Selama dua hari kegiatan, ada sebanyak 186 peserta yang hadir. Di antaranya Menteri Koordinator, Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Kepala LPNK, dan Pejabat Pimpinan Tinggi perwakilan kementerian/lembaga, Sekretaris Daerah dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, perwakilan Rektor PTN, dan perwakilan partai politik.

Kegiatan ini mengangkat topik antara lain, manivestasi dari aktualisasi Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari/mandiri di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

BACA JUGA: SKK Migas Bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk Ketahanan Energi dan Pangan Indonesia

Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Prof Dr (HC) Hj Megawati Soekarnoputi, menekankan agar semua unsur memaknai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan tindakan gotong royong.

”Kalian itu mbok ya jadi pemimpin di tempatnya masing-masing, dan bekerja sama dengan yang lainnya,” kata Mega dalam arahannya.

Presiden ke-5 RI itu juga menjelaskan, para pemimpin di lingkup pemerintahan harus selalu bersatu padu dalam membangun bangsa dan negara. Mereka harus sejalan dengan cita-cita Bangsa Indonesia, dan mengamalkan Pancasila dengan penuh penghayatan. ”Anda sekarang yang menentukan arah jalan Indonesia akan kemana,” tutur Mega.

BACA JUGA: Tiga Rumah Terbakar di Balongsari, 3 Sapi dan 4 Kambing Mati Terpanggang

Disampaikan juga, saat ini Pancasila perlu digaungkan, agar dimaknai dan dijalankan para generasi penerus. Hal ini karena, Pancasila yang menjadi dasar kokohnya bangsa Indonesia, untuk mencapai cita-cita yang paripurna.

Megawati juga menyampaikan pesan, agar menjadi insan yang jujur dan bersih, serta selalu ingat dan memaknai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. ”Saya minta, berhenti korupsi. Jangan ada lagi jual beli jabatan,” pesan Mega tegas

Riyan

The post ‘Berhenti Korupsi, Jangan Ada Lagi Jual Beli Jabatan…’ appeared first on SuaraBaru.id.

”Semua upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap anak bangsa, harus menjadi perhatian semua pihak, demi mewujudkan generasi penerus yang berkarakter kuat dengan nasionalisme yang tinggi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/8/2023).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun, telah meluncurkan buku teks utama Pendidikan Pancasila, yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

BACA JUGA: Masyarakat Perlu Diedukasi, Penyebab Kebakaran Karena Kelalaian

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan, buku teks itu diharapkan menjadi pegangan, referensi dalam program pembelajaran di sekolah maupun di madrasah.

Kembali dihidupkannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila itu, berdasarkan evaluasi terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selama ini.

Lestari sendiri menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah, dalam menghadirkan kembali Pendidikan Pancasila, dengan menerbitkan buku teks utama Pendidikan Pancasila.

BACA JUGA: Siti Zuhriyatun Menyebut, Agenda Utama Musywil Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme harus dilakukan secara konsisten sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal, hingga keseharian setiap warga negara.

”Apalagi peran nasionalisme sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri,” tegas dia.

Upaya menghidupkan kembali pendidikan Pancasila itu, imbuh Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI ini, juga harus diikuti dengan penyempurnaan pola pengajarannya, agar setiap nilai yang akan ditanamkan dapat diterima dan dipahami dengan baik.

BACA JUGA: KAI Daop 4 Bersama Dishub Kota Semarang Gelar Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, kreativitas dalam penyampaian nilai-nilai kebangsaan melalui Pendidikan Pancasila harus terus ditingkatkan, agar mampu mengikuti perkembangan zaman, dalam rangka membangun karakter setiap anak bangsa.

”Pemerintah harus konsisten dalam meningkatkan kinerja di sektor pembangunan sumber daya manusia, sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan Nasional yang lebih baik,” tandas dia.

Riyan

The post Pentingnya Menghadirkan Kembali Pengajaran Pendidikan Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam forum Seminar Kebangsaan GKI Samanhudi, dengan tema ‘Menjadi Pemilih yang Kritis’, Minggu (13/8/2023). Dalam kesempatan itu Benny mengungkapkan, tahun ini dipenuhi suasana “pertarungan” dalam menyambut Pemilu pada 2024.

Hadir dalam acara itu, Sekretaris I Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah (BPMSW) GKI Sinode Wilayah (Sinwil) Jawa Barat Darwin Darmawan, dan dimoderasi Linda Tjindra (Ketua Ayo Nyoblos 2024 Gerakan Kebangsaan Indonesia).

BACA JUGA: Semua Agama di Bumi Mengajarkan Kasih Sayang

”Isu SARA dimunculkan, memori kebanggaan masa lalu juga ditampilkan. Padahal bisa kita lihat, apakah calon itu berani mengatasi radikalisme, terorisme, dan permasalahan kesejahteraan hidup,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, masyarakat wajib mempertahankan Pancasila. Calon pemimpin yang dicari, harus yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Karena itu ukuran untuk tahu kelayakkannya menjadi pemimpin.

”Dia harus bisa mengayomi, bukannya ada dibalik atau pernah menjadi tokoh radikalisme, terorisme dan permasalahan kesejahteraan hidup,” imbuh pakar komunikasi politik ini.

BACA JUGA: Lebih Hemat Pakai Kendaraan Listrik, Masyarakat Nikmati Beragam Kemudahan

Benny juga menyoroti generasi muda, yang menurut KPU RI, ada kurang lebih 52 persen dari seluruh pemilih. ”Anak-anak muda tidak mau dianggap remeh, karena mereka sadar politik, dan mereka mendapatkan informasi. Mereka kritis,” lanjutnya.

Menurut Romo Benny, sapaan akrabnya, Pancasila harus dipertahankan. Pemimpin yang dipilih harus memiliki Pancasila sebagai habituasi bangsa. Jangan sampai terpesona dengan kekilauan, dan pemilih harus kritis.

Kepada komunitas masyarakat gereja, dia juga mengharapkan, agar diajarkan berpikir kritis. ”Kita harus punya logos, pengetahuan, rekam jejak, prestasi, dan punya komitmen bangun kesejahteraan rakyat,” terangnya.

BACA JUGA: Pasca Rusak Akibat Porprov Pj . Bupati Pastikan SGBK Siap untuk Laga Persijap di Kompetisi Liga 2

Disebutkan pula, mereka harus punya ethos atau semangat untuk memberikan pendidikan kepada warganya. komunitas harus punya pathos, empati, kepekaan dan rasa terhadap lingkungan.

”Kalau ketiganya bisa komunitas kerjakan, pendidikan kritis dan nalar berpikir di lingkungan akan muncul,” imbuhnya.

Diapun kemudian menutup paparannya dengan sebuah seruan, bahwa Pemilu bukan mencari pemimpin yang terbaik, tetapi mencegah yang jahat untuk berkuasa. Mencari pemimpin yang dosanya paling kecil. Pemimpin tanpa dosa itu utopis, maka carilah yang paling kecil dosanya.

BACA JUGA: Kades Jogonegoro, Mertoyudan, Terjun Langsung Bekali Linmas

Sementara itu, Darwin Darmawan menambahkan, Pemilu sebenarnya merupakan wujud kedaulatan rakyat yang paling nyata di kehidupan bermasyarakat.

”Pemilu itu wujud paling kelihatan dari kedaulatan rakyat. Bagaimana rakyat bisa berdaulat dan mengelola negeri ini lewat Pemilu,” tutur dia.

Riyan

The post Pemilu Tak Mencari Pemimpin Terbaik, tapi Mencegah yang Jahat Berkuasa appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dikarenakan, ribuan manusia tak berdosa jadi korban para mafia, yang berkeliaran di tingkat desa. Mereka memberikan janji-janji manis, namun di balik itu mereka telah melukai kemanusiaan yang adil dan beradab.

”kita menjadi miris, karena jumlah korban yang terus meningkat itu, seharusnya segera dihentikan. Presiden Joko Widodo sudah menegaskan perang terhadap mafia buruh migran, atau terhadap mereka yang menempatkan secara ilegal,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6/2023).

BACA JUGA: Siswa MA NU Nahdlatul Fata Dibekali Keterampilan Pemotongan Hewan Qurban

Menurut dia, perang itu harus dimulai, dengan memutuskan tali temali proses penyeludupan para buruh migran yang ilegal. Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu optimistis, di bawah komando Kepala Kepolisian Negara RI, Jenderal (Pol) Listyo Sigit, para mafia perdagangan manusia akan dibasmi.

”Banyak aktor-aktor itu sulit disentuh hukum. Karena mereka punya backing oknum dari mulai aparat desa, pemerintahan, imigrasi. Bahkan ada oknum-oknum pejabat yang melindungi mereka,” ujarnya.

Diungkapkan dia, perlunya political will dari semua pihak, untuk dapat bersepakat dengan negara, dan berani membongkar sindikat perdagangan manusia.

BACA JUGA: Sekarang, Mengurus Akta Kelahiran Cukup di Desa

”Maka tidak bisa lagi kalau kita tidak mencoba memutus tali rantai kejahatan kemanusiaan ini. Karena kejahatan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan inilah keberjalinan Soekarno sejak dulu,” tutur Benny.

Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sendiri, pada Selasa (6/6/2023) lalu, telah membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO, di bawah koordinasi Badan Reserse Kriminal Polri. Satgas TPPO itu kini sedang memburu lima sindikat perdagangan orang.

Kapolri menekankan, jajaran yang gagal mengungkap kasus perdagangan orang di wilayahnya, akan menghadapi konsekuensi serius, yakni dicopot dari jabatan atau akan diproses secara hukum.

”Jajaran kepolisian yang tidak dapat mengungkap kasus TPPO di wilayahnya, akan menghadapi konsekuensi serius. Mereka akan diproses hukum dan dicopot dari jabatannya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana ini,” ucap Kapolri, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/6/2023).

Riyan

The post Segera Putuskan Tali Temali Proses Penyeludupan Buruh Migran Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.

Di tengah tantangan era digital yang kian mengglobal dan arus informasi tanpa batas ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil peran untuk menjadi yang terdepan dalam membumikan ajaran Pancasila di sekolah-sekolah, sebagai proses mewariskan nilai-nilai luhur bangsa.

Muaranya, melahirkan generasi unggul secara intelektual, memelihara kepribadian dan identitasnya untuk merawat kebhinekaan serta paham kebangsaaan.

BACA JUGA: Sifana Dwi Maharani, Siswa SMK 3 Jepara yang Berhasil Sabet Juara 1 Ajang LKS Tingkat Jateng

Berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Jateng khususnya Kota Semarang, menjadi pilot project dalam penerapan buku pendidikan Pancasila untuk SD hingga perguruan tinggi. Atau mereka yang masuk generasi Gen Z (usia 8-23 tahun).

Pencanangan itu dilakukan saat Dialog Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Raya, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada 22 Mei 2023 lalu.

”Dari BPIP sudah menyiapkan buku (Buku Pendidikan Pancasila). Bukunya sudah diberikan kepada kita. Kota Semarang sudah siap untuk mengimplementasikan, dan Jawa Tengah akan support penuh,” ujar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: TKL Ecopark Kota Magelang Masuk 7 Besar Kompetensi Investment Challenge 2023

Komitmen Ganjar membumikan Pancasila juga diimplementasikan melalui kurikulum pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran di 367 sekolah se-Jateng. Kemudian, Ganjar juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindakan menyimpang dari ajaran Pancasila, yaitu suap dan korupsi.

Ganjar menekankan lima poin utama dalam membentuk karakter generasi muda berlandaskan Pancasila. Yaitu bangga terhadap NKRI, tidak mudah terpengaruh hoaks, menanamkan sikap toleransi, bijak bermedia sosial untuk menyebar konten positif dan kembangkan kreativitas dibarengi dengan inovasi.

Sebenarnya, seberapa penting dan mendesaknya pendidikan Pancasila masuk di ruang kelas? Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMKN Jateng di Semarang, Umiyati Khasanah SPd MSi percaya, pendidikan Pancasila punya implikasi sangat besar bagi anak didik.

BACA JUGA: DPRD Kudus Usulkan Pembangunan Talud Sungai Pendo di Perubahan APBD

Menurut dia, alasan Pancasila diajarkan di sekolah, pertama sebagai menanamkan Identitas Nasional.

”Melalui pendidikan Pancasila, anak didik dapat memahami nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Mereka akan menjadi bagian yang aktif dan berkontribusi dalam membangun negeri ini,” katanya saat dihubungi suarabaru.id, Senin (5/6/2023).

Alasan kedua, ujar dia, bisa memaknai Kebhinekaan, karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila mendorong keberagaman ini diterima dan dihargai sebagai kekayaan bangsa. Dalam pendidikan Pancasila, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, dan bekerja sama dengan sesama warga negara Indonesia.

BACA JUGA: Grebeg Besar Demak Bupati Minta Restu Kasepuhan Kadilangu untuk Penjamasan Pusaka

Ketiga, adalah Penguatan Etika dan Moral, karena Pancasila memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat, seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan semangat persatuan. Dengan demikian, siswa akan belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Keempat, Pembentukan Karakter karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti integritas, rasa hormat, keadilan, dan cinta tanah air dapat menjadi landasan moral yang kuat bagi mereka. Dengan pemahaman ini, anak didik akan menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap bangsa dan negara.

Kelima adalah penguatan demokrasi, yang mengantarkan mereka menjadi pibadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara.

BACA JUGA: Mendeteksi Penyakit Tidak Menular Melalui Posbindu

Pendidikan Pancasila memang ditanamkan siswa SMKN Jateng, sekolah yang dibangun untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng melalui jalur pendidikan. SMKN Jateng menggunakan pola boarding atau asrama, dan siswa harus dari keluarga tidak mampu, dengan biaya pendidikan dibebankan dari APBD Jateng.

Bagaimana dengan pelajaran PPKn yang sudah ada? Menurut Umi, PPKn dengan materi ajar Pancasila saat ini, merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait.

Dia sendiri mengapresiasi adanya buku Pendidikan Pancasila yang bakal menjadi materi ajar. Adanya pelajaran PPKn dengan Pancasila sebagai bahan ajar tentunya saling mendukung.

BACA JUGA: Suami-Istri Lansia di Gubug Perbaiki Rumah Tertimpa Blandar, Seorang Meninggal

Dijelaskan Umi, panggilan akrabnya, pelajaran PPKn adalah mata pelajaran yang khusus membahas tentang nilai-nilai, prinsip, dan filosofi Pancasila sebagai ideologi negara. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kebangsaan serta mengajarkan peserta didik tentang persatuan, keragaman, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

”Sedangkan Pancasila sebagai materi ajar mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Hal ini meliputi pengenalan terhadap sila-sila Pancasila, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Di bagian lain, Kepala SD Islam Al Azhar 25 Semarang, Ruswanto MPd menjelaskan, Pendidikan Pancasila sangat penting untuk membekali murid agar memiliki karakter yang unggul, sehingga dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA: Kapolresta Surakarta Terima Penghargaan Junior Chamber International

”Harapannya dengan belajar Pendidikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan oleh murid-murid dalam berperilaku dan berkehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Sejauh ini pihaknya belum menerima distribusi buku Pendidikan Pancasila. Namun sekolah sudah memasilitasi murid dengan buku mata pelajaran PPKn yang dibeli dengan dana BOS dan ada buku pendukung lainnya.

”Kami berharap dengan pendidikan Pancasila ini, murid memiliki adab dan akhlak yang baik serta mempunyai karakter yang unggul sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” bebernya.

BACA JUGA: Lima Calon Haji Asal Jateng Meninggal di Tanah Suci

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Dr Uswatun Hasanah SPd MPd menjelaskan, pendidikan Pancasila sangat penting karena merupakan fondasi dan ideologi. Di ruang kelas, kata Uswatun, guru PPKn akan menjadi ujung tombak dalam pendidikan Pancasila melalui bahan ajar ini.

Tentang distribusi buku Pendidikan Pancasila dari BPIP, menurut Uswatun sudah masuk dalam platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), yang merupakan buku referensi, buku yang harus menjadi rujukan bagi sekolah untuk mengajarkan pendidikan Pancasila, atau menyusun bahan ajar sehingga siapa saja bisa mengakses.

”Pendidikan Pancasila hendaknya lebih kuat lagi, sehingga bukan hanya mata pelajaran semata, tapi benar-benar terintegrasi antara pelajaran, pemikiran, dan perilaku,” kata mantan kepala sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kepala SMA Inovatif, Dedikatif dan Inspiratif Tahun 2021, dari sebuah perguruan tinggi ini.

BACA JUGA: Tambah Kesiapan Masuk Dunia Kerja, Mahasiswa UKSW Dibekali Keahlian Oracle

Sedangkan Kepala BPIP, Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD menjelaskan, Pendidikan Pancasila secara resmi masuk pada kurikulum pendidikan Nasional mulai tahun ajar 2022/2023. Hal ini setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dengan sejumlah instansi terkait.

Dijelaskan dia, dimasukkannya pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan Nasional merupakan tindak lanjut atas lahirnya PP No 4 tahun 2022, yang menyatakan Pancasila adalah mata pelajaran wajib dalam pendidikan Nasional. Dia mengapresiasi langkah Jateng mengawali penerapan buku pendidikan Pancasila.

”Selaku Kepala BPIP, saya mengapresiasi langkah Jawa Tengah, karena pembangunan karakter bangsa dapat dimulai, di antaranya melalui pendidikan,” ujarnya.

BACA JUGA: Satlantas Bersama Dinrumkimhub Blora Sosialisasi Penghargaan Abdi Yasa Teladan 2023

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, dalam berbagai kesempatan menyatakan, hendaknya kita selalu menjadikan Pancasila sebagai habitus bangsa, yang mengatur cara berpikir, bernalar dan bertindak serta kembali menempatkan Pancasila menjadi living dan working ideologi, yang bukan hanya sekadar wacana, namun dibatinkan dalam hati dan pikiran.

Dia lalu menyampaikan hasil survei Setara Institute for Democracy and Peace, yang dilakukan kepada 947 pelajar SMA sejak Januari-Maret 2023, yang datanya mengejutkan terkait pengamalan ajaran Pancasila.

Survei ini, ungkap dia, menyatakan, sebanyak 83,3 persen siswa SMA yang menjadi responden survei menyebutkan, keberadaan Pancasila tidak permanen dan posisinya sebagai dasar negara sesungguhnya dapat digantikan ideologi lain.

BACA JUGA: PT Alba Tridi Recycling Plastics Bangun Pabrik Pengolahan Sampah di KIK

Yang mencemaskan, perilaku pelajar yang intoleran aktif itu berada di angka 5,6 persen. Sementara yang terpapar 0,6 persen.

”Hasil survei ini membuktikan, persepsi masyarakat khususnya generasi muda terhadap Pancasila dan penghormatan kepada keberagaman, berada pada titik yang memprihatinkan,” tandasnya.

Dia berharap, melalui buku pendidikan Pancasila yang diajarkan di sekolah, akan mampu mengembalikan Pancasila sebagai habitus. Artinya, hidup berbangsa dan dasar negara tidak semata-mata secara teori dan seremonial, namun benar-benar menjadi kebiasaan, dan merasuk kembali dalam kehidupan masyarakat.

BACA JUGA: Dinporapar dan Fakultas Teknologi Pertanian SCU Kembangkan Kewirausahaan

Benny menjelaskan, materi bahan ajar pendidikan Pancasila bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan, dengan menggunakan sarana yang mudah dipahami anak-anak dan remaja.

”Materinya 30 persen pengetahuan, 70 persen itu praktik. Jadi pembelajarannya menarik, sesuai dengan kondisi kekinian, menggunakan sarana-sarana yang ada, seperti film atau animasi,” jelasnya.

Tim SB

The post Membumikan Pancasila di Sekolah, Ganjar Ajak Gen Z Merawat Kebhinekaan dan Spirit Kebangsaan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, usai menghadiri acara Dialog Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Raya, sekaligus Pencanangan Penerapan Buku Pendidikan Pancasila, yang diselenggarakan BPIP RI, di Kantor Gubernur Jateng, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (22/5/2023).

”Bersama dengan BPIP, kita bekerja sama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelajar, bagaimana membumikan Pancasila,” kata Ganjar.

BACA JUGA: Libur Lebaran Pasti ‘Ngojek’ di Stasiun KA Purworejo

Acara itu diikuti pelajar SMA dan santri dari Kota Semarang, termasuk guru Pendidikan Pancasila. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kesbangpol se-Indonesia.

Di kesempatan itu pula, Wakil Ketua BPIP Yudian Wahyudi, menyerahkan piagam apresiasi dari Kepala BPIP RI untuk Ganjar Pranowo. BPIP juga menyerahkan Buku Pendidikan Pancasila kepada Ganjar dan Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu.

”Kota Semarang sudah menyiapkan untuk mengimplementasikan, maka Jateng akan support penuh,” tegas Ganjar.

BACA JUGA: Terminal Baru Purworejo untuk Dongkrak Ekonomi Warga

Dia mengaku senang, karena para pelajar dilibatkan dalam acara itu. Menurutnya, mereka bisa memahami Pancasila dan mengimplementasikan dengan baik, melalui pengajaran yang baik pula.

”Karena mereka ternyata punya rasa, yang mereka bisa dapatkan dengan cara pengajaran yang baik, yaitu diskusi,” imbuhnya.

Gubernur Jateng dua periode itu menuturkan, generasi muda dalam hal ini para pelajar, butuh sebuah contoh. Tak hanya dari orang tua, tetapi dari seluruh komponen terutama para pemimpin negeri.

BACA JUGA: Pracimantoro Raih Gelar Juara Turnamen Voli Go Nyawiji Cup-2023

”Kalau contohnya buruk, ya ini tidak akan bisa terlaksana. Maka para pemimpin semuanya harus bisa memberikan contoh yang baik, dan anak-anak akan meniru itu dengan baik,” ucapnya.

Dari situ Ganjar menyampaikan, anak-anak akan menjadi agen pembumian Pancasila. Bahkan bisa memanfaatkan dunia digital dengan baik, dan tidak mudah terpengaruh paham radikal.

”Dunia digital yang sekarang menemani anak-anak kita pun, bisa dipakai sebagai satu media untuk melakukan pembumian pancasila ini. Kita akan mulai sekarang dari Jateng,” tandasnya.

Riyan

The post Membumikan Pancasila, Kalau Contohnya Buruk Tak Akan Bisa Terlaksana appeared first on SuaraBaru.id.