”Risiko adiksi gawai terhadap anak, sebagai dampak dari kemudahan akses digital dewasa ini, harus diatasi dengan langkah nyata. Sehingga potensi paparan kekerasan secara daring dapat diatasi,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/2/2024).

Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2022, terdapat 823 atau 31 persen pengaduan kasus klaster perlindungan khusus anak, antara lain terkait perundungan siber, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), kekerasan seksual anak, live streaming seksual, hingga perdagangan anak.

BACA JUGA: Tutup Bulan K3, Pura Group Berikan Apresiasi pada Karyawannya

Sementara berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022, tercatat 26,67 persen anak usia 5-18 tahun yang mengakses internet, 74,16 persen berada di wilayah perkotaan, dan sisanya di wilayah perdesaan.

”Sejumlah ancaman terhadap anak itu, harus segera dicarikan mekanisme pencegahan yang menyeluruh, demi melindungi generasi penerus bangsa,” terang Lestari.

Rerie sapaan akrab Lestari berharap, agar dukungan para pemangku kepentingan terhadap upaya menekan risiko adiksi gawai terhadap anak, harus direalisasikan dengan langkah nyata.

BACA JUGA: Melepas Kepulangan Pasukan yang BKO Mengamankan Pemilu

Disebutkan dia, upaya perlindungan anak harus menjadi arus utama dalam proses pembangunan melalui perbaikan kualitas regulasi, kelembagaan, program dan pendanaan untuk meningkatkan layanan, dan kualitas anak-anak di Indonesia.

Peningkatan literasi digital terhadap anak, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus menjadi salah satu strategi dan kepedulian bersama, dalam upaya mencegah ancaman kekerasan terhadap anak melalui daring.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, membangun kolaborasi yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan, terhadap masa depan generasi penerus bangsa, dalam menghadapi tantangan dampak perkembangan teknologi digital saat ini dan di masa datang.

Riyan

The post Waspadai Risiko Adiksi Gawai pada Anak appeared first on SuaraBaru.id.

”Berbagai upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, harus mendapat dukungan segera. Hal ini agar potensi kekerasan dapat ditekan secara signifikan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10/2023).

Pada Senin (23/10/2023), Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, meluncurkan fasilitas berupa Sekolah dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Senandung Perdana), sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

BACA JUGA: Gunung Cenglik, Objek Wisata Hasil Kreativitas Anak-Anak Muda

Berdasarkan catatan Pemerintah Kota Bandung, pada 2022 tercatat ada sebanyak 450 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang masuk ke laporan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Empat jenis kekerasan yang tertinggi adalah kekerasan psikis, fisik, seksual, dan penelantaran.

Dengan fasilitas Senandung Perdana, Pemkot Bandung bertekad mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai dari hulu.

Menurut Lestari, upaya itu memperlihatkan keseriusan daerah dalam berupaya menekan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang masih saja terjadi.

BACA JUGA: Dies Natalis ke-57, PEM Akamigas Sinergi Akademis dengan Industri Capai Kemandirian Energi

Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, strategi yang diterapkan itu bisa dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi acuan berbagai daerah lain yang memiliki permasalahan serupa.

Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), pada periode 1 Januari-27 September 2023, ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Santri Harus Mandiri dan Berprestasi

Korban kekerasan di Indonesia didominasi kelompok usia 13-17 tahun, jumlahnya mencapai 7.451 korban, atau sekitar 38 persen dari total korban kekerasan pada periode itu.

Upaya untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai dari hulu, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

Akar masalah yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, ujar Rerie, harus mampu dicarikan solusi yang tepat, sebagai bagian dari upaya pencegahan agar kasus serupa tidak meluas.

BACA JUGA: Tobo, Desa di Pelosok Punya Gedung Pertemuan Megah

Agar upaya pencegahan mampu menjangkau dari sisi hulu hingga hilir, menurut Rerie, membutuhkan kolaborasi yang baik antarsejumlah institusi di tingkat pusat hingga daerah.

”Sehingga political will dari para pemangku kepentingan sangat diharapkan, agar upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dicegah dan diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegas Rerie.

Riyan

The post Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Masih Terjadi appeared first on SuaraBaru.id.

”Bermunculannya kembali kasus perundungan di lingkungan pendidikan, sangat mengkhawatirkan kita. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, terkait pola pencegahan dan pengajaran yang diterapkan, untuk mencegah kasus-kasus perundungan berulang,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/9/2023).

Sejumlah kasus perundungan di lingkungan pendidikan, memang kembali mengemuka lagi pada beberapa pekan terakhir. Kasus itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Medan, Banyuwangi, Gresik, Cilacap, bahkan di Jakarta. Yang memprihatinkan lagi, beberapa kasus perundungan itu berujung pada kematian.

BACA JUGA: Hasil Rapimnas KBPP, Anak Polisi Dukung Anak Polisi

Catatan Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan, sebanyak 251 anak berusia 6-12 tahun, menjadi korban kekerasan di sekolah pada periode Januari-April 2023.

Selain itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sepanjang Januari-Agustus 2023, terdapat 379 anak usia sekolah yang menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah.

Lestari berpendapat, berulangnya kasus perundungan di lingkungan pendidikan, mengindikasikan upaya pencegahan yang dilakukan belum tepat sasaran, atau bahkan masih banyak penyelenggara pendidikan mengabaikan langkah pencegahan itu.

BACA JUGA: Janda Dua Anak Itu Mendapatkan Rumah Layak Huni dari Polres Jepara

Upaya evaluasi menyeluruh terkait pola pencegahan perundungan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera dilakukan untuk mendapatkan sistem pencegahan yang tepat dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Ditambahkan Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, lingkungan belajar yang penuh kekerasan dan ancaman, berdampak buruk pada proses pembentukan karakter dan mental peserta didik, yang merupakan generasi penerus bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, para pemangku kepentingan menyikapi secara serius, fenomena perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan Nasional ini. Dan secepatnya, mengambil langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

BACA JUGA: Ganjar Komitmen Jaga Warisan Seni Budaya dan Beri Ruang Musisi untuk Berekspresi

Di sisi lain, tegas Rerie, para pemangku kebijakan harus segera mengevaluasi dan memperbaiki pola pendidikan dan pengajaran yang lebih ramah dan aman, dalam proses pembentukan karakter dan budi pekerti peserta didik yang lebih baik.

Disebutkan Rerie, kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, dalam mewujudkan pola pendidikan yang aman dan bebas perundungan sangat diharapkan, demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat dan berdaya saing di masa depan.

Riyan

The post Pencegahan Perundungan di Satuan Pendidikan Harus Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejatinya, pemerintah sudah mengagendakan Gerakan Revolusi Mental dalam tahapan pembangunan Nasional, yang merupakan bagian dari upaya membangun karakter anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/7/2023).

Menurut dia, sejumlah kendala untuk mewujudkan karakter anak bangsa yang kuat, belum sepenuhnya ditangani dengan baik.

BACA JUGA: Hadir di Unissula Petinggi Polri Ini Tawarkan Solusi Restoratif Justice

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), mendefinisikan revolusi mental sebagai sebuah gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia.

Semua hal itu mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila, yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pada pelaksanaan Gerakan Revolusi Mental dalam sistem sosial, memiliki beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani segera, seperti masih maraknya pernikahan anak, stunting, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan isu ekonomi keluarga.

BACA JUGA: Kemahasiswaan dan Alumni USM Gelar Dialog dengan Orma

Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 3.173 kasus KDRT, sejak 1 Januari 2022 hingga 14 Februari 2023. Pada akhir 2022, United Nations Children’s Fund (Unicef), menempatkan Indonesia pada peringkat kedelapan di dunia, dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, keluarga merupakan satuan masyarakat terpenting, dalam proses pembentukan karakter anak bangsa. Karena di lingkungan keluargalah, pondasi karakter yang baik ditanamkan sejak dini.

Dengan banyaknya isu yang mengganggu terwujudnya keluarga yang sejahtera, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dikhawatirkan akan mengganggu proses penanaman karakter baik di keluarga itu.

BACA JUGA: Presiden Perintahkan Menkominfo Budi Arie Selesaikan Pembangunan BTS

Karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah, untuk segera menuntaskan sejumlah instrumen kebijakan, yang mampu melindungi dan memastikan terbentuknya keluarga yang sejahtera.

Di sisi lain, Rerie juga sangat berharap, para tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan, memberikan keteladanan dalam penerapan nilai-nilai integritas, menjunjung tinggi etika dan kepatuhan terhadap konstitusi, dalam keseharian mereka.

”Sehingga upaya membangun karakter anak bangsa yang kuat untuk melanjutkan proses pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila, dapat segera terwujud,” tegasnya.

Riyan

The post Pembangunan Karakter Anak Bangsa Terkendala Sejumlah Masalah appeared first on SuaraBaru.id.

”Sya sngt brhrp pk ganjar bs mmbntu sya dlm kasus perlecehan ank Dbw umur krn sy sndri udk g tau hrs mengadu kpda siapa sbb aduhan kt kepolisi daerah sm skli g ad tndak lnjutny diem seribu bahasa kt yg brtnya nmum kt yg mla dbntak sm polisiny sy g tau polisi it krjny ap,” cuit akun @aida_nabiha, Selasa (20/6/2023).

Dalam cuitannya itu, akun @aida_nabiha menceritakan soal kejadian perkosaan yang dialami anaknya yang berusia 13 tahun oleh ayah tirinya, tidak segera di ditindaklanjuti pihak yang berwenang.

BACA JUGA: Dibangun, Jembatan di Karangtengah Wonogiri yang Dulu Rusak Diterjang Banjir

Dari foto laporan polisi yang diunggahnya, keluarga Aida sudah melaporkan kejadian itu pada Kamis (15/6/2023) lalu. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada perkembangan lebih lanjut.

”Sprtny prcma sj kt melapor bktiny ank saya sja dprkosa sm bpk tiriny sdh dilaporkn kekantor polisi smp skrng sm skli g ad jwban pdhal sdh jls2 ank ny dprkosa kok mla polisiny smp skrng diam sj sdngkn pelakuny bebas mla pelakuny mau kabur,” lanjutnya melalui cuitan.

Mengetahui hal itu, Ganjar langsung merespon dengan cuitan yang menandai akun twitter Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Divisi Humas Polri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BACA JUGA: Songsong HUT Bhayangkara, Polres Klaten Kirim Bansos Air Bersih Bagi Warga Kemalang

”Mohon bisa dibantu cek @DivHumas_Polri @kpp_pa @ListyoSigitP Kita beri perlindungan dan pendampingan pada korban. semoga kasus ini dapat segera dituntaskan,” cuit Ganjar.

Cuitan @aida_nabiha itu lantas ramai oleh netizen. Tanggapan beragam pun muncul.

”Seperti kasus di Pekalongan, perangkat desa mlh melindungi pelaku dan meneror keluarga korban supaya mau damai,” cuit akun @budi_jelect.

BACA JUGA: SAR Semarang Gelar Bimtek Jungle Rescue bagi Anggota FKP3

”Sampai Gresik saja ngadu ke Pak Ganjar, bukan soal apapun, tapi soal kenyamanan melaporkan sesuatu hal yg berkaitan dgn apapun, karena memang Pak Ganjar yg saya kenal itu orangnya apa adanya dan selalu menanggapi keluhan Masyarakat, bkn hanya Jateng, diluar Jateng pun siap bantu,” kata akun @trisnowidibagus.

”Pernah denger #percumalaporpolisi ga?,” kicau @Lesmono8i.

”Tolong Bpk @ListyoSigitP, anggotanya yg tidak respect kepada pengaduan masyarakat, dipecat saja. Polri kan digaji dari pajak rakyat. Kalau sudah tak berfungsi untuk melindungi, mengayomi keamanan dan keadilan rakyat, ya pecat saja. CC: @CCICPolri @DivHumas_Polri @MediaHubPolri,” cuit @AbrahamUmbas.

Riyan

The post Anaknya Diperkosa Bapak Tiri, Sang Ibu ‘Wadul’ ke Ganjar appeared first on SuaraBaru.id.

”Saya prihatin dengan terjadinya tawuran remaja di sejumlah daerah, saat Ramadan. Sejumlah pihak terkait harus segera mengambil langkah cepat, guna mengatasi kondisi itu hingga akar masalahnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/4/2023).

Sepanjang Ramadan tahun ini, sebanyak 367 remaja di Kota Depok, Jawa Barat, ditangkap karena tawuran. Peristiwa yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Tangerang, Banten.

BACA JUGA: KONI Jateng Harus Gerak Cepat, Porprov 2023 di Depan Mata

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pun, menyinggung soal komitmen sejumlah daerah, untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Lestari menilai, sejumlah peristiwa tawuran itu terjadi, karena ada beberapa faktor pendorong. Antara lain, pemenuhan hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus bagi anak yang belum memadai.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, upaya agar anak dan remaja di daerah mendapatkan hak-haknya dalam proses tumbuh berkembangnya, menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan di setiap daerah.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Gelar Workshop Digital Marketing di Kelurahan Sawah Besar

Apalagi, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021, tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia.

Program KLA adalah, sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Maraknya sejumlah tawuran yang melibatkan remaja di sejumlah daerah, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, agar fokus dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah di Indonesia.

Menurut Rerie, upaya mewujudkan KLA di setiap daerah di Indonesia, merupakan bagian penting dalam proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Air.

Riyan

The post Mewujudkan Komitmen Daerah Jadikan Kota Layak Anak appeared first on SuaraBaru.id.

Selama memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo komitmen, memberi perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak, agar mereka memiliki masa depan.

Atas capaian mewujudkan 100 persen kabupaten/kota layak anak, Jateng pada 2021 meraih penghargaan sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

BACA JUGA: BKBH FH USM Selenggarakan Pemberdayaan Hukum di Desa Sarirejo

Sejumlah strategi diusung Ganjar, sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan anak. Dalam upaya mencegah perkawinan usia anak misalnya, Ganjar meluncurkan inovasi ‘Jo Kawin Bocah’, pada 20 November 2020. Inovasi ini diiringi dengan penguatan peran Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan optimalisasi peran pentahelix (banyak pihak).

Setahun kemudian, gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng, mendirikan Care Center Jo Kawin Bocah.

Hasil inovasi ini, meskipun tidak drastis, angka dispensasi perkawinan anak di Jateng yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama, menurun dari 14.072 anak di tahun 2021 menjadi 11.392 pada tahun 2022.

BACA JUGA: Safari DPMPTSP, 140an Lebih Warga Mayong Antusias Ajukan Izin Usaha

Sebagai upaya pencegahan perundungan, eksploitasi, dan membantu anak mengembangkan potensi diri, Ganjar menggulirkan inovasi ‘Jogo Konco’. Inovasi ini adalah aplikasi berbasis website, yang berisi ruang sharing alias tempat curhat anak ketika mereka menghadapi problematika keseharian, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya ataupun bullying.

Jogo Konco merupakan inisiasi Forum Anak Jateng, yaitu organisasi yang merupakan wadah partisipasi anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor. Mereka punya perwakilan di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Tak hanya itu, Ganjar juga menciptakan aplikasi ‘Apem Ketan’ yang merupakan akronim dari Aplikasi Perempuan dan Anak Rentan. Aplikasi ini efektif dalam mendata anak yatim, piatu atau yatim piatu akibat terdampak covid-19, untuk mendapatkan layanan assesment.

BACA JUGA: Pembahasan RUU PPRT Ditunda Pimpinan DPR, Tamparan bagi Semuanya

Bersinergi dengan Dinas Sosial, Unicef, dan Yayasan Setara, DP3AP2KB melakukan pendampingan kepada 7.967 anak di Jateng, yang keluarganya terdampak corona.

Ketua Forum Anak Kota Semarang, Dandi Resando mengapresiasi inovasi Jo Kawin Bocah yang digagas Pemprov Jateng. Inovasi itu, kata dia, tak hanya memberikan manfaat para anggota Forum Anak, namun juga anak-anak di Jateng.

Dandi menjelaskan, melalui agenda Forum Anak Goes to School, pihaknya telah membantu menyuarakan gerakan Jo Kawin Bocah. Setidaknya 112 sekolah dan 38 ribu siswa di Jateng telah terlibat mengampanyekan tagline penolakan terhadap pernikahan usia dini.

BACA JUGA: Akses Jalan di Jatiroto dan Purwantoro Wonogiri Terputus

Pihaknya juga mengadakan Talkshow Gelar Expo Jo Kawin Bocah, yaitu forum curhat orang tua anak penyintas kawin bocah sebagai bahan pembelajaran bersama.

”Melalui Jogo Konco, kami berinteraksi dengan teman-teman se-Jateng. Di platform ini ada fitur Curhat Konco dan Japri Konco, di mana kawan-kawan menjadi pelapor dan pelopor. Jika ada kegiatan positif, kami semua adalah pelopor penyebarluasan. Sebaliknya, ketika ngadepin peristiwa negatif, tak ragu untuk melaporkan. Lewat Kreasi Konco, teman-teman juga bisa berbagi cerita tentang bakat yang dipunyai, seperti menulis, menyanyi, dan lain-lain,” ujar Dandi, saat dihubungi Kamis (16/2/2023).

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, karena sudah berusaha keras menjadikan seluruh kabupaten/kota di Jateng layak anak, sehingga Jateng menjadi Provinsi Pelopor Layak Anak.

BACA JUGA: Pengurus Yayasan RSI Sultan Hadlirin Jepara Terbentuk, Edy Sujatmiko Ketua

Indikator Kota Layak Anak sendiri meliputi, tingkat persentase perkawinan anak, tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak dan keluarga, persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandardisasi, dan tersedianya infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak.

Ganjar menegaskan, anak-anak harus mendapat perhatian. Banyak kegiatan mereka yang di rumah, namun tidak terpantau. Karena itu butuh monitoring, apakah mereka dalam kondisi jenuh, stres, apakah ada kekerasan atau tidak saat proses belajar mengajar dan lainnya.

Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak di Jateng. Itu sebabnya, gerakan Jo Kawin Bocah bertujuan untuk memenuhi hak anak dalam kelompok rentan agar tidak dinikahkan.

BACA JUGA: Hujan Deras Guyur Kudus, Tanggul Sungai Piji Jebol Ratusan Rumah Tergenang

”Gerakan Jo Kawin Bocah butuh peran serta stakeholder yang melibatkan unsur pentahelix. Ada pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan komunitas,” tandasnya.

Program Jo Kawin Bocah sendiri merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mencantumkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Sedangkan alasan aplikasi Jogo Konco terus digencarkan, menurut Ganjar, karena menjadi sarana efektif anak Jateng, agar punya kemandirian. Selain itu aplikasi ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi perundungan.

BACA JUGA: DPD Permadani Gelar Sarasehan Budaya Tentang Serat Wulang Reh atau Pembelajaran Kehidupan

”Seandainya terjadi perundungan, ya dilaporkan lewat aplikasi. Maka tugas kita sebagai pemerintah menindaklanjuti. Forum anak yang bikin aplikasi Jogo Konco itu bagus,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Jateng, Retno Sudewi mengatakan, beberapa kegiatan sudah dilakukan untuk memasifkan program Jogo Konco. Salah satunya acara virtual peringatan Hari Anak Sedunia dengan tema ‘Rembug Konco, Kids Take Over’ pada Desember 2022. dengan menghadirkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. sebagai narasumber.

Kegiatan yang melibatkan para bupati, asisten setda kabupaten/kota, Forum Anak, Forum Genre, pramuka, dan komunitas difabel itu, bertujuan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan berbasis online, dan peningkatan literasi anak.

BACA JUGA: Bawaslu Kota Tegal Launching Aplikasi Jarimu Awasi Pemliu

Program Jogo Konco sendiri juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Program Perlindungan Anak Unicef, Milen Kidane. Menurutnya, platform ini merupakan bagian dari perlindungan anak di dunia maya.

Survei Unicef mencatat, sebanyak 196,7 juta orang di Indonesia terhubung ke internet. Ini menurutnya bak dua mata pisau. Karena tak jarang kekerasan yang diterima anak berasal dari dunia maya. Data menyebutkan, sebanyak dua persen dari anak usia 12-17 tahun pernah mengalami kekerasan, pelecehan, atau kekerasan seksual saat daring.

”Adanya Jogo Konco, saya optimistis kita bisa bersama dalam berbagai cara melindungi anak, di lingkungan digital di mana mereka banyak menghabiskan waktu,” paparnya.

Tim SB

The post ‘Jo Kawin Bocah’ dan ‘Jogo Konco’, Inovasi Ganjar Lindungi Masa Depan Anak di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.