MAKASSAR (SUARABARU.ID)– Ada sebuah kejutan dalam Sarasehan Nasional Alumni Universitas Negeri Makassar, yang digelar di Balroom Four Points, Hotel Makassar, Sabtu (18/11/2023), yakni dengan hadirnya Calon Presiden (Capres) RI 2024, Ganjar Pranowo.
Dalam acara itu, Ganjar mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia, yang mengalami kemunduran.
Ganjar hadir memenuhi undangan, sebagai narasumber dalam dialog bertema ‘Reposisi Praktik Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Menuju Indonesia yang Berkeadilan”. Pada sarasehan ini, juga dihadiri sejumlah panelis, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan Peneliti Hukum Tata Negara Prof Zainal Arifin Mochtar.
BACA JUGA: Kadivpas Kemenkumham Jateng Monev Layanan Perawatan Lapas Semarang, Ini Pesannya
Di awal dialog, Ganjar mendapat pertanyaan dari Prof Zainal Arifin Mochtar, tentang kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM hingga demokrasi yang saat ini melenceng, serta bagaimana mengembalikannya.
”Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? Misalkan, kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, bagaimana membuat arus baliknya. Kira-kira, Mas Ganjar membayangkan sebagai seorang presiden, mau membalikkan ke arus yang baik itu bagaimana?” tanyanya.
Pertanyaan itu dijawab Ganjar dengan tenang, namun mengisyaratkan ketegasan. Ganjar kemudian menceritakan alasannya memakai kemeja warna hitam di beberapa kesempatan.
BACA JUGA: Sepak Bola Itu Keniscayaan…
”Kenapa saya memakai kemeja warna hitam ini?” tanya Ganjar.
Dia kemudian melanjutkan, situasi hukum saat ini harus dikembalikan arahnya, sehingga kepercayaan publik bisa pulih. Salah satunya, dengan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuwan, budayawan, dan media.
”Ketika kewenangan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik,” terangnya.
BACA JUGA: Bina 60 Bhabinkamtibmas, Kapolres Jepara: Pegang Teguh Netralitas
Ganjar kemudian menyatakan, perlunya perubahan regulasi jika diperlukan, untuk memastikan efektivitas upaya pemulihan kepercayaan publik. Ganjar juga menyoroti pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk media, dalam membangun arus balik yang positif.
”Dukungan kedua adalah, kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuwan, budayawan, dan media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi, untuk kemudian membalikkan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya diubah regulasinya,” jelas Ganjar.
Secara tegas, capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu, juga ikut mengkritisi penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi, yang saat ini dinilainya mengalami kemunduran.
BACA JUGA: Lawannya Mundur Saat Pemilihan, Sulistiono Melenggang Jadi Ketua KONI Kudus
”Ya, dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5,” ucap Ganjar.
Pernyataan itu diperkuat dengan data yang dipaparkannya. Yakni persepsi penegakan hukum saat ini hanya 30,7 persen. Untuk memperbaiki itu, Ganjar menyatakan, yang harus dilakukan adalah, supremasi hukum untuk melindungi seluruh warga.
”Sementara untuk indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2. Sehingga yang harus dilakukan yakni, memperkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik,” tandasnya.
Riyan
