KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Praktisi pendidikan asal Rowokele, Kebumen, HM Sobari Waluyo Sejati MPd menilai tepat rencana pemekaran Provinsi Banyumas Raya dengan Ibu Kota di Purwokerto.
Menurut pendapat Sobari kepada Suarabaru.id Minggu (13/2), usulan penambahan Provinsi Banyumas Raya menjadi provinsi baru dilihat dari letak geografis sangat rasional dan tepat.
Apalagi ditinjau dari segi jarak antara kabupaten kota ke Provinsi Jateng yang selama ini dirasakan masyarakat pada umumnya terlalu jauh, dengan sentralisasi daerah Provinsi Jateng di Semarang.
Sobari menyatakan, kabupaten yang ada di sebelah barat seperti Kebumen, Banyumas, Cilacap, Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Purbalingga, Banjarnegara, memang sesuai apabila cakupan wilayah tersebut menjadi Provinsi Banyumas Raya dengan Ibu Kota di Purwokerto.
Bahkan dia mengakui, ada wacana lain dari beberapa ahli tentang kebangsaan, kenegaraan dan politik bahwa Purwokerto sebenarnya tepat menjadikani Ibukota Indonesia, selain Kalimantan. Namun usulan tersebut masuk dalam tataran skala nasional.
Secara rasional, lanjut Sobari, dari aspek pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi semakin tahun kian bertambah pendirian sekolah dan perguruan tinggi baru di daerah Banyumas dan sekitar. Sedangan komunikasi dan koordinasi sentral ke provinsi dianggap terlalu jauh.
Pengembangan Potensi Pendidikan, Wisata dan Budaya
Sobari mengungkapkan, ditinjau dari kelompok desa di seluruh kabupaten sekitar Banyumas Raya tersebut dalam pengembangan infrastruktur, evaluasi dan pemantauannya tidak cukup hanya dilakukan secara virtual atau online.
Maka jika berhubungan dengan sarana dan prasarana, baik untuk kepentingan masyarakat desa yang pengusulannya melalui program desa serta kebutuhan di lingkup pendidikan, keagamaan, kesehatan, sangat menyulitkan apabila sentral provinsi masih di Semarang.
Sobari pun menilai, dewasa ini destinasi pariwisata di tiap daerah makin berkembang. Dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mengisi waktu luang dan mengekspresikan keinginan menyalurkan hasrat mengikuti perubahan zaman.
Menurut Sobari, wilayah Purwokerto serta Banyumas dan sekitarnya termasuk Purbalingga, Tegal, Cilacap dan Kebumen, memang memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata terintegrasi.
Di wilayah perkotaan Purwokerto bisa menyaksikan warisan bangunan lama seperti Museum Uang di Jalan Bank, atau bangunan lama seperti Eks Karesidenan Banyumas, Kawasan Kompleks Stasiun Timur, Kota Lama Banyumas.
“Kita juga bisa menyaksikan pusat-pusat belanja, souvenir, sentra batik, pusatkuliner, pusat oleh-oleh dan sebagainya. wisata edukasi bisa juga dijelajahi di kawasan Farm Kampus Universitas Jenderal Soedirman.“
Di kawasan itu, lanjut Sobari, siswa pengunjung bisa menyaksikan dan belajar tentang pemeliharaan sapi perah, atau budi daya tanaman hidrophonik. Belum lagi melihat sentra-sentra budaya melalui sanggar tari, sanggar seni lukis, atau Sanggar Seni Cowong Sewu di Panebatan,semua tersedia. Hal tersebut juga didukung oleh akomodasi penginapan, perhotelan yang baik.
Menurut pendapat Sobari, sudah saatnya desa dan masyarakat ditempatkan sebagai isu utama serta dipandang paling mengetahui apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan masyarakat. Tentu sangat relevan apabila wacana Banyumas menjadi provinsi baru, diihat dari beberapa aspek tersebut.
Dengan demikian, apabila ada wacana pengembangan provinsi baru di Jawa Tengah, sangat mendukung dalam potensi pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan pelayanan publik.
Masih Ada Ketergantungan ke Pusat
Sedangkan praktisi LSM pendamping program pembangun di Jateng asal Adimulyo, Kebumen, Sarwo Eko menyatakan, bila dengan pemekaran tersebut, provinsi yang baru bisa mandiri dengan semua urusannya, sangat bagus.
Namun pengalaman yang sudah-sudah, lanjut Sarwo, daerah baru ada ketergantungan kepada Pemerintah pusat masih tinggi. Sebagian besar urusan masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil.
“Kalau sebagian besar urusan masih mengandalkan Pemerintah Pusat, betapa tambah berat beban Pemerintah Pusat. Beban pemerintah sama denan beban rakyat,”ungkap lulusan Fakultas Sastra UNS itu.
Menurut Sarwo, untuk pelayanan, selama ini Pemerintah Provinsi , yakni Gubernur lebih banyak kepada fungsi koordinatif, pelayanan lebih banyak berhubungan dengan kabupaten kota. Yang lebih mendesak saat ini justru pemekaran wilayah kabupaten luas seperti Wonogiri, Cilacap dan Grobogan.
Komper Wardopo
