Pernyataan tegas tersebut disampaikan Muhdi usai melakukan pertemuan dengan Bupati Kudus di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (3/3/2026).

Sebagai mantan Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan. Namun, ia menyoroti masalah pada implementasinya.

“Persoalannya ada pada bagaimana menerjemahkan fungsi pendidikan itu sendiri. Selama ini tafsirnya dinilai terlalu luas,” ujar Muhdi.

Menurutnya, jika “fungsi pendidikan” tidak dibatasi dengan kriteria yang jelas, anggaran tersebut rentan “bocor” ke program-program administratif yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar siswa dan tenaga pengajar.

Makan Bergizi Gratis vs Kesejahteraan Guru

Muhdi memberikan catatan khusus jika nantinya program MBG dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan di APBN. Ia mengibaratkan pengelolaan keuangan negara seperti mengurus rumah tangga. Sebagai skala Prioritas, sekolah dan guru harus menjadi nomor satu.

Gaji guru yang layak adalah kebutuhan pokok pendidikan. Sehingga jika gaji guru masih memprihatinkan, alokasi program baru harus dikaji ulang.

“Kalau mau menyebut MBG masuk pendidikan, ya harus jelas. Mestinya, mau mengalokasikan di mana pun, harus berdasarkan prioritas. Seperti orang berumah tangga, yang utama itu sekolah dan guru dulu,” tegasnya.

Tuntutan Kejelasan Pemerintah

Muhdi mendesak pemerintah untuk segera memperjelas batasan penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Baginya, penempatan anggaran tidak akan menjadi masalah selama kebutuhan primer pendidikan sudah terpenuhi.

“Kalau guru saja tidak mendapat gaji yang patut, saya kira ini perlu menjadi pemikiran lagi. Harus kita evaluasi. Jika prioritasnya tepat dan sudah clear, masyarakat tidak akan mempermasalahkan,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Polemik Program MBG Memangkas Anggaran Pendidikan? DPD RI: Prioritaskan Gaji Guru Dulu! appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan FGD yang bertema ‘Mewujudkan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Kawasan’ itu, juga dijadikan ajang untuk menampung Aspirasi Masyarakat (Asmas).

Dalam kesempatan itu, wagub menyebut, hasil FGD ini bisa menjadi bahan masukan dalam Musrenbang dan RPJMD 2025 Jateng. Usulan dan masukan dari para peserta FGD, juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jateng.

BACA JUGA: Lilis Nuryani Luncurkan Gerakan Minum Tablet Tambah Darah bagi WUS

”RPJMD kali ini fokus pada peningkatan investasi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Usulan dari DPD RI terkait sektor pertanian, maritim, dan pariwisata, sejalan dengan arah pembangunan kita,” jelasnya.

Sebagai catatan, nilai investasi Jateng pada 2024, telah mencapai Rp 68,67 triliun, dan menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat ekonomi potensial di Indonesia.

”Dengan penguatan sektor pertanian, maritim, dan pariwisata, Jateng berpeluang besar menjadi pilar ekonomi Nasional. Strategi ini bukan hanya akan memperkuat otonomi daerah, tetapi juga mempercepat pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” terang dia.

BACA JUGA: Polres Kebumen Tangkap Pencuri 8 Kambing, Diangkut Mobil Rental

Sementara itu, Dr Abdul Kholik menyebutkan, ada tiga sektor strategis untuk mendorong pembangunan makro di Jateng. Tiga sektor yang dinilai memiliki potensi besar itu yakni, pertanian, maritim, dan pariwisata.

Disebutkan juga, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 13,23 persen pada PDRB Jateng. Subsektor unggulan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Jateng juga tercatat sebagai produsen padi terbesar ketiga Nasional, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.

”Dengan jumlah petani mencapai 4,4 juta orang, dan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 15 juta jiwa, sektor pertanian terbukti tetap tangguh. Bahkan saat pandemi covid 19 melanda,” ungkapnya.

BACA JUGA: FKUB Kota Magelang Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Paus Fransiskus

Sedangkan di sektor maritim, luas wilayah perairan Jateng mencapai 17 ribu kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang 1.127,85 km. Potensi ini mendukung sektor perikanan tangkap dan budidaya, yang menghasilkan total produksi lebih dari 968 ribu ton.

”Nelayan di Jateng tercatat sebanyak 188.522 orang, dan ini bisa menjadi kekuatan besar jika dikembangkan lebih terstruktur,” ujar Kholik.

Menurut dia, Jateng juga menunjukkan potensi luar biasa di sektor pariwisata. Pada 2024, tercatat lebih dari 69 juta wisatawan berkunjung, dengan 593 ribu di antaranya merupakan wisatawan mancanegara.

Dengan 1.607 objek wisata aktif, serta event-event budaya tahunan, sektor ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja tertinggi, dengan angka mencapai 24,4 juta orang.

Riyan

The post Masukan Anggota DPD RI Abdul Kholik Diapresiasi Wagub Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang dibuka Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, Mohammaf Fahsin MSi ini, dihadiri anggota DPD RI Dr Abdul Kholik SH MSi, pengurus LTMNU Jateng, serta sekitar 80 peserta dari berbagai kabupaten/kota yang tergabung dalam pengurus.

Dalam sambutannya, Gus Fahsin, sapaan akrab Mohammaf Fahsin, mengatakan, saat ini ada dua mandat utama yang harus dilakukan pengurus di LTMNU Jateng. Yang pertama, bagaimana mengembalikan fungsi masjid sebagai hifdzuddin.

BACA JUGA: Rutan Kelas 1 Semarang Gelar Razia Kamar Hunian WBP, Amankan Korek Api hingga Gunting

”Masjid itu untuk menghidupkan agama, dan bagaimana syiar agama itu bisa terbentuk di masjid-masjid. Jangan sampai kemudian masjid menjadi sepi dan sunyi, sehingga praktik keagamaan dan peribadatan itu menjadi tidak ada,” ungkap dia.

Yang kedua yakni, memungsikan masjid sebagai siasatuddunya. Bagaimana takmir itu benar-benar bisa memakmurkan masjid. Sehingga umat bisa merasakan dampak positif atas kebermanfaatan masjid.

”Dua peran inilah yang harus bisa dilaksanakan dalam Raker LTMNU Jateng. Terlaksananya program-program ini, diharapkan bisa membentuk karakter, mewujudkan masjid benar-benar sebagai hifdzuddin dan siasatuddunya,” pungkasnya.

BACA JUGA: BRI Bekali UMKM dengan Teknologi Digital Terbaru

Sementara itu, Dr Abdul Kholik menyampaikan, Raker ini sangat strategis bagi LTMNU PW NU Jateng, dalam rangka mengonsolidasi dan merumuskan program-program strategis jangka waktu menengah selama lima tahun.

Pihaknya berharap, program-program LTMNU bisa memperkuat upaya memakmurkan masjid, sekaligus memungsikannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk pendidikan, dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat.

”Selain dari sisi pengelolaan, kita juga berharap dari sisi pengelolaan khutbah Jumatnya bisa diupayakan lebih baik. Hal ini agar selain materi-materi yang bersifat ubudiah, tapi juga materi muamalah yang juga aktual. Itu bisa menjadi materi khutbah Jumat,” ungkap dia.

BACA JUGA: Bank Jateng Sosialisasikan Produk Pra Pensiun Kepada Anggota Kodim 0705 Magelang

Dalam kesempatan yang sama, Ketua LTMNU Jateng, Nur Akhlis LC MPd berharap, Raker ini bisa menjadi sarana mentransformasi, dan juga membentuk akhlak serta karakter umat.

”Kami mengapresiasi atas hadirnya peserta dari 35 Kabupaten/Kota dan pengurus LTMNU, yang sangat bersemangat untuk mengikuti Raker. Mari kita bersama-sama menggarap sebuah masa depan untuk umat, yang berasal dari masjid. Semua potensi-potensi kemaslahan dan umat, pasti ada di sana,” terangnya.

Riyan

The post Pengurus LTMNU Jateng Harus Terapkan Dua Mandat Utama appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang mengambil tema ‘Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Keagamaan dan Kenegaraan Serta Pencapaian Tujuan Bernegara’, di Gedung DPD RI Jateng, Selasa (6/2/2024).

Sebagai pemateri selain Abdul Kholik adalah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng, Prof Dr H Ahmad Rofiq MA. Acara ini sendiri dihadiri sekitar 100 orang dari berbagai organisasi dan komunitas.

BACA JUGA: PWI Ziarah ke Makam Para Wartawan di Kebumen

Dalam keterangannya Kholik menyampaikan, salah satu tugas anggota MPR yakni menyosialisasikan Pancasila. Hal itu karena adanya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan melibatkan semua sektor dan sendi kehidupan sosial yang ada.

”Banyak permasalahan yang muncul, seperti sektor kesehatan. Biayanya masih mahal. Lalu munculah spirit kebersamaan, hingga muncul BPJS sebagai wujud masing-masing sektor saling mendukung,” kata dia.

Menurut dia, ada juga masalah pendidikan. Banyak diskriminasi pendidikan dalam aturan perundang-undangan, utamanya di swasta. Porsinya sama meski sudah disertifikasi, tapi pendapatannya beda. Gedung pendidikan negeri terus dibangun, yang swasta gedungnya memprihatinkan.

BACA JUGA: Hati Dewangga Ada di PSIS

Sementara itu, Prof Dr Ahmad Rofiq MA menjelaskan, pemahaman terhadap Pancasila bagi kaum milenial sangatlah penting. Apalagi penguasaan milenial terhadap penggunaan teknologi informasi. Data di tahun 2019 menyebutkan, 80 persen website dikuasai kelompok kelompok radikal, dan mereka aktif berinteraksi dengan netizen.

”Makanya kalau ada seseorang yang mulai menyendiri, tidak mau bersosialisasi lagi, ini jadi indikasi yang harus diperhatikan secara serius. Bisa jadi anak bersangkutan terjebak narkoba atau terorisme. Ajarannya mengarahkan yang paling benar, lainnya salah. Makanya, perlu diajarkan memanusiakan manusia,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjutnya, BIN merilis pada 2017, 24 persen mahasiswa lebih suka jihad dengan kekerasan. Sebanyak 9,2 persen masyarakat setuju negara khilafah atau negara Islam Indonesia. Dan 23,4 persen mahasiswa, 23,3 persen pelajar SMA, setuju jihad untuk memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia.

Riyan

The post Pentingnya Penjabaran Nilai-nilai Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.

”Tanah di Pantura menurun 1-12 cm per tahun. Di beberapa daerah juga selalu terendam air. Ini sebenarnya tantangan kita bersama,” kata Abdul Kholik, saat menjadi pemateri dalam FGD bertema ‘Solusi Banjir Jawa Tengah’, yang dilakukan di Kantor DPD RI Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Rabu (22/2/2023).

Pemateri lain yang juga ikut dalam FGD itu yakni, Bergas C Penanggungan (BPBD Jateng) dan M Adek Rizaldi (BBWS Juana), dengan moderator Erwin Ardiansyah, Pimpinan Redaksi Tribun Jateng.

BACA JUGA: RSUD dr Loekmono Hadi Kudus Raih Akreditasi Paripurna

Hadir dalam kegiatan itu, perwakilan BPBD Kabupaten/Kota di Jateng, IPNU/IPPNU Jateng, Pramuka, Walhi, Forum Taman Baca Masyarakat Jateng, Baznas Jateng, Komunitas Pengelola Sampah Jateng, dan sejumlah peserta lainnya.

Senator asal Jateng ini menambahkan, selain wilayah Pantura, kawasan selatan di kurun waktu Oktober hingga Desember, sering dilanda banjir akibat meluapnya sungai. Namun secara umum, Jateng memang sering dikepung banjir.

Hal ini, lanjutnya, tentu berdampak terganggunya sektor pertanian. Beberapa kantor juga terancam tidak berfungsi, akibat banjir yang terus menerus menggenangi lokasi perkantoran dan perumahan.

BACA JUGA: Pemulihan Ankle Kiper PSIS Adi Satryo Terus Dipantau

”Dulu sungai itu sering dilakukan pengerukan. Tapi sekarang tidak. Itu karena tidak jelas pembagian kewenangannya, untuk mengatasi persoalan sungai yang menjulur dari wilayah Jateng dan Yogya atau sebaliknya,” ungkap Abdul.

Menurut dia, ketidakjelasan pembagian wewenang itu, juga terjadi di antara kabupaten dan kota yang ada di Jateng. ”Jadi harus dipertegas, di daerah mana yang berwenang mengatasi sampah ataupun springbed yang dibuang ke kali,” paparnya.

Diharapkan dia, mulai sekarang penggunaan air tanah harus dibatasi. Limpahan air di berbagai kawasan, harus segera diserap dengan cara dipompa, atau disalurkan melalui drainase dan penampungan maupun bendungan air.

BACA JUGA: Ini yang Dilakukan Babinsa Wonogiri Saat Tugas Pendampingan di Posyandu

Sementara itu, Adek Rezaldi menyampaikan, sederas apapun hujan yang datang harus diterima apa adanya. Adanya banjir terjadi, akibat ada yang tidak tepat di daerah itu. Kondisi itulah yang harus dibenahi semuanya.

”Jumlah air di dunia itu tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Menguap, mendung lalu turun menjadi hujan. Siklusnya memang selalu berurutan demikian. Volume air hujan di suatu daerah berbeda, tergantung tingkat pemanasan global, cuaca serta iklimnya. Dan kalau ini disikapi dengan bijak dan tepat, maka tidak akan terjadi banjir,” papar Adek.

Ditegaskan dia, hingga kini belum ada yang menjamin suatu daerah tidak akan dilanda banjir. Apalagi semua daerah di Jateng dilintasi sungai, yang jika tidak dirawat dengan tepat, mudah mengakibatkan terjadinya bencana banjir.

BACA JUGA: Jokowi ke Semarang, Laga PSIS Pindah Tempat

Banjir juga bisa disebabkan karena menurunnya permukaan tanah. Wilayah Kaligawe misalnya, langgan banjir bahkan rob. Itu karena tanahnya berada di posisi 0,8 cm di bawah permukaan air laut.

Hal itu masih ditambah mesin pompa yang kurang berfungsi maksimal. Dari catatan yang dia punya, kondisi pasang air laut saat itu bisa mencapai ketinggian 2,1 meter. Tepi pantai minus 0,3 meter, dengan total selisih ketinggiannya hanya 2,4 meter.

Sedangkan Bergas C Penanggungan menyatakan persetujuannya, atas apa yang disampaikan Adek Rezaldi. Utamanya, tentang solusi banjir melalu cara struktural dan non struktural. Hanya saja secara simpel, Bergas menandaskan, keselamatan itu timbul dan bermula dari diri kita sendiri.

BACA JUGA: Tekan Pengangguran 2,02 Persen, Kota Magelang Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng

”Kondisikan diri kita, keluarga dan tetangga serta lingkungan dengan tepat. Bangunan juga harus kuat. Saluran air juga harus tersedia dengan tepat. Lingkungan berpenghijauan, bukan cokelat semua. Ditambah dengan tersedianya pompa penyedotan air, niscaya pengendalian banjir akan teratasi dengan baik dan cepat,” saran dia.

Itu semua, lanjutnya, memang perlu disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat. ”Dalam menyikapi bencana, misi kami adalah meminimalisasi korban jiwa, dan memperkecil kerugian material,” tandasnya.

Riyan

The post Ketidakjelasan Pembagian Wewenang Jadikan Penanganan Banjir di Jateng Tak Terselesaikan appeared first on SuaraBaru.id.

”Para tenaga kesehatan adalah garda terdepan pada masa pandemi, untuk menangani pasien covid-19. Apresiasi atau penghargaan bagi tenaga kesehatan sejauh ini masih sangat minim,” kata Abdul Kholik, usai menyerahkan Anugerah Senator Indonesia B-52, bagi Pahlawan Pandemi, di Kantor DPD RI, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Kamis (10/11/2022).

Sebelum penyerahan anugerah ini, digelar diskusi yang dimoderatori Bahtiar, Direktur Radio USM Jaya, dengan tema Peringatan Hari Pahlawan, Penanganan Pandemi dan Antisipasi di Masa Depan.

BACA JUGA: Transformasi Digital Harus Dikawal dengan Regulasi dan Literasi yang Baik

Diskusi ini menghadirkan Ketua IDI Jateng dr Djoko Handoyo, Ketua DPW PPNI Jateng Ns Kurnia Yuliastuti, Ketua PDUI Jateng dr Tjatur Sembodo, Ketua IBI Jateng Hj Sumarsih, dan Dosen Poltekes Semarang, Lutfi Rusyadi.

Abdul Kholik menyampaikan, momentum perayaan Hari Pahlawan ini dimanfaatkan untuk memberi apresiasi kepada para tenaga medis.

”Dulu perjuangan kita melawan penjajah, sekarang perjuangan kita melawan covid-19. Pada masa pandemi, perjuangan tenaga medis adalah perjuangan hidup dan mati. Maka sebagai bentuk apresiasi, perlu mendapatkan penghargaan,” terang dia.

BACA JUGA: Proyek Pengambilan Batu Wadas Diharapkan Tak Ada Masalah

Menurut Abdul Kholik, melalui apreiasi ini, diharapkan para tenaga kesehatan bisa semakin bersemangat, dalam pengabdian dan keteladanan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan pula masyarakat mengingat jasa baik para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.

Sedangkan Ketua IDI Jateng, dr Djoko Handoyo Sp B Onk, menambahkan, alasan mengapa Indonesia berhasil mengatasi pandemi covid-19, karena pendekatan melalui berbagai aspek. Salah satunya aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksosbud), yang menjadi patokan pemerintah dalam menangani covid-19.

”Menurut ilmu kedokteran, covid-19 mestinya diatasi dengan lockdown. Tetapi dengan melihat aspek poleksosbud, maka di Indonesia dilakukan dengan cara PPKM, dan melakukan program Jogo Tonggo, dan penerapan prokes secara ketat. Dan program ini ternyata berhasil,” jelas Djoko.

Riyan

The post Senator DPD RI Abdul Kholik Beri Apresiasi pada Tenaga Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam perkembangannya, kasus itu kemudian merembet ke segala wilayah. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai representasi daerah pun, memiliki kewajiban moral untuk dapat mendalami kasus ini.

Dan untuk menjembatani permasalahan itu, DPD RI melalui Pansus Asuransi Jiwasraya, telah melakukan RDPU dengan Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ), pada 2 Juni 2022. DPD juga menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Undip, untuk membahas permasalahan itu, melalui Forum Group Discussion (FGD), yang digelar di ruang rapat FH Undip, Jumat (17/6/2022).

BACA JUGA: Tiga Manfaat Mendengarkan Musik Bagi Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Dapat Mengatasi Stress

Dalam FGD itu dipaparkan, hasil audit investasi terhadap Jiwasraya adanya gangguan likuiditas, yang menyebabkan penundaan pembayaran klaim sebesar Rp 802 miliar pada November 2018, yang kemudian naik menjadi Rp 12,4 triliun pada akhir 2019.

Permasalahan bermula ketika manajemen Jiwasraya sebelumnya menawarkan produk-produk asuransi yang menjanjikan bunga tinggi, di luar standar kewajaran produk sejenis di pasar (product mispricing), serta masa perlindungan asuransi yang panjang.

Salah satunya yakni, produk bancassurance JS Savings Plan, yang ditawarkan dengan jaminan tingkat pengembalian (guaranteed return) sebesar 9%-13% selama periode 2013-2018, dengan periode pencairan setiap tahun.

BACA JUGA: Badiklat Hukum dan HAM Jateng Gelar Webinar Penanganan Pengaduan Layanan Publik

Namun jaminan return JS Savings Plan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito pada tahun finansial 2018 (yaitu 5,2%-7,0%). Dengan return yang lebih tinggi dari pertumbuhan instrumen-instrumen investasi di pasar dan jangka waktu produk yang dapat dicairkan setiap tahun, Jiwasraya terus terkena risiko pasar.

Bunga yang tinggi, membuat perseroan harus menempatkan investasi di instrumen yang high risk, demi mencapai imbal hasil yang besar. Sayang, imbal hasil investasi yang tidak tercapai, membuat liabilitas kian membengkak. Alhasil, untuk membayar klaim jatuh, perseroan mengandalkan perolehan premi baru, sehingga lama kelamaan menjadi bom waktu.

Dalam FGD itu mengemuka, sedikitnya 2.431 pensiunan Asuransi Jiwasraya menolak likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya, karena hanya akan memenuhi 20 persen dari kewajiban sebesar Rp 329 miliar.

BACA JUGA: Ramalan Zodiak Hari ini Rabu 22 Juni 2022 Taurus Tunjukan Simpati dan Saran Pada Teman Baik, Gemini Hindari Konflik Dengan Orang Tersayang

Hal ini diakui Sutoro Tri Widodo SE, selaku Ketua Perkumpulan Jiwasraya (KPJ), seusai melaksanakan FGD Pansus Jiwasraya DPD RI.

Menanggapi kasus itu, dosen mata kuliah asuransi, bisnis, transportasi, perlindungan, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) FH Undip, Rinitami Njatrijani SH MHum menyatakan, banyak kasus serupa dialami beberapa perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.

Rinitami berpendapat, asuransi dalam terminologi hukum, merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian itu perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu, karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.

BACA JUGA: Truk Penuh Muatan Rongsok Masuk Saluran Irigasi, Diduga Sopirnya Stres

Pada kasus AJs (2006) defisit Rp 3,29 Triliun, (2008) defisit Rp 5,7 Triliun, Tahun 2019 Rp 12,4 Triliun. Total kerugian diperkirakan Rp 37 Triliun. AJs mengalami tekanan likuiditas, karena melakukan investasi pada sebagian besar aset berisiko tinggi (high risk) untuk mengejar keuntungan tinggi (high return).

Akibatnya mereka merugi, dan secara otomatis mengalami gagal bayar klaim polis pada tanggal jatuh tempo periode Oktober-Desember 2019, senilai Rp 12,4 Triliun.

Per September 2019 ekuitas AJs negatif mencapai Rp 23,92 Triliun, sedangkan liabilitas perseroan mencapai Rp 49,6 Triliun, dan aset hanya Rp 25,68 Triliun.

BACA JUGA: Penempatan Pedagang Pasar Induk Wonosobo Mundur Lagi, Ini Alasannya

Kebijakan investasi yang dilakukan AJs harus melalui rapat direksi, rapat komisaris yang bertanggungjawab terhadap pengurusan perseroan Pasal 97, 92 (1) UU PT Nomor 40 Tahun 2007.

”Tekanan likuiditas inilah yang menyebabkan gagal bayar dan persoalan kepailitan yang melanda Ajs ini. Dan ada dugaan, kasus ini mengarah pada korupsi dimana premi masyarakat diselewengkan, dan persoalannya bagaimana mengembalikan dana nasabah kepada para tertanggung,” ujar Rinitami.

Sementara itu, Ketua Pansus Jiwasraya Dr Ajiep Padindang SE MM menyatakan, para narasumber telah memberikan pandangannya, terkait regulasi di bidang asuransi untuk menjawab permasalahan ke depan, dan kaitannya tentang kasus Asuransi Jiwasraya.

”Untuk proses pidana dari direksi yang korupsi telah berjalan. Tetapi dari Pansus DPD RI, terus memperjuangkan hak dari nasabah maupun pensiunan,” tuturnya.

Riyan

The post Asuransi pada Terminologi Hukum Merupakan Suatu Perjanjian appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam kunker tersebut 17 senator Komite III DPD RI, yaitu Prof. Sylviana Murni, Evi Apita Maya, Ir. Bambang Sitvisno, Eva Susanti, Dra. Eni Khairani, Dr. Jihan Nurlela, Asep Hidayat, Ir. Cholid Mahmud, Ahmad Nawardi, Dr. Asyera Respati A. Wundalero, Habib Zakaria Bahasyim, Zainal Arifin, Hasan Basri, Dr. Shaleh Muhammad Aldjufri, Andi Nirwana, Mirati Dewaningsih, Matheus Stefi Pasimanjeku.

Bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jateng, acara dibuka Gubernur Jateng, GanjarPranowo, yang juga sebagai narasumber, lalu dihadiri pula oleh Kepala Dinkes Jateng, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jateng, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jateng, dan perwakilan BPJS Kesehatan Jateng – DIY.

Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Ganjar menjawab pertanyaan senator NTT, Asyera Respati tentang era digital. Ganjar mengingatkan pentingnya membangun sistem kesehatan berbasis digital agar hak pasien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

“Misal, melalui sistem dapat diketahui bahwa ada obat yang sudah tersimpan selama 7 tahun, karena tidak diresepkan dokter. Atau pelayanan ibu hamil sejak awal masa kehamilan sehingga kematian anak dan ibunya dapat diminimalisir,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan BPJS Kesehatan Jateng – DIY, Dwika, menambahkan bahwa sistem digitalisasi sangat diperlukan mulai dari pendaftaran, layanan, sampai klaim kesehatan masyarakat.

“Ke depan, semua rumah sakit harus berbasis teknologi informasi,” ujar Direktur RSUD Margono Soekarjo, Tri Kuncoro.

Gubernur menilai pentingnya Indonesia memiliki sistem kedaruratan sehingga daerah siap menghadapi kondisi darurat, misalnya penanganan kelangkaan oksigen di awal tahun ini.

Demikian juga sistem pengawasan 320 rumah sakit di Jawa Tengah ini harus baik sehingga pelayanan terhadap pasien dapat maksimal.

Tidak hanya sistem digital, menurut Ganjar, pelayanan terhadap pasien juga harus bagus seperti ramah, senyum, dan rapih. Rumah sakit pemerintah harus bagus seperti beberapa rumah sakit swasta.

Antrean Pasien

Senator dari Lampung, Jihan Nurlela, mengajukan pertanyaan tentang waktu tunggu pasien bisa 4 sampai 5 jam sehingga menimbulkan antrian panjang.

Perwakilan IDI Jateng, Budi Palarto, menjelaskan penyebab waktu tunggu adalah kelemahan dalam pencegahan orang sakit, peran Puskesmas, distribusi tenaga kesehatan, dan terakhir adalah kesejahteraan dokter.

Wahyu dari ARSADA menambahkan, pentingnya mengatur kuota dan jadwal untuk mengatasi antrian pasien.

Terkait Puskesmas, menurut Hasan Basri, senator Kaltara, puskesmas adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Maka pemerintah harus fokus membenahi Puskesmas.

Sementara menurut Cholid Mahmud, senator DIY, pencegahan orang agar tidak sakit akan mengurangi jumlah pasien rumah sakit, sehingga beban RS tidak berat. Pada akhirnya tidak akan terjadi antrian lagi.

Antrian juga terjadi pada saat vaksin. Menurut Ganjar, vaksinasi warga membutuhkan kepercayaan dan kerjasama pusat dengan provinsi. Teknis distribusi dilakukan oleh provinsi karena mereka yang lebih memahami kondisi faktual di  kabupaten dan kotanya.

“Jika tidak ada kepercayaan seperti ini, maka program vaksinasi bisa gagal,” katanya.

Sylviana Murni, Ketua Komite III juga menyinggung soal rumah sakit di daerah kepulauan yang sulit dijangkau oleh warga dan kekurangan dokter spesialis. Di sisi lain banyak juga warga yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak memiliki biaya.

“Rumah sakit harus dilengkapi dengan dokter umum dan spesialis dan fasilitas kesehatan yang memadai,” tutur Evi Apita Maya, senator NTB.

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa semua rumah sakit di Jawa Tengah sempat kewalahan menghadapi pasien covid-19 di awal 2021, namun situasi ini dapat dilewati dengan baik karena kompetensi, komitmen, dan kinerja dokter dan tenaga kesehatan.

Bambang Sutrisno, senator asal Jawa Tengah, berpendapat pentingnya komitmen pemerintah agar warga masyarakat miskin dapat mendapatkan layanan kesehatan, khususnya mereka yang miskin. Kuncinya dimulai dari pembenahan RS, Puskesmas, dan BPJS.

Pertanyaan terakhir soal isu akreditasi daring yang disinggung senator Jihan di era pandemi saat ini, Direktur RS Muwardi Solo, Cahyono Hadi, menyatakan bahwa akreditasi sistem daring memudahkan, tetapi sisi buruknya bisa dimanipulasi datanya.

Dr Wahyu dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), menambahkan bahwa akreditasi RS sangat mahal. Sekarang akreditasi lebih mudah, di antaranya adalah dari masa 3 tahun ke 4 tahun, sudah ada enam lembaga akreditasi, sebelumnya hanya satu.

Hery Priyono

The post Komite III DPD RI Dorong Pemenuhan Dokter Spesialis dan Fasilitas Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, saat memimpin anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Senin (15/11). Menurut Sylviana, kedatangan mereka untuk melakukan pengawasan terkait layanan rumah sakit di Jateng.

“Kami datang untuk menanyakan pengelolaan rumah sakit di Jateng bagaimana. Apakah sistem digitalisasi sudah berjalan. Dan ternyata, sistem digitalisasi rumah sakit di Jateng sudah berjalan dan manajemen kesehatan di Jateng sudah baik,” katanya.

Sistem digitalisasi rumah sakit lanjut dia sangat penting untuk memberikan kemudahan pada masyarakat. Mereka yang akan berobat, tidak perlu repot dan kebingungan mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

“Misalnya kalau ada tempat tidur kosong, mereka tahu di mana. Dokter yang praktek siapa, rujukannya ke mana, bagaimana BPJS nya. Semua informasi itu sudah terekam dengan baik di sini,” jelasnya.

Study Komparasi Sistem Layanan

Kunjungan itu sekaligus menjadi cara perbandingan dengan daerah lain. Sebab, anggota Komite III DPD RI berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

“Jadi teman-teman ini akan membawa ke masing-masing dapilnya. Kalau ada hal-hal yang baik di Jateng ini, pasti akan kami bawa ke daerah kita masing-masing,” terangnya.

Selain soal pengawasan layanan rumah sakit, Sylviana juga mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk meninjau terkait layanan vaksinasi. Dirinya mengatakan akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan terkait capaian vaksinasi di Jateng yang baru 60 persen.

“Tentu kami akan tanyakan ke Kemenkes, kenapa vaksinasi di Jateng masih belum selesai. Padahal untuk beberapa kota di Jateng, sudah beberapa yang mencapai 100 persen. Akan kami tindaklanjuti nanti ke pusat,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam paparannya menerangkan, Jawa Tengah memiliki total 320 rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Selain itu, di Jateng juga terdapat 36 rumah sakit khusus lain milik swasta.

“Terkait digitalisasi, kami sudah melakukan itu. Rumah sakit kita memang kami tantang untuk terus melakukan inovasi pelayanan pada masyarakat. Dan Alhamdulillah, berkali-kali sistem digitalisasi rumah sakit di Jateng menjadi juara nasional,” katanya.

Hery Priyono

The post DPD RI Apresiasi Sistem Digitalisasi Rumah Sakit Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, kondisi museum yang menyimpan ribuan fosil purbakala tersebut kondisinya kini mulai memprihatinkan.

Museum berlantai dua itu kondisinya sudah tidak terawat. Tembok bangunan mulai luntur dan lantai museum pun sudah retak-retak.

“Kemendikbud harus peka terhadap kondisi Museum Patiayam. Untuk pembangunan mungkin belum memungkinkan, tapi perawatan harus dilakukan,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (13/3).

Baca juga: Tim Sangiran Dilibatkan dalam Konservasi Fosil Museum Patiayam

The post Museum Patiayam Rusak Jadi Sorotan Ketua DPD RI appeared first on SuaraBaru.id.