Oleh: Idham Cholid
Inilah catatan saya tentang Pilkada Wonosobo. Tentu catatan ini sangat subyektif. Sejauh yang saya ketahui, baik secara langsung maupun sebatas informasi. Bukan rahasia lagi kalau trending topic sampai saat ini adalah soal koalisi Pilkada Wonosobo. Selain tentang calon itu sendiri. Keduanya saling terkait, tidak berdiri sendiri.
Gagasan koalisi tercipta tak lama setelah pelantikan anggota DPRD. Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan untuk membagi pos-pos penting dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) secara proporsional.
Meskipun di sini ada yang merasa ditinggal. Partai Golkar dan PPP tidak memperoleh jatah. Kalaupun Partai Golkar bisa menempatkan kadernya pada posisi Wakil Ketua DPRD, itu sudah amanat UU karena jumlah kursi dan perolehan suaranya yang masuk empat besar.
Tapi PPP? Meski lebih unggul namun kalah moncer dengan Hanura yang hanya 2 kursi. Secara politik, itu sah-sah saja. Kesepakatan apapun bisa dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan. Koalisi politik merupakan hal lumrah bagi partai.
Calon Tunggal
Di sinilah kecakapan Ketua DPC Hanura Wonosobo Agus Ahmad Muhammad memainkan peran sehingga bisa tampil sebagai Ketua Baleg. Salahkah jika kemudian kesepakatan para pimpinan Parpol tersebut menjelma menjadi koalisi besar untuk memainkan Pilkada?
Tak salah juga sebenarnya. Apalagi jika mereka bisa merumuskan solusi yang tepat. Alasan utama bahwa Pilkada harus bebas money politics tentu harus disambut dengan baik. Apalagi kalau sampai jor-joran uang sudah pasti tidak mendidik.
Tapi jika solusinya adalah paket calon tunggal, disinilah proses demokrasi nyata-nyata telah dikebiri.
Apakah melawan kotak kosong tidak demokratis? Bukan itu masalahnya. Tapi proses melahirkan paket calon tunggal dengan cara-cara yang tidak sehat, justru akan menjadi preseden yang buruk. Di mana pun, koalisi itu mengandaikan adanya kerja sama meskipun masing-masing tetap mempunyai kepentingan yang berbeda. Masalahnya, kerjasama itu dibangun atas dasar kepentingan mendasar atau sekadar pragmatis dan transaksional?
Di sinilah harus dipastikan bahwa koalisi besar yang dibangun 7 partai di Wonosobo (PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, Hanura, Nasdem dan PAN) itu bukan kolusi!
Idham Cholid, Ketua GMPK Wonosobo dan Ketua Umum Jama’ah Yasin Nusantara (Jaya Nusa)
