TEGAL (SUARABRU.ID) – Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pelabuhan Perikanan Tegalsari Kota Tegal, Jawa Tengah Jumat (02/09/2022).
Kunjungan Kerja (spesifik) dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Hadir pula Direktur Jenderal Perikanan (Dirjend) Tangkap KKP, Muhammad Zaini, Dirjend Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Pj Sekretaris Daerah dr Sri Prima Indraswari.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menyampaikan bahwa dengan adanya kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tersebut bersama mencari aspirasi dan informasi tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perikanan kelautan di Kota Tegal.
“Mudah-mudahan aspirasi ini nanti bisa kami selesaikan sesegera mungkin apabila bisa kita lakukan yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentu kami sudah melakukan sosialisasi berulang-ulang, dan Kota Tegal ini semua program yang akan kita lakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan baik yang berkaitan dengan perizinan maupun dengan program baru yaitu penangkapan ikan terukur kami sudah melakukan sosialisasi tentang alat-alat tangkap yang diperbolehkan dan di mana yang harus diperbolehkan dan di mana yang dilarang dan sudah kami lakukan,” ujar Zaini.
Direktur Jenderal PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawalauddin menyampaikan bahwa sejauh ini ada aturan terkait DPI (Daerah Penangkapan Ikan).
“Kami jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki yang namanya pengawasan atau pemantauan kelautan dan perikanan. Kapal-kapal ijin pusat memiliki VMS transmitter. Jadi termonitor pergerakan kapal-kapal perikanan. Selama aturan ini belum berubah tetap kami tegak peraturan apakah WPPnya satu atau dua. Kami jajaran Dirjen PSDKP lebih mengarahkan kepatuhan, kami mendorong supaya semua pelaku usaha betul-betul patuh dengan diskresi yang ada karena bagaimanapun juga supaya tidak ada antara nelayan kecil, nelayan besar saling konflik di lapangan,” papar Adin.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini mengutarkan bahwa pihaknya sangat peduli terhadap nelayan. “Saya setuju bahwa BBM adalah nafas dari nelayan, tidak dapat terpisahkan. Harus ada kebijakan terutama untuk nelayan-nalayan, kita akan ngomong kepada menteri terkait nelayan. Kita juga lihat stok BBM, kapasitas kapal, hal lain juga terkait sedimentasi,” ujar Anggia.
Dalam sambutannya Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, dr Sri Prima Indraswari menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Tegal, khususnya amat menunggu kebijakan yang pro nelayan.
“Paling tidak ada empat permasalahan aktual yang dihadapi para nelayan Kota Tegal. Pertama, masalah perijinan kapal yang lama, sehingga membuat banyaknya kapal tidak bisa melaut. Kedua, penumpukkan kapal juga dipengaruhi luas pelabuhan yang sempit dan daya tampungnya sudah melebihi kapasitas kapal yang terparkir. Ketiga, persoalan solar, kadang juga masih menjadi kendala bagi nelayan kita, misalnya ketersediaan solar. Keempat, tentang akan dilakukannya kebijakan penangkapan perikanan terukur, kita berharap agar kebijakan ini nantinya tidak menimbulkan konflik, artinya tetap melindungi nelayan kecil,” papar Prima.
Ketua DPD HNSI Jawa Tengah Riswanto menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah pusat yang akan menaikan BBM bersubsidi.
“Permasalahan daerah terkait kebijkan nasional terutama harga BBM bersubsidi agar tidak naik. Kita akan memperjuangkan sampai maksimal apa yang akan menjadi harapan kita. Kita juga tadi menyampaikan pendangkalan sampai adanya korban jiwa, momen ini kita sampaikan kepada pemerintah pusat agar bisa didorong terkait dengan anggaran,” ujar Riswanto.
Sutrisno
