blank

SEMARANG(SUARABARU.ID) – Wakil Ketua MPR RI H Arsul Sani SH MSi bersilaturahim dengan jajaran pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, tokoh masyarakat dan sesepuh Jawa Tengah.

Kunjungan anggota Komisi III DPR ke MAJT tersebut salah satunya untuk menyerap aspirasi dan mempererat tali silaturahmi dengan pengurus dan tokoh masyarakat Semarang, Jumat (1/10/2021).

“Silaturahmi ke MAJT ini dalam rangka mempererat tali silaturrahim, serta menjalin persatuan dan kesatuan dengan berbagai elemen masyarakat. Forum silaturrahim ini juga kita jadikan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya bisa kita sampaikan ke tingkat pusat, antara lain pembahasan adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila, undang-undang Pilkada sampai isu Presiden tiga periode,” ungkap Arsul Sani.

Para pengurus MAJT menyambut hangat Kehadiran Wakil Ketua MPR, seperti Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng, Drs KH Ahmad, sesepuh MAJT yang juga mantan Gubernur KH Ali Mufiz, Ketua PP MAJT Prof Dr KH Noor Ahmad, Sekretaris MAJT, Drs KH Muhyiddin MAg, Ketua MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, dan sejumlah pengurus lainnya.

Ke depannya, lanjut Arsul Sani, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) serta bersinergi dengan partai-partai Islam akan memperjuangkan hak-hak umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa intervensi dari pihak luar.

Arsul Sani beharap silaturahmi ini selain memiliki nilai pahala juga sebagai sarana menjaring aspirasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, para cendekiawan, dan akademisi terkait wacana amandemen UUD 1945.

“Beliau-beliau mungkin belum mendapatkan penjelasan. Bahwa ada hal-hal yang memang dari MPR, yakni terkait GBHN. Tapi ada juga hal-hal yang datang dari luar MPR,” ungkapnya.

Menurut Arsul, hal-hal yang ia maksud datang dari luar MPR adalah isu jabatan presiden  tiga periode. Menurutnya internal MPR tak pernah membahas wacana  tersebut, meskipun dari pihak luar selalu menjadikan isu santer.

Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan nasional berharap dari ajang silaturahmi ini akan mendapatkan bahan yang akan disuarakan di parlemen.

“Misalnya soal pelabelan radikal terhadap kaum Muslim dan lain sebagainya. Itu kan pasti akan selalu saya suarakan ketika rapat kerja pengawasan Komisi III dengan Kapolri dan juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.” ujar Arsul.

KH Arsul Sani juga mengagumi kemajuan MAJT. Bahkan dia menyebut melalui silaturahmi ini menyepakati bahwa MAJT harus dikembangkan. Untuk itu, dia siap menjadi jembatan bagi pengurus MAJT dengan para pembuat kebijakan di pusat.

Ketua PP MAJT, Prof Dr KH Noor Ahmad MA menyambut baik kehadiran Wakil Ketua MPR ini ke MAJT. Melalui kunjungannnya ke MAJT, selain menyerap aspirasi para tokoh agama dan tokoh masyarakat, ke depan diharapkan KH Arsul Sani akan membantu menjembatani pengembangan MAJT, pembangunan RS MAJT, dan tiga masjid, yakni Masjid Baiturrahman, MAJT, dan Masjid Kauman.

”Beliau ini selalu menyuarakan kepentingan umat Islam, maka masyarakat Jateng sebenarnya sangat berharap banyak tokoh seperti Pak Arsul Sani  di Senayan, sehingga kepentingan umat Islam bisa terjembatani,” ujar Prof Noor Ahmad.

Wakil Sekretaris Pengurus Pengelola MAJT, Drs H Istajib AS yang memandu jalannya silaturahmi kunjungan Wakil Ketua MPR ke masjid kebanggaan warga Jateng ini menambahkan, kehadiran KH Arsul Sani sebagai Wakil Pimpinan MPR RI di MAJT, dalam rangka menyerap aspirsi dari tokoh-tokoh masyarakat yang kebetulan dihadiri Pengurus MAJT, Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Agung Semarang, MUI Jateng dan Dewan Masjid Indonesia Jateng.

”Para sesepuh Jawa Tengah yang terterdiri KH Ali Mufiz, H Ahmad, KH Ahmad Darodji, Prof Noor Ahmad berharap kepada Pak Arsul Sani untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan tanah wakaf yang ada di sekitar MAJT seluas 22 hektare yang sebagian tanah sudah dimulai pembangunan RS MAJT /MAS dan dalam waktu dekat merencanakan pembangunan Ponpes Tahfidz ,” ujar Istajib.

Di sisi lain, lanjut mantan anggota DPRD Jateng ini, dalam dialog dengan Pengurus KH Arsul mendapat masukan terhadap hal-hal yang berkaitan tentang amandemen UU, masalah-masalah yang berkaitan tentang berkembangnya paham komunis dan seputar kekerasan fisik yang dialami oleh para kyai, Imam Masjid dan pembakaran tempat Ibadah di beberapa tempat.

 

Riyan/Sol