EMERITAH
Perteuan antara Bupati Jepara Dian Kristiandi dengan KPU Jepara

JEPARA (SUARABARU.ID)– Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah mulai dikomunikasikan antara Pemkab Jepara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. KPU berharap anggaran untuk Pilkada sudah mulai dianggarkan.

Hal ini disampaikan saat KPU melakukan audiensi dengan Bupati Jepara Dian Kristiandi pada Kamis (11/6) di ruang kerja Bupati. Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri bersama 4 komisioner lain, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun.

Sedangkan Bupati Jepara Dian Kristiandi didampingi oleh Sekda Edy Sujatmiko, Asisten I Sekda Abdul Syukur, Kepala DPKAD Lukito Sudi Asmara, dan Kepala Disdukcapil Sri Alim Yuliatun.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Jepara Subchan Zuhrie menyampaikan, jika berpedoman pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka pilkada Jepara akan digelar pada 2024. Hanya saja, kini sedang dilakukan pembahasan revisi UU pemilu yang salah satu pasal didalmnya menyebut jika kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022, pilkada akan digelar di tahun 2022

“KPU mengingatkan kepada Pemkab untuk menyiapkan anggaran pilkada, sebab regulasinya biaya dibebankan dari APBD”, kata Subchan. Terkait dengan anggaran, Subchan melanjutkan bahwa anggaran untuk pilkada 2022 tentu berbeda dengan anggaran di 2017 yang lalu. Pada 2017 yang lalu anggaran hibah kepada KPU sebesar Rp 25,5 Milyar.

“Tentu anggarannya sangat berbeda karena di tengah pandemi Covid- 19 seperti ini bisa jadi kita akan membuat anggaran alternatif jika keadaan masih dalam kondisi pandemi. Saat ini sedang dalam pembahasan, dan secepatnya akan disampaikan ke Pemkab”, lanjutnya.

Sementara itu Bupati Jepara Dian Kristiandi mengaku siap untuk memberikan dukungan anggaran pilkada Jepara, meskipun belum diputuskan kapan akan dilaksanakan. Ploting anggaran untuk pilkada bisa dimulai pada APBD Perubahan 2020. Hanya saja, kata Andi kecil kemungkinan hal itu terjadi, karena anggaran 2020 sudah difokuskan untuk penanganan Covid- 19. Sehingga kemungkinan akan dianggarkan mulai APBD 2021 dan 2022, tandasnya.

Ulil Abshor

blank

blank

blank

blank