TAHUN 2022 lalu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bersama jajarannya, sengaja datang ke Jawa Tengah, dan diterima Gubernur Ganjar Pranowo, di Gradhika Bhakti Praja.
Usut punya usut, kedatangan rombongan itu untuk menemui Ganjar, guna belajar terkait percepatan penurunan kemiskinan. ”Banyak prestasi yang ditorehkan Jateng dalam berbagai hal, salah satunya penanganan warga miskin,” ujar Mahyeldi.
Prestasi Ganjar dalam menekan laju kemiskinan bukanlah kabar angin. Nyatanya angka kemiskinan di Jateng mengalami penurunan sebesar 0,27 persen pada September 2022 dibanding September 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, jumlah penduduk miskin di Jateng tinggal 10,98 persen atau 3,86 juta orang.
BACA JUGA: Tanam Mangrove di Bulakbaru, Dandim dan Sekda Ingatkan Ancaman Abrasi
Mengacu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang rutin diadakan pada Maret dan September setiap tahunnya, mencatat, pada September 2021 penduduk miskin di Jateng mencapai 3,93 juta orang atau 11,25 persen. Namun sepanjang 2022, warga miskin menyusut hingga 75.780 orang.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022, mengalami penurunan 0,18 persen atau berada pada 5,57 persen. Angka itu bila dibandingkan Februari di tahun yang sama berada pada 5,75 persen.
Pengamat politik, Lucius Karus menilai, berbagai upaya Ganjar dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah yang dipimpinnya, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik dari seorang kepala daerah, dalam menangani masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan.
BACA JUGA: Kesejahteraan Keluarga Bagian dari Strategi Pembangunan SDM Nasional
Lucius menyadari, penurunan secara perlahan jumlah kelompok miskin menunjukkan beratnya persoalan mendasar yang menjadi akar kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk inovatif, kreatif, dan responsif dalam menangani masalah ini.
Meskipun perubahan positif tidak langsung terlihat secara besar-besaran dalam waktu singkat, namun Lucius menyebut, setiap langkah kecil menuju penurunan kemiskinan harus selalu diapresiasi.
”Inovasi Ganjar bisa dibaca dalam konteks ini, yakni ikhtiar untuk konsisten menurunkan angka kemiskinan,” kata dia dalam keterangannya belum lama ini.
BACA JUGA: 660 Balon Anggota DPRD Diajukan Parpol ke KPU, Kuota Perempuan Terlampaui
Sejumlah terobosan memang dilakukan Ganjar, untuk menurunkan angka kemiskinan. Beberapa kebijakan di antaranya di bidang pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan jurus yang langsung ke sasaran meliputi, bantuan untuk pemugaran Rumah Tak Layak Huni (RTLH), program Tuku Lemah Oleh Omah, jambanisasi, kredit kerakyatan, listrik, dan air.
Upaya Ganjar menyejahterakan petani, membuat Kementerian Pertanian RI mengapresiasi kinerja capres dari PDI Perjuangan itu di bidang pertanian, khususnya dalam produksi beras dan hortikultura, yang menempati peringkat dua Nasional. Ganjar dinilai berhasil menjalankan program peningkatan kesejahteraan petani, melalui program Kartu Tani.
Atas prestasi lewat Kartu Tani itu, Ganjar diusulkan untuk menerima dua tanda kehormatan, yaitu Gelar Tanda Kehormatan (GTK) Satyalencana Pembangunan dan Wira Karya.
BACA JUGA: KH Facrurrozi Terpilih Menjadi Ketua PDM Jepara, Umi Kulsum Ketua PDA Jepara
Kartu Tani bertujuan mewujudkan pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk subsidi, kepada para petani yang berhak mendapatkannya. Kartu Tani juga memungkinkan terwujudnya distribusi pupuk subsidi sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga, serta pemberian layanan perbankan bagi petani.
Di bawah kepemimpinan Ganjar, Jateng juga meraih penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021, untuk Kategori Provinsi dengan Nilai Ekspor Komoditas Pertanian Tertinggi pada 2019-2020.
Sepanjang tahun itu, memiliki peningkatan ekspor sebesar Rp 8,3 triliun, untuk komoditas pertanian. Angka itu lebih unggul dari empat provinsi lain, yakni Kalimantan Timur sebesar Rp 6,7 triliun, Jambi Rp 5,1 triliun, Kalimantan Barat Rp 4,4 triliun, dan, Sulawesi Utara Rp 3,9 triliun.
BACA JUGA: Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Jateng 2023-2028 Dibuka
Upaya Ganjar mengentaskan kemiskinan juga dilakukan melalui UMKM, juga pendampingan dan marketing dengan Lapak Ganjar dan Lapakjateng.id, UKM Jateng Expo, parsel Lebaran, serta pendirian tiga Hetero Space (Kota Semarang, Solo, Banyumas), sebagai wadah kaum milenial menjalankan bisnis start up.
Merujuk data Dinkop UKM Jateng, pada 2013 tercatat ada 90.339 UMKM binaan Pemprov Jateng. Dan jumlahnya terus berkembang mencapai 177.256 UMKM binaan pada 2022. Penyerapan tenaga kerja melalui UMKM juga terbukti efektif. Serapan tenaga kerja dari UMKM pun sebanyak 1.320.953 orang. Jumlah ini naik drastis dibanding pada 2013 yang hanya 480.508 orang.
Bukti Pemprov hadir untuk UMKM telah naik kelas, adalah banyak produk UMKM Jateng yang sukses menembus pasar dunia. Tanggal 12 Mei 2023 lalu, Gubernur Ganjar Pranowo kembali melepas ekspor produk UMKM ke pasar dunia. Sebanyak tujuh kontainer yang memuat beragam produk UMKM senilai Rp 7,2 miliar, dilepas Ganjar di depan Hotel Java Heritage Banyumas.
BACA JUGA: Rumah Peternakan Ayam di Baturetno Wonogiri Ludes Terbakar
Tujuh kontainer itu berisi minyak atsiri, gula kelapa organik, bunga palm, sapu glagah, mi, soun, emping, dan berbagai produk lainnya. Produk unggulan UMKM di Jateng ini akan diekspor ke Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang, Cina, dan Korea Selatan.
”Ini kabar menggembirakan, pendampingan pada UMKM ternyata sudah membuahkan hasil. Banyak aneka olahan produk UMKM kita yang kami dampingi, berkelas dunia. Ini momentum agar UMKM kita naik kelas,” ungkap Ganjar.
Ditambahkan dia, pascapandemi, kegiatan perdagangan Jateng, khususnya ekspor, sudah mulai bangkit. Pada triwulan pertama 2023 saja, neraca perdagangan Jateng mengalami surplus 708 juta dolar AS.
BACA JUGA: Polresta Magelang Gelar Apel Polisi Rukun Warga
Strategi Ganjar dalam melakukan pendampingan terhadap pertanian dan UMKM, juga dinilai tepat oleh ekonom Undip, Prof FX Sugiyanto. Sebab, menangani kemiskinan tidak bisa dilakukan jangka pendek.
Sugiyanto juga menyatakan, pengentasan kemiskinan sebenarnya tidak bisa dibebankan pada gubernur seorang. Menurutnya, kabupaten/kota lah yang mempunyai tanggung jawab untuk itu.
”Apa yang dilakukan gubernur, sebetulnya itu mengakselerasi yang seharusnya dilakukan setiap pemimpin di Jateng, termasuk 35 bupati serta wali kota yang ada di Jateng,” kata ekonom yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip itu, menanggapi munculnya marketplace Lapakjateng.id untuk berjualan UMKM.
Tim SB
