Dari jumlah itu, sebanyak 8.812 merupakan GTT sekolah negeri. Sedang total GTT SMA/SMK/SLB negeri pada 2020 ada sebanyak 12.777 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah mengatakan, untuk SMA negeri sederajat, pada pengangkatan PPPK tahun 2021 tahap 1 ada 5.116 guru, PPPK tahap 2 ada 744 orang, dan PPPK pada 2023 ada sebanyak 2.952 guru.

BACA JUGA: Masa Jabatan Sekda Kudus Segera Berakhir, Berikut Tanggapan Bupati Hartopo

”Dengan demikian, total GTT sekolah negeri yang masuk dalam PPPK ada sebanyak 8.812 orang,” kata dia dalam keterangannya di Semarang, Selasa (25/7/2023).

Saat ini, guru honorer SMA negeri sederajat tersisa 3.965 guru. Dia memperkirakan, jumlah guru yang tersisa itu, kemungkinan bisa tersaring menjadi tenaga PPPK, namun secara bertahap.

”Kondisi itu bisa tahun depan, atau tahun berikutnya lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama waktunya, nanti bisa terangkat semua GTT kita,” ujarnya.

BACA JUGA: Ambil Sumpah PPNS dan Notaris Pengganti, Ini Pesan Penting Plt Kakanwil Kumham Jateng

Sementara itu, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Nasikin menambahkan, untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK/SLB negeri total ada sebanyak 8.531 orang. Dengan jumlah PTT yang masuk menjadi PPPK tahun 2021 tahap 1 sebanyak 117 orang. Dan PPPK di tahap 2 sebanyak 18 orang. Total sisa PTT saat ini ada 8.396 orang.

Dia menuturkan, tingginya kebutuhan guru di Jateng, menjadi hal yang melatarbelakangi pemerintah gencar melakukan seleksi PPPK. Mengingat pendidikan merupakan hal yang penting untuk menciptakan generasi emas.

”Guru kita yang PNS belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah 640 sekolah negeri. Baik itu SMA, SMK, maupun SLB. Nah untuk memenuhi itu, pada 2020 banyak dari GTT. Karena enggak ada pengangkatan PNS untuk guru. Maka GTT yang men-support pendidikan,” ujarnya.

BACA JUGA: Soal Demo Tuntut Sekda Mundur, Ini Tanggapan Pj Bupati Jepara 

Pada tahun 2021-2022, ada pengangkatan ASN dari PPPK. Para GTT pun ikut bersaing mengikuti seleksi menjadi PPPK. Dengan harapan, bila diterima menjadi PPPK maka akan ada peningkatan kesejahteraan.

Melihat jumlah guru yang ada, dia menyatakan, secara makro kebutuhan tenaga pendidik di Jateng untuk SMA/SMK dan SLB negeri, sudah mencukupi. Oleh karenanya, belum ada rencana penambahan guru.

”Hitung-hitungan jam mengajar dari 24 jam sampai 40 jam dengan total guru PPPK ditambah jumlah PNS, sudah 35 ribuan guru yang berstatus ASN,” terang Nasikin.

BACA JUGA: Awas, Polisi Tilang Kendaraan Parkir di Jalur Sepeda Jalan Soetta

Dari jumlah itu, pihaknya telah menghitung dengan jumlah jam seluruh Jateng, masih di angka kisaran 31-32 jam per minggu.

”Artinya, angka ini masih di range (rentang) jumlah jam mengajar. Sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, adalah 24 sampai 40 jam per minggu,” pungkasnya.

Riyan

The post 13.302 Guru Honorer Diangkat Jadi Tenaga PPPK appeared first on SuaraBaru.id.

”Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta uang tarikan untuk dikembalikan,” kata gubernur berambut putih itu, di sela kunjungannya di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam.

Dia tidak menduga temuan itu mencuat, dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan video tentang dialog dengan siswa di Pendapa Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya, diakses banyak orang.

BACA JUGA: Kepala Sekolah Harus Inovatif Bangun Karakter Anak

”Saya juga tidak menduga, obrolan itu ternyata diperhatikan banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya, karena soal itu. Dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana,” ujar Gubernur Jateng dua periode itu.

Mencuatnya kasus tarikan atau pungli berkedok infak itu, menurutnya, menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun, agar berhati-hati. Ganjar berulang kali menegaskan, agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.

”Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa, agar tidak memberatkan,” jelasnya.

BACA JUGA: Situs Candi Lumbung Sengi Dipindah ke Desa Sengi Lagi

Bagi politisi yang khas dengan rambut putihnya itu, masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah, tanpa harus meminta iuran kepada siswa. Misalnya dengan mengundang alumni, untuk ikut berperan membangun sekolah.

”Ada beberapa sekolah yang cukup kreatif. Dia membangun dengan mengundang alumni, itu kan boleh, tapi bukan siswa,” tandasnya.

Ditambahkan dia, tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu, merupakan langkah agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain. Ganjar juga mengaku, peran masyarakat sangat membantu, apabila menemukan hal serupa untuk segera melaporkannya.

BACA JUGA: Wirata Parwa, Meriahkan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional di Wonogiri

”Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya, untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang, maka model-model semacam ini kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya, untuk bisa melaporkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah mengungkapkan, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat.

Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan, dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun mushala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.

BACA JUGA: Sosialisasi Operasi Patuh Candi 2023, SatLantas Polresta Surakarta Bagikan Es Teh dan Brosur Kepada Pengendara

Pungutan atau infak pembangunan mushala itu dilakukan pada 2022 lalu. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar, karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar, dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

”Sampai saat ini, dana yang terkumpul Rp 130 juta, dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan mushala. Pembangunan mushala saat ini sudah mencapai 40 persen,” papar Uswatun.

Terkait siswa yang melaporkan dugaan pungutan itu saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo, Uswatun menegaskan, yang bersangkutan sudah mendapat pendampingan khusus.

BACA JUGA: Posisi Penting Lampung dalam Geopolitik Strategis

”Siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan, supaya tidak terjadi perundungan. Dan harus dijamin siswa itu nyaman, dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun,” tukasnya.

Saat ini, Kepala SMKN 1 Sale telah ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Sebagai ganti untuk melaksanakan tugas kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menunjuk pelaksana harian (Plh).

Riyan

The post Ganjar Telah Bebastugaskan Kepala SMKN 1 Sale yang Tarik Pungli ke Siswa appeared first on SuaraBaru.id.

Petugas dan peserta upacara pagi itu, mengenakan beragam pakaian adat Nusantara. Begitu pula dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sebagai inspektur upacara, mengenakan pakaian adat Jawa.

”Sekarang kami pakai baju adat, karena Kamis kemarin saya pakai adat Nusantara ini, saya kembali pakai baju adat Jawa,” ujar Ganjar usai upacara.

BACA JUGA: Jateng Harus Punya Program Revolusioner di Bidang Pendidikan

Tidak ada pesan khusus yang ingin disampaikan Ganjar, dengan mengenakan pakaian adat Jawa itu. Namun, penggunaan pakaian adat kali ini menunjukkan betapa kaya Indonesia atas budaya.

”Tidak ada pesan khusus,” paparnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah menuturkan, penggunaan pakaian adat menandakan semangat kebersamaan.

BACA JUGA: Rakyat Indonesia Harus Jadi Bangsa Pembelajar

”Kita semakin mengenal pakaian adat Nusantara. Kali ini saya pakai baju adat Batak,” katanya.

Penggunaan baju adat memang sudah lama diberlakukan bagi ASN Provinsi Jateng. Yakni tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 065/0016031/2019, pegawai dan karyawan Pemprov Jateng wajib mengenakan pakaian adat Jawa pada Kamis pekan pertama hingga ketiga, dan pakaian adat Nusantara pada Kamis pekan terakhir.

Sebenarnya, kebijakan mengenakan pakaian adat sudah diwajibkan sejak lama. Namun, kewajiban mengenakan pakaian adat oleh pegawai dan karyawan Pemprov Jateng, hanya diberlakukan sebulan sekali, yakni setiap tanggal 15.

BACA JUGA: Kendal Salah Satu Kabupaten yang Punya Sekolah Inklusi

”Sampai sekarang masih dipatuhi,” lanjutnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Syurya Deta Syafrie menambahkan, kebijakan Gubernur dalam penggunaan baju adat ini didukung ASN.

”Program harus kita dukung, apa yang menjadi kebijakan Gubernur. Hari Kamis adat Jawa, dan minggu keempat pakai adat Nusantara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan kali ini, dirinya mengenakan baju adat Dayak Lundayeh, Kalimantan Utara. ”Ini baju Dayak Lundayeh yang saya pakai. Dengan kebijakan ini menunjukkan, betapa kita kaya adat dan budaya Indonesia,” tandasnya.

Riyan

The post Semangat Kebhinekaan dan Nasionalisme ASN Pemprov Jateng Ikuti Upacara Hardiknas appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Dr Uswatun Hasanah MPd, Senin (13/3/2023).

Dia hadir untuk membuka acara Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Jateng, dalam Program Revitalisasi Bahasa Daerah, yang digelar Balai Bahasa Provinsi Jateng, di Hotel Gets, Semarang.

BACA JUGA: Sido Muncul Luncurkan Produk Minuman Vitamin C, Wartawan sebagai Konsumen Pertama

Ganjar menyatakan, dibutuhkan komitmen dan gotong royong Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan (stakeholder) di semua tingkatan, untuk mendukung pelindungan bahasa Jawa.

Sebagai entitas karya budaya yang disepakati dan diakui masyarakat Jawa, bahasa Jawa tentu harus ditransmisikan dari generasi ke generasi. Baik melalui pendidikan keluarga maupun pendidikan formal, sebagaimana mandat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

”Pendidikan keluarga jelas menjadi pondasi utama proses transmisi bahasa Jawa, dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengingat realitas anak belajar bicara sesuai dengan bahasa ibu,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemberdayaan Perempuan Penting untuk Mengakselerasi Proses Pembangunan

Dikatakan dia, pemerintah melihat begitu penting kebijakan Merdeka Belajar Revitalisasi Bahasa Daerah, untuk dilakukan di seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, para penutur muda dapat menjadi penutur aktif bahasa daerah, dan menumbuhkan kemauan dan semangat penutur muda dalam mempelajari bahasa daerah.

”Melalui media yang disukai, generasi muda diharapkan bangga menggunakan bahasa daerah, dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jateng, Dr Syarifuddin menambahkan, rakor dengan pemerintah kabupaten/kota di Jateng ini, diharapkan dapat membangun kolaborasi yang harmonis, antara pemerintah daerah, Balai Bahasa Provinsi Jateng, tokoh masyarakat, pakar, dan seluruh pemangku kepentingan di Jateng.

BACA JUGA: Polresta Surakarta Amankan Penjual Miras COD dan Sita Belasan Liter Ciu

Koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur, dalam upaya pelindungan bahasa daerah.

”Program revitalisasi bahasa daerah di Jateng tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu instansi, tetapi harus bersama-sama semua sektor, semua instansi, semua tokoh masyarakat, serta semua pemangku kepentingan,” ujar Syarifuddin.

Dijelaskan dia, pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan, telah menandatangani komitmen bersama, dalam pelindungan bahasa daerah di Jateng. Setelah rakor ini, Balai Bahasa akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Guru Utama SD dan SMP.

BACA JUGA: Meski dalam Sengketa, Penjualan Unit Perumahan Mutiara Arteri Regency Tetap Jalan

Guru Bahasa Jawa SMP dan guru pengampu muatan lokal SD, akan dilatih oleh para pakar. Kemudian guru utama itu mendiseminasikannya kepada teman guru di kabupaten/kota.

Guru utama itulah yang diharapkan bisa menyebarluaskan kepada teman sejawat guru, yang kemudian diajarkan sampai ke peserta didik.

”Revitalisasi bahasa daerah melalui pendidikan formal atau sekolah ini kita lakukan, agar generasi muda kita bisa menggunakan dan melestarikan bahasa daerahnya. Tentu kita tetap mengintegrasikan dengan lingkungan keluarga dan masyarakat,” tandasnya.

Riyan

The post Dibutuhkan Komitmen Pemerintah untuk Tangani Pelindungan Bahasa Jawa appeared first on SuaraBaru.id.

”Jadi Forum OSIS ini tanya, bagaimana bisa mendapatkan pemahaman tentang perencanaan pembangunan. Saya sampaikan, kamu ikut Musrenbang saja, langsung kamu bisa ikut merasakan,” kata Ganjar, setelah sebelumya menerima Forum OSIS Jateng, di Kantor Gubernur, Selasa (28/2/2023).

Gubernur bahkan langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, yang ikut mendampingi saat audiensi, agar menindaklanjuti ajakannya itu.

BACA JUGA: Polres Kebumen Gelar Family Gathering, Promosikan Pantai Pandan Kuning

Ganjar berharap, keikutsertaan Forum OSIS dalam Musrenbang, dapat memberikan pengalaman dalam banyak hal. Pelajar dilatih berpikir secara holistik, dan menentukan skala prioritas.

”Harapannya, mereka menjadi tahu. Mereka akan berani mengusulkan ide, harapan, dan aspirasi. Lalu mendengarkan orang lain, sehingga mereka akan belajar berpikir lebih holistik dan komprehensif, sehingga mereka bisa menentukan skala prioritas. Mereka punya cara pembelajaran yang cepat, karena itu learning by doing,” jelasnya.

Selain mengajak ikut Musrenbang, kedatangan Forum OSIS Jateng itu, juga untuk menyampaikan sejumlah program. Di antaranya, tentang keinginannya untuk banyak mendapatkan pelatihan dan sharing session. Juga program terbaru yang mereka gagas, yakni leadership project, yang melibatkan ribuan ketua OSIS terbaik.

BACA JUGA: Tiket KA Lebaran Sudah Bisa Dipesan, KAI: Rencanakan Perjalanan Mudik Anda dengan Baik

”Saya senang mereka cukup aktif. Mereka ingin mendapatkan sharing sessions bagaimana soal kepemimpinan, manajemen, dan communication skill. Maka saya titipkan kepada anak-anak muda ini, untuk terus berlatih,” ungkap Ganjar.

Obrolan itu juga membahas, bagaimana cara pelajar membangun integritas sejak dini. Misalnya, tentang pungutan biaya study tour atau biaya untuk mengadakan kegiatan di sekolah.

Terkait hal itu, Ganjar menekankan, boleh saja memungut biaya asalkan tidak ada paksaan, dan sebelumnya dikomunikasikan dulu dengan orang tua siswa.

BACA JUGA: Petani LPPNU Jati Blora Kembangkan Program Mitra Bisma, Kolaborasi POC dengan Produsen Benih Jagung Bisi

”Boleh, tapi syaratnya orang tua harus setuju, dan tidak boleh dipaksa. Maaf dengan segala hormat, kalau yang tidak mampu ya tidak boleh dipaksa. Atau cari saja sponsor, cari saja profil wali murid yang mau menyumbang, dan punya kemauan itu,” jelasnya.

Terakhir, Ganjar juga mengapresiasi Forum OSIS ini, karena mereka juga aktif dan memiliki komitmen tinggi untuk tidak melakukan bullying kepada teman, tidak membeda-bedakan atas dasar suku, agama, ras.

”Ini modal awal yang menurut saya bagus untuk ke depan. Kami akan fasilitasi model-model edukasi yang ada di forum itu,” tegas Ganjar.

BACA JUGA: Serius Kelola Sampah, Kabupaten Kudus Raih Penghargaan Adipura

Sementara itu, Ketua Umum Forum OSIS Jateng, Shahzada Fayzul Haq, menyampaikan, ajakan Gubernur agar Forum OSIS ikut dalam Musrenbang, merupakan hal yang dinantikan.

Dia bersama pengurus Forum OSIS dan pelajar di Jateng, ingin menjadikan ajakan itu sebagai ruang belajar, dan melihat bagaimana perencanaan pembangunan di Jateng dilakukan. Forum OSIS dan pelajar ingin bisa terlibat dalam setiap pembangunan dan event yang akan dilakukan di Jateng.

”Pengalaman kami bertemu dengan Menteri Bappenas, saat dijelaskan tentang IKN itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kami bisa melihat masa depan bangsa seperti ini, dan kami harus seperti apa. Ini juga yang ingin kami lakukan di Jateng, sehingga kami betul-betul dapat membantu perkembangan Jateng ke depan seperti apa,” terang pelajar SMAN 1 Semarang itu.

BACA JUGA: Peduli Korban Bencana, Ini yang Dilakukan LP Ma’arif NU Jepara untuk Anggotanya

Disampaikan juga, Forum OSIS juga sedang menyiapkan sebuah program leadership project. Program itu akan diikuti 1.000 ketua dan pengurus OSIS terpilih di Jateng.

Rencananya, program ini akan digelar pada Juni 2023 mendatang. Harapannya, dapat terjadi sinergi antara Forum OSIS tingkat provinsi dengan daerah. Program itu juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Ganjar Pranowo.

Riyan

The post Forum OSIS Jateng Diundang Ikut Musrenbang appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan yang diisi dengan beragam lomba untuk siswa SD dan SMP ini, digelar dalam rangka merayakan Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin SSos MSi mengatakan, Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, telah mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Episode-17: Revitalisasi Bahasa Daerah di 13 provinsi, dengan sasaran 38 bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa di Jateng.

BACA JUGA: Nurshodiq dan Pretty Sihite Jadi Juara Borobudur Maraton 2022

”Kenyataan di lapangan menunjukkan, penutur jati tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Penanganan terhadap pelestarian bahasa daerah masih belum optimal, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Bahasa daerah punah, karena para penutur muda tidak lagi menggunakan bahasanya, dan para orang tua tidak lagi mewariskan bahasa ini kepada anak-anaknya,” jelas Hafidz, di sela acara pembukaan FTBI.

Diungkapkan dia, kebijakan revitalisasi bahasa daerah sangat penting dilakukan seluruh pemangku kebijakan, agar para penutur muda dapat menjadi penutur aktif bahasa daerah. Generasi muda harus bangga menggunakan bahasa daerah, dan ikut melestarikannya sebagai salah satu bentuk kekayaan Indonesia.

”Kita perlu menumbuhkan penutur muda, agar memiliki kemauan dan semangat dalam mempelajari bahasa daerah melalui media yang disukai,” ujarnya.

BACA JUGA: Palak Sopir Angkot, Preman Kawasan Menara Kudus Dibekuk Polisi

Hafidz menambahkan, pemerintah berupaya merevitalisasi bahasa daerah dengan melatih guru utama (training of trainers), dari guru-guru bahasa daerah. Setelah itu, pengimbasan dilakukan guru kepada para siswa di SD dan SMP. Siswa dapat memilih materi sesuai dengan minatnya.

”Keluarga, para maestro, dan pegiat pelindungan bahasa dan sastra daerah, juga perlu dilibatkan secara intensif. Adapun FTBI ini digelar sebagai ajang selebrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BBPJT, Dr Ganjar Harimansyah menyatakan, FTBI merupakan wujud kepedulian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama BBPJT, terhadap pelestarian bahasa-bahasa di daerah. FTBI kali ini merupakan kegiatan di tahun kedua, setelah tahun lalu sukses digelar di Surakarta.

BACA JUGA: Mereka Akan Menepi sebelum Perang Memuncak

”Berdasarkan undang-undang, pelestarian bahasa daerah merupakan wewenang pemerintah daerah. Jadi tugas kami mendukung pelestarian ini. Oleh karena itu, perlu sinergi untuk mewujudkannya,” tutur Ganjar.

Disampaikan juga, FTBI diselenggarakan dalam rangka revitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. Festival ini diikuti utusan atau tunas-tunas muda yang berprestasi dari 35 Kabupaten/Kota di Jateng.

”Ada tujuh lomba kategori putra dan putri, yakni menulis aksara Jawa, membaca geguritan, mendongeng bagi siswa SD, serta membaca aksara Jawa, berpidato, dan nembang macapat bagi siswa SMP. Ada juga lomba yel,” terangnya.

BACA JUGA: Dua Siswa SMK Negeri 2 Ponorogo, Berpotensi Maju ke WSC di Paris

Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, beserta lebih dari 600 peserta, pendamping, kepala sekolah, pengawas, guru, dan orang tua, menjadi salah satu bukti antusiasme masyarakat dalam mendukung FTBI 2022.

Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Dr Uswatun Hasanah, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyebutkan, saat ini sudah jarang anak-anak yang fasih menggunakan bahasa Jawa. Bahkan di perkotaan, banyak anak yang tidak mengetahui sama sekali arti beberapa kosakata bahasa Jawa.

”Oleh karena itu, melalui festival seperti ini harapan kita, Generasi Y atau milenial hingga Generasi Z mengenal, memahami, dan mencintai bahasa ibu mereka. Kalau sudah cinta, tentu saja mereka akan menjadi pasukan pelestari bahasa ibu,” kata Ganjar dalam sambutannya.

Riyan

The post Bahasa Daerah Punah Akibat Para Penutur Muda Tak Lagi Menggunakan appeared first on SuaraBaru.id.