”Pembangunan SDM Nasional yang berkualitas harus menjadi perhatian bersama, demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan merata,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11/2023).

Berdasarkan hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2023, daya saing SDM Indonesia 2023 naik empat peringkat, 51 ke 47, dari 64 negara di dunia.

BACA JUGA: Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Sertijab Pejabat di Lingkungan Kodam 

Meski begitu, riset itu menyoroti cara belajar pada pendidikan dasar di Indonesia, yang dinilai kurang inovatif untuk meningkatkan kualitas SDM.

Menurut Lestari, catatan berdasarkan riset itu harus menjadi bahan untuk melakukan perbaikan, dalam upaya terus memperbaiki kualitas SDM dan meningkatkan daya saing anak bangsa.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, upaya peningkatan pembelajaran yang inovatif di tingkat pendidikan dasar, membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

BACA JUGA: Forkopimda Batang Berkomitmen Sejukkan Pemilu 2024

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, bentuk dukungan itu bisa dimulai dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di institusi pendidikan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 19.588 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan terealisasi tahun 2022, senilai Rp 472,6 triliun.

Artinya, anggaran pendidikan Indonesia masih di angka 2,4 persen PDB, dengan total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia senilai 1.383 Dolar AS atau sekitar Rp 21,3 juta (kurs Rp 15.387,85), yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang anggaran pendidikan per siswa 10.929 Dolar AS atau sekitar Rp 168 juta dan Malaysia yang anggaran pendidikan per siswa 2.060 Dolar AS atau sekitar Rp 31 juta.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, sejumlah langkah untuk meningkatkan daya saing SDM Nasional itu, menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan, demi melahirkan anak bangsa yang tangguh dan mampu menjawab tantangan bangsa di masa depan.

Riyan

The post Pembangunan SDM Nasional Berkualitas Harus Jadi Perhatian Serius appeared first on SuaraBaru.id.

”Perang Hamas-Israel selain menimbulkan persoalan kemanusiaan, juga berdampak pada relasi antarnegara dan perekonomian global,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, pada sambutan tertulisnya saat diskusi daring bertema ‘Dampak Global Perang Hamas-Israel’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (18/10/2023).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Prof Dr Hj Siti Ruhaini Dzuhayatin MA (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden/KSP), Adam Mulawarman Tugio SH LLM (Duta Besar RI untuk Pakistan dan Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri RI).

BACA JUGA: Lima Siswa SMP Ihsaniyah Wakili Kota Tegal ke Lomba MAPSI Tingkat Provinsi

Ada juga Broto Wardoyo SSos MA PhD (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Muhammad Farhan (Anggota Komisi I DPR-RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, perang dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Selain merugikan kedua belah pihak, perang juga memberikan dampak signifikan pada perkembangan dunia.

Konflik di Timur Tengah, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, secara menyeluruh memberikan dampak ketakutan pada dunia, karena wilayah ini merupakan pemasok energi dan jalur pelayaran utama global.

BACA JUGA: 26 Siswa Siswi Kudus Bakal Ikuti Lomba MAPSI Tingkat SMP se-Jateng

Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, perekonomian dengan upaya kebangkitan dan pemulihannya, menjadi salah satu kerentanan dunia global pasca-pandemi.

Selain itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, perekonomian dunia masih belum pulih dari inflasi, yang diperburuk konflik Rusia-Ukraina tahun lalu.

Salah satu antisipasi dalam perkembangan dunia, imbuh Rerie, adalah intersepsi kecanggihan teknologi dalam persenjataan, yang menyebabkan banyak korban berjatuhan dalam suatu konflik.

BACA JUGA: Tak Ada ‘Karpet Merah’ untuk Anak Presiden dan Wapres

”Inilah salah satu kekhawatiran di dunia modern. Dunia yang semakin kehilangan nilai dan tidak lagi menghargai kemanusiaan,” pungkas Rerie.

Sedangkan Adam Mulawarman Tugio mengungkapkan, konflik yang terjadi antara Hamas-Israel merupakan dampak dari kolonialisme yang berkepanjangan di Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina, bukan karena Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, tetapi lebih kepada tidak sepakat dengan kolonialisme.

Diungkapkan dia, saat ini Mahkamah Internasional sedang mengkaji terkait dampak hukum akibat pendudukan yang berkelanjutan di Palestina, dan Indonesia ikut dalam proses pengkajian itu.

BACA JUGA: Autovision Kenalkan Produk Anyar di Ajang GIIAS Semarang 2023

”Sebelum konflik itu terjadi, sedang berlangsung proses perbaikan hubungan antara Israel dan sejumlah negara-negara Arab. Akibat pecah perang Hamas-Israel, sejumlah upaya itupun akhirnya terhenti,” tuturnya.

Sementara itu, Broto Wardoyo berpendapat, penyelesaian konflik Palestina-Israel harus ada poin yang jelas. Utamakan dulu penyelesaian krisis, setelah itu baru tuntaskan masalah lainnya.

Disebutkannya, tidak mungkin menyelesaikan konflik di Gaza, bila tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Bila melihat ke belakang, sebetulnya pada konflik saat ini ditemukan kondisi tingkat keparahan yang tinggi di Gaza, sejak Israel meninggalkan Gaza pada 2006.

”Karena saat ini yang berkuasa di Israel adalah pemerintahan koalisi religius garis keras, yang tidak mempertimbangkan penyelesaian konflik secara damai,” tukas dia.

Riyan

The post Perang Hamas-Israel Berdampak pada Relasi Antarnegara dan Perekonomian Global appeared first on SuaraBaru.id.

”Masyarakat Ende harus mampu merawat dan memasyarakatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang selama ini sudah dipraktikan dengan baik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan, di hadapan para pegiat dan perajin tenun. di Aula SMA Mutmainah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Senin (25/9/2023).

Hadir pada acara itu, sejumlah tokoh masyarakat antara lain, Julie Sutrisno Laiskodat (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem), Oktavianus Moa Mesi (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ende), Sitti Hajarul Hastuti (Anggota DPRD Kabupaten Ende).

BACA JUGA: Kunjungan Mahasiswa Unissula Ingin Mengenal Tusi Kemenkumham

Ada pula H Djafar H Achmad (Bupati Ende), Erikos Emanuel Rede (Wakil Bupati Ende), H Pua Moksen (Ketua Aliansi Federasi Perjuangan Indonesia/AFPI), Muhamad Yunus (Ketua Relawan Petani-Nelayan Cinta Anis).

Kemudian Hj Nurhayati (Ketua Badan Kontak Majelis Ta’lim Kabupaten Ende), Hartija DM (Ketua Muslimat NU Kabupaten Ende), serta Arief Rahman Hakim (Ketua Yayasan Persekolahan Islam Mutmainah Ende).

Menurut Lestari, perempuan dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa, dengan kemampuan multitasking, yang dalam satu waktu, bisa melakukan beragam kegiatan.

BACA JUGA: Forkopimda Sepakat Tindak Tambak Udang Karimunjawa, Dipertanyakan Tindak Lanjut BTNKj

Rerie, sapaan akrab Lestari yakin, perempuan Ende pun mampu menyiapkan dan mengantarkan generasi penerus dengan baik, dalam proses pembangunan bangsa.

Menurut Rerie, yang juga legislator Dapil II Jawa Tengah itu, apa yang telah dilaksanakan di Ende dalam kesehariannya, seperti kerukunan antarumat beragama, adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila.

”Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan,” ujar Lestari. Hal itulah yang harus menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA: BBPJT Gelar Penganugerahan Penghargaan Prasidatama 2023

Dalam konteks penerapan nilai-nilai kebangsaan itu, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, bangsa Indonesia harus mampu merefleksikan peran perempuan dalam kehidupan sosial politik.

Disebutkan Rerie, perjuangan perempuan di Indonesia belum selesai, dalam hal pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.

Untuk mewujudkan hal itu, tegas Rerie, harus mendapat dukungan semua pihak. Karena, sudut pandang perempuan sangat penting dalam setiap pengambilan kebijakan di negeri ini.

BACA JUGA: Eks Napiter ini Sebut Pemilu 2024 Rawan Ditunggangi Kelompok Radikal dan Intoleran

Pada kesempatan itu Rerie juga menegaskan, dengan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila, seperti gotong-royong, bangsa Indonesia akan mampu bangkit dari hantaman pandemi.

Dengan mewujudkan nilai kesetaraan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial politik, yang merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila, Rerie yakin kualitas kebijakan yang dihasilkan dalam proses pembangunan, akan lebih baik.

Riyan

The post Melestarikan Nilai-nilai Pancasila Harus Jadi Kepedulian Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

”Ketersediaan guru PAUD yang memiliki kompetensi dan pengetahuan pada pendidikan karakter dan kesehatan dasar anak, saat ini sangat dibutuhkan,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/9/2023).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat 46,93 ribu guru Satuan PAUD Sejenisnya (SPS), pada semester ganjil Tahun Ajaran (TA) 2022/2023. Saat ini jumlah anak yang bersekolah di jenjang PAUD sekitar 6,72 juta anak.

BACA JUGA: Kanwil Kumham Jateng Beri Penguatan Tugas di Lingkungan Pemasyarakatan

Menurut Lestari, pemenuhan kompetensi dan jumlah guru PAUD merupakan salah satu langkah yang harus dipenuhi, dalam upaya pembangunan SDM yang berdaya saing.

Di usia PAUD, ujar Lestari, merupakan periode emas dalam pembentukan karakter dan intervensi, untuk mewujudkan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat penting bagi perjalanan hidup setiap anak di masa datang.

Sehingga, Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, dibutuhkan guru-guru PAUD yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai, berkaitan dengan tumbuh kembang anak, baik secara fisik mau pun mental.

BACA JUGA: Ketahanan Sosial, Kebudayaan dan Ekonomi Berkelanjutan menjadi Tema Besar Musrenbangdes Klepu Tahun 2024

Dalam upaya mengatasi stunting misalnya, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, guru-guru PAUD dapat berperan aktif dalam sosialisasi kepada para orang tua, agar membiasakan anaknya mengonsumsi makanan bergizi sejak dini.

Demikian juga, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, dengan langkah-langkah strategis lain, seperti pentingnya upaya pemenuhan vaksinasi dasar bagi anak usia PAUD, dan penanaman budi pekerti sejak dini.

Dengan peran guru PAUD yang strategis itu, Rerie berharap, berbagai upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru PAUD, bisa menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, tambah Rerie, masyarakat baik komunitas maupun orang tua, juga sangat diharapkan peran aktifnya, dalam proses pembangunan SDM Nasional yang berkarakter kuat dan tangguh di masa datang.

Riyan

The post Pentingnya Peran Guru PAUD dalam Pembentukan Karakter dan Kesehatan Anak appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya perlindungan terhadap setiap warga negara harus dikedepankan, dalam memperbaiki tata kelola produk farmasi pada sistem kesehatan Nasional,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Tata Kelola Produk Farmasi dalam Sistem Kesehatan dan Perlindungan Terhadap Pasien’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/10/2022).

Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, dihadiri Dr Ir Penny K Lukito MCP (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), dr Bambang Sudarmanto SpA(K) MARS (Ketua Pokja UKK Hematologi/Onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia), dan Prof Dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K) (Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Guru Besar FKUI) sebagai narasumber.

BACA JUGA: Indonesia Juara Umum The 4th Asia Cup Bridge Championship

Selain itu hadir pula, Irma Suryani Chaniago (Anggota Komisi IX DPR RI), dr Bambang Tutuko Sp An KIC (Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien), Dr Jasra Putra SFil I MPd (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Siswantini Suryandari (Wartawan Media Indonesia bidang kesehatan), sebagai penanggap.

Menurut Lestari, merebaknya penyakit gagal ginjal pada anak di sejumlah daerah di Tanah Air, harus diatasi bersama-sama lewat sinergi berbagai elemen, kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, media, industri farmasi, lembaga kesehatan, dan masyarakat, seperti yang telah dilakukan saat menghadapi pandemi.

Sehingga, Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, upaya memperbaiki tata kelola produk farmasi dalam sistem kesehatan Nasional untuk mencegah merebaknya penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak, juga harus mendapat dukungan semua pihak.

BACA JUGA: Ratusan Linmas di Wonogiri Memperoleh Pembekalan Bela Negara

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, menegaskan, saat ini bukan saat yang tepat untuk saling menyalahkan.

”Kondisi merebaknya penyakit gagal ginjal terhadap anak yang diduga disebabkan bahan berbahaya pada obat sirup untuk anak, harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan, berdasarkan evaluasi tata kelola produk farmasi yang berlaku saat ini,” tegas Rerie.

Sedangkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito, mengungkapkan, pihaknya memiliki sistem jaminan keamanan, mutu dan khasiat obat yang selama ini diterapkan sesuai aturan yang berlaku.

BACA JUGA: Keluarga Benteng Perangi Narkoba, Jepara No 2 Se – Jateng Peredaran Narkoba

Disampaikan dia, peran BPOM cukup luas, tidak hanya mengawasi soal kesehatan, namun juga mencakup peredaran produk obat dan makanan.

Diakui Penny, pihaknya baru mendapat informasi terkait kasus gagal ginjal akut pada anak dari RSCM dan Kemenkes, pada 10 Oktober 2022. Setelah itu pihaknya segera melakukan investigasi dan penelurusan, terkait obat yang diduga menjadi penyebab merebaknya gagal ginjal akut pada anak.

Diharapkan dia, pihaknya juga mendapat kewenangan pengawasan di awal produksi farmasi dan post market, agar mampu meningkatkan keamanan obat dan makanan. ”Saya sangat berharap, kita bersama bisa mengatasi krisis ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Penny.

BACA JUGA: Setahun Terhenti, Petani Garam Siap Memproduksi Kembali

Sementara itu, Ketua Pokja UKK Hematologi/Onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Bambang Sudarmanto, berpendapat, setiap obat harus dipertimbangkan pemanfaatannya. Keselamatan pasien harus dikedepankan dalam pemberian obat.

”Sistem pelayanan kesehatan dan penggunaan obat, sejatinya ditujukan untuk memenuhi kesehatan pasien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai, masih terdapat komunikasi yang belum efektif, antara BPOM dan Kemenkes, dalam penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Bahkan BPOM dan Kemenkes belum bisa memastikan penyebab kasus yang sudah menimbulkan korban ratusan anak itu.

Riyan

The post Tata Kelola Produk Farmasi Harus Diperbaiki untuk Lindungi Warga Negara appeared first on SuaraBaru.id.

”Berbagai upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka merevisi UU Sisdiknas harus dilakukan, agar Rancangan Undang-Undang yang diajukan sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter dan lebih berdaya saing,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2022).

Saat ini, Indonesia menjalankan satu sistem pendidikan yang diatur dalam tiga undang-undang yang berbeda, yaitu UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) dan UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Sejumlah pengaturan dalam UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen itu, dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Prihatin Kejadian BRT Terbakar, Dewan Minta Ada Evaluasi dan Audit Seluruh Koridor dan Operator

Karena itu, menurut Lestari, dalam proses pengajuan RUU untuk merevisi UU Sisdiknas yang ada saat ini, harus benar-benar mengakomodasi sejumlah hal yang dibutuhkan masyarakat.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, berbagai mekanisme penyerapan aspirasi bisa segera dilakukan, agar berbagai hal di bidang pendidikan yang masih menjadi kendala, bisa diatasi lewat sejumlah kebijakan dalam RUU yang diajukan.

Rerie yang juga anggota Komisi X Fraksi Partai Nasdem DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, para pemangku kepentingan memberi perhatian lebih dalam proses pengajuan RUU, dalam rangka merevisi UU Sisdiknas.

BACA JUGA: PKS Kota Semarang Kembali Gelar Donor Darah

”Karena untuk mewujudkan anak bangsa yang berkarakter dan berdaya saing, negeri ini membutuhkan satu sistem pendidikan yang benar-benar mampu mengikuti perkembangan zaman, sekaligus mampu memperkuat jati diri setiap anak bangsa,” ujar dia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, untuk melahirkan satu sistem pendidikan yang mampu melahirkan anak bangsa yang mumpuni adalah sebuah keniscayaan, jika semua pihak peduli dengan pembangunan pendidikan Nasional.

Rerie pun mengajak para pemangku kepentingan, akademisi, para pemerhati pendidikan dan masyarakat, bisa memberi masukan yang membangun, agar sistem pendidikan Nasional yang ada, kelak mampu menjadi acuan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik dan tangguh.

Riyan

The post UU Sisdiknas Harus Mampu Jawab Tantangan Zaman appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejumlah kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup harus terus diperkuat, agar bumi tempat kita berpijak bisa terus memberikan kehidupan yang lebih baik bagi penghuninya,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4/2022), memperingati Hari Bumi setiap 22 April.

Tahun ini Hari Bumi menggagas tema, ‘Berinvestasi pada Planet Kita’ (Invest In Our Planet), untuk mendorong lebih kuat lagi setiap upaya menuju bumi yang lebih hijau, demi kesejahteraan umat manusia.

BACA JUGA: Wali Kota Semarang: Kami Berharap USM Terlibat dalam Pengembangan Energi

Menurut Lestari, setiap upaya dalam menuju lingkungan hidup tetap lestari, harus di kedepankan. Upaya itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus dimulai dari perilaku keseharian dengan memanfaatkan barang yang ramah lingkungan.

”Hal itu harus dilakukan, hingga kebijakan yang pro pelestarian lingkungan di setiap sektor, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya,” imbuh dia.

Pemanfaatan kearifan lokal dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, jelas Rerie, sangat diharapkan untuk menanamkan pemahaman pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BACA JUGA: Pelanggan PDAM Kebumen Kaget, Air Hitam Kecoklatan

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, Hari Bumi harus jadi momentum untuk mengubah proses pembangunan ke arah yang lebih hijau dan ramah terhadap lingkungan hidup.

Pengalihan pemanfaatan energi fosil ke sumber energi baru dan terbarukan, seperti energi listrik, matahari dan angin, ujar Rerie, harus terus dilanjutkan dan diperluas, demi masa depan yang lebih hijau.

”Keberhasilan semua upaya itu sangat tergantung kepedulian semua pihak, dan harus dilakukan secara bersama-sama, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat,” tandas dia.

Riyan

The post Pelestarian Lingkungan Hidup Harus Terus Diperkuat appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan anggota Komisi III DPR ke MAJT tersebut salah satunya untuk menyerap aspirasi dan mempererat tali silaturahmi dengan pengurus dan tokoh masyarakat Semarang, Jumat (1/10/2021).

“Silaturahmi ke MAJT ini dalam rangka mempererat tali silaturrahim, serta menjalin persatuan dan kesatuan dengan berbagai elemen masyarakat. Forum silaturrahim ini juga kita jadikan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya bisa kita sampaikan ke tingkat pusat, antara lain pembahasan adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila, undang-undang Pilkada sampai isu Presiden tiga periode,” ungkap Arsul Sani.

Para pengurus MAJT menyambut hangat Kehadiran Wakil Ketua MPR, seperti Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng, Drs KH Ahmad, sesepuh MAJT yang juga mantan Gubernur KH Ali Mufiz, Ketua PP MAJT Prof Dr KH Noor Ahmad, Sekretaris MAJT, Drs KH Muhyiddin MAg, Ketua MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, dan sejumlah pengurus lainnya.

Ke depannya, lanjut Arsul Sani, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) serta bersinergi dengan partai-partai Islam akan memperjuangkan hak-hak umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa intervensi dari pihak luar.

Arsul Sani beharap silaturahmi ini selain memiliki nilai pahala juga sebagai sarana menjaring aspirasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, para cendekiawan, dan akademisi terkait wacana amandemen UUD 1945.

“Beliau-beliau mungkin belum mendapatkan penjelasan. Bahwa ada hal-hal yang memang dari MPR, yakni terkait GBHN. Tapi ada juga hal-hal yang datang dari luar MPR,” ungkapnya.

Menurut Arsul, hal-hal yang ia maksud datang dari luar MPR adalah isu jabatan presiden  tiga periode. Menurutnya internal MPR tak pernah membahas wacana  tersebut, meskipun dari pihak luar selalu menjadikan isu santer.

Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan nasional berharap dari ajang silaturahmi ini akan mendapatkan bahan yang akan disuarakan di parlemen.

“Misalnya soal pelabelan radikal terhadap kaum Muslim dan lain sebagainya. Itu kan pasti akan selalu saya suarakan ketika rapat kerja pengawasan Komisi III dengan Kapolri dan juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.” ujar Arsul.

KH Arsul Sani juga mengagumi kemajuan MAJT. Bahkan dia menyebut melalui silaturahmi ini menyepakati bahwa MAJT harus dikembangkan. Untuk itu, dia siap menjadi jembatan bagi pengurus MAJT dengan para pembuat kebijakan di pusat.

Ketua PP MAJT, Prof Dr KH Noor Ahmad MA menyambut baik kehadiran Wakil Ketua MPR ini ke MAJT. Melalui kunjungannnya ke MAJT, selain menyerap aspirasi para tokoh agama dan tokoh masyarakat, ke depan diharapkan KH Arsul Sani akan membantu menjembatani pengembangan MAJT, pembangunan RS MAJT, dan tiga masjid, yakni Masjid Baiturrahman, MAJT, dan Masjid Kauman.

”Beliau ini selalu menyuarakan kepentingan umat Islam, maka masyarakat Jateng sebenarnya sangat berharap banyak tokoh seperti Pak Arsul Sani  di Senayan, sehingga kepentingan umat Islam bisa terjembatani,” ujar Prof Noor Ahmad.

Wakil Sekretaris Pengurus Pengelola MAJT, Drs H Istajib AS yang memandu jalannya silaturahmi kunjungan Wakil Ketua MPR ke masjid kebanggaan warga Jateng ini menambahkan, kehadiran KH Arsul Sani sebagai Wakil Pimpinan MPR RI di MAJT, dalam rangka menyerap aspirsi dari tokoh-tokoh masyarakat yang kebetulan dihadiri Pengurus MAJT, Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Agung Semarang, MUI Jateng dan Dewan Masjid Indonesia Jateng.

”Para sesepuh Jawa Tengah yang terterdiri KH Ali Mufiz, H Ahmad, KH Ahmad Darodji, Prof Noor Ahmad berharap kepada Pak Arsul Sani untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan tanah wakaf yang ada di sekitar MAJT seluas 22 hektare yang sebagian tanah sudah dimulai pembangunan RS MAJT /MAS dan dalam waktu dekat merencanakan pembangunan Ponpes Tahfidz ,” ujar Istajib.

Di sisi lain, lanjut mantan anggota DPRD Jateng ini, dalam dialog dengan Pengurus KH Arsul mendapat masukan terhadap hal-hal yang berkaitan tentang amandemen UU, masalah-masalah yang berkaitan tentang berkembangnya paham komunis dan seputar kekerasan fisik yang dialami oleh para kyai, Imam Masjid dan pembakaran tempat Ibadah di beberapa tempat.

Riyan/Sol

The post Wakil Ketua MPR Arsul Sani Siap Jembatani Pengembangan MAJT appeared first on SuaraBaru.id.