SEMARANG (SUARABARU.ID)– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau para kepala desa, untuk memaksimalkan BLT Dana Desa (DD), guna membantu warga kurang mampu. Hal itu untuk memfasilitasi mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai).
Kepala Dispermasdesdukcapil Jateng, Sugeng Riyanto menyebut, penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diatur pemerintah. Mereka yang tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.
”Penggunaan BLT DD itu pasti sudah diatur, diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus),” ujar Sugeng, usai mendampingi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat melakukan Rembug Desa dengan kades-kades di Kabupaten Klaten, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Perusahaan di Jateng Kewalahan Terima Permintaan Produk dari Luar Negeri
Dia menjelaskan, sesuai peraturan dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan, besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp 800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD.
Desa dengan DD Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen. Dan desa yang mendapatkan DD di atas Rp 1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.
”Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah tersalur 99,99 persen, dan kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua tersalur 54,25 persen, tahap ketiga saat ini tersalur 1,62 persen, itu yang dari BLT DD,” imbuh Sugeng.
BACA JUGA: Polres Lumpuhkan Tujuh Perampok Petugas Ambulans Covid-19
Terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Sugeng enggan berkomentar lebih jauh. Ini karena beberapa komponen bansos berasal dari kementerian sosial.
Ditambahkan dia, untuk penyerapan Dana Desa, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen. Sedangkan untuk penanganan covid-19 dari Dana Desa sudah mencapai 93 persen.
Sementara itu, pada acara Rembug Desa se-Kabupaten Klaten, Ganjar banyak mendapat keluhan terkait bansos. Oleh karenanya, dia berencana melakukan kroscek data pada Menteri Sosial Tri Rismaharini, terkait validasi penerima bantuan.
BACA JUGA: Satpol PP Segel Sebuah Wisma Penginapan di Pulogadung
Keluhan yang disampaikan kepala desa itu bervariasi. Mulai dari sasaran yang tidak tepat, sampai penghapusan data penerima.
Seperti keluhan yang disampaikan Kades Tijayan, Joko Laksono. Dia menyebut, di desanya ada seorang warga terpandang atau mampu, namun justru menerima BST.
”Ada verifikasi yang harusnya tidak dapat, tapi masih muncul. Ada yang punya lima mobil malah dapat,” sebutnya, lewat sambungan daring.
BACA JUGA: Resep: Bola-Bola Kornet
Menanggapi hal itu, Ganjar mengaku telah berkirim surat ke Kemensos. ”Hari ini saya sudah kirimkan surat ke Menteri Sosial, mudah-mudahan Bu Risma merespon. Saya mau minta data penerima BST di Jateng siapa saja dari Kemensos. Nah, kami akan overlay dengan data yang pernah diverifikasi di Bulan April. Dengan itu kita tahu mana yang bermasalah dan tidak,” urai Ganjar.
Pada kesempatan itu, Ganjar mengapresiasi kades-kades asal Klaten, yang telah bergerak cepat menekan persebaran covid-19. Di antaranya menyebarkan nomor Satgas Covid-19 Desa, memfasilitasi isolasi terpusat, hingga penyediaan oksigen.
”Saya pastikan, kawan kades di Klaten untuk mengelola yang terkena covid-19 tidak sulit. Dari sisi makanan bisa, obat ada, call center dan WA grup, ada juga kontrol puskesmas. Cuma saya titip, kalau ada yang sakit greges-greges langsung lapor, karena ini penanganan awal supaya tidak berlanjut,” pungkas Ganjar.
Riyan
