blank
Ganjar Pranowo membedah 'Gaspol', saat menjadi narasumber di Unpar Bandung. Foto: TKN

SEBUAH komitmen untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) disuarakan secara lantang oleh Ganjar Pranowo. Dia yang kini menjadi capres nomor urut 3 bersama Mahfud MD sebagai cawapres, mengusung program Gaspol Sikat KKN sebagai misi jika dipercaya memimpin negara.

Di mata Ganjar, korupsi adalah penyakit di Indonesia. Bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Menyitir data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganjar mengungkapkan, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi dalam 10 tahun terakhir, menembus angka Rp 230 triliun.

BACA JUGA: Capres Ganjar: SMK Gratis Langsung Kerja akan Dijadikan Program Nasional

Ya, ICW mencatat sepanjang 2013-2022, kerugian negara akibat korupsi mencapai sekitar Rp 232 triliun. Dari jumlah tersebut nilai kerugian negara akibat kasus korupsi paling besar terjadi sepanjang 2021 yang mencapai Rp 62,9 triliun.

Dalam Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum mencatat, korupsi menempati urutan pertama dari 16 variabel penghambat investasi, selain regulasi, pajak, inefisiensi birokrasi, dan lainnya. Ganjar pun menekankan pentingnya membasmi pungutan liar, mafia hukum, serta praktik KKN. Hal ini demi membuka lapangan pekerjaan serta mendorong investasi.

”Kalau KKN disikat, pungli disikat, mafia hukum disikat, lapangan kerja terbuka, investasi tidak takut,” katanya dalam Dialog Apindo Capres 2024, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin 11 Desember 2023 lalu.

BACA JUGA: Deklarasi TPD Kota Semarang, Targetkan Suara Ganjar – Mahfud 60 Persen

blank
Ganjar sela-sela Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. di Bale Tawang Arum, Solo. Foto: hms

Komitmen Ganjar yang anti-KKN sebenarnya sudah dimulai sejak politisi berambut putih tersebut menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Dia mengusung tagline antikorupsi, yaitu ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’, saat menciptakan reformasi birokrasi.

”Maka pidato saya setelah terpilih saat itu, saya kumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sampaikan ‘Bapak, Ibu, mulai hari ini tidak ada lagi korupsi. Tidak ada lagi gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan, dan tidak ada sogok-sogokan,” kata Ganjar saat mengunjungi Kendari, beberapa waktu lalu.

Ganjar concern pada upaya menghilangkan budaya koprupsi, dan itu terbukti saat memimpin Jateng. Dia menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan. Seperti dinukil dari buku ‘Hitam Putih Ganjar: Jejak Kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah’, dia menggagas empat program unggulan yang senapas dengan slogan ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi (Tidak Korupsi, Tidak Menipu)’.

BACA JUGA: Pertemuan Radit Penyandang Autisme dengan Ganjar Pranowo Bikin Mewek

Empat program itu meliputi, mereformasi segenap jajaran birokrasi dengan berbasis kompetensi, menguatkan sistem layanan publik, reformasi birokrasi kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan yang terintegritasi serta pelatihan antikorupsi.

Khusus pelatihan antikorupsi, Ganjar menggulirkan lima inovasi, yaitu melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), inovasi antigratifikasi, hingga mewujudkan desa antikorupsi dan kurikulum antikorupsi di sekolah.

Di sektor pendidikan, Ganjar melibatkan sekolah sebagai instrumen mencegah budaya korupsi. Jateng menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah. Guna memperkuat gerakan ini, Ganjar menandatangani Pergub No 10 tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

BACA JUGA: Tim Relawan Ganjar Pranowo Grobogan Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga 4 Dusun di Rejosari Kradenan

blank
Ganjar Pranowo ikut demo bersama pelajar, dalam memperingati Hari Korupsi Sedunia. Foto: hms

Sebagai pilot project, kurikulum pendidikan antikorupsi diterapkan di 23 SMA/SMK di Jateng. Sekolah berbasis kurikulum itu mendapatkan supervisi dari KPK. Di antara sekolah yang menerapkan kurikulum itu di antaranya SMAN 15 Semarang, SMAN 2 Salatiga, SMKN Jateng di Semarang, SMKN Jateng di Pati, SMAN 1 Pati, SMAN 6 Surakarta, SMKN 1 Kota Magelang, SMKN Jateng di Purbalingga dan SMAN 1 Slawi, Kabupaten Tegal.

Kurikulum pendidikan antikorupsi, tegas Ganjar, sangat penting, karena sekolah merupakan tempat ditempanya calon pemimpin bangsa. Maka setiap satuan pendidikan harus disiapkan menjadi tempat untuk menyemai manusia ungggul dalam akademik, maupun karakter.

Kondisi ini disadari karena perilaku koruptif ditandai hilangnya nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu.

BACA JUGA: Kedatangan Ganjar Pranowo Puaskan Kerinduan Pedagang Pasar Induk Wonosobo

”Sederhananya begini, pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, juga kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Diterapkan juga model-model hubungan sesama warga sekolah, yang mencerminkan perilaku antikorupsi. Jadi antikorupsi harus menjadi kebiasaan sejak dini, yang kemudian menjadi nafas dalam hubungan sosial kemasyarakatan,” ujar Ganjar saat meneken Pergub Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Upaya Ganjar dalam pencegahan korupsi di Jateng mendapatkan pengakuan secara Nasional dari berbagai pihak, baik itu KPK maupun Kemendagri. Bentuk apresiasi itu, di antaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sebagai Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Terbaik, serta kinerja pengelolaan gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemendagri pun menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terbaik Nasional tahun 2019.

Warisan yang ditinggalkan Ganjar di sektor pemberantasan antikorupsi membuahkan hasil. Saat KPK RI meluncurkan 51 desa percontohan antikorupsi November 2023 lalu, 29 di antaranya dari Jawa Tengah. Itu artinya Jateng menjadi provinsi terbanyak yang memiliki desa antikorupsi.

BACA JUGA: Capres Ganjar Pranowo dan Uskup Mgr Vincensius Bicara Kebhinnekaan

blank
Ganjar Pranowo saat memberikan materi antikorupsi di depan pengurus TP PKK Jateng. Foto: hms

Kini, bersama Mahfud MD, Ganjar terus mengkampanyekan “GASPOL” sebagai upaya mewujudkan Indonesia Unggul. Kata “GA”, yang merupakan Gandakan Anggaran untuk berbagai kebijakan. Lalu “S” diartikan sebagai Sikat KKN, dan “POL” artinya Poles birokrasi dengan digitalisasi.

”Maka tidak boleh ada korupsi, pajak dipermudah. Kata S-nya Sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di negeri ini,” tandas penerima penghargaan kepala daerah inovatif 2014, dari Kemendagri itu.

Tim SB