, kita paksa masuk ke e-katalog dan ke Blangkon Jateng, agar produknya bisa kita beli,” tegasnya.

Diungkapkan juga, kalau itu dilakukan, maka apa yang diperintahkan Presiden, betul-betul bisa mengungkit produk dalam negeri, termasuk UMKM. ”Tapi sekali lagi, tugas kita mendampingi, agar kualitasnya terjaga,” pungkasnya.

Riyan

The post Anggaran Belanja Pemprov Jateng 53,17 Persen untuk Pembelian Produk lokal appeared first on SuaraBaru.id.