Oleh Marjono
PAJAK hingga kini menjadi andalan pendapatan bagi negara dan daerah dalam melaksanakan marwah pembangunan. Maka kemudian, untuk mendorong dan menggerakkan kembali kewajiban masyarakat membayar pajak, nampaknya pasokan literasi pajak masih relevan ditawarkan guna mengakselerasi kesejahteraan rakyat.
Di himpitan terjalnya teknologi dan transformasi gaya hidup, lemahnya literasi pajak bukan menjadi problema baru, tapi lebih menjadi tantangan hebat di tengah masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang abai, menunda, nggampangke, njagakke pemutihan dan atau memang sedang bangkrut tak pegang uang, dan sebagainya.
Mengapa kemudian penting untuk memupuk spirit membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) yang bisa dimulai dengan meningkatkan literasi pajak. Literasi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami dan mengolah suatu informasi saat proses membaca maupun menulis.
Sementara Pajak bukanlah hal yang asing lagi di kalangan masyarakat luas, pajak merupakan penerimaan negara yang mempunyai peranan yang begitu besar untuk mencapai perekonomian negara yang lebih baik yang penggunaannya sebagai pembiayaan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Literasi perpajakan mengandung berbagai aspek penting di dalamnya, seperti pengetahuan pajak yang meliputi ketentuan perpajakan, fungsi pajak, sistem perpajakan serta jenis-jenis pajak yang ada.
Literasi pajak sangatlah penting mengingat kepatuhan pajak di Indonesia belum bisa dikatakan bagus terbukti dengan pelanggaran dan tindak pidana di bidang perpajakan yang masih sering terjadi.
Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survei Indonesia) Djayadi Hanan mengatakan bahwa masyarakat yang paham dan tidak paham mengenai pajak beserta manfaatnya cukup besar.
Hasil tersebut disampaikan dari hasil survei yang dilakukan LSI yang di rilis pada Minggu tanggal 4 September 2022. Berdasarkan data yang tercatat dalam hasil survei tersebut dalam skala 100 persen, sebanyak kurang lebih 50 persen responden yang memahami pajak beserta manfaatnya, dan sebanyak 40 persen responden mengaku tidak begitu memahami pajak beserta manfaatnya.
Pentingnya pengetahuan, wawasan bidang perpajakan menjadi pasokan berharga bagi masyaralat luas karena melalui buku, film, manga, kartun, diskusi, kisah/dongeng, maupun media dan forum strategis lainya.
Membangkitkan semangat membayar pajak bagi masyaakat adalah mengintrodusir mereka pada buku-buku, majalah, informasi/berita yang menarik dan relevan. Peran para pegawai unit pengelola pendapatan daerah (UPPD) pada setiap Kabupaten/Kota, termasuk petugas door to door amat perlu dalam mendorong masyarakat tertib membayar PKB.
Lembaga pendapatan yang seksi ini dapat menyediakan ruang/pojok baca dengan koleksi buku-buku fiksi dan nonfiksi perpajakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menyajikan fasilitas bacaan beragam topic maupun wifi untuk browsing hal ikhwal pajak tersebut, sekurangnya khalayak akan terbuka wawasannya dan tertarik membaca dan memahami urgensi pajak lewat aneka literatur.
Di kalangan masyarakat, membudayakan taat dan tertib membayar pajak bisa didorong dengan pemberian insentif, seperti diskon pajak, pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, misalnya atau pun dalam bentuk reward bagi wajib pajak yang aktif dan tidak menunggak pajak. Misalnya, memberikan hadiah, berupa voucher paket umrah, wisata religi maupun wisata lainnya.
Samsat Corporate
Tak sedikit titik layanan Samsat yang tersebar di negeri ini, selain ragam kemudahan pembayaran PKB melalui on line new sakpole, samsat keliling/siaga, samsat paten, samsat drive thru, layanan cepat, samsat induk, samsat pembantu, mal palayanan publik, samsat malam, samsat weekend/car free day (CFD).
Masyarakat sekarang semakin lebih didekatkan dan dimudahkan dalam membayar PKB 1 tahunan (perpanjangan STNK) dan tidak perlu jauh-jauh ke samsat induk, tapi cukup lewat pelayanan samsat budiman (sistem manunggal satu atap badan usaha digital mandiri) sebagai titik layanan baru ini akan diproses kawan-kawan pengelola BUMDes di desa masing-masing, seperti halnya di Jawa Tengah (Samsat Budiman), Lampung (E-Samdes)dan Bali (BUMDes Bersamsat), atau layanan Samades (samat masuk desa) di Jabar, dll.
Lembaga ekonomi di desa ini pun punya kavling peraihan sumber ekonomi baru atas jerih payahnya. Salah satu cara merawat kessejahteraan rakyat ya lewat pembayaran pajak. Pajak bisa menjadi panasea (obat mujarab) melawan kemiskinan.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 25,9 juta orang, turun 460 ribu orang dibandingkan September 2022 atau 260 ribu orang dibandingkan Maret 2022.
Angka kemiskinan juga turun menjadi 9,36 persen dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen dan Maret 2022 sebesar 9,54 persen.
Ke depan, edukasi dan penyebarluasan informasi PKB akan terus, terutama menjangkau kalangan milenial, seperti lewat Samsat/UPPD Goes to School-Campus, kemudian samsat melalui BUMDes maupun Desa perlu diperluas untuk menggarap wilayah baru lainnya, yakni pada area unit-unit koperasi, atau pun gadis pantura (gerakan disiplin pajak untuk rakyat) lainnya.
Juga melalui samsat corporate, yang telah dilaunching oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Perusahaan PT Viar Motor Kawasan BSB Semarang (7/11/2023). Nantinya karyawan tidak perlu jauh-jauh dan memakan waktu ke Kantor Samsat, tapi cukup dilayani lewat samsat corporate dalam pajak 1 tahunan. Artinya lebh efektif dan efisien.
Hal ini perlu komitmen dan support pemangku kepentingan, mengingat keterbatasan jumlah petugas/SDM penarik pajak di lapangan. Dalam praktiknya, siapapaun wajib pajak tak perlu mondar-mandir ke samsat induk atau keliling, tapi cukup di satu titik selesai. Catatan kita hari ini, pajak itu bukan palak. Pajak itu edukasi bijak. Pajeke darik, Atine becik, Rejekine apik.
Marjono, Kepala UPPD/Samsat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
