”Upaya untuk membangun desa dengan langkah-langkah yang terukur, harus terus didukung. Hal ini dalam rangka proses pembangunan Nasional yang lebih baik,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/3/2024).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), merencanakan penerapan Indeks Desa pada 2025, dalam upaya pengembangan desa yang lebih baik.

BACA JUGA: Empat Ton Beras Digelontorkan dalam Operasi Pasar Murah di Jepara

Indeks itu menjadi indikator evaluasi terhadap kinerja pembangunan desa, yang mengukur kemandirian desa melalui enam dimensi. Yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Menurut Lestari, upaya itu harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, sebagai bagian dari proses pembangunan Nasional.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, terdapat 83.794 desa/kelurahan di Indonesia.

BACA JUGA: Gubernur Jateng Nilai JSN45 Sangat Penting Diwarisi Generasi Muda

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, dengan upaya pembangunan desa yang lebih sistematis, diharapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan desa saat ini, dapat segera dijawab dengan solusi yang tepat.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar upaya pembangunan desa menjadi lebih baik, harus mendapat dukungan semua pihak.

”Hal itu agar pembangunan Nasional yang kita lakukan saat ini, dapat segera mewujudkan sejumlah target yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” tandas dia.

Riyan

The post Pengembangan Desa Harus dengan Langkah Terukur appeared first on SuaraBaru.id.

”Kecepatan penanganan kasus DBD menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan angka kesembuhan, dan menekan angka kematian. Dibutuhkan penanganan yang menyeluruh, menghadapi lonjakan kasus DB di sejumlah daerah,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/3/2024).

Catatan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyebutkan, penyebab peningkatan kasus DBD yaitu vektor nyamuk DBD yang belum terkendali, masa pancaroba, dan langkah Mengubur, Menguras dan Menutup (3M) tempat penampungan air serta barang bekas, belum menjadi kebiasaan masyarakat.

BACA JUGA: Kapolda Jateng Minta Masyarakat Jadi Polisi untuk Dirinya Sendiri

Hingga akhir Februari 2024 Kemenkes mencatat, terdapat 16 ribu kasus DBD di seluruh Indonesia, dengan 124 kasus kematian.

Menurut Lestari, kesigapan dengan didukung kebijakan yang tepat, sangat diperlukan dalam menghadapi peningkatan kasus DBD di sejumlah daerah di Tanah Air.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, siklus peningkatan kasus DBD yang terjadi, sejatinya bisa diantisipasi dengan baik.

BACA JUGA: Seorang Pemotor Meninggal Kecelakaan di Simpang Tiga Lampu Bangjo

Pemerintah pusat dan daerah, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan konsisten. Salah satunya dengan mengajak masyarakat melakukan gerakan 3M, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Selain itu, tambah Rerie, sosialisasi terkait gejala dan langkah antisipasi bila ada keluarga yang diduga terkena DBD, juga harus masif dilakukan. Sehingga pertolongan pertama dapat segera dilakukan dengan tepat.

Lebih dari itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, pemerintah melakukan kajian yang menyeluruh dalam upaya mengendalikan atau mengehentikan penyebaran DBD di Tanah Air.

Riyan

The post Kecepatan Penanganan DBD Jadi Kunci Peningkatkan Angka Kesembuhan appeared first on SuaraBaru.id.

”Rempah-rempah yang merupakan bagian dari kearifan lokal, yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan baku jamu, harus dilestarikan. Hal ini dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia saat ini,” kata Lestari saat memberi sambutan pada acara bincang-bincang dengan tema ‘Super Drink dan Minuman Herbal untuk Kesehatan’, di Bukit Podomoro, Jakarta Timur, Minggu (3/3/2024).

Pada acara itu juga diperkenalkan mi instant dari sagu, kue lapis legit dengan bahan tepung ganyong, dan teh dan minyak dari bahan sachi inchi atau kacang inka (dari hutan tropis Amazon, Peru), yang sudah dibudidayakan di Indonesia.

BACA JUGA: Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Kabupaten Magelang Ditetapkan

Menurut Lestari, Indonesia banyak sekali memiliki alternatif sumber pangan, antara lain ganyong dan sagu, yang tepungnya bisa diolah menjadi kue dan mi instan dengan kandungan gizi yang memadai.

Rerie, sapaan akrab Lestari mengajak semua pihak, untuk secara aktif mengambil peran dalam pemanfaatan kearifan lokal, baik berupa rempah-rempah dan bahan pangan selain beras, agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap satu sumber bahan pokok saja.

Selain itu, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pemanfaatan rempah-rempah juga harus dijadikan bagian dari upaya meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat.

BACA JUGA: Pengunjung dan Pemandu Lagu di Pungkruk di Tes Urine, Ini Hasilnya

Rerie mendorong, agar pemanfaatan bahan pangan alternatif dan jamu bisa diproduksi guna memenuhi skala ekonomi dan industri. Sehingga manfaat dari jamu dan bahan pangan alternatif ini, bisa dinikmati setiap anggota keluarga di Indonesia.

Bila setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhan pangannya, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kualitas kesehatan keluarga pasti akan terus meningkat.

”Dengan bermodal keluarga yang sehat, kita bisa bangun lingkungan dan masyarakat yang sehat. Bila seluruh masyarakat kita sehat, tentu saja akan memperkuat ketahanan Nasional kita dalam menghadapi berbagai tantangan,” terang dia.

Karena itu, tegas Rerie, langkah untuk menyadarkan setiap anak bangsa agar memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya membangun ketahanan Nasional, merupakan upaya yang harus segera direalisasikan.

Riyan

The post Pemanfaatan Kearifan Lokal untuk Wujudkan Ketahanan Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

”Langkah pengembangan SDM yang mampu mengakselerasi proses pembangunan Nasional, harus terus diupayakan dan dipersiapkan secara matang. Antara lain melalui transformasi SMK yang lebih baik,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/3/2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Jumlah itu mencapai 5,83 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 146,62 juta orang.

BACA JUGA: Semen Gresik Berhasil Lagi Raih 3 Paten dari Kemkenkum HAM, Keunggulan Inovasi Perusahaan

Dari jumlah pengguran itu, terbanyak (9,60%) merupakan lulusan SMK. Jumlah ini cenderung turun, jika dibandingkan dengan catatan Februari 2022 yang sebesar 10,38 persen dan 2021 sebesar 11,45 persen.

Berdasarkan data itu, menurut Lestari, sejumlah langkah peningkatan kualitas SMK harus konsisten dilakukan, agar pola pengajaran di SMK mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan yang diharapkan.

Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong, agar upaya transformasi SMK mampu meningkatkan persentase lulusannya bisa bekerja dan berwirausaha, berkemampuan berbahasa asing, dan meningkatkan jumlah praktisi industri mengajar di SMK.

BACA JUGA: Kampanye Pengurangan Pemakaian Plastik, Nyadran di Soropadan Pakai Keranjang Bambu

Selain itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, sektor industri mampu meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan SMK.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, peningkatan kualitas pendidikan vokasi merupakan langkah penting dalam melahirkan SDM yang lebih berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga dapat berkontribusi signifikan dalam mengakselerasi pembangunan Nasional.

Riyan

The post SMK Harus Mampu Ciptakan SDM yang Berdaya Saing appeared first on SuaraBaru.id.

”Sektor UMKM dengan segala keterbatasannya, diakui dapat survive di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor itu, harus dipertimbangkan secara matang,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/2/2024).

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan, seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan, wajib memiliki sertifikasi halal.

BACA JUGA: Menpora Dito Inginkan Angkat Besi Raih Emas di Olimpiade 2024 Paris

Namun kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024. Namun kewajiban itu banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal, di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di bawah Kementerian Agama.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan, pada tenggat 17 Oktober 2024, belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena hingga saat ini, lembaga sertifikasi yang ada, kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi itu dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal, harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

BACA JUGA: Meski Tidak Semua Komisioner Hadir, Hasil Pleno Rekapitulasi Pemilu Tetap Sah

Jangan sampai, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, bila kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat, bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong, agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu juga berharap, semua pihak mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam membangun dan memperkuat setiap sendi-sendi perekonomian bangsa, mulai dari sektor ekonomi masyarakat, di tengah berbagai tantangan global saat ini.

Riyan

The post Kewajiban Sertifikasi Halal Diupayakan Tak Beratkan Pelaku UMKM appeared first on SuaraBaru.id.

”Beberapa waktu lalu pascapesta demokrasi, terjadi sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi itu harus diwaspadai dan disikapi dengan langkah-langkah yang tepat,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Antisipasi Fenomena Angin Puting Beliung Akibat Perubahan Iklim’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/2/2024).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Ir Laksmi Dhewanthi MA (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI).

BACA JUGA: DPRD Kota Semarang Menilai Tradisi Dugderan sebagai Prosesi Sakral

Hadir pula Uke Mohammad Hussein SSi MPP (Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ada juga Dr Ida Pramuwardani (Ketua Tim Kerja Produksi dan Diseminasi Informasi Cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika/BMKG) sebagai narasumber. Hadir pula Erma Yulihastin (peneliti Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, dampak perubahan iklim seperti angin puting beliung, banjir dan tanah longsor, harus diwaspadai bersama. Fenomena cuaca yang dihadapi ini, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat penting untuk didiskusikan.

BACA JUGA: Pemkot Semarang Minta Masyarakat Jangan Panik atas Kenaikan Harga Beras, Disarankan Beli Beras SPHP

Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator Dapil II Jawa Tengah itu, isu pemanasan global diduga sangat berkaitan dengan munculnya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.

Upaya untuk melakukan mitigasi dan menyosialisasikan sejumlah fenoma alam yang terjadi, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus dilakukan agar masyarakat memahami dan mampu melindungi dirinya, keluarga, serta lingkungannya dari dampak perubahan iklim.

Sementara itu, Laksmi Dhewanthi berpendapat, perubahan iklim menyebabkan efek gas rumah kaca, yang memicu pemanasan global. Dampak pemanasan global yang terjadi saat ini adalah, peningkatan suhu bumi sebesar satu derajat Celcius.

BACA JUGA: Haflah Ke-30, Asrama Perguruan Islam Ponpes Matholi’ul Anwar Tahunan Gelar Aneka Lomba dan Pentas Seni

Bila tidak melakukan upaya apa-apa, tambah dia, akan terjadi peningkatan suhu bumi 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Pemanasan suhu bumi ini memicu perubahan cuaca ekstrem, yang berdampak terhadap lingkungan.

Sedangkan Uke Mohammad Hussein mengungkapkan, bencana puting beliung bukan merupakan hal baru di Indonesia. Dikatakan dia, kajian risiko terhadap dampak cuaca ekstrem antara lain, berpotensi mengancam 253 juta jiwa, kerugian fisik bisa mencapai Rp 1.962 triliun, dan kerugian ekonomi hingga Rp 781 miliar.

”Berdasarkan besarnya potensi risiko itu, perlu adanya upaya mitigasi terhadap berbagai pemicu cuaca ekstrem. Selain itu juga harus dilakukan upaya intervensi untuk menekan dampak cuaca ekstrem yang terjadi,” saran dia.

Riyan

The post Mewaspadai Perubahan Cuaca Ekstrem dengan Mitigasi dan Sosialisasi Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

”Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dengan segera, untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Ini sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang merupakan amanah konstitusi kita,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2/2024).

Menurut dia, sejumlah masalah seperti belum meratanya akses mendapatkan pendidikan antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, karena berbagai masalah yang belum tuntas, harus segera diatasi.

BACA JUGA: DJP Berikan Asistensi SPT Kepada Karyawan Pertamina Patra Niaga

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, isu pemerataan pendidikan saat ini mulai bergeser dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar ke tingkat SLTA serta perguruan tinggi.

Catatan Badan Pusat Statistik pada 2022 menyebutkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA dan sederajat, anak di perdesaan sebesar 81,23 persen. Sedangkan di perkotaan melaju hingga 88,70 persen.

Demikian juga kesenjangan APK belajar di perguruan tinggi lebih lebar lagi, antara anak desa dan kota pada 2022, yaitu sebesar 23,05 persen di perdesaan dan 37,13 persen di perkotaan.

BACA JUGA: Harga Kebutuhan Pangan Melonjak, Pedagang Pasar Bulu Takut Jual Cabai karena Harganya Capai Rp 70 Ribu/kg

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap, sejumlah program beasiswa yang ada saat ini, bisa disalurkan dengan lebih merata dan tepat sasaran, untuk menekan kesenjangan yang terjadi.

”Selain itu, upaya untuk mendalami penyebab kesenjangan yang terjadi, seperti masalah ekonomi, sosial dan budaya, harus segera ditemukan dan diatasi,” jelasnya.

Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan kesenjangan akses pendidikan itu.

Dengan begitu, tegas Rerie, kesempatan mendapatkan pendidikan setingkat SLTA dan perguruan tinggi dapat lebih merata bagi masyarakat, sehingga potensi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional yang lebih berkualitas dan berdaya saing, menjadi lebih besar.

Riyan

The post Pendidikan Merata untuk Atasi Berbagai Masalah appeared first on SuaraBaru.id.

”Di tengah perubahan dunia yang terbilang cepat, mempertahankan identitas bangsa melalui penguatan nilai-nilai budaya dengan upaya pemajuan kebudayaan, merupakan langkah penting yang harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/2/2024).

Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI mengungkapkan, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia pada 2022 mencapai 55,13 poin.

BACA JUGA: Pastikan Kotak Suara Pemilu Aman, Kapolresta Magelang Cek Gudang KPU Ngepringan

Skor IPK Nasional pada 2022 itu, masih berada di level “cukup”, yakni di kisaran 40 sampai 60 poin, belum berubah dari level tahun-tahun sebelumnya.

Kerangka penilaian IPK itu terdiri dari 31 indikator, yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Warisan Budaya, dan Gender.

Menurut Lestari, saat ini sejumlah kendala dihadapi dalam proses pengembangan kebudayaan Nasional. Antara lain masalah kurangnya apresiasi, regenerasi, kurang tepatnya konsep pelestarian budaya, hingga berangsur hilangnya tradisi di sejumlah daerah berhadapan dengan tantangan masuknya budaya luar dalam keseharian kita.

BACA JUGA: Kodam IV Kirimkan Prajurit Yonzipur 4/TK, Percepat Pembersihan Dampak Banjir Demak

Sejumlah kendala itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk segera diatasi.

Level IPK Nasional, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus terus ditingkatkan dalam upaya menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya Nasional, terhadap setiap warga negara.

”Catatan IPK Nasional itu, sejatinya dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis pengetahuan (evidence-based policy). Sehingga perencanaan pembangunan kebudayaan, dapat menjadi lebih tepat dan sesuai dengan keadaan di setiap wilayah,” tegas dia.

BACA JUGA: Waspada Cuaca Ekstrem, BMKG Ingatkan Indonesia Mulai Masuk Periode Pancaroba

Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini mendorong, agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, mampu membangun kolaborasi dengan baik, untuk meningkatkan proses pembangunan kebudayaan Nasional yang berkelanjutan.

”Dengan nilai-nilai kebudayaan yang mengakar pada sendi kehidupan masyarakat, dapat terbangun landasan utama tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” tegas Rerie.

Riyan

The post Pertahankan Identitas Bangsa Melalui Penguatan Nilai-nilai Budaya appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya antisipasi perkembangan sektor pariwisata Nasional harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai terjadi ketidaksiapan dalam menyambut gelombang kedatangan wisatawan, yang diperkirakan akan meningkat,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2024).

Organisasi Pariwisata Dunia (United Nation World Tourism Organization/UNWTO) memperkirakan, pada tahun ini akan menjadi rekor kedatangan wisatawan internasional di seluruh dunia. Membludaknya jumlah wisman, diperkirakan berdampak besar terhadap destinasi-destinasi mainstream.

BACA JUGA: Festival Seneng Minton 2024, Tumbuhkan Minat Main Bulu Tangkis Sejak Dini

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI pun menargetkan kedatangan 14 juta wisatawan mancanegara, dengan devisa pada 2024 diperkirakan berkisar 7,38-13,08 miliar dolar AS. Selain itu, target nilai ekspor ekonomi kreatif tercatat 27,53 miliar dolar AS.

Capaian pada rentang Januari-Juni 2023, devisa dari pariwisata Indonesia tercatat 6,08 miliar dolar AS, dan nilai ekspor ekonomi kreatif pada rentang waktu yang sama tercatat 11,82 miliar dolar AS.

Menurut Lestari, sejumlah target itu harus diikuti dengan strategi dan perencanaan yang matang, dalam mempersiapkan daerah-daerah tujuan wisata yang berpotensi sebagai tujuan favorit para wisatawan.

BACA JUGA: Dini Hari, Sepasang Muda-mudi Diciduk Tim Patroli Siraju dari Balik Semak Pantai Bandengan

Sejumlah kawasan wisata super prioritas yang telah dicanangkan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar mampu mengantisipasi peningkatan permintaan yang diperkirakan.

Sejumlah destinasi di Tanah Air, ungkap Rerie yang juga juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah Itu, juga harus mampu melibatkan masyarakat lokal secara aktif, dalam pengelolaan kawasan wisatanya.

Tujuan wisata seperti di Amsterdam, Belanda dan Hawaii, Amerika Serikat misalnya, tambah Rerie, bahkan sudah mengalami overtourism, karena kedatangan wisatawan sudah melebih daya tampung kawasan wisatanya.

BACA JUGA: Kirab Cap Go Meh Tutup Rangkaian Imlek Berlangsung Meriah

Indonesia, ujar Rerie, yang memiliki banyak pilihan kawasan wisata yang indah dan menarik, harus mampu menerapkan langkah strategis yang mampu mengatasi potensi kesenjangan sosial, antara warga lokal dan pendatang, hingga potensi
overtourism itu, di sejumlah kawasan wisata yang ada.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus diwujudkan.

”Hal ini agar mampu menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas SDM, melestarikan lingkungan kawasan wisata, sekaligus infrastrukturnya yang mendukung pencapaian target sektor pariwisata Nasional,” tegas Rerie.

Riyan

The post Diperlukan Antisipasi Hadapi Potensi Lonjakan Wisatawan appeared first on SuaraBaru.id.

”Masih relatif tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, menuntut keseriusan semua pihak dalam upaya pencegahan, pelaksanaan sejumlah kebijakan, dan kesiapan aparat dan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan yang terjadi saat ini,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/2/2024).

Berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat, pada rentang Januari hingga November 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki.

BACA JUGA: Grebeg Sampah di PJ Sunset Jepara, Gelorakan Peduli Lingkungan

Dari ribuan jumlah kasus itu, kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak 2019 sampai 2023.

Sebagai bentuk realisasi dari amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang mewajibkan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), saat ini unit layanan itu sudah terbentuk di 34 dari 39 provinsi di Indonesia.

Menurut Lestari, sejumlah kebijakan dan aturan hukum terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, harus mampu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

BACA JUGA: Talkshow Kudengar Radio USM Jaya, Fatkhurozi: Dengan ‘Speak Up’, Bantu Kurangi Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual

Perangkat hukum dan masyarakat, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, juga harus terus diedukasi, agar mampu mengaplikasikan sejumlah kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ada.

Karena, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan lingkungan yang menjamin tumbuh kembangnya bisa optimal, baik dari sisi fisik maupun mentalnya, agar mampu mewujudkan anak bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat komitmennya dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan di Tanah Air, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik.

Riyan

The post Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak Harus Ditingkatkan appeared first on SuaraBaru.id.