HALALBIHALAL merupakan tradisi khas masyarakat Muslim Indonesia, yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial, khususnya setelah Hari Raya Idulfitri. Istilah halalbihalal memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alquran maupun hadist. Namun secara substansi, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur Islam, yaitu saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan membersihkan diri dari kesalahan antarsesama manusia.

Secara historis, halalbihalal berkembang sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal Indonesia. Tradisi ini menunjukkan bahwa, Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, halalbihalal bukan sekadar ritual budaya, tetapi memiliki makna spiritual, sosial, dan bahkan hukum.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji halalbihalal dari perspektif hukum Islam dan etika, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, nilai, serta praktik yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kajian hukum Islam, halalbihalal tidak termasuk dalam kategori ibadah mahdhah (ritual yang telah ditentukan secara rinci), melainkan masuk dalam wilayah muamalah dan adat (urf). Dalam kaidah fiqih, dikenal prinsip bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat (al-‘adah muhakkamah).

Dasar normatif halalbihalal dapat ditemukan dalam ajaran Alquran yang mendorong umat Islam untuk saling memaafkan. Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran ayat 134:
“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Ayat ini menegaskan bahwa, memaafkan bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari karakter orang bertakwa. Dalam konteks halalbihalal, nilai ini menjadi fondasi utama, yaitu kemampuan mengendalikan emosi dan menghapus dendam.

Selanjutnya, dalam QS An-Nur ayat 22, Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini memberikan pesan yang sangat kuat, bahwa memaafkan orang lain merupakan jalan untuk memperoleh ampunan dari Allah. Dengan demikian, halalbihalal tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga spiritual.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW disebutkan: “Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist ini menunjukkan, pentingnya rekonsiliasi dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, halalbihalal dapat menjadi sarana efektif untuk memperbaiki hubungan yang retak.

* * * * *

Dari perspektif fiqih, halalbihalal pada dasarnya hukumnya mubah. Namun dapat bernilai sunnah, apabila bertujuan mempererat silaturahmi. Bahkan bisa menjadi wajib, apabila berkaitan dengan penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antarindividu.

Selain aspek hukum, halalbihalal memiliki dimensi etika yang sangat penting. Etika utama dalam halalbihalal adalah, keikhlasan dalam meminta maaf dan memaafkan. Permintaan maaf yang hanya bersifat formalitas tanpa ketulusan, tidak memiliki nilai dalam perspektif Islam.

Islam mengajarkan, bahwa memaafkan bukan sekadar ucapan, tetapi harus diikuti dengan penghapusan rasa dendam dalam hati. Bahkan, memaafkan merupakan bentuk kemuliaan akhlak yang tinggi.

Dalam QS Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik.”

Ayat ini memberikan gambaran yang sangat kuat tentang larangan mengungkit kesalahan orang lain. Dalam praktik halalbihalal, hal ini menjadi pengingat, agar tidak menjadikan momen tersebut sebagai ajang membuka kembali luka lama.

Selain itu, dalam QS Al-Hujurat ayat 11 disebutkan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu), lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok).”

Ayat ini menegaskan, pentingnya menjaga lisan dan sikap dalam interaksi sosial. Halalbihalal harus dijauhkan dari sikap merendahkan, menyindir, atau mempermalukan orang lain.

Adab halalbihalal juga mencakup: menggunakan bahasa yang santun, menjaga niat agar tidak riya, menghindari pamer atau berlebihan, menjaga batasan syariat dalam interaksi sosial

Dengan demikian, halalbihalal seharusnya menjadi sarana penyucian hati dan penguatan ukhuwah, bukan sekadar rutinitas sosial.

Meskipun halalbihalal telah menjadi tradisi yang diterima, namun tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian pihak menganggap, halalbihalal sebagai bid’ah, karena tidak dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

* * * * *

Namun dalam kajian fiqih, terdapat prinsip bahwa, segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Halalbihalal sebagai tradisi yang mengandung nilai silaturahmi dan saling memaafkan, justru sejalan dengan ajaran Islam.

Permasalahan muncul, ketika praktik halalbihalal menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Misalnya, campur baur tanpa batas (ikhtilat), pemborosan dan kemewahan berlebihan, dijadikan ajang politik atau kepentingan tertentu.

Dalam kondisi seperti ini, diperlukan pemahaman yang tepat agar halalbihalal tetap berada dalam koridor syariat. Edukasi dari ulama dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga substansi tradisi ini.

Agar halalbihalal tetap memiliki nilai hukum dan etika yang kuat, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, memperbaiki niat. Halalbihalal harus dilandasi niat ibadah, bukan sekadar tradisi atau formalitas.

Kedua, menjaga kesederhanaan. Esensi halalbihalal bukan pada kemewahan acara, tetapi pada keikhlasan dalam memperbaiki hubungan.

Ketiga, menjaga adab dan etika. Menghindari sikap pamer, menjaga lisan, serta menghormati sesama adalah kunci utama keberhasilan halalbihalal.

Keempat, menjadikan halalbihalal sebagai momentum rekonsiliasi yang nyata. Permintaan maaf harus diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku.

Halalbihalal merupakan tradisi yang memiliki nilai positif dalam perspektif hukum dan etika Islam. Secara hukum, halalbihalal termasuk dalam kategori mubah yang dapat meningkat menjadi sunnah, bahkan wajib dalam kondisi tertentu. Dari sisi etika, halal bihalal mengajarkan keikhlasan, kerendahan hati, dan pentingnya menjaga hubungan sosial.

Dalil-dalil Alquran dan hadist menunjukkan bahwa, memaafkan dan menjaga silaturahmi merupakan ajaran inti dalam Islam. Oleh karena itu, halalbihalal dapat menjadi sarana implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi ruang dialog yang memperkaya pemahaman umat. Yang terpenting adalah, menjaga substansi halalbihalal sebagai sarana mempererat ukhuwah, dan membersihkan hati.

Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, halalbihalal tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis, beradab, dan penuh kasih sayang.

— Advokat Dr Drs H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang —

The post Halalbihalal: Tinjauan Hukum dan Etika dalam Perspektif Islam appeared first on SuaraBaru.id.

“Peran, fungsi, dan tanggung jawab ulama tidak akan pernah tergantikan. Dari tangan mereka, pembangunan moral dan etika masyarakat ditentukan,” ungkapnya saat membuka Rakerda Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Brebes di Pendopo Kabupaten, Kamis (6/11/2025).

Menurut Wurja, MUI memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa dan menjaga moralitas di tengah modernisasi yang serba cepat.

Wurja juga menyampaikan apresiasi tinggi atas kiprah MUI sebagai lembaga yang memayungi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam dalam membimbing dan membina umat.

“MUI memiliki peran penting dalam menjaga kualitas keagamaan dan pendidikan masyarakat. Kehadirannya sangat berarti bagi daerah, bangsa, dan negara,” ujar Wurja.

Lebih lanjut, Wurja menegaskan, di tengah derasnya arus informasi dan teknologi global, ulama memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pelopor dalam memperkuat nilai-nilai Islam serta menjaga persatuan umat.

“Kita dihadapkan pada tantangan berat berupa penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya, bahkan mengadu domba antar kelompok masyarakat. Ulama tidak boleh diam, harus berdiri di barisan terdepan untuk menyuarakan kebenaran dan mencegah kerusakan,” tegasnya.

Wurja berharap Rakerda MUI Brebes dapat menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan merumuskan program-program kerja yang relevan dengan kebutuhan umat serta sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Brebes yang maju dan sejahtera.

“Gunakan forum ini untuk menyusun program yang selaras dengan upaya pemerintah dalam memajukan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Sekertaris MUI Kabupaten Brebes Ahmad Ma’mun mengatakan, rapat kerja ini menjadi salah satu agenda wajib dari MUI Indonesia tanpa kecuali termasuk MUI Kabupaten Brebes harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi program yang sudah jalan di tahun 2025 dan juga untuk merencanakan progam tahun 2026.

Lanjut Ma’mun, rakerda diikuti seluruh pengurus MUI Brebes dan pengurus MUI kecamatan se-Kabupaten Brebes yang diwakili ketua, sekretaris dan bendahara.

“Rakerda juga bertujuan untuk menjalin sinergitas yang sudah baik antar pemerintah dengan MUI untuk tetap dijaga dan ditingkatkan, nanti pengurus MUI Kecamatan untuk menyampaikan problem dan permasalahan yang ada di kecamatan masing-masing,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis oleh Plh Bupati Brebes Wurja SE bantuan pelatihan Eco Pesantren senilai Rp 9 juta dari Baznas Brebes melalui program Brebes Ekononi dan bantuan 100 kacamata untuk marbot masjid melalui program Brebes Sehat.

Nur Muktiadi

The post Plh Bupati Brebes Dorong Ulama Jadi Garda Terdepan Perkuat Moral Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat membuka kegiatan Halaqah Ulama dan Rakor MUI se-Eks Karesidenan Pati, di Hall Ono Joglo Resort Bandengan, Kabupaten Jepara, Minggu (14/9/2025).

Halaqah yang berlangsung selama dua hari itu, menghadirkan empat narasumber, Sekretaris MUI Jateng Dr KH Agus Fathuddin Yusuf MA, Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng Dr KH Fadlolan Musyaffa Lc MA, Ketua Komisi Hukum KH Eman Sulaiman SH MH dan Anggota Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Dr KH Andi Purwono MIP.

BACA JUGA: Langgar Ijin, Satpol PP Wonosobo Segel Kafe Shaka, TKP Pembacokan Anggota TNI

Dalam paparannya, Kiai Darodji menyebut, peran ulama sangat dibutuhkan masyarakat dan umat yang mencari keberkahan. Oleh karenanya, dibutuhkan ulama yang bisa menyelami semua keinginan umat.

”Karena panjenengan semua lokomotif, maka di belakang Anda ada gerbong dan umat yang menjadi penumpang di dalamnya,” kata dia, pada acara yang juga dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Muh Tahsin, yang mewakili Bupati Jepara.

Sedangkan Plt Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Pradana Agung Nugraha, mengajak para ulama untuk lebih giat lagi berdakwah melalui media sosial. Hal itu karena, medsos saat ini telah menjadi ruang publik baru. Hampir semua aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga dakwah, berpindah ke dunia digital.

BACA JUGA: Komisi A DPRD Temanggung Studi Banding ke Damkar Wonogiri

”Namun bersamaan dengan itu, media sosial juga menyimpan tantangan besar, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi, yang dapat memecah belah masyarakat dan umat,” ungkapnya.

Ditambahkan dia, MUI bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

”Melalui fatwa, dakwah, dan bimbingannya, MUI membantu menjaga moralitas publik dan mendukung pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadilan,” tutur Pradana.

BACA JUGA:

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Kabupaten Jepara, Dr KH Mashudi MAg, menyampaikan rasa keprihatinannyam atas merebaknya budaya seks bebas, kumpul kebo di daerahnya. Dia pun kemudian meminta perhatian serius dari pemerintah, untuk melakukan langkah-langkah dan adanya sebuah tindakan serius.

”Alhamdulillah, di Jepara tidak jadi berdiri peternakan babi. Tetapi kami masih prihatin atas merebaknya seks bebas, kumpul kebo, pornografi dan pornoaksi yang melanda anak-anak, pemuda orang tua,” tegasnya.

Diungkapkan olehnya, pada saat yang sama, kasus pereceraian di Kabupaten Jepara pada 2024 meningkat tajam, sebesar 2.015 perceraian. Mashudi kemudian mengajak para ulama untuk bangkit, menyampaikan nasihat kepada umat, pemerintah dan para pemangku kepentingan.

BACA JUGA: Prof Jawade Tanggapi Peristiwa Dugaan Penganiayaan Dokter oleh Dosen FH

”Kami merasakan masih adanya sikap-sikap arogansi dan sok kuasa dalam ber-muamalah atau berhubungan sosial. Mari kita kesampingkan, dan kita hilangkan sikap-sikap seperti itu,’’ tuturnya.

Selain Mashudi, hadir pula para Ketua MUI Kabupaten, yang menyampaikan persoalan sosial aktual yang dihadapi di daerahnya masing-masing. Ketua MUI Kabupaten Kudus yang hadir di antaranya KH Ahmad Hamdani Hasanuddin Lc MA.

Sementara itu, hadir pula Ketua MUI Kabupaten Pati Prof Dr KH Abdul Karim MPd, Kabupaten Rembang KH Ali Muhyiddin MAg, dan Kabupaten Blora Ketua Drs KH Masfuin MPd.

Riyan

The post Ulama Jadi Lokomotif Semua Umat appeared first on SuaraBaru.id.

”Ulama mempunyai tugas sebagai khadimul ummah (pelayan umat), himayatul ummah (pelindung umat). Dan pada sisi yang lain, berfungsi sebagai shadiqul hukumah (mitra strategis pemerintah). Jadi jangan sampai ulama lelah membimbing umat,” kata dia tegas.

Pernyataan Ali Mufiz itu, disampaikannya saat refleksi 50 Tahun MUI, yang digelar di Gedung KH MA Sahal Mahfudh, Kantor MUI Jateng, yang ada di Kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Simpanglima, Semarang, Kamis (24/7/2025).

BACA JUGA: Bank Jateng dan Pemkot Tegal Luncurkan E-STS untuk Permudah Pembayaran Retribusi Daerah Secara Online

Disampaikan mantan Gubernur Jateng itu, dirinya menyatakan rasa sedihnya, ketika setiap hari disuguhi berita, para pejabat dan pimpinan BUMN yang terlibat kasus korupsi.

”Oleh karena itu, kami meminta para ulama untuk terus bersuara mengingatkan para pejabat dan pimpinan negara, untuk bersikap jujur, adil dan tidak korupsi,” pesan Ali Mufiz.

Dalam acara itu, upacara tasyakuran HUT ke-50 MUI, diawali dengan Shalat Zuhur berjamaah, kemudian pemotongan tumpeng yang dilakukan Sektretaris Umum KH Muhyiddin, diserahkan kepada Ketua Dewan Pertimbangan KH Ali Mufiz.

BACA JUGA: Prodi Agribisnis FPP Undip Ajari Buat Yoghurt Susu Kambing pada Wanita Tani di Kalisidi

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi menyatakan, profil ulama di zaman digital yaitu ahlun fi zamanihi atau alimun fi zamanihi, yang artinya menguasai isu-isu aktual yang berkembang di zamannya, dan tidak ketinggalan zaman.

”Jangan sampai ulama di zaman digital gagap teknologi alias gaptek. Setidak-tidaknya mampu berinteraksi dan menggunakan teknologi informasi. Apalagi sekarang sudah bergeser ke AI (Artificial Intelligence). Anak-anak muda akan mencari fatwa ke sana,” ungkap dia.

Hadir dalam acara ini di antaranya, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jateng Prof Dr KH Imam Taufiq MAg, Ketua Badan Wakaf Indonesia Prof Dr KH Imam Yahya, Ketua PCNU Kota Semarang Dr KH Anasom MHum, dan para pengurus MUI Jateng.

Riyan

The post Persoalan Umat Datang Silih Berganti, Butuh Jawaban dari Ulama appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Ulama dan BNNP Jateng Mencegah Peredaran Narkoba” ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Brigjen Pol Dr. H. Agus Rohmat (Kepala BNNP Jateng), dan Dr. KH. Multazam Ahmad, MA (Ketua Ganas Annar MUI Jawa Tengah).

Agus Rohmat menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. “BNN tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan dukungan dari masyarakat, termasuk ulama, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama melawan peredaran gelap narkoba,” ujarnya.

Agus mengatakan, kegiatan ini sejalan dengan Asta Cita ke-7 dari pemerintahan Prabowo-Gibran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. “Salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah memastikan generasi muda terbebas dari jerat narkoba, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal untuk membangun bangsa,” jelasnya..

“Dalam Islam, narkoba termasuk dalam kategori khamer dan harus dijauhi. Sudah pasti hukumnya haram, jangan pernah mendekatinya. Kita juga harus bijak dalam memilih pergaulan, sebaiknya berteman dengan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat,” tegasnya.

Sementara KH. Multazam Ahmad menegaskan, dalam perspektif agama, narkoba merupakan zat yang diharamkan karena dampak negatifnya yang besar. “Saya bekerja sama dengan BNN untuk memberikan informasi dan penyuluhan kepada siswa, mahasiswa, serta kelompok PKK,” ujarnya.

“Persoalan ini sangat serius. Narkoba diharamkan karena mudaratnya yang besar, dan efek kecanduannya dapat menghancurkan masa depan seseorang. Oleh karena itu, saya mengingatkan agar jangan pernah mencoba, jangan mendekatinya, dan selalu berhati-hati,” tukasnya.

KH. Multazam menambahkan, bagi seseorang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba, hal itu bisa dianggap sebagai tindakan bunuh diri. “Allah Maha Penyayang, maka jangan dekati narkoba. Cari yang halal, jauhi yang haram,” pesannya sambil merujuk pada ayat dalam Surah An-Nisa.

Talkshow ini mendapat respons positif dari para peserta. Salah satu peserta, Nur Khoirun, mahasiswa UIN Semarang. Dia mengungkapkan bahwa informasi yang diperoleh dari BNN sangat bermanfaat dalam memahami bahaya narkoba.

“Dengan informasi tersebut, saya jadi lebih waspada terhadap berbagai modus penyebaran narkoba, terutama dalam memilih pergaulan,” katanya.

Kolaborasi antara BNNP Jateng, MUI, dan masyarakat ini menjadi langkah mendukung kebijakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

Ning S

The post Gandeng Ulama, BNNP Jateng Gelar Tarhim Kuatkan Tekad Perang Lawan Narkoba appeared first on SuaraBaru.id.

Ungkapan keprihatinannya itu muncul dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Eks-Karesidenan Pati, yang digelar di Hotel Gitary, Pati, Selasa (7/1/2025).

Keprihatinan dan keluhan itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum MUI Kudus, KH Ahmad Hamdani Hasanudin Lc MA, Ketua Umum MUI Rembang Dr KH Faqih Mudawam MPdI, Ketua MUI Blora KH Masfuin MPdI, Ketua MUI Jepara Ir KH Sholih MM dan Ketua Umum MUI Pati Prof Dr KH Abdul Karim MPd.

BACA JUGA: Program CSR PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Salurkan Gerobak UMKM, Dukung Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan masukan itu, Rakorda dengan moderator Sekretaris Umum MUI Pati, KH Abdul Hamid MAg, jajaran MUI mengingatkan para pimpinan daerah, untuk lebih tegas lagi dalam melakukan penindakan berbagai bentuk kemaksiatan itu.

Sementara itu, Rakorda yang dipimpin Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi dan Sekretaris Umum Drs KH Muhyidin MAg, juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi MUI di wilayah Kabupaten/Kota, serta membahas program kerja pada 2025. Rakorda kali ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan hasil-hasil Rakernas MUI di Jakarta, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Kiai Darodji mengingatkan pengurus MUI, untuk lebih meningkatkan peran dakwahnya di masyarakat, dengan menggunakan berbagai media, termasuk media sosial (medsos).

BACA JUGA: Kejati Jateng Gelar Ibadah Natal dan Tahun Baru 2025, Serukan Kasih dan Perdamaian

”Kemajuan dunia digital yang saat ini digandrungi anak-anak muda Generasi Z ini, juga harus dimengerti dan dikuasai para ulama. Jangan sampai ada yang ketinggalan zaman, dan gaptek,” pintanya.

Sedangkan Kiai Muhyiddin menyampaikan, eks Karesidenan Pati menjadi tempat Rakorda yang pertama, dilanjutkan Karesidenan Semarang, Solo Raya, Pekalongan dan Banyumas. Melalui Rakorda ini, MUI Jateng berupaya mendengar langsung persoalan yang terjadi di daerah, dan mencarikan jalan keluar untuk penyelesaiannya.

Disebutkan dia, pihaknya merasa bersyukur karena tugas MUI sebagai pelayan umat (khadimul ummah), dan mitra baik pemerintah (shadiqul hukumah), bisa dilaksanakan dengan baik selama 2024.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Bakal Hadir dalam Hari Pers Nasional 2025 di Riau

”Alhamdulillah, di tahun 2024 tidak muncul aliran keagamaan yang aneh-aneh, sebagaimana tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Masalah lain yang muncul dalam Rakorda itu yakni, posisi MUI dalam soal sertifikasi halal yang perlu dipertegas, dan keberadaan LPPOM tetap sebagai bagian dari MUI.

Sebelumnya, Sekretaris MUI Jateng Dr KH Multazam Ahmad dan Agus Fathuddin Yusuf MA, menyampaikan materi tentang Islam Wasathiyah dan Kode Etik MUI.

Riyan

The post Kiai Darodji Ingatkan Pengurus MUI Tingkatkan Peran Dakwahnya appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dikemukakan, saat Kapolda menggelar silaturahmi Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, dalam rangka Harkamtibmas Pemilukada 2024 Aman dan Damai, di Legacy Hall, Semarang, Selasa (24/9/2024).

Kegiatan ini dihadiri PJU Polda Jateng, Kapolres dan Kasat Binmas jajaran Polda Jateng, Ketua NU dan Muhammadiyah Jateng, termasuk Ketua dan Sekertaris MUI Kabupaten/Kota se-Jateng.

BACA JUGA: Sukses Percepat Digitalisasi, Pemkot Semarang Jadi yang Terbaik se-Jawa Bali

Dijelaskan Kapolda, silaturahmi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kunjungan sebelumnya, dimana pihaknya beberapa waktu yang lalu bersilaturahmi dengan Ketua MUI Jateng, KH Ahmad Darodji, maupun Ketua PWNU Jateng dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng.

”Saya pesan kepada para Kapolres, tokoh agama, FKUB, tugasnya membimbing umat, beda-beda tipis dengan polisi. Saya minta para ulama diajak bersinergi dan berdiskusi, untuk secara bersama sama merumuskan, agar Pelaksanaan Pilkada aman,” pesan Kapolda Jateng.

Sementara itu, KH Ahmad Darodji menyatakan, ulama merupakan mitra sinergis dan strategis dari umaro (pemerintah). Jadi ulama dan kepolisian akan bersama-sama memelihara persatuan umat.

BACA JUGA: Pelantikan Pengurus PPDI Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan

”Sebagai ulama dalam Pilkada kali ini, tugas kami menjaga suasana tetap sejuk, aman, damai, tenteram dan nyaman,” tegas Kiai Darodji.

Dijelaskan juga, potensi konflik sekarang tidak hanya dengan lisan, namun termasuk juga melalui media sosial. ”Saya minta seluruh MUI di kabupaten/kota, secara bersama-sama dengan pihak kepolisian, menyusun konsep untuk membuat Pilkada aman, nyaman dan damai,” pungkasnya.

Riyan

The post Silaturahmi Kapolda dengan MUI Jateng untuk Pilkada Aman dan Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Ketua PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghoffar Rozin usai menerima kunjungan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Kantor PWNU Jawa Tengah, belum lama ini.

Silaturahmi tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antara kepolisian, ulama serta santri dalam menjaga Kamtibmas di Jawa Tengah. Usai pertemuan, Ribut menegaskan bahwa kedatangannya untuk mempererat silaturahmi dan meminta doa dari para ulama agar Jawa Tengah selalu dalam situasi aman dan kondusif.

“Kunjungan ini adalah silaturahmi, sekaligus memohon doa restu agar Jawa Tengah tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ungkap Ribut.

KH. Abdul Ghofar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin mengapresiasi langkah Polda Jateng. Menurutnya, peran ulama dan kepolisian harus selalu sejalan dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan masyarakat.

“Kepolisian dan ulama memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga keamanan dan mempererat persatuan masyarakat, agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat Jawa Tengah,” ucap Gus Rozin.

Dalam keteranganya, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Artanto mengatakan, ulama, santri, dan kepolisian adalah bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga keamanan serta membangun Jawa Tengah.

“Sinergi antara Polda Jateng dengan para kyai serta santri merupakan hal yang sangat penting, ini sudah terjalin dengan baik. Kami bersama-sama berkomitmen menjaga Kamtibmas dan membangun Jawa Tengah yang damai dan sejahtera,” ujar Artanto.

“Saya tegaskan bahwa kepolisian, ulama dan santri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan membangun daerah ini,” ungkapnya.

Dengan kolaborasi ini, Polda Jateng berharap masyarakat Jawa Tengah akan terus merasakan kenyamanan dan keamanan, serta kebersamaan dalam menjaga harmoni sosial.

Ning S

The post Polda Jateng Bersama Ulama Perkuat Sinergitas untuk Keamanan Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami mendesak pemerintah untuk mencabut, atau setidaknya merevisi pasal-pasal krusial dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Terutama tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan siswa sekolah,” kata Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji, usai menutup Halaqah Ulama, yang digelar di Hotel Grasia, Semarang, Kamis (15/8/2024).

Halaqah ulama MUI Jateng dengan topik ‘Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024’ itu, dihadiri Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat Prof Dr KH Asrorun Ni’am Soleh MA, Sekum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg, Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng Dr KH Fadlolan Musyaffa Lc MA, para pengurus harian beserta para Ketua Komisi, dan para Ketua MUI Kabupaten/Kota se-Jateng.

BACA JUGA: Orang Tua Ikut Menyaksikan Pengukuhan Paskibraka

Selain mendesak pencabutan atau revisi atas PP 28/2024, MUI Jateng juga mendukung upaya MUI Pusat yang membentuk tim khusus, dan tengah melakukan kajian mendalam atas peraturan pemerintah itu.

Rekomendasi MUI Jateng ditandatangani Ketum Dr KH Ahmad Darodji MSi dan Sekum Drs KH Muhyiddin MAg, ditujukan kepada Presiden RI dan Ketum MUI Pusat.

Rekomendasi dikeluarkan dengan memperhatikan Keynote Speech dari Ketum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, Prof Dr KH M Asrorun Niam Soleh MA, Dr dr H M Abdul Hakam SpPD Finasim (Kadinkes Kota Semarang).

BACA JUGA: Tabrakan Maut Mobil dengan Motor, Dua Orang Meninggal

Dalam keterangannya Kiai Darodji menegaskan, MUI memiliki fungsi sebagai khadimul ummah (pembimbing atau pelayan umat), juga sebagai mitra pemerintah. Menurut dia, penerbitan PP Nomor 28 Tahun 2024 terkesan disusun secara kurang cermat, termasuk tidak melibatkan partisipasi pemangku kepentingan.

Selain itu, dari perspektif legal policy, tidak mendasarkan pada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang baik. Terbukti, di dalam PP itu ditemukan sejumlah pasal yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Terutama terkait penyediaan alat kontrasepsi, aborsi, penghapusan sunat perempuan, bank mata, hingga operasi alat kelamin.

Dia menegaskan, pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan siswa sekolah, menimbulkan asumsi melegalkan hubungan layaknya suami-istri secara bebas. ”Ini bertentangan dengan penyiapan sumber daya manusia bangsa Indonesia yang berakhlak mulia dan berkarakter, menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

BACA JUGA: Relawan Bocahe Bapak Beri Bantuan Air Bersih untuk Warga Gedangan Wirosari

Kiai Darodji menambahkan, latar belakang pelaksanaan halaqah ini, untuk menjawab banyaknya pertanyaan dari masayarakat, atas sikap MUI terkait pasal-pasal krusial yang ada di PP No 28/2024.

Sebagaimana diketahui, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024, dan diundangkan di Jakarta pada Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 135.

Peraturan Pemerintah (PP) itu tujuannya baik, karena melindungi Kesehatan rakyat. Namun karena ada klausul yang sangat sensitif, terutama terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi di sekolah, akhirnya menimbul polemik.

Riyan

The post MUI Jateng Keluarkan Rekomendasi Desak Pemerintah Cabut PP 28/2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Acara sendiri dihadiri oleh ribuan jamaah, dimana menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan spiritualitas masyarakat Jawa Tengah.

Luthfi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam mengikuti acara tersebut. Pada kesempatan tersebut ia menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk mempererat tali silaturahmi diantara kita. Dengan bersama-sama bersholawat, kita dapat memperkuat iman dan meningkatkan rasa kebersamaan, serta keharmonisan di tengah masyarakat,” ujar Luthfi.

“Kegiatan ini adalah bentuk silaturahmi antara ulama dan umaro. Dengan silaturahmi, semoga kita dipanjangkan umurnya dan diberikan rejeki yang banyak,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya sholawat dan doa untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. “Malam ini kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Saya minta doa agar polisi Jawa Tengah menjadi polisi yang baik, kalau polisinya baik saya yakin masyarakatnya juga baik” katanya.

Kapolda menegaskan, kegiatan ini adalah representasi negara dalam memberikan jaminan keamanan dan persatuan kesatuan di Wonosobo. Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Luthfi berharap masyarakat Wonosobo tetap bersatu dalam menjaga perdamaian dan saling menghormati satu sama lain.

Luthfi juga berharap momentum Tahun Baru Hijriyah ini menjadi titik awal yang baik bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas hidup, baik dari segi spiritual maupun sosial.

Ning S

The post Sholawatan di Wonosobo, Kapolda Sebut Bentuk Kedekatan dengan Ulama appeared first on SuaraBaru.id.