Kedatangannya itu untuk memberikan penjelasan, terkait penggunaan pesawat khusus saat berkunjung ke Sulawesi Selatan, pada Minggu (15/2/2026), untuk meresmikan Gedung Balai Sarkiah, di Kabupaten Takalar.

Dijelaskan Menag, dirinya sudah beberapa kali datang ke KPK. Menag bahkan pernah menyerahkan pemberian dari seseorang, yang dia duga waktu itu terkait penyelenggaraan haji. Menag juga beberapa kali berkonsultasi ke KPK.

BACA JUGA: Tim BPK RI Lakukan Pemeriksaan di Kanwil Kemenag Jateng

”Kali ini kita datang lagi, untuk menyampaikan terkait kepergian saya saat menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, menggunakan pesawat khusus. Saya datang untuk menyampaikan hal itu,” ujar Menag, seperti dikutip dari laman resmi kemenag RI, Senin (23/2/2026)

Dalam keterangannya, pihaknya bersyukur pertemuan dengan KPK berjalan lancar. Menag juga memberikan apresiasi kepada KPK, yang memberi ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan.

Menag juga bertekad, dirinya dapat menjadi contoh bagi para pegawai di Kementerian Agama maupun para penyelenggara negara, dalam pencegahan gratifikasi dan pemberantasan korupsi.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Magelang Sahkan Dua Peraturan Daerah

”Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman lain. Mari kita mencoba untuk mendukung seluruh gagasan yang telah kita sosilaisasikan, terutama dari KPK. Mari kita menjadi penyelenggara yang baik,” ajak Menag.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, pelaporan dugaan gratifikasi yang dilakukan Menag Nasaruddin Umar, menjadi teladan yang positif bagi setiap penyelenggara negara, untuk melaporkan apapun penerimaan yang dilakukannya. Ini juga menjadi salah satu bentuk mitigasi awal.

”Kita lakukan pencegahan-pencegahan, khususnya terkait konflik kepentingan, yang barang kali ke depan akan muncul,” sebutnya.

BACA JUGA: PGN Masuk Jajaran 500 Perusahaan Asia – Pasifik Terbaik Versi Majalah TIME, Bukti Ketangguhan di Tengah Tantangan Global

Budi Prasetyo menggarisbawahi tiga hal yang disampaikan Menag. Pertama, bagaimana seorang Menteri sebagai penyelenggara negara, harus punya komitmern kuat dalam memberantas korupsi, khususnya terkait upaya pencegahan. Salah satunya, melaporkan gratifikasi sejak awal.

Kedua, Menag menyampaikan juga, tindakannya ini menjadi teladan yang positif, tidak hanya di Kemenag, tapi juga di seluruh jajaran penyelenggara negara maupun ASN di seluruh Indonesia.

”Ketiga, ini menjadi edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta, agar tidak memberikan suatu hadiah atau bentuk lainnya, kepada penyelenggara negara atau ASN,” tandasnya.

Riyan

The post Menag RI Datangi KPK Jelaskan Kunjungan Kerja ke Sulsel appeared first on SuaraBaru.id.

Di tengah tantangan era digital yang kian mengglobal dan arus informasi tanpa batas ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil peran untuk menjadi yang terdepan dalam membumikan ajaran Pancasila di sekolah-sekolah, sebagai proses mewariskan nilai-nilai luhur bangsa.

Muaranya, melahirkan generasi unggul secara intelektual, memelihara kepribadian dan identitasnya untuk merawat kebhinekaan serta paham kebangsaaan.

BACA JUGA: Sifana Dwi Maharani, Siswa SMK 3 Jepara yang Berhasil Sabet Juara 1 Ajang LKS Tingkat Jateng

Berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Jateng khususnya Kota Semarang, menjadi pilot project dalam penerapan buku pendidikan Pancasila untuk SD hingga perguruan tinggi. Atau mereka yang masuk generasi Gen Z (usia 8-23 tahun).

Pencanangan itu dilakukan saat Dialog Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Raya, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada 22 Mei 2023 lalu.

”Dari BPIP sudah menyiapkan buku (Buku Pendidikan Pancasila). Bukunya sudah diberikan kepada kita. Kota Semarang sudah siap untuk mengimplementasikan, dan Jawa Tengah akan support penuh,” ujar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: TKL Ecopark Kota Magelang Masuk 7 Besar Kompetensi Investment Challenge 2023

Komitmen Ganjar membumikan Pancasila juga diimplementasikan melalui kurikulum pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran di 367 sekolah se-Jateng. Kemudian, Ganjar juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindakan menyimpang dari ajaran Pancasila, yaitu suap dan korupsi.

Ganjar menekankan lima poin utama dalam membentuk karakter generasi muda berlandaskan Pancasila. Yaitu bangga terhadap NKRI, tidak mudah terpengaruh hoaks, menanamkan sikap toleransi, bijak bermedia sosial untuk menyebar konten positif dan kembangkan kreativitas dibarengi dengan inovasi.

Sebenarnya, seberapa penting dan mendesaknya pendidikan Pancasila masuk di ruang kelas? Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMKN Jateng di Semarang, Umiyati Khasanah SPd MSi percaya, pendidikan Pancasila punya implikasi sangat besar bagi anak didik.

BACA JUGA: DPRD Kudus Usulkan Pembangunan Talud Sungai Pendo di Perubahan APBD

Menurut dia, alasan Pancasila diajarkan di sekolah, pertama sebagai menanamkan Identitas Nasional.

”Melalui pendidikan Pancasila, anak didik dapat memahami nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Mereka akan menjadi bagian yang aktif dan berkontribusi dalam membangun negeri ini,” katanya saat dihubungi suarabaru.id, Senin (5/6/2023).

Alasan kedua, ujar dia, bisa memaknai Kebhinekaan, karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila mendorong keberagaman ini diterima dan dihargai sebagai kekayaan bangsa. Dalam pendidikan Pancasila, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, dan bekerja sama dengan sesama warga negara Indonesia.

BACA JUGA: Grebeg Besar Demak Bupati Minta Restu Kasepuhan Kadilangu untuk Penjamasan Pusaka

Ketiga, adalah Penguatan Etika dan Moral, karena Pancasila memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat, seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan semangat persatuan. Dengan demikian, siswa akan belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Keempat, Pembentukan Karakter karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti integritas, rasa hormat, keadilan, dan cinta tanah air dapat menjadi landasan moral yang kuat bagi mereka. Dengan pemahaman ini, anak didik akan menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap bangsa dan negara.

Kelima adalah penguatan demokrasi, yang mengantarkan mereka menjadi pibadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara.

BACA JUGA: Mendeteksi Penyakit Tidak Menular Melalui Posbindu

Pendidikan Pancasila memang ditanamkan siswa SMKN Jateng, sekolah yang dibangun untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng melalui jalur pendidikan. SMKN Jateng menggunakan pola boarding atau asrama, dan siswa harus dari keluarga tidak mampu, dengan biaya pendidikan dibebankan dari APBD Jateng.

Bagaimana dengan pelajaran PPKn yang sudah ada? Menurut Umi, PPKn dengan materi ajar Pancasila saat ini, merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait.

Dia sendiri mengapresiasi adanya buku Pendidikan Pancasila yang bakal menjadi materi ajar. Adanya pelajaran PPKn dengan Pancasila sebagai bahan ajar tentunya saling mendukung.

BACA JUGA: Suami-Istri Lansia di Gubug Perbaiki Rumah Tertimpa Blandar, Seorang Meninggal

Dijelaskan Umi, panggilan akrabnya, pelajaran PPKn adalah mata pelajaran yang khusus membahas tentang nilai-nilai, prinsip, dan filosofi Pancasila sebagai ideologi negara. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kebangsaan serta mengajarkan peserta didik tentang persatuan, keragaman, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

”Sedangkan Pancasila sebagai materi ajar mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Hal ini meliputi pengenalan terhadap sila-sila Pancasila, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Di bagian lain, Kepala SD Islam Al Azhar 25 Semarang, Ruswanto MPd menjelaskan, Pendidikan Pancasila sangat penting untuk membekali murid agar memiliki karakter yang unggul, sehingga dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA: Kapolresta Surakarta Terima Penghargaan Junior Chamber International

”Harapannya dengan belajar Pendidikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan oleh murid-murid dalam berperilaku dan berkehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Sejauh ini pihaknya belum menerima distribusi buku Pendidikan Pancasila. Namun sekolah sudah memasilitasi murid dengan buku mata pelajaran PPKn yang dibeli dengan dana BOS dan ada buku pendukung lainnya.

”Kami berharap dengan pendidikan Pancasila ini, murid memiliki adab dan akhlak yang baik serta mempunyai karakter yang unggul sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” bebernya.

BACA JUGA: Lima Calon Haji Asal Jateng Meninggal di Tanah Suci

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Dr Uswatun Hasanah SPd MPd menjelaskan, pendidikan Pancasila sangat penting karena merupakan fondasi dan ideologi. Di ruang kelas, kata Uswatun, guru PPKn akan menjadi ujung tombak dalam pendidikan Pancasila melalui bahan ajar ini.

Tentang distribusi buku Pendidikan Pancasila dari BPIP, menurut Uswatun sudah masuk dalam platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), yang merupakan buku referensi, buku yang harus menjadi rujukan bagi sekolah untuk mengajarkan pendidikan Pancasila, atau menyusun bahan ajar sehingga siapa saja bisa mengakses.

”Pendidikan Pancasila hendaknya lebih kuat lagi, sehingga bukan hanya mata pelajaran semata, tapi benar-benar terintegrasi antara pelajaran, pemikiran, dan perilaku,” kata mantan kepala sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kepala SMA Inovatif, Dedikatif dan Inspiratif Tahun 2021, dari sebuah perguruan tinggi ini.

BACA JUGA: Tambah Kesiapan Masuk Dunia Kerja, Mahasiswa UKSW Dibekali Keahlian Oracle

Sedangkan Kepala BPIP, Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD menjelaskan, Pendidikan Pancasila secara resmi masuk pada kurikulum pendidikan Nasional mulai tahun ajar 2022/2023. Hal ini setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dengan sejumlah instansi terkait.

Dijelaskan dia, dimasukkannya pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan Nasional merupakan tindak lanjut atas lahirnya PP No 4 tahun 2022, yang menyatakan Pancasila adalah mata pelajaran wajib dalam pendidikan Nasional. Dia mengapresiasi langkah Jateng mengawali penerapan buku pendidikan Pancasila.

”Selaku Kepala BPIP, saya mengapresiasi langkah Jawa Tengah, karena pembangunan karakter bangsa dapat dimulai, di antaranya melalui pendidikan,” ujarnya.

BACA JUGA: Satlantas Bersama Dinrumkimhub Blora Sosialisasi Penghargaan Abdi Yasa Teladan 2023

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, dalam berbagai kesempatan menyatakan, hendaknya kita selalu menjadikan Pancasila sebagai habitus bangsa, yang mengatur cara berpikir, bernalar dan bertindak serta kembali menempatkan Pancasila menjadi living dan working ideologi, yang bukan hanya sekadar wacana, namun dibatinkan dalam hati dan pikiran.

Dia lalu menyampaikan hasil survei Setara Institute for Democracy and Peace, yang dilakukan kepada 947 pelajar SMA sejak Januari-Maret 2023, yang datanya mengejutkan terkait pengamalan ajaran Pancasila.

Survei ini, ungkap dia, menyatakan, sebanyak 83,3 persen siswa SMA yang menjadi responden survei menyebutkan, keberadaan Pancasila tidak permanen dan posisinya sebagai dasar negara sesungguhnya dapat digantikan ideologi lain.

BACA JUGA: PT Alba Tridi Recycling Plastics Bangun Pabrik Pengolahan Sampah di KIK

Yang mencemaskan, perilaku pelajar yang intoleran aktif itu berada di angka 5,6 persen. Sementara yang terpapar 0,6 persen.

”Hasil survei ini membuktikan, persepsi masyarakat khususnya generasi muda terhadap Pancasila dan penghormatan kepada keberagaman, berada pada titik yang memprihatinkan,” tandasnya.

Dia berharap, melalui buku pendidikan Pancasila yang diajarkan di sekolah, akan mampu mengembalikan Pancasila sebagai habitus. Artinya, hidup berbangsa dan dasar negara tidak semata-mata secara teori dan seremonial, namun benar-benar menjadi kebiasaan, dan merasuk kembali dalam kehidupan masyarakat.

BACA JUGA: Dinporapar dan Fakultas Teknologi Pertanian SCU Kembangkan Kewirausahaan

Benny menjelaskan, materi bahan ajar pendidikan Pancasila bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan, dengan menggunakan sarana yang mudah dipahami anak-anak dan remaja.

”Materinya 30 persen pengetahuan, 70 persen itu praktik. Jadi pembelajarannya menarik, sesuai dengan kondisi kekinian, menggunakan sarana-sarana yang ada, seperti film atau animasi,” jelasnya.

Tim SB

The post Membumikan Pancasila di Sekolah, Ganjar Ajak Gen Z Merawat Kebhinekaan dan Spirit Kebangsaan appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih bungkam soal dugaan KKN ini.

Hal itu seperti yang diungkapkan Agustinus, dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, dikutip Selasa (21/2/2023) dan dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (22/2/2023) malam.

BACA JUGA: Tersangka Pembunuhan Sudarmo Pernah Dirawat di RSJ Gondohutomo Semarang

”Saya sudah lapor KPK, katanya laporan saya tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, ini kan parahnya enggak ada yang bicara. Secara politik, ya presidennya juga diam saja,” sesalnya.

Menurut dia, berdasarkan data yang dimilikinya per 16 November 2020, Telkomsel telah membuat perjanjian dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB (GoTo), untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau Convertible Bond (CB), tanpa bunga sebesar 150 juta dolar AS, atau setara Rp 2,1 triliun, dengan tenggat jatuh tempo pada 16 November 2023.

Kemudian, pembelian saham GoTo oleh Telkomsel, pada 18 Mei 2021, yakni 150 juta dolar AS atau setara Rp 2,1 triliun yang dikoversi menjadi 29.708 lembar.

BACA JUGA: Bupati Grobogan Tak Ingin Lagi Ada Berita Viral Sekolah Rusak Siswa Belajar di Teras, Apa Perintahnya?

Lalu 300 juta dolar AS setara Rp 4,2 triliun, yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Sehingga total 89.125 lembar saham senilai Rp 6,3 triliun uang Telkomsel, mengalir kepada GoTo.

”Commonsense saja. Masalahnya enggak ada penegakan hukum dan otoritas hukum yang memeriksa itu,” ungkapnya

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) sendiri, menunda agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tentang persetujuan pemegang saham independen atas anggota Direksi Perseroan, yang dapat menjadi pemegang saham Seri B.

BACA JUGA: Anggota DPRD Jateng Hadiri Pelantikan Komisi Informasi Jateng 2022-2026

Dalam keterangan resminya, emiten teknologi itu yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/2/2023) menyebutkan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), telah menunda agenda RUPSLB, tentang persetujuan pemegang saham independen atas anggota Direksi Perseroan, yang dapat menjadi pemegang saham Seri B.

Sebagai informasi, tercatat pada Rabu (22/2/2023), di antara saham yang banyak ditransaksikan oleh investor, antara lain PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dengan nilai transaksi Rp 805,4 miliar, dan saham GoTo melemah 2,4 persen ke posisi 122.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Sesi I Perdagangan, ditutup anjlok pada 87,56 poin, atau 1,27 persen. Dimana IHSG berakhir ada pada level 6.785,84. Hal ini diduga karena, saham GoTo Tokopedia Tbk (GoTo) menjadi salah satu beban pada IHSG Sesi I, pada Rabu (22/2/2023).

BACA JUGA: Ketidakjelasan Pembagian Wewenang Jadikan Penanganan Banjir di Jateng Tak Terselesaikan

Saham emiten teknologi itu ditutup pada posisi anjlok enam poin atau 4,96 persen, di level Rp 115 per saham. Besaran itu lebih rendah bila dibandingkan penutupan pada hari sebelumnya, di angka Rp 121 per saham.

GoTo dalam pergerakan pada Rabu (22/2/2023) itu, tidak menyentuh zona hijau, yang artinya telah mencapai level tertinggi hari itu di angka Rp 121 per saham. Sementara itu, level terendah berada di angka Rp 113 per saham.

GoTo memang cukup mempengaruhi IHSG, setelah holding aplikasi transportasi dan e-commerce ini melakukan IPO. Hal ini disebabkan, bobot yang cukup besar terhadap IHSG.

Riyan

The post Menunggu Sikap Presiden Terkait Investasi Telkomsel appeared first on SuaraBaru.id.

Politikus berambut putih itu dinilai, sebagai kepala daerah yang punya respon cepat dalam mengimplementasikan program KPK. Bahkan Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat Nasional.

Komitmen Ganjar pun kemudian terus berlanjut. Saat ini ada 29 Desa Antikorupsi di Jateng. Yakni Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.

BACA JUGA: PT PLN Indonesia Power Semarang PGU Gelar Media Gathering, Kenalkan Teknologi Bejana LTHPC

Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.

Desa-desa itu telah berkomitmen untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya, menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.

”Saya berterimakasih pada para kades, yang menyambut program ini dengan baik. Sebanyak 29 desa yang ada, sudah kita nilai beberapa,” kata Ganjar, pada acara Kick Off Desa Antikorupsi, di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (15/12/2022).

BACA JUGA: Jelang Akhir Tahun, 92 Ulama/Kyai/Ulama Terima Honorarium dan Hibah Bidang Keagamaan

Ditambahkan dia, upaya yang dilakukannya ini, sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada 2023 mendatang.

”Sebenarnya kita mencoba menginisiasi lebih dini, itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023, dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi, dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa,” jelasnya.

Menurut dia, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk ini, bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain.

BACA JUGA: Ini Penyebab TNI dan Polri Ikut Urug Lubang Depan Pasar Kutowinangun

”Kita sudah kick off di Banjarnegara, dengan satu harapan, kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia, kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkret, sehingga 7.809 desa yang lain, kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut, Ganjar Pranowo punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi.

”Saya mengapresiasi ini. Karena ini sebenarnya program untuk tahun 2023. Tetapi ternyata pada tahun ini sudah mulai. Ini menjadi pemacu bagi pimpinan daerah yang lain juga,” imbuh Wawan.

BACA JUGA: CSR Award 2022, Gubernur Jawa Tengah Berikan Penghargaan BUMN Terbaik Kepada Pertamina

Diakuinya, semua gubernur menyampaikan keinginannya untuk mendukung program ini. Namun, Ganjar salah satunya yang langsung mengimplementasikannya.

”Beberapa gubernur menyampaikan, boleh gak kita langsung mulai saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi,” tandasnya.

Riyan

The post Jateng Jadi Provinsi Percontohan saat Terapkan Desa Antikorupsi appeared first on SuaraBaru.id.