blank
Petugas BBWS berusaha menyingkirkan sampah yang menyumbat jembatan sungai Dawe yang melintang di ruas Jalan Pantura Kudus-Pati. foto:Suarabaru.id

KUDUS (SUARABARU.ID) – Kepala Bidan Operasional SDA BBWS Pemali Juwana Dina Noviandriana mempersilahkan Pemkab Kudus untuk ikut membantu penganggaran normalisasi sungai yang ada di wilayahnya. Hal tersebut dimaksudkan agar penanganan sungai bisa dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang setiap tahun melanda.

Hal tersebut disampaikan Novi di sela-sela pemantauan luapan sungai Dawe di Desa Ngembalrejo,  Kecamatan Bae, Selasa (2/2). Apalagi luapan sungai tersebut sempat membuat genangan di ruas jalan Pantura Kudus-Pati.

“Kami mempersilahkan jika ada kolaborasi penanganan sungai dari Pemkab. Apalagi, jumlah sungai yang menjadi tanggung jawab BBWS Pemali Juwana mencapai 70 sungai,”kata Dina.

Menurut Dina, selain curah hujan yang sangat tinggi, meluapnya sejumlah sungai di Kudus juga diakibatkan rusaknya DAS yang ada. Di beberapa sungai, kondisinya sudah mulai dangkal dan menyempit akibat sedimentasi.

Hal tersebut diperparah dengan banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai. Akibatnya, daerah aliran sungai yang ada tidak lagi mampu menampung debit air yang meningkat ketika curah hujan tinggi.

Dina menyebutkan, untuk saat ini, program normalisasi sungai di Kudus yang tengah dilakukan baru normalisasi Kaligelis dan SWD 1. Sementara, beberapa sungai lain yang sering menjadi penyebab banjir seperti  Sungai Piji, Dawe maupun sungai lain masih belum teranggarkan.

Untuk sungai yang belum tersentuh normalisasi, kata Dina, penanganan baru dilakukan dengan cara perawatan. Bila ada tanggul jebol dan retak, penanganan masih dilakukan secara darurat.

“Kalau memang Pemkab berkeinginan melakukan normalisasi, kami siap untuk berkolaborasi,”tandasnya.

Sementara, Anggota DPRD Jateng, Akhwan Sukandar menyatakan adanya pemisahan wewenang dalam penanganan sungai selama ini menjadikan masalah dalam mencegah bencana banjir. Akhwan yang juga merupakan warga Desa Ngembalrejo, mengatakan kalau sungai Dawe dan sungai-sungai lain sudah tidak layak dan harus segera dinormalisasi.

Namun, yang jadi masalah selama ini upaya normalisasi masih terbentur kewenangan.

“Saya mendapat informasi jika tahun ini Pemkab Kudus sudah mengajukan izin normalisasi sungai Dawe dan sungai lain. Namun, dari BBWS belum mengeluarkan izin,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Akhwan, pihaknya mendesak agar BBWS tidak mempersulit proses izin tersebut. Sebab, yang menjadi korban banjir setiap tahun adalah masyarakat di daerah.

Tm-Ab