Berdasarkan data lahan di Kementerian ATR/BPN, negara Indonesia memiliki total lahan 190 juta hektar tanah. Namun 120 juta hektar tanah itu masih berupa hutan yang memang tidak boleh disertifikatkan. Dan 70 juta hektar tanah berupa Area Pengguna Lainnya (APL).

”Karena pengelolaan hutan ada kementeriannya sendiri, hutan menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan RI, dengan Menteri Raja Juli Antoni,” kata Nusron, saat menghadiri acara Silaturrahim dan Halal Bihalal Ngumpulke Balung Pisah Warga NU se-Jawa Tengah, di Hall Kaimana, Sekolah Nasima, Jalan Yos Sudarso, Semarang, Sabtu (3/5/2025).

BACA JUGA: DHC BPK 45 dan Garda Muda Brebes Bantu Korban Tanah Bergerak

Menurut dia, hanya 70 juta lahan APL itulah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri ATR/BPN. ”Seluas 70 juta hektar berupa APL, dan ini yang kami urus,” imbuh Nusron.

Diakuinya, tanah merupakan masalah vital dan sumber konflik bagi umat manusia. Terbukti, dari 70 juta hektar tanah APL itu, 46 persennya dalam bentuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).

”Ironisnya, 46 persen dari 70 juta hektar lahan, atau 30 juta hektar lahan itu hanya dikuasai 3.600 perusahaan, yang dimiliki hanya 60 keluarga di Indonesia,” tuturnya.

BACA JUGA: Gubernur Jateng Dukung Penegakan Hukum Kepolisian terhadap Aksi Anarkis

Bahkan Nusron menyebutkan, ada satu keluarga memiliki satu juta hektar dalam bentuk HGU/HGB. ”Kalau membaca bukunya seorang filsuf terkenal, Antonio Gramsci, ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural. Karena ada rasio kesenjangan tinggi, hal ini yang menciptakan kemiskinan ekstrem yang sulit diurai,” tandasnya.

Karena itulah, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menata ulang pemanfaatan HGU/HGB di Indonesia dengan tiga prinsip, keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

Yang sudah telanjur memegang HGU/HGB, tidak boleh dimatikan, karena bisa mengganggu kestabilan ekonomi. ”Tapi kami wajibkan memberikan akses kepada rakyat, untuk menanam. Baik pemilik HGU/HGB yang lama maupun yang baru, peraturannya saat ini wajib menyerahkan 20 persen untuk kepentingan plasma,” ungkap dia lagi.

BACA JUGA: Museum BI Jadi Perhatian Pengunjung Tegal Education Fair

Saat ini, pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kesempatan berusaha bagi masyarakat melalui tanah HGU/HGB, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. ”Misalnya untuk menanam kelapa sawit, kopi, coklat, apokat, atau tebu. Hal ini agar kekayaan tidak berputar pada orang itu-itu saja,” jelasnya.

Terkait pengelolaan tanah wakaf yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag), pihaknya menargetkan secepatnya untuk melakukan pengurusan legalitas tanah wakaf. Targetnya satu kelurahan lima bidang tanah wakaf.

”Target kami 48 ribu legalitas tanah wakaf. Namun outstanding Akta Ikrar Wakaf (AIW) baru 2.700 saja. Padahal untuk memberikan sertifikat 48 ribu tanah wakaf, harusnya ada 48 ribu AIW. Karena untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf perlu ada AIW,” terangnya.

BACA JUGA: Ricuh, Anak Hilang, dan Pingsan Berjejal Warnai SNC 2025, Agustin : Kurang Ombo

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen mengakui, banyak kendala dalam pengelolaan tanah wakaf. Hingga saat ini, masih banyak tanah wakaf yang belum bisa dikelola dengan baik.

Pasalnya, tanah wakaf belum bisa diserahkan ke yayasan, sehingga pengelolaannya belum maksimal. Hal ini karena pengurusan tanah wakaf terkendala nadzir, yang masih belum bersertifikat.

Selain itu, terkadang terkendala dengan cucu dan cicitnya yang menuntut Kembali tanah wakaf itu. Bahkan ada yang sudah tukar guling, juga dituntut. Ada juga pembelian tanah wakaf kembali.

BACA JUGA: Pesta Siaga Kabupaten Grobogan Bangun Karakter di Usia Dini

”Kami berharap ada kemudahan sertifikasi nadzir, agar lebih cepat dalam pemanfaatan tanah wakaf,” tutur dia.

Hadir dalam acara ini, sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Struktural dan kultural NU se-Jateng. Kepala Kanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab, Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Lampri dan Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Jateng, Kepala Baznas RI Prof Noor Ahmad, pendiri YPI Nasima KH Yusuf Nafi, Pembina YPI Nasima KH Hanif Ismail, Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji.

Ada pula Dirut RSI Sultan Agung Agus Ujianto, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Dwi Asih Lintarti, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah, Wakil Bupati Demak Mohammad Badruddin.

BACA JUGA: Jangan Ada “’KKN” Dalam Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat

Selain itu hadir pula para Rektor Perguruan Tinggi NU dan para Kiai dan Bu Nyai NU, anggota DPRD Jateng kader NU dari berbagai partai, kiai Khos KH Munif Muhammad Zuhri, KH Dzikron Abdullah dan lain-lain.

Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, yang mewakili sesepuh Balung Pisah NU menjelaskan, kegiatan ini sudah dilaksanakan KH Ahmad Abdul Hamid Kendal, dan diteruskan hingga sekarang. Warga NU yang tersebar di berbagai bidang tugas, berkumpul untuk saling bersilaturahmi.

Riyan

The post 30 Juta Hektar Lahan Dimiliki 60 Keluarga di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Ganjar bersama istri yang datang lebih dulu ke lokasi, langsung disambut Kiai Said Aqil Siroj dan istri. Tak lama kemudian, Mahfud MD datang dan bergabung ngobrol satu meja dengan Ganjar dan Kiai Said.

Keduanya kemudian diajak untuk mengiring pengantin yang merupakan anak dari KH Muhammad Musthafa Aqil Siroj, adik dari KH Aqil Siroj.

BACA JUGA: Kodam IV/Diponegoro Pamerkan Alutsista di Kota Tegal

Kiai Said Aqil Siroj yang mewakili tuan rumah, mengaku sangat berbungah hati atas kedatangan Ganjar dan Mahfud MD. Sebab, di tengah kesibukan masing-masing, keduanya masih sempat datang memenuhi undangan pernikahan keluarga KHAS Kempek Cirebon.

”Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jateng yang sekarang menjadi kandidat Capres 2024. Terima kasih Pak Mahfud MD dan semua tamu kehormatan lainnya, yang telah sudi memenuhi undangan kami,” kata Kiai Said, mewakili tuan rumah.

Di lain sisi, Ganjar menyatakan, memiliki hubungan spesial dengan keluarga Ponpes KHAS Kempek. Ganjar sering berkunjung dan sudah dianggap seperti saudara.

BACA JUGA: Polresta Magelang Lakukan Pelatihan Sispam Mako dan Panggilan Luar Biasa

”Kalau ke sini sudah seperti keluarga, jadi saya senang bisa menyaksikan putra Kiai Mustofa Aqil yang menapaki hidup baru,” ungkap Ganjar.

Disingggung mengenai kedekatannya dengan Mahfud MD, Ganjar menyampaikan, memang sangat dekat. ”Dengan Pak Mahfud MD memang dekat, duduknya saja tadi bersebelahan. Beliau teman lama saya, dari Yogya bareng, di DPR bareng, dan komunikasi kami sangat intens,” tuturnya.

Disinggung apakah keakraban itu sinyal dalam rangka penentuan Cawapres, Ganjar hanya menanggapinya dengan santai. Menurutnya, semua masih berpeluang menjadi pendampingnya.

BACA JUGA: Tim Glory Sujama USM Juara 1 Lomba Jembatan Balsa Tingkat Nasional

”Soal itu semuanya masih mungkin. Apa yang tidak mungkin. Saya dekat dengan semuanya. Kemarin dengan Kiai Said dekat sekali, saya shalat bareng. Pokoknya dekat semua,” pungkasnya.

Tak hanya Ganjar dan Mahfud MD, acara pernikahan itu juga dihadiri sejumlah tamu penting lainnya. Di antaranya Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, mantan Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen dan para tamu penting serta ulama besar lainnya.

Riyan

The post Ganjar Dipasangkan dengan Mahfud MD, KH Said Aqil Siroj Berbungah Hati appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ganjar, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas 2023, Semester 1, di Pelataran Heritage Borobudur, Jumat (21/7/2023). Pekerjaan ini akan dikebut, agar bisa selesai pada 2024.

”Ini semua akan kami genjot. Dan sampai akhir tahun 2024 mesti tuntas semua, tidak boleh ada yang mangkrak,” pesan Ganjar.

BACA JUGA: MTs Negeri 2 Grobogan Terbakar, Kelas dan Gudang Hangus

Rapat yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ini, diikuti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anaz dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono.

Dalam rapat itu, Pemprov Jateng serta Pemkab Magelang, mendapat pekerjaan rumah untuk menggarap dan menjaga terselenggalaranya event, optimalisasi electric vehicle, penataan Pasar Kujon dan pengelolaan sampah.

”Kami diminta menjaga event, kerja sama dengan InJourney. Kemudian electric vehicle mulai kita introduksi, termasuk kita mencoba mencari CSR, agar masyarakat mulai kenal. Sehingga di kawasan candi ini semua menggunakan alat transportasi yang tidak mencemari,” ujarnya.

BACA JUGA: Tekankan Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI di Tengah Disrupsi Informasi

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, dalam rapat itu Menag menyampaikan potensi pertumbuhan ekonomi lewat event keagamaan. Dalam satu tahun, ada enam kali hari besar Buddha.

Dia juga menyebut, pekerjaan ini tidak bisa selesai tanpa dukungan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat dapat langsung merasakaan manfaat dari penataan kawasan Candi Borobudur.

”Ini sebuah potensi kunjungan yang sangat besar sekali. Namun butuh sosialisasi ke masyarakat, agar kemudian Borobudur bisa dipakai wisata umum, religi dan pasti impact di masyarakat ekonominya akan tumbuh. UMKM-nya, kulinernya, akomodasinya,” tegas Ganjar.

BACA JUGA: Bersama Anak-anak, Bupati Pacitan Menyanyikan Lagu Balonku

Sementara terkait pembangunan Pasar Kujon, ditegaskan suami Siti Atikoh ini, anggarannya sudah tersedia. Pemprov Jateng tinggal menunggu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

”Lebih teknis lagi, ada beberapa yang mesti kita kerjakan, yaitu Pasar Kujon. Kita tunggu Amdal dari Pemkab Magelang yang kita harapkan segera dilakukan, karena anggaran kita untuk pengadaan tanah sudah siap,” ujarnya.

Hal teknis selanjutnya yakni, pengelolaan sampah. Ganjar menyebut, perlu penanganan khusus, agar tak berhenti pada kelola tetapi sekaligus me-manage, agar perilaku hidup bersihnya berjalan.

BACA JUGA: PD Muhammadiyah Wonosobo Dilantik, Bambang Wen : “Kini Ada Majelis UMKM!”

”Pengelolaan sampah tidak hanya sekadar tempat pengelolaan sampahnya, tapi me-manage sampahnya. Hal ini agar kita bisa melakukan perilaku hidup bersih dan menjadikan tempat wisata ini jadi indah,” ucapnya.

Politisi PDIP inipun siap melakukan percepatan untuk membereskan sejumlah pekerjaan rumah, yang diberikan dalam rapat itu. Harapannya, hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan, dan semua selesai tahun depan.

”Sekarang kita menyiapkan hal yang sifatnya teknis, untuk mendukung itu semuanya. Kalau itu secara teknis semua terjadi, kita tinggal menggelindingkan saja. Maka kita dikasih PR event tadi,” tandasnya.

BACA JUGA: Penerapan Program Anti Perundungan Harus Segera Dilakukan

Sementara itu, Menko Marves Luhut Pandjaitan menegaskan, percepatan penataan Candi Borobudur menjadi penting. Sebab, Candi Borobudur telah masuk dalam 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

”Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar pada negara. Karena dua juta turis bisa kita dapat dari situ, spiritual tourism bisa menciptakan lebih 2 miliar dolar AS,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno. Menurut dia, penataan Candi Borobudur ini akan membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya. Tak terbatas pada pelaku UMKM.

BACA JUGA: Remaja dari Aceh hingga Papua Luapkan Isi Hati, Apa yang Diinginkan?

”Ini akan menjadi sebuah terobosan, untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Magelang, Yogyakarta dan Jateng, secara keseluruhan,” ujarnya.

Sebagai informasi, 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas merupakan bagian dari program ’10 Bali Baru’, yang dicanangkan pemerintah. Kelima destinasi itu adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.

Riyan

The post Setumpuk PR Harus Diselesaikan Ganjar untuk Penataan Candi Borobudur appeared first on SuaraBaru.id.

Ganjar yang mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, pada acara penyerahan sertifikat tanah ini berharap, para penerima bisa segera memanfaatkan lahan dengan baik. Selain itu, konflik pertahanan sekitar hutan di Wonorejo, Cepu, juga bisa segera diselesaikan.

”Alhamdulillah bisa selesai. Karena Bupati kemarin segera menulis surat, kita juga mempercepat, dan respon ATR/BPN juga cepat,” kata Ganjar, usai acara.

BACA JUGA: Jokowi Minta Pasar Menden Segera Diperbaiki

Dia juga berpesan kepada para penerima sertifikat tanah, SK Perhutanan Sosial dan TORA di Jateng, supaya memanfaatkan lahan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

”Masyarakat sekarang kan bisa mengakses, maka akseslah dengan baik, untuk menumbuhkan ekonomi,” ujarnya.

Ditambahkan dia, pemerintah dalam hal ini Perhutani, akan terus mendampingi masyarakat dan kelompok tani. ”Tentu saja konservasinya jangan lupa. Sehingga dari sisi tutupan dan lahan yang digunakan untuk kebutuhan ekonominya, bisa dipadukan,” tandasnya.

BACA JUGA: Korps Brimob Polri Resmikan Struktur Organisasi Baru

Ikut mendampingi Presiden Jokowi di antaranya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni. Kemudian Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menseskab Pramono Anung. Bupati dan Forkopimda Blora juga hadir, serta sejumlah kepala daerah di Jateng dan Jatim.

Jokowi dalam sambutannya mengaku senang, karena konflik tanah yang terjadi di Blora sejak 1947, bisa diselesaikan pada tahun ini. Bahkan dari total 1.160 penerima, sebanyak 1.043 di antaranya sudah menerima sertifikat.

”Hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan, meskipun dari 1.160 sertifikat, ini yang sudah selesai ada 1.043. Ini harus disyukuri, sampun rampung,” tutur Jokowi.

BACA JUGA: Dorong Value Creation di UKSW, Alisjahbana Founders PT Haldin Dukung Sister Laboratorium

Sertifikat itu adalah Hak Guna Bangunan (HGB), di atas HPL milik Pemda. Jokowi juga menyampaikan, sertifikat ini berlaku sampai 30 tahun ke depan, dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun lagi, dan diperbaharui 30 tahun lagi.

”Untuk yang hutan sosial, sudah semuanya. Saya hanya titip panjenengan yang sudah diberi SK-nya, tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan ditelantarkan. Bisa ditanami Jagung dan Jati, Jagung dan Mahoni. Didiskusikan saja, supaya semuanya bisa berjalan beriringan,” tandasnya.

Riyan

The post Konflik Tanah di Blora Terjadi Sejak 1947 appeared first on SuaraBaru.id.