SEMARANG (SUARABARU.ID)– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jateng, kembali digelar untuk masa pembangunan di tahun 2022. Seluruh aspirasi dari masyarakat diserap, untuk kemudian dijadikan acuan perencaan daerah.
Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pelaksana, wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen (DPRD Jateng), juga turut andil memberi sumbangsih dengan mengawal Musrenbang melalui fungsi–fungsi legislasinya.
”Diharapkan pada Musrenbang Jateng 2022 ini, bisa menghasilkan inovasi maupun ide-ide yang adaptif, di tengah pandemi covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri, di acara dialog interaktif ‘Membangun Jawa Tengah Bersama Masyarakat Melalui Musrenbang’, di Hall Gedung Berlian Lantai IV DPRD Jateng, Selasa (16/2/2021).
BACA JUGA: Central Java Solar Day 2021, Pemerintah Jateng Optimis Capai Target 21,32 % di 2025
Selain mengundang Quatly Abdulkadir Alkatiri sebagai narasumber, dalam acara itu juga mengundang Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, Juhady.
Menurut anggota dewan dari Fraksi PKS Jateng ini, pada 2022 nanti yang menjadi prioritas dikerjakan adalah peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Masalah ekonomi menjadi fokus utama pemerintah, dimana selama pandemi covid-19 ini, sektor ekonomi sangat berdampak bagi masyarakat, terlebih pada usaha mikro. Karena itu, lanjut Quatly, pola bantuan permodalan maupun tunai perlu dilakukan pemerintah, supaya usaha kecil mikro dapat bertahan.
BACA JUGA: Sabet 12 Juara Internasional, Ditawari S2 Gratis di UNS
Selanjutnya masalah pendidikan juga patut mendapatkan perhatian. Dia berharap, angka putus sekolah bisa berkurang atau pendidikan dasar 12 tahun tetap dipertahankan. Masalah kesehatan masyarakat pada penyakit menular maupun tak menular, juga tetap harus menjadi perhatian.
”Musrenbang harus bisa membangun komunikasi-komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian, aspirasi-aspirasi dari bawah bisa terkawal oleh pemerintah,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jateng VII ini.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Jateng, Juhady, dalam dialog itu mengungkapkan, sejauh ini komunikasi masyarakat dengan pemerintah sudah terjalin erat. Ini terbukti dari usulan masyarakat melalui kanal-kanal milik Pemprov Jateng di media sosial. Pada 2020 tercatat ada 220 usulan dengan total nilai Rp 46 triliun.
BACA JUGA: Konsleting Listrik, Sebuah Rumah di Geyer Terbakar Habis
Jumlah itu belum usulan-usulan yang masuk dalam musyawarah di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten/kota, maupun pokok pikiran DPRD. Di sisi lain, kuota anggaran pemerintah dalam mengawal usulan masyarakat sangat terbatas.
Juhady menjelaskan, dari usulan yang masuk itu, kemudian pemerintah melakukan kajian untuk bisa menjadi prioritas pembangunan. Kajian mulai dari rencana awal lalu dibawa ke forum konsultasi publik, selanjutnya masuk ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
”Pada 2022 menjadi fokus pembangunan adalah pada peningkatan ekonomi. BPS Jateng mencatat, pada 2020 ini angka kemiskinan di Jateng bertambah, baik itu kemiskinan baru atau kemiskinan yang perlu ditangani,” ungkap dia.
Hery Priyono-Riyan
