BLORA (SUARABARU.ID) – Kegiatan pembinaan Forkopimda kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Blora dirangkaikan dengan sosialisasi pendataan awal registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022, di pendopo Rumah Dinas Bupati, diikuti Kepala Kelurahan dan Kepala desa se-Kabupaten Blora. Rabu, (21/9/2022).
Pada sela–sela pembinaan tersebut, Bupati Blora melakukan komunikasi via zoom dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pada kesempatan itu, di hadapan Gubernur Ganjar, Bupati Blora H. Arief Rohman menjelaskan bahwa Dinas Sosial kalau memang sudah disepakati datanya, yang sudah tidak tepat sasaran, agar di pusat ini direvisi dicoret.
“Biasanya pemkab sudah mengajukan tetapi datanya masih, itu itu lagi, yang muncul masih data – data yang lama,” kata Bupati H. Arief kepada Gubernur Ganjar via Zoom.
Kepala desa sudah memberikan data terbaru, tetapi yang keluar tiba-tiba bantuan dari pusat, datanya yang muncul, yang di masyarakat tidak tepat sasaran, sehingga merepotkan kepala desa, imbuh Bupati H. Arief.
Hal itu langsung dijawab oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kalau ada kesalahan data yang akan direvisi kades dan perangkat desa, titip pesan buat kades dan perangkat desa yang setiap hari berjumpa dengan warganya agar disesuaikan yang benar.
“Saya percaya pada kades dan perangkat desa yang tiap hari bertemu dengan warganya, kalau dari kriteria tidak sesuai sudah meninggal dan sudah pindah, sudah ganti, dan sebagainya, segera perbaiki, kalau perlu dikirim ke Menteri Sosial, tembusannya ke saya,” ucap Gubernur.
Jangan Coba-Coba
Ganjar mengingatkan, jangan coba-cobamengalihkan bantuan ini kepada yang tidak berhak. Jangan terjadi bantuan diberikan kepada tetangganya sendiri, teman dekatnya, keluarganya. “Itu juga kadang masih ada, jadi hal itu juga tidak boleh. Lha saudarane, dulure lurahe thok yang dikasih, itu juga ada komplain ke saya,” ungkap Ganjar.
Menurutnya, sementara waktu ini akan ada sensus, makanya harus sabar dan telaten, namun dalam pendataan perlu diperbaiki secara metodologis dan akurat. “Perbaiki data kata pak polisi harus Presisi,” ujar Gubernur Ganjar.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto menyampaikan bahwa saat ini kepala desa se-Kabupaten Blora didukung forkopimda plus sepakat bahwa karut-marut data yang selama ini menjadi persoalan dan bisa merembet ke semua hal, untuk segera diperbaiki.
“Sedikit cerita, ada satu oknum yaitu isteri perangkat desa, salah satu faktornya psikologi sosial, mungkin ngiri pak, jadi karena ada warganya yang memang lebih kaya dia mendapatkan bantuan, sehingga karena perempuan lebih banyak faktor irinya, wah ini dapat bantuan, ini salah,” ungkap Agung.
Masih kata Agung, paguyuban praja di Kabupaten Blora untuk bebenah khususnya internal, agar betul-betul sebagai pelayan dan dan pengabdi masyarakat. Dan Sepakat memperbaiki data, dan evaluasi penerima bantuan di Kabupaten Blora. Sehingga hal ini membutuhkan kejujurannya.
“Sepakat membenahi data, karena di Blora masih ada kepala desa terdata mendapatkan bantuan pak Gub, segera kita evaluasi, agar ditolak,” ucap Agung kepada Gubernur Ganjar via daring.
