GROBOGAN (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengizinkan kepala desa untuk menggeser alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng, guna penanganan kemiskinan ekstrem, di sejumlah wilayah. Tentu saja penggeseran alokasi bantuan itu harus disertai dengan data atau target sasaran yang pasti.
”Kalau program penanganan kemiskinan yang reguler sudah diterapkan, jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong, kalau di level desa yang miskin, bahkan di situ ada kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana,” kata Ganjar, usai memberikan arahan Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem untuk Kabupaten Grobogan dan Demak, di Kantor Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (24/1/2023).
Menurut dia, atas izinnya, kalau perlu bantuan dari Pemprov Jateng bisa digeser. Upaya itu dilakukan, agar kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas, bisa segera ditangani dan ditekan.
BACA JUGA: Sebanyak 60 Organisasi Bantuan Hukum Tandatangani Perjanjian Kinerja
Penanganan kemiskinan ekstrem itu, juga sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, beberapa waktu lalu, di mana penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia harus selesai pada 2024.
”Itu menjadi prioritas, sehingga kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai, kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing,” jelasnya.
Tanggung jawab untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem itu, tentu juga berada di tangan para kepala desa, selaku pemegang data utama sasaran.
BACA JUGA: Seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Harus Segera Dipublikasi
Untuk itu, sekitar 99 perwakilan kepala desa dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, 35 camat, serta tim percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Kabupaten Grobogan dan Demak, diberikan arahan langsung oleh Ganjar Pranowo.
”Hari ini coba kami selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro. Mikronya ada di mana? Ada di desa. Ketika kemarin kami sudah mencoba untuk mengambil data yang ada di Pemalang sama Brebes, sekarang Grobogan dan Demak,” papar Ganjar.
Gubernur juga meminta perhatian dari para kades untuk mendata. Satu minggu ini mereka mendata, camat-camat nanti akan mensupervisi, dan nanti akan dikompilasi di kabupaten. Jadi di Kabupaten Demak maupun Grobogan, nanti yang akan menyiapkan.
BACA JUGA: Vitinho, Winger Asal Brazil Tes Medis di PSIS
Setelah data riil kemiskinan ekstrem itu didapat dan terverifikasi, maka program penyelesaian harus langsung segera dilaksanakan. Sejauh ini, Pemkab Grobogan dan Demak sudah mempunyai sejumlah program penanganan kemiskinan, sampai tingkat desa.
Namun tidak sampai di situ saja, Pemprovinsi Jateng juga akan turun tangan memberikan bantuan, termasuk mencarikan sumber dana lainnya.
”Tapi tidak akan selesai di situ saja. Pasti mereka akan berat, maka kita akan carikan seperti Baznas. Rakor Baznas kemarin juga sudah setuju, bahwa pen-tasaruf-an dari Baznas ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Ini contoh saja. CSR juga akan kita dorong,” ungkapnya.
BACA JUGA: Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Digelar di Kampus USM
Terbaru, Pemprov Jateng melalui Dinas Tenaga Kerja, mulai memetakan dan mengajak perusahaan pada masing-masing daerah, dengan kemiskinan ekstrem. Perusahaan itu diminta menerima pekerja dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.
Setidaknya di Kabupaten Demak dan Grobogan, ada lebih dari 20 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dengan kualifikasi yang sesuai untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
”Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap untuk memasilitasi. Tapi kalau mereka butuh yang unskill lalu mereka mau training sendiri itu, juga lebih baik. Jadi mereka bisa mendapatkan tambahan, sehingga dari strategi pengeluarannya nanti akan terpenuhi. Ini yang sedang kita siapkan,” jelas Ganjar.
BACA JUGA: Seorang Ibu Melahirkan Bayi di Mobil Patroli Polsek Kertek Wonosobo, Ini Kisahnya
Dia juga meminta kepala desa, untuk mencari anak yang tidak sekolah. Kemudian didorong dan sedikit dipaksa, agar mau bersekolah. Fasilitas dari Pemprov Jateng sudah disiapkan, melalui sekolah virtual atau sekolah gratis di SMK Jateng, dan 15 sekolah semi boarding lain yang ada di Jateng.
”Kami siapkan model aksesnya dengan cara yang virtual, sehingga nanti Dinas Pendidikan akan coba memasilitasi,” lanjut dia.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, dan desa dengan kategori miskin di Grobogan dan Demak.
BACA JUGA: PKY Jateng Jalin Sinergitas dengan Ombudsman dalam Pengawasan Hakim
Di antaranya pemasangan listrik murah bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 253 KK, di Kabupaten Grobogan sebesar Rp 227.700.000, beasiswa untuk empat siswa SMA di Kabupaten Grobogan dan Demak, masing-masing sebesar Rp 2.400.000.
Lalu, ada pembangunan satu unit Biogas Kapasitas 20 M3 untuk empat lokasi di Kabupaten Grobogan, masing-masing Rp 60 juta, pembangunan Masjid Hidayatul Mukarromah di Kabupaten Grobogan senilai Rp 30 juta.
Kemudian ada juga pembangunan Gereja Isa Almasih di Kabupaten Grobogan Rp 30 juta, pembangunan Mushola Riyyadhotul Muttaqin di Kabupaten Grobogan Rp 20 juta dan pembangunan Gedung TPQ Nurul Iman di Kabupaten Grobogan Rp 50 juta.
Riyan
