Kepastian penyelenggaraan HPN 2025 di Riau itu, sudah disampaikan sejak beberapa bulan lalu oleh Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. Terbaru, Zulmansyah memberi penegasan tentang kick-off HPN 2025, akan diselenggarakan pada 10 November 2024, di Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

”Peluncuran peringatan HPN 2025 kita lakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan, Minggu, 10 November 2024. Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum yang baik bagi kita, untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, dalam rangkaian peringatan HPN 2025,” ujar Zulmansyah Sekedang, di Markas Sekretariat PWI Jaya, Kamis (24/10/2024).

BACA JUGA: BNN Ungkap Kasus Narkotika Sindikat Internasional Golden Triangle-Peacock

Saat kick-off itu pula, nanti akan ditentukan tema dari HPN 2025, yakni ‘Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas’. Berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan HPN 2025, akan mengacu pada tema itu.

Zulmansyah Sekedang disertai jajaran pengurus teras PWI Jaya, juga membahas acara peluncuran atau kick-off HPN 2025, bersama Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Ridho Adriansyah, dan Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau di TMII, Zulfikar.

Dilakukannya kegiatan kick-off HPN 2025 di Anjungan Riau di TMII, menjadi simbol dari dukungan dan sekaligus partisipasi aktif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dalam menyukseskan peringatan HPN 2025.

BACA JUGA: Kapolres Jepara Dimata Mahasiswa Jepara di Semarang: Sosok yang Layak Menjadi “Role Model”

Dijelaskan pula, rangkaian acara puncak HPN 2025 akan digelar pada 5 hingga 10 Februari 2025, di Pekanbaru, Kampar dan Siak. Pengurus PWI Riau, PWI Kampar, PWI Siak serta PWI Kabupaten/Kota se-Riau, juga sudah mempersiapkan sumberdaya untuk menyukseskan HPN 2025.

”Komunitas pers di Riau sangat bersemangat menyukseskan HPN 2025 di Bumi Melayu. Apalagi Pemerintah Provinsi Riau juga sudah menyatakan dukungan penyelenggarakan HPN, melalui surat Gubernur Riau Nomor: 500.12/Diskominfotik/1518,” jelas Zulmansyah.

Sementara itu, PWI Pusat sendiri telah membentuk panitia inti untuk HPN 2025. Ditetapkan sebagai ketua panitia adalah Marthen Selamet Susanto (Bendahara Umum PWI Pusat, yang juga Ketua Panitia HPN 2024 di Bandung). Wakil Ketua Raja Isyam Azwar (Ketua PWI Riau).

Lalu ada juga Sekretaris Novrizon Burman (Wakil Sekjen PWI Pusat), Wakil Sekretaris Nur Doni Dwiputra (Sekretaris PWI Riau). Untuk bendahara sudah ditetapkan, yakni Herlina (Wakil Bendahara Umum PWI Pusat).

Riyan

The post PWI Pusat Gelar ‘Kick-Off’ HPN 2025 Riau di Anjungan TMII appeared first on SuaraBaru.id.

Nana menyampaikan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, Agung Hariyadi, dalam acara pelepasan kontingen PWI Jateng ke Porwanas, di Gedung Pers Jateng, Semarang, Jumat (16/8/2024).

”Kami apresiasi pencapaian Jateng di Porwanas 2022 di Malang, yang meraih satu emas, satu perunggu. Semoga di Banjarmasin mampu memperbaiki prestasinya. Tidak hanya itu, dengan adanya kompetisi ini, bisa memperkuat kemitraan dan silaturahmi antarsesama wartawan,” kata Pj gubernur.

BACA JUGA: KPU Minta Partai Pengusung Siapkan Peryaratan dan Patuhi Regulasi

Hadir dalam pelepasan itu, Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana bersama jajaran pengurus harian, Kabid Keolahragaan Disporapar Jateng Suci Baskorowati, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto.

Lalu ada juga Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono, Kasi Media Online Pendam Kodam IV/Diponegoro Mayor (K) CAJ Hartati, Sekum KONI Kota Semarang Teguh Setyono, dan Kepala Stasiun RRI Semarang Ngatno, yang juga masuk sebagai anggota tim tenis lapangan.

Selanjutnya ada Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS bersama jajaran pengurus harian, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Jateng Sri Mulyadi, Ketua Siwo PWI Jateng Erwin Ardian dan jajarannya, serta atlet, pelatih dan para manajer tim.

BACA JUGA: Pelatihan Tuberkulosis di RS PKU Aisyiyah Jepara, Perkuat Penanganan Kasus

Suasana santai terasa dalam acara pelepasan kontingen Porwanas kali ini. Misalnya, Agung Hariyadi yang melepas kontingen melempar joke, saat menyaksikan anggota kontingen yang sebagian diisi wartawan senior.

”Saya setuju apa yang disampaikan Pak Kabid Humas (Kombes Pol Artanto) ternyata sebagian anggota Porwanas itu “sweet”, artinya swidakan (enam puluhan),” ujar Agung yang disambut tawa peserta pelepasan atlet.

Acara pelepasan atlet ini ditandai dengan memakaikan jaket kontingen oleh Agung Hariyadi kepada perwakilan atlet, Sigit Budi Riyanto, dari cabang bulutangkis.

BACA JUGA: Tidak Jadi Melawan Bumbung Kosong, Paslon Tangguh Maju

Dalam kesempatan yang sama, Ketum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana berharap, Jateng bisa mempertahankan tradisi medali emas di Porwanas di Banjarmasin. ”Semoga tim Porwanas Jateng sukses berlaga di Banjarmasin, dan bisa mengharumkan nama provinsi ini, dengan tradisi emas,” harap dia.

Sedangkan Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov dan KONI Jateng, serta mitra kerja yang ikut membantu persiapan hingga pemberangkatan kontingen Jateng ke Kalsel.

”Dua tahun lalu di Porwanas Malang, kita bisa meraih satu emas. Waktu kita laporkan ke gubernur saat itu, Pak Ganjar, beliau sangat senang dan menyebut sebuah prestasi besar. Dan kali ini pun, dukungan Pak Nana selaku Pj gubernur pun sangat besar, dan harapannya bisa membawa pulang medali emas lagi,” sebut Amir.

BACA JUGA: Kirab Akbar Pertama Ultah SMP Negeri 1 Welahan, Setelah Menanti 43 Tahun

Sementara itu, Erwin Ardian melaporkan, kontingen Jateng berkekuatan 52 orang, dan akan turun di sembilan cabang olahraga dari 12 cabor yang dipertandingkan. Kesembilan cabang itu meliputi, bulutangkis, biliar, bridge, domino, e-sport, tenis meja, tenis lapangan, futsal, dan karya jurnalistik.

”Kami ingin mempertahankan tradisi medali emas di Porwanas. Meskipun tongkrongan kami seperti ini, semangat kami adalah semangat atlet Olimpiade di Paris,” tandas Erwin yang disambut aplaus.

Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov, KONI, dan dukungan dari mitra kerja, seperti Sukun Mc Wartono, Bank Jateng, Djarum Foundation, Semen Gresik dan pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Kontingen dengan 47 atlet dan lima ofisial ini, akan bertolak ke Kota Seribu Sungai, pada Senin (19/8/2024). Cabang pertandingan Porwanas XIV yang akan dihelat di tiga tempat, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.

Riyan

The post Pj Gubernur Berharap Tim Porwanas Jateng Kembali Bawa Pulang Medali Emas appeared first on SuaraBaru.id.

Dua advokat yang sangat dihormati dan disegani itu adalah, Prof Dr Todung Mulya Lubis SH LLM dan Dr Luhut Marihot Parulian Pangaribuan SH LLM. Mereka memberikan dukungan penuh kepada DK PWI Pusat, dalam menghadapi gugatan perdata Sayid melalui kuasa hukumnya, Untung Kurniadi SH, Prasetyo Utomo SH, dan Firmasyah SH.

Todung sendiri yang akan memimpin Tim Advokat Kehormatan Wartawan itu, dan akan mendampingi proses hukum terhadap para anggota DK PWI Pusat. Untuk itu, Todung dan Luhut telah menghimpun tim terbaik dari Lubis, Santosa, & Maramis Law Firm serta Luhut MP Pangaribuan & Partners.

BACA JUGA: KPK Geledah Gedung DPRD Jawa Tengah Terkait Dugaan Korupsi Pemkot Semarang

”Kami akan menggunakan kemampuan terbaik kami, untuk memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada rekan-rekan Dewan Kehormatan PWI. Bagi wartawan, integritas itu harga mati, demi menjaga marwah, harkat, dan martabat profesi maupun organisasi profesi wartawan,” kata Todung Lubis, seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/7/2024).

Seperti diketahui, Sayid mengajukan gugatan perdata terhadap DK PWI dan seluruh pengurusnya, ke PN Jakarta Pusat. Mereka menggugat perdata Ketua DK Sasongko Tedjo, Wakil Ketua DK Uni Lubis, Sekretaris DK Nurcholis MA Basyari, dan lima anggota lainnya, Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Fathurraman, Helmi Burman, Sibatangkayu Harahap dan Marthen Selamet Susanto.

Sayid menggugat perdata atas terbitnya Surat Keputusan (SK) DK PWI No. 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024, Tentang Sanksi Organisatoris Terhadap Saudara Sayid Iskandarsyah tertanggal 16 April 2024.

BACA JUGA: Wisuda Periode III Tahun 2024 UKSW, Rektor Intiyas Ajak 694 Lulusan Berdampak Bagi Bangsa

Dalam surat gugatannya, Sayid antara lain menyatakan, SK DK itu menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi dirinya, selaku penggugat. Dari pandangan Sayid dan tim kuasa hukumnya, SK DK itu menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Mereka merujuk pada SK DK PWI No. 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024m pada halaman 3 diktum kedua, yang menyatakan, ‘Wajib mengembalikan, secara tanggung renteng bersama dengan Saudara Hendry Ch Bangun, Saudara M Ihsan, dan Saudara Syarif Hidayatullah, uang senilai Rp 1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), ke kas Organisasi PWI Pusat.

Sayid juga ikut menandatangani cek pencairan dana Forum Humas, sebesar Rp 1.000.080.000 (satu miliar delapan puluh ribu rupiah). Ketika DK PWI mulai memeriksa kasus ini, Sayid mengembalikan dana itu ke rekening PWI.

BACA JUGA: Taman Balekambang Solo usai Dipugar, Pemprov Jateng Sebut untuk Pusat Kebudayaan Jawa, Edukasi, Hutan Kota

Dalam surat gugatannya, Sayid menyatakan, akibat SK DK PWI itu, dia mengalami kerugian materiil yang secara nyata-nyata telah timbul, dan kerugian immateriil berupa kehormatan dan nama baik, yang dibangun sejak 1982 menjadi hilang.

Disebutkan juga, kerugian materiil dimaksud menyangkut kewajiban menyerahkan sejumlah uang atas dasar SK DK itu, senilai Rp 1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selain itu, kerugian materiil berupa biaya yang ditimbulkan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai penggugat yang telah dia keluarkan, senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Adapun kerugian immateriilnya senilai Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

BACA JUGA: Bawaslu Wonosobo Temukan Data Coklit Pantarlih Tidak Cocok

Sehingga total nilai gugatan Sayid berjumlah Rp 101.871.200.000 (seratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Di luar itu, Sayid menuntut agar para anggota DK PWI (tergugat), membayar uang paksa atas keterlambatan menjalankan putusan perkara ini nanti, senilai Rp 5 juta per hari.

Riyan

The post Todung Mulya Lubis dan Luhut MP Pangaribuan Siap Bela Dewan Kehormatan PWI appeared first on SuaraBaru.id.

SE yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia itu, salah satunya menekankan, agar kepala daerah dapat membangun koordinasi lintas pihak, dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.

Koordinasi dilakukan kepala daerah bersama forum pimpinan daerah, pemangku kepentingan terkait, aparat keamanan TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya.

BACA JUGA: Kwalitas Meningkat Prodi S1 Ilmu Hukum Keluarga FAI Unissula Terakreditasi Unggul

Upaya ini juga dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. ”Kami berharap, Pilkada Serentak Tahun 2024 terlaksana dengan aman dan damai,” kata Mendagri dalam SE tertanggal 13 Mei 2024 itu.

Pihaknya juga mengimbau seluruh kepala daerah, agar memastikan realisasi anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2024, pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari total dana dibah.

Hal ini sesuai dengan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024, sekaligus SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023, terkait ihwal yang sama.

BACA JUGA: LDII Cabang Prembun Isi Harkitnas dengan Kajian Zakat

Tak hanya itu, dalam SE itu Mendagri juga menekankan pentingnya kepala daerah meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan, dalam mendukung Pilkada 2024.

Hal ini melalui kerja sama dengan wartawan dan media massa, agar berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi, yang bertujuan mencerdaskan pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih.

”Hal itu juga untuk mencegah pemberitaan negatif, sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024,” lanjutnya.

BACA JUGA: Polresta Magelang Berhasil Menangkap Kurir Narkoba Skala Nasional

Adapun kerja sama itu dilaksanakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau asosiasi/perhimpunan wartawan dan organisasi lain, yang memiliki unsur keanggotaan di seluruh Indonesia.

Kepala daerah juga diminta melaporkaan pelaksanaan SE itu secara berjenjang, kepada Mendagri melalui Sekretariat Jenderal, paling lama Juni 2024.

Riyan

The post Mendagri Terbitkan SE Ajak PWI Berkontribusi di Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

PWI menyatakan secara tegas, larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang tercantum dalam Pasal 50 B ayat (2) huruf C, dalam berkas RUU Penyiaran hasil Rapat Badan Legislasi DPR RI 27 Maret 2024, menunjukkan penyusun RUU melakukan pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam pasal itu jelas mengatur, terhadap pers nasional tidak dikenakan pelarangan penyiaran. Dan jika hal tersebut dilakukan, akan berhadapan dengan tuntutan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, atau denda paling banyak Rp 500 juta.

BACA JUGA: Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Hadirkan Layanan KB di Tempat Kerja

Pers nasional dalam menjaga kemerdekaan pers, memiliki hak untuk tidak hanya mencari dan mengolah gagasan atau informasi, tapi juga menyebarluaskan sebagai sebuah karya jurnalistik yang berkualitas.

PWI juga mengingatkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), akan menjadi lembaga super power jika Pasal 42 dalam RUU itu diloloskan. Karena dinyatakan menjadi lembaga penyelesai sengketa, terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran. Ini jelas perlu ditolak, karena mengambil kewenangan Dewan Pers yang diatur dalam UU Pers.

Sementara itu, Ketua Lembaga Konsultan dan Bantuan Penegakan Hukum (LKBPH) PWI, Kamsul Hasan menyatakan, pihaknya menyesalkan, bahwa Pasal 42 asli dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur tentang kegiatan jurnalistik penyiaran yang dilaksanakan oleh wartawan, malah dihapus dari RUU terbaru hasil Baleg DPR RI itu.

BACA JUGA: FEB UKSW Resmikan Ruang Rapat dan Postgraduate Lounge Baru

Tim Hukum PWI ini menilai, selain tiga materi terkait, yang perlu diubah bahkan dihapus dari dalam RUU Penyiaran, masih materi-materi lain, seperti penerapan sanksi administrasi yang perlu diwaspadai. Jangan sampai terjadi kriminalisasi pada Pers Nasional.

Materi itu ada dalam Daftar Isian Masalah, yang secara lengkap dan tertulis akan segera disampaikan PWI, kepada tidak saja Badan Legislasi, tapi juga ke Komisi I DPR RI, dan Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan HAM RI.

PWI Pusat dalam pernyataan resminya menyampaikan, akan meminta DPR RI, agar RUU Penyiaran dibahas kembali secara terbuka bersama masyarakat pers dan organisasi pers, sebagai pemangku kepentingan. Ini juga sebagai bentuk menjaga kemerdekaan pers.

Riyan

The post PWI Pusat Nyatakan RUU Penyiaran Langgar UU Pers appeared first on SuaraBaru.id.

Didampingi Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, pada Jumat (29/12/2023) di Jakarta, Hendry menjelaskan, kompetisi ini khusus bagi peserta yang mengikuti UKW PWI-BUMN, yang kick-off-nya dilakukan pada Kamis-Jumat (28-29/12/2023), serentak di tiga daerah sekaligus.

Tiga daerah itu di Manado (PWI Sulawesi Utara), di Kupang (PWI NTT) dan di Banda Aceh (PWI Provinsi Aceh). Usai dari tiga daerah itu, dilanjutkan ke seluruh PWI se-Indonesia, termasuk satu daerah khusus PWI Surakarta.

BACA JUGA: Tiga Terdakwa Kasus Pencucian Uang Yayasan UMK Divonis 9 Tahun Penjara

Menurut Hendry, secara teknis berkaitan dengan pelaksanaan UKW ini, menjadi kewenangan dari Direktorat UKW PWI Pusat. Dan dari PWI Pusat, telah memberitahukan kepada seluruh Ketua PWI Provinsi.

Ditambahkan Direktur LUKW PWI Pusat, Firdaus Komar, peserta kompetisi jurnalistik UKW PWI-BUMN ini, wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tema tulisan lomba ‘Peran BUMN Terhadap Kemajuan Pers Melalui UKW’.

”Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba, berupa feature dengan minimal 1.500 karakter. Karya yang dilombakan dikirimkan ke link yang telah disediakan oleh admin PWI Pusat, dengan waktu maksimal tiga hari setelah pelaksanaan UKW, yang digelar di masing-masing daerah,” kata Firdaus.

BACA JUGA: Pj Gubernur Kukuhkan GTD Bisnis dan HAM Daerah, Diantaranya Kakanwil Kemenkumham Jateng 

Mengenai tema yang ditentukan, variabel pertama yakni peran BUMN saat ini. Sebagai bagian integral dari sektor publik, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang vital.

Badan usaha adalah mitra pemerintah, dalam meningkatkan perekonomian Nasional. Misalnya dalam peningkatan ekspor. Selain itu, fungsi badan usaha sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Berkaitan dengan peran BUMN terhadap kemajuan pers, Menteri BUMN pun mempercayai, wartawan jadi bagian utama industri pers, yang bekerja secara profesional. Atas profesionalitasnya itu, maka pemerintah dan industri lain, termasuk BUMN, sangat memperhatikan industri pers.

BACA JUGA: Pasar Krisak Diresmikan, Ditandai Pemotongan Tumpeng Kenduri

Salah satu bentuk perhatian itu antara lain diberikan oleh Kementerian BUMN dan jajarannya, dalam bentuk dukungan penyelenggaraan UKW. Dukungan itu diberikan, dengan harapan industri pers tetap mampu bersinergi dan berkontribusi untuk kemajuan BUMN.

”Di event ini akan diambil 10 orang pemenang, dan 15 orang juara harapan. Untuk pengumuman pemenang dijadwalkan akan dilakukan pada Juli 2024. Mudah-mudahan berdasarkan estimasi waktu yang akan tersedia terkait dengan program UKW-BUMN ini, sekitar Juli 2024 akan rampung,” jelas Firdaus lagi.

Ditegaskan dia, untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, yang diselenggarakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Riyan

The post Kompetisi Jurnalistik UKW PWI-BUMN Sediakan Total Hadiah Rp 50 Juta appeared first on SuaraBaru.id.