Tetapi ternyata DAU tahun 2023 ada penggunaan yang diwajibkan, seperti untuk pendidikan yang mencapai Rp 97 miliar, membayar PPPK sebesar Rp 96 miliar, untuk Dinas Kesehatan Rp 30 miliar, PU Rp 35 miliar, dan lain-lain.
“Alokasi anggaran untuk Diknas dan PPPK memang dirasa cukup berat, karena Pemkab harus menyisir agar anggaran itu bisa tercukupkan. Belum lagi ada persiapan Pemilu dan Pilkada yang juga harus dianggarkan sebesar 40 persen di tahun 2023. Anggaran untuk Pemilu dan Pilkada berkisar antara 60 miliar sampai 70 miliar rupiah,” jelas Mumuk, panggilan akrab Kepala BPPKAD Blora Slamet Pamuji itu.
Ditambahkan Mumuk, dari sisi keuangan kondisi tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022. Dari segi pendapatan tahun 2022 tembus di angka Rp.325 M. Angka itu belum pernah dicapai dalam APBD Blora sebelum-sebelumnya, baik di APBD murni maupun di perubahan. Ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik Rp 121 miliar dari total sekitar Rp 400 miliar.
“Orang memang berasumsi dengan mendapat DBH Rp 160 miliar, mestinya lebih longgar.Tapi ternyata juga tidak karena dari pendapatan transfer yang lain juga menurun. Tahun 2023 BPKAD mematok target pendapatan di angka Rp 305 miliar. Kabupaten Blora, termasuk salah satu kabupaten yang sangat tergantung dengan dana-dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Disebutkan dari nilai APBD Rp. 2,2 triliun, hanya 13 persen sumbangan PAD, tentu ini sangat jauh. Jadi Pemkab hanya punya modal kerja itu hanya Rp 300 miliar untuk membiayai operasionalnya. Rp 300 miliar itu saja untuk gaji pegawai saja kurang,” kata Mumuk.
Aset-aset Pemda Dikerjasamakan
Ketika disinggung, faktor kecilnya PAD dengan minusnya investasi di Blora, Mumuk mengatakan tidak ada hubungan langsung dengan PAD, namun sangat berpengaruh. Investasi bisa meningkatkan ekonomi makro, seperti sisi perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonominya.
“Ketika pertumbuhan ekonomi naik, juga akan berpengaruh pada PAD. Contohnya kalau ada industri, maka di sekitarnya akan tumbuh restoran, hotel dll. Ini akan menambah potensi PAD, ” jelas Slamet Pamuji.
Mumuk menyebut kebijakan bupati sangat welcome terhadap investasi. Selain berharap hadirnya investasi masuk Blora, untuk mendongkrak PAD, Pemkab juga tengah memberdayakan aset daerah.
“Kami memang sangat berharap aset-aset milik Pemda itu bisa dikerjasamakan, seperti eks-pasar Blora, Sasana Bhakti, lapangan golf, tanah di Sayuran, tanah di cepu eks-bengkok yang potensi untuk dikerjasamakan,“ harap Kepala BPPKAD Blora.
Untuk investasi yang berhubungan dengan industri menurut Mumuk, sebenarnya sudah ada zona-zona wilayah yang telah disiapkan oleh Pemkab Blora.
“Seperti yang pernah saya dengar beberapa wilayah Tunjungan, dan Medang (Blora), konon telah diminati oleh investor untuk membangun industrinya. Dan terkait dengan investor, Pak Bupati akan sangat welcome,” ujar Pamuji.
