WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) di di Wonosobo ternyata terbukti mampu mendorong peran perempuan purna migran lebih berperan dalam proses politik di tingkat lokal.
Hal itu terungkap dalam paparan Zulyani Evi dan Yovi Arista dari Divisi Data dan Publikasi Migrant Care Indonesia, di “Seminar Hasil Penelitian Study Komparatif Debumi-Desmigratif” yang digelar di Ballroom Kresna Hotel Wonosobo.
Zulyani dan Yovi sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengaku telah melakukan penelitian terhadap peran dan fungsi Desbumi–Desmigratif di 4 Desa, yaitu Rogojati (Sukoharjo), Lipursari (Leksono), Sindupaten (Kertek) dan Kuripan (Watumalang).
Menurut Yovi, Minggu (1/3), sejumlah perempuan purna migran yang tergabung dalam Desbumi menjadi lebih memiliki peran dalam proses – proses pembangunan di desa mereka, termasuk di dalamnya memanfaatkan remitansi sosial yang mereka miliki.
“Di Kuripan Watumalang contohnya, ada Fitriani Kader Purna Migran yang mengajar Bahasa Inggris untuk anak-anak desa sehingga mereka lebih terampil dalam penguasaan Bahasa Internasional tersebut di luar materi yang diterima di sekolah,” ungkapnya.
Pelatihan Ketrampilan
Di Desa Sindupaten Kertek, perempuan purna migran mendapat dukungan pihak desa untuk memperoleh pelatihan menjahit dan membatik. Bahkan dijannjikan untuk mendapat bantuan alat dan pembangunan gedung perpustakaan untuk mendorong budaya literasi.
“Ini sangat positif mengingat Desbumi memunculkan pengorganisasian dari tingkat akar rumput. Melakukan advokasi perlindungan pekerja migran dan berkembang menjadi meeting pot terkait prigram pekerja migran dan pembangunan berbasis desa,” katanya.
Guna mendorong peran dan fungsi Desbumi-Desmigratif agar ke depan lebih kuat, keduanya sepakat ada kerangka legal yang merekognisi sekaligus memperkuat tata layanan perlindungan dan pekerja migran di tingkat desa melalui kebijakan Pemkab Wonosobo.
“Diperlukan sinergi antar lembaga, baik elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk memaksimalkan fungsi pendataan. Urgensi merekognisi remitansi sosial dari pekerja migran sebagai modal strategis, menjadi pemberdayaan kelompok purna migran,” sebutnya.
Rekomendasi atas hasil penelitian Desbumi dan Desmigratif yakni perlunya Kontrol publik untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan proses politik di tingkat daerah-desa, agar responsif pada kepentingan pekerja migran.
Muharno Zarka-Wahyu
