Dio Hermansyah -panggilan sehari-harinya- merupakan seorang advokat lulusan pertama dalam ujian tesis di Magister Hukum USM Angkatan XVII. Dalam bukunya, Dio yang juga seorang jurnalis itu memaparkan tentang peran Dewan Pengawas yang sangat krusial, dalam memastikan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas operasional perusahaan, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Konstitusi.

”Dewan Pengawas merupakan harmonisasi bagian integral dari kepentingan publik dan kepentingan perusahaan. Disamping itu, Dewan Pengawas juga harus dapat memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan mematuhi prinsip-prinsip Good Governance,” kata putra dari pasangan dan Drs Asnan Bakri SH dan Raden Nganten Nadiroh itu.

BACA JUGA: Rektor USM Dorong Mahasiswa Lulus Tepat Waktu

Menurutnya, Dewan Pengawas perusahaan harus dapat memastikan, setiap kebijakan dan program perusahaan, tidak hanya mengutamakan profitabilitas belaka. Tetapi juga mengembangkan aspek keberlanjutan, keadilan sosial dan pelayanan yang berkualitas kepada stakeholder.

”Fungsi Dewan Pengawas perusahaan itu, untuk mengawasi dan memastikan kepentingan terbaik para pemangku kepentingan,” ujar Dio, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Dijelaskan juga, tugas Dewan Pengawas perusahaan antara lain, mengawasi direksi dalam menjalankan tugasnya, memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan, dan mengawasi pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan pemilik modal.

BACA JUGA: Food Waste Jadi Persoalan Internasional

”Selain itu juga, menilai kinerja Direksi, menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi, menunjuk anggota Dewan Manajemen, dan menyetujui keputusan bisnis utama,” ungkap alumnus SD Rendeng Kudus, SMP dan SMA di Semarang ini.

Sementara itu, Dr Kukuh Sudarmanto mengungkapkan, buku karyanya bersama Dio Hermansyah itu, sarat dengan strategi seorang Dewan Pengawas dalam kontribusinya terhadap perusahaan, bangsa dan negara.

”Sehingga buku ini sangat layak dibaca para praktisi, akademisi, dan para mahasiswa baik S1 maupun S2 di berbagai fakultas,” tandasnya.

Riyan

The post Alumnus Magister Hukum USM Terbitkan Buku tentang Peran Dewan Pengawas Perusahaan appeared first on SuaraBaru.id.

Artinya, pertambangan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, harus dikelola tanpa mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang.

”Karakteristik pertambangan adakah high technology, skilled labour, capital intensive dan added value,” kata Prof Sudharto, dalam Seminar Hukum Nasional yang digelar di kampus USM, belum lama ini.

BACA JUGA: Kapolres Tegal Kota Serahkan 36 Personel Walpri kepada Paslon Walikota

Menurutnya, multidimensi kegiatan pertambangan ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positif mencakup kesempatan kerja, berusaha, dan pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan Nasional.

Adapun sisi negatif bisa meninggalkan kerusakan lingkungan hidup yang masif, baik untuk flora, fauna, juga pada manusia.

”Disebutkan, PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba), terbit Mei 2024, Pasal 83 A ormas keagamaan bisa mengelola pertambangan,” kata mantan Rektor Undip, yang juga pernah tampil sebagai panelis debat calon presiden ini.

BACA JUGA: Pj Gubernur Jateng Dorong Akselerasi Luas Tambah Tanam Padi

Seminar Hukum Nasional itu dibuka Rektor USM, yang diwakili Wakil Rektor I USM, Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP. Dalam sambutannya Rektor menandaskan, Prodi S2 Magister Hukum rajin sekali melakukan kajian akademik, terhadap regulasi peraturan perundang-undangan yang dinilai bisa menimbulkan pro dan kontra.

Dia berharap, melalui seminar hukum Nasional itu, hasilnya bisa disumbangkan kepada pemerintah dan masyarakat, sebagai bagian kajian kritis terhadap fenomena kebijakan yang diluncurkan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Program Studi MH USM, Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto BA S Sos SH MM MH menambahkan, seminar ini terasa istimewa, karena dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jepara, yang menjadi mahasiswa Magister Hukum USM, Haizul Maarif SH.

BACA JUGA: Pertama di Jawa Tengah, BI Gelar Olimpiade CBP Rupiah Tingkat SMP

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Staf Ahli Presiden Dr Ir Pramono Irawan ST MLingk (IPU), Pimpinan Muhammadiyah Jateng Dr KH KRAT Tafsir MAg, dan Ketua Ikadin Jateng yang juga alumnus S1 dan S2 Hukum USM, Dr Aan Tawli SH MH.

Hadir juga secara online para doktor, mahasiswa dan dosen dari Universitas Bangka Belitung, Universitas Asahan Sumatera Utara, dan Universitas Riau.

Riyan

The post Pertambangan Harus Dikelola dengan Prinsip Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini mengambil tema ‘Rawan Konflik Ormas Keagamaan Kelola Tambang (Prone to Conflict Religius Community Organizations Manage Mines)’. Seminar dibuka Rektor USM, yang diwakili Wakil Rektor I Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP.

Dalam sambutannya rektor mengatakan, Prodi Magister Hukum USM rajin melakukan kajian akademik, terhadap regulasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil seminar ini bisa disumbangkan kepada pemerintah dan masyarakat, sebagai bagian kajian kritis terhadap fenomena kebijakan yang diluncurkan pemerintah.

BACA JUGA: Himalika USM Ajak Warga Bandaharjo Peduli Lingkungan

Ketua Program Studi MH USM, Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto BA S Sos SH MM MH menambahkan, seminar ini terasa istimewa. Pasalnya, Ketua Panitia Haizul Maarif SH, adalah mahasiswa MH USM Angkatan XIX, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jepara.

”Pelaksanaan seminar ini diorganisasi para mahasiswa. Kami berharap, para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa ini, bisa memahami secara kritis dan logis, peraturan yang bisa berdampak positif dan negatif. Bahkan bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan yang dimoderatori Liana SH itu, menghadirkan narasumber Staf Ahli Presiden Dr Ir Pramono Irawan ST MLingk (IPU), Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD, Pimpinan Muhammadiyah Jateng Dr KH KRAT Tafsir MAg dan Ketua DPD Ikadin Jateng Dr Aan Tawli SH MH.

Kegiatan itu juga dihadiri antara lain Direktur Pascasarjana USM Dr Indarto SE MSi, para dosen, mahasiswa S1, S2 USM, mahasiswa S1 dan S2 dari perguruan tinggi se-Jawa Tengah, Forkompimda, praktisi hukum, APH, LSM Advokat dan masyarakat pemerhati hukum.

Riyan

The post Perlunya Kajian Akademik Atas Kebijakan Pemerintah appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Penguji terdiri dari Ketua Dewan Penguji Tesis, yang juga Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, Dr Muhamnad Junaidi SHI MH, Dr Sugiyanto SH MKn, Penguji Eksternal Dr Dwi Hariyadi SH MH yang juga sebagai Wakil Rektor III Universitas Bangka Belitung (UBB).

Dalam paparannya, Hermansyah mengatakan, PDAM Tirta Moedal Semarang sangat memerlukan peran penting Dewan Pengawas, dalam akuntabilitas dan transparansi. Sebab, kedua hal itu merupakan dua pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik.

BACA JUGA: Trio Srikandi Jateng Persembahkan Emas Panahan

”Akuntabilitas akan memastikan perusahaan memenuhi kewajiban dan bertanggungjawab atas semua tindakannya, baik kepada pemegang saham, pelanggan maupun masyarakat,” katanya.

Menurutnya, transparansi menjamin semua informasi penting mengenai operasional dan keuangan perusahaan, yang disampaikan secara terbuka dan jujur.

”Upaya PDAM Tirta Moedal Semarang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tetapi juga untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang tinggi, secara konstitusi,” ujarnya.

BACA JUGA: Tiga Disdukcapil  di Jateng  Belajar Kios Adminduk di Jepara

Menurut Dr Kukuh Sudarmanto, tesis karya Hermansyah Bakri menggunakan Teori Hukum, Teori Good Governance dan Teori Sistem Hukum. Sedangkan jenis penelitiannya yakni kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian metode yuridis normatif, dan penyajian data secara diskriptif analitis.

”Hermansyah Bakri adalah mahasiswa Angkatan XVII, yang rajin dan penuh semangat belajar. Dia lulus Magister Hukum tepat waktu, dan mendapatkan nilai yudisium tertinggi. Dia langsung mendaftar program Doktor,” ungkapnya.

Riyan

The post Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan appeared first on SuaraBaru.id.

Rakor dihadiri Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi, Kaprodi Magister Hukum USM Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, dosen, alumni, mahasiswa dan para pengguna serta undangan lain.

Dalam keterangannya, Dr Indarto mengatakan, sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, merupakan kewajiban bagi program studi mematuhi kurikulum OBE, untuk dilaksanakan mulai semester depan ini.

BACA JUGA: PT Semen Gresik Raih 3 Penghargaan Bergengsi TOP GRC Awards 2024

”Rakor Kurikulum OBE yang dilakukan Prodi S2 Magister Hukum USM bersama dosen, pengguna, alumni dan mahasiswa, merupakan langkah tepat untuk menghasilkan Kurikulum OBE, yang diamanatkan oleh regulasi dari Kementerian Pendidikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dr Kukuh Sudarmanto, yang menyebutkan, Kurikulum OBE dalam suatu pendidikan yang dirancang, berfokus pada outcome, tidak hanya pada materi kuliah saja.

Dasar hukum Kurikulum OBE adalah UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP NZOMIR 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

BACA JUGA: Agustin-Iswar Berbincang dengan Pengusaha Muda, Harapannya Pemerintah Bersahabat

”Target implementasi Kurikulum OBE adalah semester gasal akademik 2024-2025, dengan jumlah SKS minimal 54 SKS, dan maksimal 72 SKS,” ungkapnya.

Dia menambahkan, rakor Kurikulum OBE ini juga dilaksanakan dengan metode hybrid system, untuk menampung para dosen dan pengguna serta alumni, yang berada di luar Kota Semarang, melalui online.

Riyan

The post Magister Hukum USM Gelar Rakor Kurikulum OBE appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Prodi MH USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, dalam acara syukuran yang dilakukan di Pantai Tirang, Semarang Barat, Rabu (31/7/2024).

Dalam kegiatan ini hadir Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM, Pembina Yayasan Alumni Undip Ir H Soeharsojo IPU, Rektor USM Dr Supari Priambodo ST MT, Direktur Pascasarjana Dr Indarto SE MSi, Dekan FH USM Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH MHum.

BACA JUGA: USM Bersama Baznas Kota Semarang Santuni Yatim Piatu

Lalu ada juga Ketua BPM USM Dr Ardiani Ika Sulistyawati SE MM Ak CA, Kaprodi Magister Manajemen USM Dr Yuli Budiati SE MSi, Kaprodi Magister Psikologi USM Dr Mulya Virgonita I Winta SPsi MSi, Psikolog dan Pengelola Pantai Tirang Dio Hermansyah Bakri I SH.

Rektor USM Dr Supari dalam keterangannya mengatakan, pihaknya merasa bangga dan bersyukur akhirnya Prodi Magister Hukum bisa mencapai akreditasi Baik Sekali.

Menurut dia, capaian itu berkat kerja keras Kaprodi Magister Hukum beserta staf dan tim yang solid, dalam bekerja. ”Kami minta prodi di Pascasarjana USM, untuk terus berkarya untuk mencapai predikat Unggul,” harap Supari.

BACA JUGA: Yudhistira, Pelajar MAN Kota Magelang Lolos Paskibraka Tingkat Jawa Tengah

Sementara itu, Kaprodi S2 Magister Hukum USM, Dr H Kukuh Sudarmanto menyampaikan, setelah akreditasi Magister Hukum menjadi Baik Sekali, maka mahasiswa khususnya yang ASN/PNS, Polri, TNI, akan lebih diakui ijazahnya untuk penyesuaian pangkat dan jabatannya.

”Yang bekerja di swasta (Non Governent Organization), juga akan lebih mudah dan lebih diatensi ketika berkompetisi. Misalnya untuk menjadi Hakim Ad Hoc, dan lain lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan, acara syukuran ini juga untuk mengenang tonggak sejarah, bahwa awal Kota Semarang dimulai dari sebuah pulau, yang dinamakan Pulau Tirang. Dalam kegiatan syukuran itu, juga dimeriahkan dengan hadirnya artis Ibu Kota Dylla MH Fadylla, Habib Mahmud A Rafik, dengan diiringi Ireng Njanges Maulana.

Riyan

The post Prodi Magister Hukum USM Raih Akreditasi ‘Baik Sekali’ appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan itu, Prof Firdaus memaparkan tentang penangan masalah HAM, pidana, kemiskinan, budaya dan permasalahan batas wilayah negara. Menurutnya, tenaga kerja yang mengalami kekerasan atau menjadi korban tindak pidana, sebagian besar dialami wanita yang bekerja sebagai buruh migran.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada para korban itu, pihaknya mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes

”Untuk mengentaskan kebodohan dari anak pekerja migran dan mengurangi kejahatan, maka Kedubes memiliki Sekolah di Malaysia, yang khusus mendidik anak pekerja migran,” kata dia.

Disampaikan juga, ada tiga kasus besar yang sering mencuat di Malaysia, yakni masalah perlindungan pekerja migran, isu perbatasan dan budaya.

Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH menyatakan, KKL diikuti 27 mahasiswa dari angkatan XVII. Mereka melakukan KKL dengan tujuan Singapura dan Malaysia.

BACA JUGA: Pendataan QR Code Pertalite di Jateng dan DIY Diperluas

”Disamping ke Universiti Malaya dan kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, para mahasiswa juga diminta untuk mengamati, mempelajari regulasi, kultur dan adat istiadat di Jewel, Merlion Park, Sentosa Island, Yoyo Local Product, Vhovon Boutique, Genting Highlands Land dan Putra Jaya,” ujar Kukuh.

Dia berharap, dengan KKL di luar negeri, para mahasiswa Magister Hukum USM dapat membuka wawasan dan cara pandang global terhadap permasalahan hukum yang dianut di negeri tetangga secara praktis, teoritis dan psikologis.

”Selain itu juga, para mahasiswa bisa langsung berinteraksi dengan stakeholder yang ada di Singapura dan Malaysia,” ungkapnya.

Riyan

The post Mahasiswa KKL Magister Hukum USM Diterima Atase Pendidikan Kedubes RI di Malaysia appeared first on SuaraBaru.id.

Rombongan yang dipimpin Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto SSos SH MM MH itu, diterima Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Malaya, Dr Haezreena Begun Abdul Hamid TD PG.

Kedatangan mahasiswa Angkatan XVII MH USM ke Universitas Malaya itu, untuk menelaah hukum dari konsentrasi hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Bisnis.

BACA JUGA: KONI Jateng Akan Tes Kebugaran Atlet Jelang PON XXI

Di kesempatan itu, Kaprodi Dr Kukuh Sudarmanto yang mewakili Rektor Dr Supari Priambodo ST MT menyampaikan, program studi di USM mulai dari D-III, S1 dan S2. Prodi S2 dipimpin Direktur Pascasarjana Dr Indarto SE MSi, yang membawahi Prodi Magister Hukum, Magister Manajemen dan Magister Psikologi.

”Mahasiswa Magister Hukum USM banyak yang dari Polri, TNI, ASN, advocat, dokter, hakim, jaksa, pajak, pegawai bank, kiai/ustad dan profesi lain,” ujarnya.

Menurut Kukuh, setelah berdiskusi dengan Dr Hazreena, dicapai kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BACA JUGA: Kemenag Wonosobo Berbagi Cinta pada Anak Yatim

”Disepakati pula, mahasiswa Magister Hukum USM bisa satu tahun kuliah di Universitas Malaya. Demikian halnya dengan mahasiswa Universitas Malaya bisa kuliah di USM. Dan setelah lulus, bisa menyandang dua gelar Master,” ungkap Kukuh.

Dr Haezreena yang didampingi tujuh dosen senior menjelaskan, pihaknya memiliki beberapa fakultas, di antaranya Faculty Law (Fakultas Per Undang undangan). Universiti Malaya, katanya, merupakan universitas yang pertama didirikan di Malaysia.

”Universitas ini berada di pinggir Kota Kuala Lumpur. Kawasan Kampus Universitas Malaya meliputi kawasan seluas 300 hektare, yang didirikan pada 8 Oktober 1949, dengan motto ‘Ilmu Punca Kemajuan’,” ungkap dia.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM KKL di Universitas Malaya Malaysia appeared first on SuaraBaru.id.

Dimas mengambil judul ‘Implementasi Pemberian Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Banjir di Kota Semarang (Kajian Perwal No 74 Th 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD)’.

Menurut Dimas, di wilayah Kota Semarang masih ada air yang menggenang saat hujan. Bahkan di wilayah Kecamatan Ngaliyan dan Tugu, ketika hujan deras muncul banjir kiriman dari Sungai Beringin. Hal itulah yang menyebabkan warga terdampak banjir, sehingga perlu bantuan sosial dari Pemerintah Kota Semarang.

BACA JUGA: BEM Fakultas Hukum USM Gelar Law Career

”Warga yang terdampak banjir ini, belum semuanya mendapat bantuan sosial, karena ada yang terlambat diusulkan. Ada juga warga yang mengungsi ke saudara yang ada di kelurahan lain. Ada juga warga terdampak banjir itu tidak memiliki KTP Kota Semarang,” ungkapnya.

Sehingga implementasi pemberian bansos bagi warga terdampak banjir sesuai Perwal nomor 74 tahun 2021, perlu dicari solusinya. Hal ini agar warga yang sedang terdampak banjir dapat diringankan bebannya.

Sementara itu, Ketua Program Studi S2 MH USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH menyatakan, penelitian tesis yang dibuat Lurah Wonosari itu cukup bagus. Sebagai lurah, dia sangat memahami warganya yang terdampak banjir.

”Hal ini juga senada dengan kebijakan Rektor USM, Dr Supari Priambodo ST MT, bahwa wilayah Kota Semarang merupakan laboratorium USM, untuk membantu permasalahan yang muncul dan meningkatkan kesejahteraan demi keadilan masyarakat,” ungkap Kukuh.

Riyan

The post Lurah Wonosari Ngalian Ujian Proposal Tesis Magister Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.

Rizky Luthfiah Sahasika mempertahankan tesisnya dengan judul ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 132 ayat (1) Undang undang Narkotika dalam putusan Nomor 546/PID.SUS/2021/PN/SMG’. Selama pembuatan tesis, Rizky dibimbing Dr Kukuh dan Dr Zaenal Arifin.

Dalam paparannya Rizky menjelaskan, narkotika sudah menjadi masalah di semua negara. Sehingga PBB telah menyepakati adanya United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Pshycotropic Substances pada 1988. Karena tindak pidana ini merupakan seriose crime, sehingga perlu penanganan khusus dan pengaturan yang bersifat khusus pula.

BACA JUGA: FH USM Gelar Upacara Dies Natalis Ke-37

Pengaturan narkotika sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Serta beberapa pengaturan dari Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Kapolri.

”Regulasi ini dibuat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat dan negara,” katanya.

Menurut Ketua Tim Penguji, Dr Kukuh, penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Narkotika ini, harus ekstra hati-hati bagi aparat penegak hukum. Karena bisa menimbulkan multitafsir, dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

”Rizky Luthfiah Sahasika SH di kalangan kampus ini tidak asing lagi. Karena ayahnya AKBP Untung Kistopo SH MH juga alumnus MH USM. Rizky adalah mahasiswa yang penuh semangat, pantang menyerah, familiar, sehingga bisa lulus tepat waktu, dengan IPK tinggi,” imbuh Kukuh.

Riyan

The post Rizky Berhasil Pertahankan Tesis di Magister Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.