Data resmi ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, menyampaikan hasil tersebut dalam kegiatan resmi yang digelar di Hotel Grandmaster Purwodadi, Jumat (28/11/2025).

BACA JUGA : Banyak Bencana, FISIP UNDIP Kuliah Umum Saatnya Tata Ulang Relasi Manusia dan Alam

Ia menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil dari survei nasional yang dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Grobogan pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,43 persen. Pada tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 10,63 persen atau berkurang 0,80 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Penurunan persentase tersebut juga berdampak langsung pada berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Grobogan tercatat sebanyak 159.000 jiwa. Pada tahun 2025, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 148.000 jiwa.

Anang menjelaskan bahwa BPS mengukur angka kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan kalori per kapita. Dari perhitungan tersebut, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp526.000 per orang setiap bulan.

Masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah nilai tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Apabila satu keluarga terdiri dari empat orang, maka ambang batas minimum pengeluaran rumah tangga berada di kisaran Rp2.104.000 per bulan agar tidak masuk dalam kategori miskin.

Anang menilai penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program jaring pengaman sosial. Program tersebut dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Pemerintah juga mengoptimalkan berbagai bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai, hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro. Program-program ini berkontribusi langsung dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

BACA JUGA : DPRD Kabupaten Kendal Setujui APBD Tahun Anggaran 2026

Selain itu, pertumbuhan aktivitas ekonomi pascapandemi juga turut membuka peluang kerja bagi masyarakat. Sektor pertanian, perdagangan, dan jasa menjadi penopang utama dalam meningkatkan pendapatan warga.

BPS Grobogan mencatat bahwa tren angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,77 persen sebelum naik menjadi 12,46 persen pada tahun 2020.

Dampak pandemi masih terasa kuat pada tahun 2021, di mana angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 12,74 persen. Namun, kondisi mulai berangsur pulih pada tahun 2022 dengan angka kemiskinan turun menjadi 11,80 persen.

Perbaikan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 11,72 persen. Tren positif terus berlanjut pada tahun 2024 dengan angka kemiskinan turun menjadi 11,43 persen, hingga akhirnya mencapai 10,63 persen pada tahun 2025.

Dengan tren penurunan tersebut, BPS Grobogan optimistis target angka kemiskinan satu digit dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Anang menegaskan bahwa konsistensi pelaksanaan program menjadi kunci utama keberhasilan.

BPS juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah. Pengawasan dinilai penting agar seluruh bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata.

Selain angka kemiskinan, BPS Grobogan juga mencatat perkembangan yang menggembirakan pada tingkat pengangguran terbuka. Per Agustus 2025, tingkat pengangguran di Grobogan berada di angka 3,12 persen.

Angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran masih berada di angka 4,50 persen, lalu turun menjadi 4,38 persen pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran berada di angka 4,40 persen, kemudian kembali turun menjadi 4,02 persen pada tahun 2023. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 3,23 persen.

BACA JUGA : Klub Milik Djarum, Como 1907, Pecundangi Klub Jay Idzes 2-0

Secara jumlah, BPS mencatat pengangguran di Grobogan pada Agustus 2025 mencapai sekitar 28.600 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di kisaran 29.000 orang.

Pemerintah daerah menilai penurunan pengangguran ini tidak lepas dari meningkatnya investasi, tumbuhnya sektor industri kecil, serta terbukanya lapangan kerja di berbagai sektor unggulan daerah.

BPS Grobogan berharap tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini dapat terus terjaga. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memperkuat sinergi agar kesejahteraan warga Grobogan semakin merata dan berkelanjutan.

TYA WIDYA

The post BPS Grobogan Catat Penurunan Angka Kemiskinan 2025, Tembus 10,63 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

”Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dengan segera, untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Ini sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang merupakan amanah konstitusi kita,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2/2024).

Menurut dia, sejumlah masalah seperti belum meratanya akses mendapatkan pendidikan antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, karena berbagai masalah yang belum tuntas, harus segera diatasi.

BACA JUGA: DJP Berikan Asistensi SPT Kepada Karyawan Pertamina Patra Niaga

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, isu pemerataan pendidikan saat ini mulai bergeser dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar ke tingkat SLTA serta perguruan tinggi.

Catatan Badan Pusat Statistik pada 2022 menyebutkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA dan sederajat, anak di perdesaan sebesar 81,23 persen. Sedangkan di perkotaan melaju hingga 88,70 persen.

Demikian juga kesenjangan APK belajar di perguruan tinggi lebih lebar lagi, antara anak desa dan kota pada 2022, yaitu sebesar 23,05 persen di perdesaan dan 37,13 persen di perkotaan.

BACA JUGA: Harga Kebutuhan Pangan Melonjak, Pedagang Pasar Bulu Takut Jual Cabai karena Harganya Capai Rp 70 Ribu/kg

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap, sejumlah program beasiswa yang ada saat ini, bisa disalurkan dengan lebih merata dan tepat sasaran, untuk menekan kesenjangan yang terjadi.

”Selain itu, upaya untuk mendalami penyebab kesenjangan yang terjadi, seperti masalah ekonomi, sosial dan budaya, harus segera ditemukan dan diatasi,” jelasnya.

Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan kesenjangan akses pendidikan itu.

Dengan begitu, tegas Rerie, kesempatan mendapatkan pendidikan setingkat SLTA dan perguruan tinggi dapat lebih merata bagi masyarakat, sehingga potensi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional yang lebih berkualitas dan berdaya saing, menjadi lebih besar.

Riyan

The post Pendidikan Merata untuk Atasi Berbagai Masalah appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya perbaikan tata kelola koperasi di Indonesia, untuk membangkitkan potensi ekonomi masyarakat, yang diharapkan mampu mendorong gerak perekonomian Nasional,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/2/2024).

Seperti diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) RI, akan membangun kelembagaan dan ekosistem koperasi, melalui perbaikan tata kelola yang mengadopsi Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-Kopin).

BACA JUGA: Hari Pers Nasional 2024, Wali Kota Semarang Berharap Sinergitas untuk Pemilu yang Kondusif

Salah satu tujuannya, agar koperasi mampu mengembangkan model bisnis yang lebih kompetitif, dan menjadi pilihan rasional masyarakat ketika mau berwirausaha.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit, dengan volume usaha sebesar Rp 197,88 triliun pada 2022.

Menurut Lestari, aktivitas ratusan ribu koperasi di Indonesia memiliki potensi yang besar, sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat di Tanah Air.

BACA JUGA: Tasyakuran HPN 2024, Wabup Wonosobo : “Media Harus Adaptif!”

Upaya memperbaiki tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan kompetitif, imbuh Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menambahkan, koperasi sebagai sebagai soko guru perekonomian Nasional, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari upaya menjalankan amanah konstitusi.

”Penguatan asas gotong-royong dan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, diharapkan mampu dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, agar kebangkitan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat benar-benar merata,” terang dia.

Sejumlah upaya itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, membutuhkan kolaborasi yang kuat antarsektor di tingkat pusat dan daerah, untuk mewujudkannya.

Riyan

The post Perbaikan Tata Kelola Koperasi Demi Bangkitkan Potensi Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya untuk memberikan ruang dan lingkungan yang sehat untuk mendukug tumbuh kembang anak secara fisik dan mental, harus terus ditingkatkan secara konsisten. Hal ini demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh di masa depan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/2/2024).

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mengungkapkan, angka pengasuhan tidak layak di Indonesia saat ini sebesar 2,98 persen. Angka ini telah menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 3,69 persen, namun masih terdapat 19 provinsi yang angka pengasuhan tidak layaknya berada diatas rata-rata Nasional.

BACA JUGA: Bawaslu Kota Tegal Waspadai Aktivitas pada Masa Tenang

Selain itu, angka perkawinan anak di Indonesia pada 2022 juga mengalami penurunan menjadi 8,06 persen dari 9,23 persen pada 2021. Penurunan angka ini telah mencapai angka yang ditargetkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), yaitu sebesar 8,74 persen.

Kini masih terdapat 19 provinsi, yang angka perkawinan anaknya berada diatas angka rata-rata Nasional. Menurut Lestari, belum meratanya penurunan sejumlah indikator yang menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak yang lebih baik, harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Karena, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia, belum memberikan pengasuhan yang layak bagi anak, dan masih terjadi perkawinan anak.

BACA JUGA: Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Komitmen Beri Pendampingan Desa Kreatif Binaan di Bogor

”Dua faktor itu, harus segera disikapi dengan langkah yang nyata dan segera, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak melalui pemenuhan hak anak, atas pengasuhan yang layak, yaitu pengasuhan berbasis hak anak dan lingkungan yang ramah,” jelas Rerie.

Sejumlah program pemerintah dalam rangka pemenuhan hak anak, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Program itu antara lain, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, pencegahan perkawinan anak, pengasuhan berbasis hak anak, daycare ramah anak, layanan konsultasi keluarga, dan infrastruktur ramah anak.

BACA JUGA: Ketua LPPM USM Prof Mudjiastuti Jadi Keynote Speakers di International Conference

Bila sejumlah program itu bisa direalisasikan dengan baik dan merata di seluruh daerah di Indonesia, lingkungan yang sehat, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan mental, bisa diwujudkan.

”Kondisi ini juga untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik, dan berdaya saing di masa datang,” tukasnya.

Riyan

The post Masih Banyak Terjadi Perkawinan Anak appeared first on SuaraBaru.id.

”Strategi pembangunan mulai dari desa, merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu untuk pengembangan sektor UMKM desa, agar bisa menjadi bagian dari proses itu,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/1/2024).

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia tahun 2023, dalam tiga tahun ke depan, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih dari 0,1 persen setiap tahunnya. Sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia, diproyeksikan akan bertambah mencapai 83,3 juta pelaku pada 2034.

BACA JUGA: TPD Yakini Elektabilitas Ganjar-Mahfud Unggul Jauh di Jateng, Bertahan dalam Bayang ‘Abuse of Power’

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah desa/kelurahan di Indonesia mencapai 83.794 desa/kelurahan pada 2022. Berdasarkan sejumlah catatan itu, desa di Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan UMKM di wilayahnya masing-masing.

Sejumlah potensi yang dimiliki desa, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat beragam. Antara lain sumber daya alam, kerajinan tangan, pariwisata, pertanian dan industri kreatif.

Upaya menggali dan memetakan potensi setiap desa, tambah Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera dilakukan, agar langkah pengembangan UMKM di desa lebih terarah. Upaya itu juga harus dilakukan secara terukur dan konsisten.

BACA JUGA: Ketua Umum Taruna Merah Putih Tegaskan Solid Menangkan Ganjar-Mahfud

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu juga berharap, adanya keterlibatan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, dalam upaya pengembangan sektor UMKM dan sejumlah potensi yang dimiliki desa, seperti Sumber Daya Manusia (SDM).

”Karena rangkaian upaya pengembangan itu, membutuhkan kualitas SDM yang mumpuni untuk mengelolanya,” terang Rerie.

Dia juga sangat berharap, berbagai potensi yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga segera berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Riyan

The post Gali Potensi Desa untuk Kembangkan UMKM appeared first on SuaraBaru.id.

”Tren kunjungan wisata pada tahun lalu yang membaik, harus dipertahankan dengan konsisten. Kita harus meningkatkan kualitas pariwisata yang ditawarkan,” kata Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/1/2024).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia, pada Januari-November 2023, ada sebanyak 10,41 juta orang. Jumlah itu meningkat 110,86 persen, jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2022.

BACA JUGA: Pastikan Zero Knalpot Brong, Ini yang Dilakukan Kodim 0728 Wonogiri

Meski mengalami lonjakan signifikan dibandingkan 2022, namun total kunjungan wisman hingga November 2023 masih lebih rendah, jika dibandingkan periode yang sama pada 2019 (sebelum pandemi), yang mencapai 14,7 juta kunjungan.

Menurut Lestari, catatan pencapaian tahun lalu itu harus segera diikuti perencanaan pengembangan yang matang, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan yang ada.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, merupakan pilihan yang tepat dalam rangka pengembangan sektor wisata Nasional yang lebih baik.

BACA JUGA: Lapas Semarang Gelar Kegiatan Rutin Posyandu Lansia untuk Narapidana Lanjut Usia

Tentu saja, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pilihan mewujudkan pariwisata berkualitas itu menuntut kapasitas keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM), yang lebih baik.

Karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, konsistensi upaya meningkatkan kualitas SDM pariwisata, juga sangat diperlukan.

Dengan beragamnya potensi pariwisata di Indonesia dan SDM yang mumpuni, Rerie meyakini, upaya mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, adalah sebuah keniscayaan.

Riyan

The post Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Harus Pertimbangkan Potensi dan Tantangan appeared first on SuaraBaru.id.

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1 Kabupaten Grobogan untuk Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yakni 281.902 rumah tangga. RTUP naik 6,72 persen dari Sensus Pertanian 2013 lalu.

Sementara Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) pada tahun 2023 mencapai 289.197 unit. Dibandingkan dengan RTUP, angka UTP di Kabupaten Grobogan ini turun 14,30 persen dari Sensus Pertanian 2013.

Konservasi Fosil Gajah Stegodon di Gabus Grobogan Diusulkan ke Kemendikbudristek

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, saat menjelaskan tentang Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1 di Kabupaten Grobogan.

“Cakupan subsektor pada Sensus Pertanian 2023 ini yakni Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Jasa Pertanian. Sementara cakupan usaha pertanian meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP,” jelas Anang Sarwoto.

Sementara, untuk cakupan wilayah, meliputi usaha pertanian lainnya (UTL) dan seluruh wilayah Indonesia (perkotaan dan pedesaan).

“Usaha pertanian di Kabupaten Grobogan mencakup tiga jenis usaha yang berperan penting dalam ketersediaan dan ketahanan pangan. Ketiga jenis usaha pertanian tersebut yaitu Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), Usaha Pertanian Lainnya (UTL),” jelas Anang.

Anang mengungkapkan, berdasarkan hasil Sensus Pertanian (ST) 2023, wilayah Kecamatan Pulokulon, Karangrayung dan Toroh merupakan kecamatan dengan jumlah UTP paling banyak. Kecamatan Pulokulon terdapat 24.857 unit, sementara Karangrayung 23.471 unit dan Toroh 22.924 unit.

Pada Sensus Pertanian 2023 ini, usaha pertanian perorangan subsektor tanaman pangan sebanyak 220.901 unit, peternakan 176.319 unit, hortikultura sebanyak 106.899 unit, kehutanan sebanyak 37.039 unit, perkebunan sebanyak 13.05` unit, jasa pertanian sebanyak 6.080 unit dan perikanan sebanyak 2.412 unit.

“Penurunan terbesar adalah subsektor kehutanan yaitu berkurang 40.348 rumah tangga disusul dengan subsektor hortikultura yakni 23.831 rumah tagga dan subsektor perkebunan sebanyak 12.225 rumah tangga,” ujar Anang.

Subsektor yang paling banyak diusahakan RTUP adalah tanaman pangan dengan jumlah 217.815 ruah tangga disusul peternakan dengan jumlah 173.956 rumah tagga, dan hortikultura sebanyak 106.077 rumah tangga.

Anang menjelaskan, kesimpulan pada hasil pencacahan lengkap sensus pertanian Kabupaten Grobogan yakni Jumlah Usaha Pertanian Perorangan sebanyak 289.197 unit, turun menjadi 14,3 persen dari tahun 2013.

Kemudian, jumlah Perusahaan Pertanian Berbedan Hukum (UPB) sebanyak dua unit berkurang menjadi satu unit atau turun enjadi 33,3 persen dari tahun 2013 dan jumlah usaha pertanian lainnya sebanyak 43 unit bertambah menjadi 38 unit atau mengalami kenaikan sebanyak 76,0 persen dari tahun 2013.

Jelang Natal dan Tahun Baru, 134 Botol Miras Ilegal Disita Aparat Polsek Grobogan

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian atau RTUP hasil ST 2023 di Indoensia sebanyak 28.237.832 rumah tangga atau naik sekitar 8,04 oersen dibandingkan pada tahun 2013.

“Perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan di bidang pertanian harus dilakukan secara matang dan teliti, karena itu dibutuhkan data di bidang pertanian yang lengkap, aktual, dan dapat dipercaya,” jelas Anang.

“Dengan dilaksanakan Sensus Pertanian 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data pertanian dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun swasta dalam pengambilan kebijakan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Sensus Pertanian 2023, Bambang mengatakan, sebelum dilakukan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Grobogan dilakukan berbagai tahapan yakni tahapan persiapan yang dimulai dengan mempelajari World Programme for The Census of Agriculture (WCA) 2020, kemudian penyiapan instrumen, uji coba dan gladi kotor pada 2021.

Di tahun 2023 dilakukan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilayah kerja statistik, gladi bersih, updating direktori perusahana pertanian dan usaha pertanian lainnya, kemudian dilakukan kick off publisitas.

“Pelaksanaan lapangan diawali dengan rekrutmen dan pelatihan petugas, pencatatan lapangan lengkap, pelaksanaan post enumeration, dan diseminasi tahap 1. Dalam diseminasi tahapan yang dilakukan yakni pelaksanaan survei ekonomi pertanian, diseminasi tahap 2 dan pelaksanaan survei produksi dan lingkungan pertanian,” jelas Bambang.***

Tya Wiedya

The post Badan Pusat Statistik Grobogan Rilis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

”Pembangunan SDM Nasional yang berkualitas harus menjadi perhatian bersama, demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan merata,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11/2023).

Berdasarkan hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2023, daya saing SDM Indonesia 2023 naik empat peringkat, 51 ke 47, dari 64 negara di dunia.

BACA JUGA: Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Sertijab Pejabat di Lingkungan Kodam 

Meski begitu, riset itu menyoroti cara belajar pada pendidikan dasar di Indonesia, yang dinilai kurang inovatif untuk meningkatkan kualitas SDM.

Menurut Lestari, catatan berdasarkan riset itu harus menjadi bahan untuk melakukan perbaikan, dalam upaya terus memperbaiki kualitas SDM dan meningkatkan daya saing anak bangsa.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, upaya peningkatan pembelajaran yang inovatif di tingkat pendidikan dasar, membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

BACA JUGA: Forkopimda Batang Berkomitmen Sejukkan Pemilu 2024

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, bentuk dukungan itu bisa dimulai dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di institusi pendidikan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 19.588 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan terealisasi tahun 2022, senilai Rp 472,6 triliun.

Artinya, anggaran pendidikan Indonesia masih di angka 2,4 persen PDB, dengan total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia senilai 1.383 Dolar AS atau sekitar Rp 21,3 juta (kurs Rp 15.387,85), yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang anggaran pendidikan per siswa 10.929 Dolar AS atau sekitar Rp 168 juta dan Malaysia yang anggaran pendidikan per siswa 2.060 Dolar AS atau sekitar Rp 31 juta.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, sejumlah langkah untuk meningkatkan daya saing SDM Nasional itu, menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan, demi melahirkan anak bangsa yang tangguh dan mampu menjawab tantangan bangsa di masa depan.

Riyan

The post Pembangunan SDM Nasional Berkualitas Harus Jadi Perhatian Serius appeared first on SuaraBaru.id.

”Meski secara umum terlihat penurunan angka pengangguran, tetapi kelompok Gen Z masih tertinggi tidak terserap di pasar kerja,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/11/2023).

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta, dari total angkatan kerja yang mencapai 147,71 juta orang. Angka pengangguran itu didominasi penduduk usia 15-24 tahun, atau yang tergolong Gen Z.

BACA JUGA: Pelari Kenya dan Ethiopia Bakal Ramaikan Lomba Lari Borobudur Marathon 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2023 sebesar 5,32 pesen, atau turun dari level Agustus 2022 yang sebesar 5,86 persen.

Menurut Lestari, belum terserapnya Gen Z pada pasar kerja, karena sistem pendidikan yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mengantisipasi kebutuhan pasar kerja.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, kondisi itu harus menjadi perhatian semua pihak, karena bila tidak segera diatasi, berpotensi menjadi beban dalam proses pembangunan.

BACA JUGA: Target Investasi di Kota Semarang Capai Rp 25,6 Triliun, Kini Hampir Terlampaui

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sistem pendidikan yang mampu mengantisipasi kebutuhan dunia kerja, harus segera diwujudkan.

Di sisi lain, ujar Rerie, untuk menekan angka pengangguran saat ini, juga dibutuhkan sejumlah upaya untuk meningkatkan skill lulusan SLTA, agar mampu diserap oleh pasar kerja yang tersedia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, sejumlah kegiatan pelatihan kerja atau workshop, terkait sejumlah industri dan ekonomi kreatif beserta tenaga asistensi yang berpengalaman sangat dibutuhkan, sebagai upaya meningkatkan kemampuan lulusan SLTA, agar bisa diserap dunia usaha.

BACA JUGA: Vandalisme di Pantura Makin Menggila, Flyer Parpol dan Caleg Tertancap di Poohoon Pinggir Jalan

Diakui Rerie, banyak potensi yang dimiliki generasi muda, selain masih memiliki semangat yang tinggi, potensi pengembangan kreativitasnya juga masih luas untuk berkiprah di berbagai bidang.

Kondisi itu sekaligus membuka peluang bagi dunia usaha, untuk meningkatkan produktivitasnya, dengan melibatkan generasi muda dalam proses produksinya.

”Kami sangat berharap, para pemangku kepentingan dan masyarakat, dapat berkolaborasi dengan baik, untuk mewujudkan SDM Nasional yang produktif dan berdaya saing,” tegasnya.

Riyan

The post Banyaknya Kelompok Gen Z Tak Terserap di Pasar Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

”Peran sektor UMKM kita harus terus ditingkatkan, dengan menumbuhkan ekosistem kewirausahaan yang baik bagi masyarakat luas,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10/2023).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2023 yang sebesar 5,17 persen, disebabkan akibat tingginya belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga.

BACA JUGA: Tim Bulu Tangkis Kudus Juara Umum Kejurprov 2023

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 10,62 persen, diikuti lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga sebesar (8,62%), dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar (5,23%).

Dari potret kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2023 itu, terlihat mesin pertumbuhan ekonomi berdasarkan struktur Produk Domestik Bruto (PDB), masih didominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu 53,31 persen.

Dalam konteks konsumsi rumah tangga itu, terlihat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2023, sebagian besar didorong kontribusi dari para pelaku UMKM Nasional.

BACA JUGA: Mewaspadai Komunikasi Dramatisme Sebelum Pendaftaran Capres-Cawapres

Menurut Lestari, peran sektor UMKM yang mampu menopang kinerja perekonomian Nasional itu, harus menjadi dorongan para pemangku kepentingan, untuk konsisten meningkatkan munculnya para pelaku UMKM Nasional yang tangguh.

Sehingga, Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, mengedepankan berbagai upaya untuk menumbuhkan jumlah para pelaku UMKM di setiap wilayah.

”Kemudahan dalam mengakses permodalan dan perbankan bagi sektor UMKM, juga harus menjadi komitmen bersama untuk segera diwujudkan,” tegasnya.

BACA JUGA: Kekeringan Melanda, Warga Blora Lakukan Salat Istisqa Minta Turunkan Hujan

Selain itu, Rerie berharap, sektor UMKM tidak semata bertambah dalam jumlah, tetapi upaya untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, juga sangat penting.

Berbagai langkah peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus menjadi bagian dari proses pengembangan ekosistem kewirausahaan Nasional, dalam upaya beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu juga menyampaikan, upaya penguatan sektor UMKM Nasional harus konsisten dan berkelanjutan, dalam rangka memperkuat daya dukungnya terhadap kinerja perekonomian Nasional.

Riyan

The post Peningkatan Jumlah UMKM Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional appeared first on SuaraBaru.id.